Arsip Bulanan: April 2023

Tangerang, posjkt.com

Perang replik duplik di pertontonkan jaksa Syahanara SH dan Tomson Situmeang SH MH CLA. CTLC pengacara terdakwa joko sukamtono. Yang minta di bebaskan.

Sertipikat milik Djoko Sukamtono di gelapkan. Selam persidangan tidak pernah di jadikan barang bukti.

Penuntut umum tidak bisa membuktikan atau menunjukkan Bukti atau Surat Autentik, barang bukti yang di sita tidak pernah di perlihatkan dalam persidangan.

Surat Pernyataan Kesaksian tertanggal 17 November 2009 diduga palsu, seharusnya JPU buktikan melalui hasil laboratorium forensik,

Pelapor IDRIS tidak memiliki alas hak yang SAH menurut hukum untuk mengklaim tanah dimaksud, nama Idris tidak ada dalam riwayat buku Desa sebagai ahli waris, kamis (06/04).

Penyidik dan penuntut umum dalam perkara a quo sama-sama menggelapkan fakta-fakta atau bukti sertipikat milik terdakwa Djoko Sukamtono.

Sidang kasus pidana terkesan di paksakan. Terdakwa Joko Sukamtono 71 tahun pemilik tanah dan sudah bersertifikat di jebloskan ke bui oleh Jaksa penuntut umum Syahanara SH. Joko Sukamtono di tuntut 4 tahun penjara oleh JPU Kejaksaan Negeri Kota Tangerang.

Joko Sukamtono di Dakwa telah memalsukan surat untuk pembuatan sertipikat. Selama persidangan JPU tidak bisa membuktikan Dakwaanya tenta g surat palsu atau di palsukan.

Dakwaan dan tuntutan JPU hanya bukti Poto kopy sedangkan 3 sertipikat milik terdakwa di sita polisi dan jaksa.

Tetapi selama sidang barang bukti tersebut tidak pernah muncul dalam persidangan.

Majelis hakim Arif Budi Cahyono pun membantah tidak pernah menyimpan barang bukti sertipikat. Karna majelis hakim tidak ada sangkut pautnya dengan barang bukti.

Barang bukti ada sama jaksa Karna jaksa yang menyeret terdakwa ke pengadilan.

Selama sidang JPU tidak pernah memperlihatkan barang bukti dalam Dakwaanya ujar majelis hakim. Silahkan tanyakan ke jaksa mengenai barang bukti ujar majelis hakim.

Jawaban (replik) Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kota Tangerang atas Nota Pembelaan (pledoi) yang diajukan terdakwa Djoko Sukamtono melalui penasehat hukumnya.

Tomson Situmeang, SH., MH., CLA., CLCT, ditanggapi kembali dengan duplik oleh Tomson, dkk dari S2S Law Office. Duplik dibacakan di persidangan di PN Tangerang, Kamis (6/4/2023).

Di awal dupliknya pada poin kedua, Tomson Situmeang dkk mengatakan bahwa hingga pengajuan replik, penuntut umum tidak bisa membuktikan atau menunjukkan Bukti atau Surat Autentik, akan tetapi menyatakan Surat Pernyataan Kesaksian tanggal 17 November 2009 sebagai Akta atau Surat Autentik.

Padahal, Surat Pernyataan Kesaksian tersebut tidak dibuat oleh Pejabat sebagaimana dijelaskan penuntut umum dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perk.: PDM-07/TNG/012023, tanggal 29 Maret 2023.

“Artinya, Surat Pernyataan Kesaksian tertanggal 17 November 2009 tersebut tidak termasuk PRODUK atau HASIL dari salah satu Pejabat Pembuat Akte Autentik melainkan hanya Akta dibawah tangan atau surat biasa.

Oleh karenanya dakwaan kesatu dan kedua penuntut umum TIDAK TERBUKTI secara sah dan menyakinkan,” paparnya.

Di poin ketiga, Tomson Situmeang menyampaikan Apabila Surat Pernyataan Kesaksian tertanggal 17 November 2009 diduga palsu,

Maka seharusnya dibuktikan melalui hasil pengecekan laboratorium forensik, tetapi nyatanya hingga pengajuan replik penuntut umum sama sekali tidak dapat membuktikannya dengan Hasil Laboratorium Forensik.

Sehingga dakwaan ketiga dan keempat penuntut umum TIDAK TERBUKTI secara sah dan menyakinkan.

“Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penuntut umum TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN seluruh dakwaan yang didakwakan terhadap terdakwa,” katanya.

Selanjutnya terhadap replik penuntut umum, Tomson Situmeang menanggapi, Bahwa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Kota Tangerang tidak berwenang menangani perkara a quo karena locus delicti berada di Kabupaten Tangerang yang juga ada Kejaksaan Negeri.

“Maka dakwaan maupun tuntutan Penuntut Umum BATAL DEMI HUKUM karena diajukan oleh Pejabat Yang Tidak Berhak dan Tidak Berwenang,” kata Tomson dalam duplik tertulisnya.

Tanggapan penuntut umum mengenai “penyidik dan penuntut umum dalam perkara a quo sama-sama menggelapkan fakta-fakta atau bukti” yang disampaikan oleh Tomson dalam pledoinya.

Ditanggapi penuntut umum dalam repliknya “bahwa terhadap saksi Memet dan Anwar, penuntut umum telah melakukan panggilan secara patut sebanyak 3 kali.

Namun, Tomson menganggap bahwa Penuntut Umum mengada-ada dan merupakan Kebohongan Publik, karena fakta persidangan.

Keterangan Lurah atas ketidakberadaan kedua saksi di alamatnya sudah disampaikan dan diajukan oleh penuntut umum sebelum melakukan panggilan secara sah dan patut menurut hukum.

“Artinya Penuntut Umum sudah menyiapkan Surat Keterangan Lurah, baru melakukan pemanggilan lewat Kelurahan,” ungkapnya.

Selanjutnya, Tomson Situmeang berkesimpulan bahwa saksi Idris bukanlah pemilik tanah sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum.

“Bahwa Penuntut Umum sama sekali tidak dapat membantah dan membuktikan sebaliknya, bahwa IDRIS tidak memiliki alas hak yang SAH menurut hukum untuk mengklaim tanah dimaksud, dengan alasan sebagai berikut :

Saksi menyatakan memperoleh tanah tersebut sebagai warisan pada tahun 1982 dan kemudian diterbitkan giriknya.

Faktanya, menurut keterangan saksi Fauzi (mantan Lurah Dadap) di muka persidangan, menyatakan sesuai dengan Buku Arsip Kelurahan Girik 727 adalah atas nama Lajung.

Tidak ada riwayat Peralihan Girik 727 atas nama Lajung kepada IDRIS,” papar Tomson dalam dupliknya.

Di akhir dupliknya, Tomson dan rekannya sangat menyayangkan karena jaksa penuntut umum ternyata hanya memahami dan berkutat pada pidana saja, tetapi tidak memahami hukum agraria atau Hukum Pertanahan Indonesia yang merupakan pokok perkara timbulnya permasalahan ini.

“Sehingga orang dengan dasar kepemilikan yang tidak jelas bahkan terindikasi palsu berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang pokok agraria dan peraturan pemeintah . Demiakia di Tegaskan Tomson Situmeang,

red matapost.com

Jakarta, posjkt.com

LQ Indonesia LawFirm menduga ada kejanggalan setelah vonis Bebas Henry Surya pengemplang dana nasabah 106 triliyun sang Raja Cuci Uang hasil meres para nasabahnya

Hakim yang memeriksa perkara Hendri Surya akan di laporkan. menurut Sepviant hal Tersebut terlihat Sangat Konyol dan seolah-olah tidak mengerti mekanisme hukum,

LQ Indonesia Lawfirm dicegah agar tidak bisa memantau perkembangan daripada Perkara TPPU yang dilakukan Oleh Henry Surya.

LQ Indonesia Law Firm Menduga sangat banyak sekali Kejanggalan-Kejanggalan Dalam Perkara Indosurya, Hal ini Terungkap dari beberapa LP,” Tidak mau kecolongan untuk kedua kalinya LQ Indonesia lawfirm menghimbau masyarakat lebih peka terhadap praktek industri hukum mafia kerah putih di Indonesia yang sudah mengakar rumput.

Dalam Persidangan tersangkakannya kembali Henry Surya dalam Perkara Pemalsuan Dokumen yang berujung ditahnnya Henry Surya yang ke 3 kalinya

Menurut Sepviant Yana Putra Advokat bertampang garang yang tergabung dalam LQ Indonesia LawFirm menduga ada beberapa kejanggalan setelah vonis Bebas Henry Surya sang Raja Cuci Uang hasil meres para nasabahnya

Yang pertama, setelah Vonis Bebas Henry Surya beberapa pihak Seperti syahnan tanjung mengungkapkan dalam rilisnya kecewa dengan putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tentang Vonis bebas Henry Surya.

Kemudian akan melaporkan Hakim yang memeriksa perkara tersebut, menurut Sepviant hal Tersebut terlihat Sangat Konyol dan seolah-olah tidak mengerti mekanisme hukum,

Beliau adalah seorang Jaksa yang dalam hal ini beliau sebagai Jaksa Penuntut umum pangkat sangat tinggi, sebagai JPU yang menuntut Henry Surya dalam Kasus TPPU.

Terlebih lagi Sepviant menuturkan sampai saat ini belum ada upaya apapun dari JPU tentang vonis bebas Henry Surya kecuali kasasi,” hal tersebut terungkap Syahnan Tanjung diam-diam saja sampai sekarang dan tidak ada pergerakan sama sekali.

Sepviant Menduga bahwa Syahnan Tanjung hanya Pencitraan saja dalam Rilisnya setelah vonis Bebas Henry Surya untuk menjaga kredibilitasnya sebagai seorang jaksa penuntut umum (JPU)

Kita mendengarkan dan melihat bahwa Henry Surya telah ditetapkan Tersangka lagi Oleh Dirtipideksus Bareskrim Polri dalam Rilis resminya dengan dugaan Henry Surya dijerat dengan Pasal 263 ayat (1) dan (2) dan/atau Pasal 266 ayat (1) dan (2) KUHP dan Pasal 3 dan/atau Pasal 4 dan/atau Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8.

Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam hal ini Sepviant Yana Putra sangat mengapresiasi kepada Dirtipideksus Bareskrim Polri,

Sepviant menuturkan ada beberapa kejanggalan dalam penetapan tersangka dengan dugaan pasal 263 KUHP, 266 KUHP dan TPPU, padahal ada LP 204 yang saat ini.

Sudah naik SIDIK dan sudah sangat terang benderang tindak Pidana yang dilakukan Oleh Henry Surya CS, kenapa Dirtipideksus tidak menggunakan LP 204 tersebut untuk menetapkan dan menahan Henry Surya.

LP type A yang mendugaakan dengan pasal 263 KUHP dan 266 KUHP, dalam LP type A tersebut Sepviant menduga agar para korban dan Khususnya LQ Indonesia Lawfirm dicegah agar tidak bisa memantau perkembangan daripada Perkara TPPU yang dilakukan Oleh Henry Surya.

Terlebih lagi LQ Indonesia Lawfirm tidak memiliki legal standing untuk menyuarakan perihal perkembangan perkara, padahal kita sama-sama tahu tindak Pidana Henry Surya tidak akan muncul ke permukaan.

Publik atau biasa disebut VIRAL tanpa LQ Indonesia LawFirm Memviralkan Tindakan Henry Surya dan sampai didengar dan menjadi atensi Menkopolhukam bapak MAHFUD MD,

Pasca Alvin Lim ditahan dan telah divonis 4,5 tahun Penjara, Perkara KSP INDOSURYA dan PT INDOSURYA FINANCE dan Investasi Bodong lainnya mandek, hal ini menurut Sepviant adalah suksesnya pergerakan MAFIA DUIT untuk membungkam seorang yang vocal secara hukum untuk.

Mengungkap Kejahatan Kerah Putih yang sangat merugikan Masyarakat, dari hal itu pula sewaktu-waktu akan ada beberapa Pihak yang akan memainkan Perkara ini untuk menguntungkan dirinya sendiri entah itu kehormatan, nama baik dan uang yang akan didapatkannya,

Kasus Natalia Rusli yang saat ini telah ditahan di Polres Jakarta Selatan, Natalia Rrusli ini adalah contoh oknum Pengacara yang memainkan sebuah perkara demi keuntungan Pribadi, mengingat tokoh Dari LQ Indonesia LawFirm yang tidak lain adalah Alvin Lim.

Telah dibungkam suaranya secara habis-habisan, hal itu pula disampaikan oleh keluarga Alvin Lim yakni Isti dan anak dari Alvin Lim dalam Podcast UYA KUYA sebagai narasumber

Sebagai salah satu Advokat daripada Korban Investasi Bodong Sepviant mengingatkan, untuk para korban Investasi Bodong Khususnya Korban KSP Indosurya agar terus menyuarakan.

Hak-Haknya agar tidak sampai kasusnya tenggelam dan tergerus oleh isu isu lainya dan tetap terus pantau kejanggalan-Kejanggalan dalam Kasus Investasi bodong.

Hal senada disampaikan salah satu pimpinan LQ Indonesia lawfirm advokat Rizki Indra Permana S.H, M.H. menurutnya kejadian miris yang sangat merugikan masyarakat.

Tidak boleh terulang kembali seperti lepasnya penjahat pengemplang dana masyarakat senilai 106 Triliun, selanjutnya Rizki berharap para Aparat penegak hukum betul- betul serius menangani perkara jelas kakap.

Memperjuangkan hak para korban lewat LP Indosurya intifinace yang telah berhasil menahan Henry Surya kembali. “ jangan sampai bukti- bukti lemah dan tuntutan yang terkesan ragu- ragu nantinya disampaikan dipersidangan! “ ini merupakan jelas murni tindak pidana.

Jika diperlukan LQ siap membantu JPU untuk membuat sistematika dakwaan dan tuntutan dipersidangan. Biar kita kasih terang Majelis. Pungkasnya

LQ Indonesia Lawfirm memiliki 4 cabang di Indonesia antara lain di kota Jakarta Pusat, Tangerang, Jakarta Barat dan Surabaya dengan jumlah rekanan kurang lebih 50 lawyer berkualitas. LQ Indonesia Lawfirm memiliki expertise di bidang pidana, ekonomi, keuangan, perbankan dan korporasi.

Arfaiz / postjkt

Tangerang, posjkt.com

Kami dari majelis hakim tidak pernah menahan barang bukti maupun menggelapkan barang bukti apapun. Selama dalam persidangan JPU tidak pernah memperlihatkan barang bukti di persidangan ujar majelis hakim membantah

Kuasa hukum terdakwa Djoko Sukamtono Dalam pembelaannya meminta supaya majelis hakim yang menyidangkan kasus ini membebaskan terdakwa dari dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum Syahanara SH. Terdakwa sudah berusia la jut 71 tahun.

Terdakwa tidak terbukti bersalah seperti dakwaan JPU ujar Tomson Situmeang SH MH CLA. CTLC dalam pembelaannya.

Terdakwa Djoko Sukamtono di dakwa JPU telah memalsukan surat data ontentik yang di palsukan.

Terdakwa Djoko Sukamtono awalnya membeli tanah dari Tanu Wijaya, dalam riwayat tanah Tanu membeli dari Lajung. Setelah di tingkatkan suratnya dari girik PPAT kecamatan lalu di sertipikatkan.

Dari 5 sertipikat hanya 2 yang jadi. Karna sebagian tanah terkena abrasi air laut dan tidak bisa di ukur oleh BPN. Selesai di urung selama 1 tahun Djoko Sukamtono meneruskan pembuatan sertipikat ke BPN Kabupaten Tangerang.

Menggunakan Poto kopy surat pengantar dari Desa yang di Tanda Tangani kades Dames Taufik di legalisir oleh Kades Subur. Surat ini lah yang di anggap palsu oleh pelapor Idris.

JPU tidak mampu menghadirkan bukti surat yang di anggap palsu atau di palsukan. Barang bukti hanya Poto kopy dal. Persidangan yang sudah di ligalisir oleh kades Subur tahun 2015,2016.

Sedangkan surat tanah milik terdakwa Djoko Sukamtono yang di sita penyidik polisi dalam berkas BAP tidak pernah di perlihatkan dalam persidangan.

Alasan JPU barang bukti untuk perkara yang lain. Sedangkan perkara ini hanya tunggal tidak menyertakan pasal 55 turut serta pelaku yang lainya.

Pelapor Idris yang mengakui memiliki girik dari ahli waris orang tuanya dalam buku Desa tidak terdaftar riwayat nama Pelapor Idris.

Yang ada di lokasi tanah tersebut di riwayat buku Desa pemiliknya Lajung yang di jual ke Tanya Wijaya lalu di jual lagi ke Djoko Sukamtono yang sudah di sertipikat ke badan pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tangerang Banten.

Majelis hakim Arif Budi Cahyono SH MH Membantah dalam persidangan dan klarifikasi masalah barang bukti sertipikat yang di sita polisi dan di jadikan barang bukti tetapi tidak pernah di perlihatkan dalam persidangan.

“Kami dari majelis hakim tidak pernah menahan barang bukti maupun menggelapkan barang bukti apapun”, katanya.

Selama dalam persidangan JPU tidak pernah memperlihatkan barang bukti di persidangan yang saudara pengacara tuduhkan ke pada kami majelis hakim.

Silahkan tanyakan ke JPU yang mengetahui barang bukti tersebut. JPU lah yang mengetahui barang bukti tersebut ada diana ujar Arif Budi cahyono SH MH membantah barang bukti sertipikat milik terdakwa Djoko Sukamtono sampai sekarang tidak pernah di perlihatkan dalam persidangan.

Terdakwa Djoko Sukamtono dituntut 4 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum Syahanara SH Jaksa Kejaksaan Negeri Kota Tangerang. pada sidang di Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Tangerang, Rabu (29/03/2023).

Lalu, hari ini Senin 3 April kuasa hukum terdakwa Tomson Situmeang, SH., MH., CLA., CTLC. pada sidang, Senin (03/04/2023) dalam pembelaannya meminta majelis hakim membebaskan terdakwa dari segala tuntutan dan dakwaan JPU Syahanara SH.

Nota Pembelaan tertulis yang di bacakan dalam persidangan terbuka Tomson Situmeang yang dibacakan oleh rekannya Daniel Heri Pasaribu,SH., berkesimpulan bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang.

Tidak Berhak dan Tidak Berwenang untuk mengajukan Dakwaan dan Tuntutan dalam perkara ini dengan alasan, Locus Delicti atau Tempat Kejadian Perkara berada di wilayah Kabupaten Tangerang yang bukan wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Tangerang.

Tomson Situmeang juga berpendapat bahwa Penyidik dan Penuntut Umum dalam perkara ini sama-sama menggelapkan fakta-fakta atau bukti. Sebab, terdapat saksi bernama Kadin bin Acim yang hadir.

Diperiksa dan di BAP oleh penyidik Polres Metro Tangerang tetapi Keterangan Saksi tidak dimasukkan dalam berkas perkara karena keterangan saksi tersebut tidak mendukung tuduhan penyidik yang dialamatkan kepada terdakwa.

Penuntut Umum yang tidak dapat menghadirkan dua saksi yang ada dalam berkas perkara yaitu saksi Memet HD Bin Alm H. Dali dan saksi Anwar Sadat bin Alm H. Idat Hidayat, menurut Tomson Situmeang, diduga karena kesaksian dari dua saksi ini bertentangan (tidak bersesuaian) dengan keterangan saksi Idris selaku pelapor.

Tomson Situmeang penasehat hukum terdakwa dalam nota pembelaannya juga mengatakan bahwa Penuntut Umum dan Ketua Majelis Hakim sama-sama melakukan pelanggaran atas ketentuan KUHAP karena sejak sidang pertama (sebelum pembacaan dakwaan), pihaknya telah memohon melalui Majelis Hakim agar dapat diberikan Berkas Perkara Lengkap. Namun, hingga persidangan pembacaan Nota Pembelaan, hanya diberikan BAP saksi, Terdakwa dan BAP Ahli.

“Bahwa tindakan Penuntut Umum tersebut telah melanggar dan bertentangan dengan ketentuan dalam KUHAP Pasal 143 ayat (4) yang menyatakan: Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka.

Kuasanya atau penasehat hukumnya dan penyidik pada saat bersamaan dengan menyampaikan surat pelimpahan Perkara tersebut ke Pengadilan Negeri,” kata Tomson dalam Nota Pembelaan yang fotocopinya diterima media ini dari tim penasehat hukum terdakwa.

Terkait barang bukti yang oleh Penuntut Umum disebut dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perk. : PDM-07/TNG/012023, 1 (satu) berkas warkah SHM No. 05944 an. Djoko Sukamtono yang dinyatakan telah disita secara sah menurut hukum, ternyata, kata Tomson, dibantah sendiri oleh Penuntut Umum yang menyatakan

“Sertifikat Hak Milik Nomor : 05977/Dadap an. Djoko Sukamtono yang akan dilakukan penyitaan tersebut diduga berada di tempat yang diketahui atau dalam penguasaan H. Sutrisno Lukito Disastro.

“Artinya, Sertifikat Hak Milik Nomor : 05977/Dadap seluas 6.544 m² an. Djoko Sukamtono, belum disita,” tulis Tomson dalam Nota Pembelaan itu.

Selain itu, menurut Tomson, Penuntut Umum telah gelap mata hatinya dalam mengajukan tuntutan, dan menyatakan terdakwa berbelit-belit. Padahal, terdakwa telah menyampaikan keterangan sebagaimana adanya.

“Terdakwa mengakui semua hal yang dilakukan, hanya saja memang pengakuan terdakwa tidak ada yang masuk kategori perbuatan pidana, sebagaimana mungkin diharapkan oleh Penuntut Umum,” tulis Tomson.

Di akhir nota pembelaannya, Tomson Situmeang dan rekannya memohon agar Majelis Hakim berkenan memberikan putusan berdasarkan hati nurani yang paling dalam dengan menerapkan dan berpedoman pada Azas Hukum.

“In Dubio Pro Reo” dengan adagium “lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah, daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah” sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 33 K/MIL/2009.Pungkas Kuasa Hukum Terdakwa .

Dari awal persidangan kasus Djoko Sukamtono 71 tahun ini hampir mirip perkara Jimy Lie yang di tuntut JPU Syahanara selama 5 tahun dan di vonis bebas oleh majelis hakim pengadilan Negeri Tangerang yang menyidangkan.

Jimy Lie di dakwa telah menggunakan surat palsu atau yang di palsukan KTP no nik ganda. Tahun 2000an perogram pemerintah Kabupaten Tangerang, siapapun yang mau menanam kan modalnya membeli tanah lebih dari 3 hektar wajib memiliki KTP Tangerang. Karna persaratanta harus punya KTP.

Calo penjual obelu tanah seorang PNS yang bertugas di PDAM membuatkan KTP Jimy denga modal Poto kopy ktp lama beralamat di Jakarta Utara denga pas Poto. Setelah KTP jadi di kembalikan ke Jimy dan di tanda tangani.

Setelah itu KTP di pergunakan untuk kepengurusan surat surat jual beli tanah dan mengurus IMB berdiriny perusahaan milik Jimy. KTP sempat di perpanjang oleh pegawai Jimy, saksi mantan camat Pakuhaji Nurhadi yang menandatangani KTP membenarkan.

Pelapor calo (mavia) tanah tidak ada hubungannya dengan dan tidak di rugikan oleh Jimy dan perkara sudah melebihi 12 tahun alias kadaluwarsa. Itulah hakim akirnya menuntut bebas osnlag.

Terbukti perbuatanya tidak terbukti pidananya. Imy lie, Anton Wijaya Salim, nenek Nio semua korban mavia tanah. Termasuk perkara Djoko Sukamtono yang di kriminalisasi Mavia tanah. Klau pejabat sudah bersatu dengan mavia tanah orang lemah yang jadi korbanya

Arfiaz / postjkt