WAJIB BELAJAR 12 TAHUN , TAPI SAYANG SARANA PENDIDIKAN TIDAK SEBANDING DENGAN JUMLAH CALON SISWA DIDIK”

OPINI PUBLIK | postjktc.co – PPDB KAB. TANGERANG: APBD FANTASTIS, KURSI SEKOLAH ZONK! WAJIB BELAJAR CUMA DI KERTAS?TANGERANG, postjktc.co – Hiruk pikuk PPDB kembali jadi tontonan tahunan yang bikin miris. Penduduk Kab. Tangerang meledak, pendaftar membludak, tapi bangku sekolah negeri tetap langka. Sistem penerimaan super ketat, tapi Pemda kayak pasrah. Padahal APBD-nya fantastis tiap tahun. Duitnya lari kemana?Ironisnya, pemerintah wajibkan “Wajib Belajar 12 Tahun”. Tapi sarana pendidikan yang dibangun justru tak sanggup menampung anak daerah sendiri. Anak wajib sekolah, tapi sekolahnya nggak wajib nampung. “Wajib Belajar Tanpa Wajib Sedia Sekolah”

Pimpinan Redaksi Media postjktc.co menilai kebijakan PPDB ini bertentangan langsung dengan semangat UU Sisdiknas + Permendikbud soal wajib belajar. “Pemerintah mewajibkan anak usia sekolah harus belajar. Tapi di sisi lain Pemda Kab. Tangerang tidak menyediakan sarana yang cukup. Ini namanya mewajibkan tanpa memfasilitasi. Bertentangan dengan peraturan pemerintah,” tegasnya, 17/6/2026.

Faktanya di lapangan: Jumlah Penduduk Meledak: Tangerang jadi penyangga Jakarta. Lahir tiap hari, sekolah tetap segitu-gitu aja.Sistem PPDB Super Ketat: Zonasi, nilai, afirmasi… ujung-ujungnya banyak anak tersingkir. Bukan karena malas, tapi karena kursi habis.APBD Fantastis: Triliunan rupiah. Tapi ruang kelas baru, SMP/SMA negeri baru, minim. Proyek gedung aja banyak yang “diduga” kayak SMPN 3 Kresek kemarin: baru jadi udah roboh.3 Tamparan untuk Pemda Kab. Tangerang:TAMPAKAN: Wajibkan sekolah, tapi nggak siapkan sekolah. Anak disuruh belajar di mana? Di teras ruko?

TELANTARKAN: APBD MELIMPAH, tapi pembangunan sekolah baru kalah cepat vs pertumbuhan penduduk. Prioritasnya proyek GAPURA atau SDM?

TUTUP MATA: Tiap tahun ribut PPDB, tiap tahun janji “tahun depan dibangun”. Tahun depan datang, anaknya udah lulus SD.

Pertanyaan Menohok untuk Bupati & Kadis Dindik:
Pak Bupati, Bu Kadis… APBD Kab. Tangerang itu salah satu yang terbesar di Banten. Kalau duit segitu banyak nggak cukup bangun SMP/SMA baru, berarti ada yang salah: perencanaannya, pengawasannya, atau niatnya?Jangan sampai anak Tangerang jadi “generasi numpang” – numpang sekolah swasta mahal, numpang KBM di SD kayak SMPN 3 Kresek, atau numpang putus sekolah.

Hak Jawab 1×24 Jam
Redaksi postjktc.co buka ruang klarifikasi untuk Bupati Kab. Tangerang, Kadis Dindik, dan Kepala Disdik. Silakan jelaskan:Data real: berapa daya tampung SMP/SMA negeri vs jumlah lulusan SD/SMP tiap tahun?Realisasi APBD bidang pendidikan 5 tahun terakhir: berapa % buat bangun sekolah baru?Solusi konkret 2026-2027 untuk anak yang nggak kebagian bangku negeri.Sesuai UU Pers No.40/1999, kami siap muat hak jawab.

Tapi tolong jangan jawab via blokir nomor wartawan lagi ya Pak/Bu 🙏

Catatan Redaksi:
Wajib belajar tanpa wajib sediakan sekolah = akal-akalan. APBD fantastis tapi kursi zonk = pengkhianatan terhadap masa depan anak. Kalau Pemda masih tutup mata, jangan salahkan kalau rakyat bilang: “Pemimpinnya pintar hitung APBD, tapi buta lihat anak putus sekolah”.Asas praduga tak bersalah tetap kami pegang. Tapi publik berhak teriak: INI DARURAT PENDIDIKAN!

REDAKSI POSTJKTC