BANGUN POS DAMKAR RP3,4 MILIAR PAKAI APBD-P, ANGGARAN MURNI 2026 KE MANA?
TIGARAKSA, POSTJKTC.co β Anggaran bukan main-main. Rp3,4 Miliar uang rakyat, digelontorkan untuk bangun Pos Pemadam Kebakaran di Tigaraksa.
Tapi caranya yang bikin publik bertanya: Kenapa harus nunggu APBD Perubahan?
Proyek yang terpampang di papan proyek itu dikerjakanΒ Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui BPBD denganΒ SPK Nomor T/000.3.3/185/SP/VII/BPBD/2026. Nilai kontrak: Rp3.406.443.478,80
Pelaksana: CV Insan Multi Karya. Durasi:Β 120 hari kalender.
Yang janggal, sumber dananya jelas tertulis:Β APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026.
PERTANYAAN KRITIS: ANGGARAN MURNI DIKEBUANG KEMANA?
Ini pos Damkar. Soal nyawa. Soal kebakaran. Seharusnya jadi prioritas di APBD Murni 2026 sejak Januari.
Faktanya baru muncul dan dieksekusi di pertengahan tahun lewat anggaran perubahan.
Muncul 3 pertanyaan telak ke BPBD dan Pemkab Tangerang:
1. Jika memang penting dan sudah direncanakan, kenapa tidak masuk APBD Murni? Ada apa sampai molor?
2. Jika baru muncul di APBD-P,Β apa dasar urgensinya? Kenapa baru “kepepet” sekarang?
3.Β Terus anggaran murni untuk Pos Damkar ini ke mana?Β Apakah dialihkan, ditunda, atau memang dari awal tidak pernah ada?
“Proyek ini dibiayai dari pajak yang Anda bayar” – begitu bunyi papan proyek.
Kalau begitu, rakyat berhak tahu kemana larinya uang pajak di APBD Murni dan kenapa baru bisa kerja saat APBD-P.
DUGAAN: LEMAHNYA PERENCANAAN ATAU KESENGAJAAN?
Keterlambatan masuk APBD-P rawan 2 tafsir.
Pertama, lemah perencanaan.Β Kebutuhan dasar seperti pos Damkar tidak dipetakan dari awal. Baru ribut setelah ada kejadian.
Kedua,Β ada unsur kesengajaan.Β Anggaran murni dialihkan dulu, lalu dimunculkan lagi di perubahan dengan dalih “mendesak” agar prosesnya lebih cepat dan minim pengawasan.
Waktu 120 hari juga mepet. Target selesai pas akhir tahun. Kalau molor sedikit, bisa jadi “silpa” atau dikebut asal jadi.
TUNTUTAN PUBLIK….
BPBD Kabupaten Tangerang wajib buka suara. Jelaskan secara terbuka:
1. Status Anggaran Murni 2026 untuk Pos Damkar: ada atau tidak? Jika ada, dipakai untuk apa?
2. Dasar hukum dan kajianΒ kenapa baru dianggarkan lewat APBD Perubahan.
3. Alasan perubahan waktu, pelaksanaan. Ini urusan keselamatan, bukan proyek taman.
Jangan sampai anggaran Rp3,4 Miliar ini hanya jadi proyek “tutup lubang” karena gagal merencanakan dari awal.
Api tidak menunggu APBD-P. Tapi kenapa Pos Damkar-nya yang nunggu?
#KawalAPBD
#BPBDTangerang
#PosDamkar
#APBDP2026
#Tigaraksa
#CVInsanMultiKarya
#postjktco
—purba—-
