Arsip Kategori: KABUPATEN TANGERANG

OPINI PUBLIK | postjktc.co – PPDB KAB. TANGERANG: APBD FANTASTIS, KURSI SEKOLAH ZONK! WAJIB BELAJAR CUMA DI KERTAS?TANGERANG, postjktc.co – Hiruk pikuk PPDB kembali jadi tontonan tahunan yang bikin miris. Penduduk Kab. Tangerang meledak, pendaftar membludak, tapi bangku sekolah negeri tetap langka. Sistem penerimaan super ketat, tapi Pemda kayak pasrah. Padahal APBD-nya fantastis tiap tahun. Duitnya lari kemana?Ironisnya, pemerintah wajibkan “Wajib Belajar 12 Tahun”. Tapi sarana pendidikan yang dibangun justru tak sanggup menampung anak daerah sendiri. Anak wajib sekolah, tapi sekolahnya nggak wajib nampung. “Wajib Belajar Tanpa Wajib Sedia Sekolah”

Pimpinan Redaksi Media postjktc.co menilai kebijakan PPDB ini bertentangan langsung dengan semangat UU Sisdiknas + Permendikbud soal wajib belajar. “Pemerintah mewajibkan anak usia sekolah harus belajar. Tapi di sisi lain Pemda Kab. Tangerang tidak menyediakan sarana yang cukup. Ini namanya mewajibkan tanpa memfasilitasi. Bertentangan dengan peraturan pemerintah,” tegasnya, 17/6/2026.

Faktanya di lapangan: Jumlah Penduduk Meledak: Tangerang jadi penyangga Jakarta. Lahir tiap hari, sekolah tetap segitu-gitu aja.Sistem PPDB Super Ketat: Zonasi, nilai, afirmasi… ujung-ujungnya banyak anak tersingkir. Bukan karena malas, tapi karena kursi habis.APBD Fantastis: Triliunan rupiah. Tapi ruang kelas baru, SMP/SMA negeri baru, minim. Proyek gedung aja banyak yang “diduga” kayak SMPN 3 Kresek kemarin: baru jadi udah roboh.3 Tamparan untuk Pemda Kab. Tangerang:TAMPAKAN: Wajibkan sekolah, tapi nggak siapkan sekolah. Anak disuruh belajar di mana? Di teras ruko?

TELANTARKAN: APBD MELIMPAH, tapi pembangunan sekolah baru kalah cepat vs pertumbuhan penduduk. Prioritasnya proyek GAPURA atau SDM?

TUTUP MATA: Tiap tahun ribut PPDB, tiap tahun janji “tahun depan dibangun”. Tahun depan datang, anaknya udah lulus SD.

Pertanyaan Menohok untuk Bupati & Kadis Dindik:
Pak Bupati, Bu Kadis… APBD Kab. Tangerang itu salah satu yang terbesar di Banten. Kalau duit segitu banyak nggak cukup bangun SMP/SMA baru, berarti ada yang salah: perencanaannya, pengawasannya, atau niatnya?Jangan sampai anak Tangerang jadi “generasi numpang” – numpang sekolah swasta mahal, numpang KBM di SD kayak SMPN 3 Kresek, atau numpang putus sekolah.

Hak Jawab 1×24 Jam
Redaksi postjktc.co buka ruang klarifikasi untuk Bupati Kab. Tangerang, Kadis Dindik, dan Kepala Disdik. Silakan jelaskan:Data real: berapa daya tampung SMP/SMA negeri vs jumlah lulusan SD/SMP tiap tahun?Realisasi APBD bidang pendidikan 5 tahun terakhir: berapa % buat bangun sekolah baru?Solusi konkret 2026-2027 untuk anak yang nggak kebagian bangku negeri.Sesuai UU Pers No.40/1999, kami siap muat hak jawab.

Tapi tolong jangan jawab via blokir nomor wartawan lagi ya Pak/Bu 🙏

Catatan Redaksi:
Wajib belajar tanpa wajib sediakan sekolah = akal-akalan. APBD fantastis tapi kursi zonk = pengkhianatan terhadap masa depan anak. Kalau Pemda masih tutup mata, jangan salahkan kalau rakyat bilang: “Pemimpinnya pintar hitung APBD, tapi buta lihat anak putus sekolah”.Asas praduga tak bersalah tetap kami pegang. Tapi publik berhak teriak: INI DARURAT PENDIDIKAN!

REDAKSI POSTJKTC

TANGERANG, POSTJKT.CO – Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, mengalokasikan Rp40 juta untuk belanja jasa iklan, reklame, film, dan pemotretan pada Tahun Anggaran 2026. Anggaran tersebut tercantum dalam Rencana Umum Pengadaan dengan kode RUP 63224022. Paket pengadaan diumumkan pada 12 Januari 2026 pukul 05:32 WIB melalui sistem LKPP. Metode pemilihan yang digunakan adalah pengadaan langsung.

contoh iklan  diatas ucapan selamat milad

Paket bernama “Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan – Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan” ini spesifik untuk penayangan advertorial di media cetak mingguan Hitam Putih.Volume pekerjaan tercatat sebanyak 4 paket. Lokasi pekerjaan berada di wilayah Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang.Kontrak direncanakan berjalan selama satu tahun, mulai Januari hingga Desember 2026. Jadwal pemilihan penyedia juga berlangsung pada Januari 2026.

Anggaran berasal dari APBD Kabupaten Tangerang 2026 dengan total pagu Rp40.000.000. Paket ini masuk kategori Jasa Lainnya.Dalam dokumen RUP, pengadaan mencantumkan kriteria Produk Dalam Negeri dan diperuntukkan bagi Usaha Kecil atau Koperasi. Aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan juga masuk dalam indikator pengadaan berkelanjutan.

Belanja advertorial di media cetak kerap menjadi sorotan karena minimnya ukuran dampak yang bisa diukur. Tanpa rincian jumlah tayangan, frekuensi, dan ruang kolom, masyarakat sulit menilai kewajaran nilai Rp40 juta untuk 4 paket advertorial.Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Kecamatan Panongan mengenai isi materi advertorial dan tujuan publikasi yang ditargetkan.

Proses pengadaan dan kontrak paket ini dapat dipantau melalui LPSE Kabupaten Tangerang. Masyarakat berhak mengetahui realisasi belanja iklan yang bersumber dari APBD.

Tangerang, 4 September 2025
Tim Redaksi POSTJKT.CO

POSTJKT.CO | TRANSFORMASI PENDIDIKAN

EDISI: GURU TANGERANG WAJIB MELEK AI

TIGARAKSA, POSTJKT.CO – Wakil Bupati Tangerang Intan Nurul Hikmah menutup resmi Pelatihan Koding dan Kecerdasan Artifisial (KKA) Angkatan IV dan V untuk guru SD-SMP, Rabu 13 Mei 2026.Pesan utamanya keras: Pemkab Tangerang serius dorong transformasi pendidikan lewat literasi digital. Guru yang nggak siap adaptasi teknologi, siap-siap ketinggalan zaman.

90 GURU LULUS, TAPI UJIAN SEBENARNYA BARU DIMULAI

Pelatihan ini diikuti 90 guru SD-SMP dari mapel TIK, Matematika, IPA, dan guru kelas 4-5. Durasi 61 jam pelajaran, metode blended learning, kerja sama dengan BPSDM dan BPMP Banten.Hasilnya: 100% peserta dinyatakan kompeten dan berhak terima sertifikat.“Kita ingin memastikan bahwa para pendidik kita siap menghadapi era digital dan mampu mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran,” tegas Wabup Intan.Tapi sertifikat bukan akhir. Wabup minta ilmu itu langsung diimplementasikan jadi media ajar berbasis koding dan AI di sekolah masing-masing.

AI BUKAN UNTUK GENGSI, TAPI UNTUK BELAJAR LEBIH HIDUP

Wabup Intan menekankan, AI harus jadi alat bantu pembelajaran yang inovatif, bukan pajangan.“Semoga ilmu ini segera diimplementasikan untuk mengembangkan media ajar berbasis koding dan memanfaatkan AI. Dampaknya akan terlihat dari inovasi yang Bapak/Ibu hadirkan setelah kembali ke sekolah,” ujarnya.Artinya: kalau selesai pelatihan tapi metode mengajar masih sama kayak 10 tahun lalu, berarti pelatihan ini gagal.

DAFTAR 6 GURU TERBAIK: DARI SITI SUHAMI SAMPAI CUT RIKA

Angkatan IV peringkat terbaik: Siti Suhami Putik Nusa Indah, S.Pd. Siti Marfiah, S.Pd.Angkatan V peringkat terbaik: Cut Rika Dinantiar, M.Pd. Leli Mulawati, S.Pd. Siti Aisyah, S.Pd.Mereka jadi contoh bahwa guru Tangerang bisa cepat adaptasi teknologi kalau diberi ruang dan pelatihan yang tepat.

TARGET PEMKAB: LITERASI DIGITAL MERATA SAMPAI KELAS

Kepala BKPSDM Beni Rachmat menyebut tujuan utama pelatihan ini adalah meningkatkan literasi digital dan inovasi pembelajaran di unit kerja masing-masing.Pemkab ingin guru jadi motor transformasi. Bukan cuma ngajar pakai LKS dan papan tulis, tapi bikin siswa melek koding sejak SD.

SERTIFIKAT MUDAH, MENGUBAH CARA MENGAJAR ITU YANG SULIT

Pelatihan KKA ini langkah bagus. Tapi tantangan sesungguhnya ada di kelas. Apakah 90 guru ini benar-benar bikin media ajar AI dalam 3 bulan ke depan? Atau sertifikatnya cuma numpang di dinding ruang guru?Wabup Intan sudah kasih modal. Sekarang bola ada di tangan guru. Kalau gagal, yang rugi bukan guru, tapi 500 ribu siswa di Kabupaten Tangerang.

#WabupTangerang

#IntanNurulHikmah

#PelatihanAI

#KodingUntukGuru

#LiterasiDigital

#PendidikanTangerang

Tigaraksa, 13 Mei 2026

Tim Pendidikan POSTJKT.CO /PURBA

POSTJKT.CO | GERAKAN PANGAN TERJANGKAU

EDISI: 2.000 PAKET SEMI GRATIS DIBAGI

TIGARAKSA, POSTJKT.CO – Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid turun langsung mendistribusikan 2.000 paket makanan terjangkau saat Gerakan Pangan Terjangkau (GPM) di Lapangan Tigaraksa, Rabu 14 Mei 2026.Paket yang biasanya dijual Rp 85.000, kini bisa dibeli warga cuma Rp 43.000. Lebih dari setengah harga pasar.

ISI PAKET: BERAS PREMIUM SAMPAI MINYAK GORENG

Paket murah ini disiapkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan bersama Dinas Pertanian Kabupaten Tangerang. Isinya lengkap:2 kg beras premium 1 kg tepung terigu 1 kg gula pasir 1 liter minyak goreng“Harga normal untuk paket makanan pokok sekitar Rp 85.000, tetapi masyarakat mampu membelinya dengan harga Rp 43.000,” jelas Kepala Disperindag Resmiyati Marningsih.Selain paket, Dinas Pertanian juga jual sayur, produk pertanian, dan perikanan olahan harga miring. Bahkan 5 kg beras dijual cuma Rp 17.000.

FREKUENSI NAIK: DARI 3 BULAN SEKALI JADI 2 BULAN SEKALIGPM sebelumnya digelar tiap 3 bulan sekali di 2025. Tahun 2026 ditingkatkan jadi tiap 2 bulan sekali.“Insya Allah, jika kapasitas keuangan daerah memungkinkan, pada tahun 2027 bisa sebulan sekali,” kata Bupati Maesyal. Tujuannya jelas: jaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat di tengah resesi dan naiknya harga kebutuhan pokok.

“PEMERINTAH HARUS HADIR LANGSUNG”

Bupati Maesyal menegaskan, pemerintah daerah harus hadir langsung di tengah masyarakat. “Pemerintah daerah selalu hadir di tengah masyarakat. Terutama dalam situasi saat ini, kami mengantisipasi dan menanggapi kebutuhan masyarakat melalui Gerakan Pangan Terjangkau,” ujarnya.Program ini akan digilir ke semua kecamatan. Tidak berhenti di Tigaraksa saja.

WARGA: SANGAT MEMBANTU, TOLONG DITAMBAHSalah satu warga, Nurjanah, mengaku sangat terbantu. Ia berharap kegiatan ini digelar lebih sering dan jumlah paket ditambah.“Saya berharap paket pangan terjangkau ini dapat diadakan lebih sering dan jumlah paketnya ditingkatkan. Ini sangat membantu bagi perempuan,” katanya.

PENUTUP: SUBSIDI TEPAT SASARAN LEBIH BERARTI DARI JANJI

Di saat harga sembako naik turun, aksi nyata seperti GPM langsung dirasakan warga. Bukan cuma wacana. Kalau frekuensi benar-benar naik ke sebulan sekali di 2027, Pemkab Tangerang bisa jadi contoh daerah lain dalam menjaga daya beli rakyat kecil.

#GerakanPanganTerjangkau

#BupatiTangerang

#MaesyalRasyid

#SembakoMurah

#TangerangTigaraksa, 14 Mei 2026

Tim Ekonomi POSTJKT.CO /PURBA

OSTJKT.CO | PENDIDIKAN
EDISI: KEPALA SEKOLAH HARUS INOVATIF

TIGARAKSA, POSTJKT.CO – Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid beri arahan keras tapi jelas ke para kepala sekolah SD dan SMP negeri yang baru terpilih maupun hasil rotasi. Pesannya satu: tingkatkan kompetensi dan inovasi, jangan tunggu disuapin anggaran.Arahan disampaikan di Aula Gedung Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, Selasa 6 Mei 2026

SELEKSI KEPSEK MURNY KOMPETENSI, BUKAN TITIPAN

Bupati menegaskan proses seleksi kepala sekolah dilakukan detail dan objektif.
Rekam jejak, loyalitas, kapasitas, dan kesiapan mental jadi pertimbangan utama.“Pengisian kepala sekolah bukan berdasarkan faktor lain, tetapi murni berdasarkan kompetensi. Semua dibahas secara matang, tidak asal tanda tangan. Satu posisi bahkan bisa ada tiga calon yang dikaji secara menyeluruh,” ungkap Maesyal. Dari ribuan guru di Kabupaten Tangerang, yang terpilih dianggap sebagai sosok pilihan untuk jadi pemimpin dan teladan.

PERINTAH LANGSUNG UNTUK KEPALA SEKOLAH

Bupati menitipkan 3 hal yang harus segera dikerjakan di sekolah masing-masing:1. Jaga kerapihan dan kebersihan
Pastikan lingkungan sekolah bersih, tidak ada sampah berserakan, dan saluran air tidak tersumbat.2. Optimalkan program Sanisek & manfaatkan lahan kosong
Program sanitasi sekolah harus jalan. Lahan kosong disulap jadi produktif dengan tanam cabai, tomat, dan tanaman lain sebagai inovasi sekaligus edukasi siswa.3. Perbaiki sarana prasarana ringan secara mandiri
Jangan menunggu anggaran Pemda. Pakai dana yang ada untuk perbaikan kecil. “Jangan menunggu, sepanjang bisa dilakukan oleh kepala sekolah, segera lakukan,” tegas Bupati.

SEKOLAH BERSIH  BELAJAR NYAMAN

Maesyal menekankan, sekolah yang bersih, rapi, aman, dan nyaman akan langsung mendongkrak kualitas belajar mengajar. “Tingkatkan terus kompetensi dan inovasi untuk meningkatkan kualitas sekolah dan proses belajar mengajar demi terwujudnya kemajuan pendidikan yang unggul dan berkualitas di Kabupaten Tangerang,” pintanya.

DINAS PENDIDIKAN & PGRI DIAPRESIASI

Bupati juga mengapresiasi Dinas Pendidikan yang sudah berinovasi dalam proses seleksi kepala sekolah. Keterlibatan organisasi profesi seperti PGRI dan lainnya dinilai penting agar proses berjalan transparan.

Menjadi kepala sekolah bukan hadiah, tapi amanah besar. Dari ribuan guru, hanya segelintir yang dipercaya. Sekarang ujiannya: apakah para kepsek baru ini benar-benar jadi motor perubahan, atau cuma jadi administrator biasa yang nunggu instruksi?Publik menunggu hasilnya di lapangan. Sekolah bersih, siswa betah, nilai naik. Itu baru bukti.

#BupatiTangerang

#MaesyalRasyid

#KepalaSekolah

#PendidikanTangerang

#Sanisek

#InovasiSekolah

Tigaraksa, 6 Mei 2026
Tim Pendidikan POSTJKT.CO- MARASIDON

RED.PURBA

TANGERANG, POSTJKT.CO – Kabar baik buat anak muda Kabupaten Tangerang. Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid umumkan kuota beasiswa kuliah gratis 2026 naik 3 kali lipat jadi 650 orang, dari sebelumnya 235 orang di 2025.“Tahun 2025 kita memberangkatkan 235 orang. Tahun 2026 ini naik menjadi sekitar 650 orang, atau meningkat tiga kali lipat. Ini adalah modal dasar bagi anak-anak kita agar bisa kuliah secara gratis sampai wisuda, lonjakan kuota tersebut diharapkan mampu menjangkau lebih banyak keluarga yang membutuhkan dukungan biaya pendidikan,” ujar Bupati Maesyal saat tinjau langsung seleksi, Senin 11 Mei 2026.

KOMITMEN: KULIAH GRATIS SAMPAI WISUDA, TANPA TITIPAN

Bupati Maesyal menegaskan ini program berkelanjutan untuk cetak SDM unggul. “Melalui beasiswa ini, Pemkab Tangerang berupaya membuka akses pendidikan tinggi seluas-luasnya bagi putra-putri daerah agar mampu bersaing dan berkontribusi bagi kemajuan daerah.”Ia jamin seleksi bersih. “Seluruh proses seleksi hari ini berjalan secara transparan dan murni berdasarkan kualifikasi, tanpa adanya intervensi atau ‘titipan’. Hal ini penting untuk menjaga integritas program sekaligus memastikan bahwa penerima beasiswa benar-benar mereka yang berhak dan berpotensi,” tegasnya.

FAKTA SELEKSI: 1.570 PENDAFTAR, SARINGAN KETAT

Kabag Kesra Setda Kab. Tangerang, Chaidir merinci tahapan: Pemberkasan 2 minggu: Terjaring 1.570 pendaftar daring. Wawancara 2 hari, 2 lokasi: Hari 1 di GSG: Calon mahasiswa baru. Hari 2 di Al-Amjad: Mahasiswa aktif & tingkat akhir yang susun skripsi.“Sehingga program ini mencakup jenjang pendidikan yang lebih luas,” jelas Chaidir.

SYARAT UTAMA: MISKIN TERBUKTI, BUKAN MISKIN NGAKU-NGAKU

Chaidir tegas: sasaran Desil 1, 2, 3, dan 4 atau warga keterbatasan ekonomi. Verifikasinya nggak main-main: Bukti fisik rumah: Foto tampak depan, samping, belakang. Listrik maksimal 900 Watt: Di atas itu gugur.“Untuk memastikan bantuan benar-benar tepat sasaran, tim penguji melakukan verifikasi faktual secara ketat terhadap kondisi calon penerima,” ucapnya.Saat ini Pemkab sudah kerja sama dengan 33 universitas. Terbaru: rencana kolaborasi dengan ITB biar pilihan kampus makin luas

POTRET PENERIMA: DAUDI, ANAK YATIM DARI PAGEDANGAN

Antusiasme peserta tinggi. Salah satunya Daudi Alanury, lulusan SMK Islam Insan Mulia asal Pagedangan. Anak yatim yang tinggal dengan ibunya seorang IRT ini mengaku sangat terbantu.“Sebagai anak yatim yang tinggal bersama ibunya (seorang ibu rumah tangga), Daudi mengaku sangat terbantu dengan adanya program ini.” Dari 1.570 pendaftar, Daudi berebut 1 dari 650 kursi. Bukti: yang butuh itu banyak, dan program ini tepat sasaran.

BEDANYA DENGAN TAHUN LALU

TahunKuotaCatatan2025235 orangFokus maba2026650 orangNaik 3x lipat. Cover maba, mahasiswa aktif, sampai tingkat akhirArtinya: Peluang lolos 2026 lebih besar. Tapi saringan juga makin ketat karena peminat membludak.

PENUTUP: INVESTASI SDM, BUKAN SEKADAR BANSOSBeasiswa 650 orang = Pemkab bayar UKT + biaya hidup sampai wisuda. Estimasi kasar: kalau 1 anak Rp25 juta/tahun x 4 tahun = Rp100 juta. 650 anak = Rp65 Miliar investasi masa depan.Ini baru namanya “memanusiakan rakyat”.

Bukan kasih ikan, tapi kasih kail + perahu. Syaratnya satu: jangan ada titipan, jangan ada sunat.

#BeasiswaTangerang

#BupatiMaesyalRasyid

#650Kuota2026 #KuliahGratis

#AntiTitipan

#Desil1Sampai4

#ITB

POSTJKT.CO / PURBA

Info resmi pendaftaran & kampus mitra cek di Bagian Kesra Setda Kab. Tangerang. Awas penipuan oknum yang ngaku bisa “bantu lolos”.

Postjktc.com | TANGERANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Di sela peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) dan HUT Satuan Pengamanan, Pemkab Tangerang dianugerahi penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) atas komitmen luar biasa dalam melindungi pekerja rentan melalui program BPJS Ketenagakerjaan.

Penghargaan tersebut diserahkan bertepatan dengan upacara gabungan peringatan Hardiknas, HUT Satpol PP, Satlinmas, dan Damkar tahun 2026 yang dipimpin langsung oleh Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid, di Lapangan Raden Aria Yudhanegara, Senin (4/5/2026).

Dalam amanatnya, Bupati Maesyal Rasyid menegaskan bahwa momentum peringatan ini bukan sekadar seremonial, melainkan pengingat bagi seluruh aparatur untuk selalu hadir di tengah masyarakat.

Ia menekankan pentingnya mendengarkan aspirasi dan memastikan pelayanan publik menyentuh seluruh lapisan tanpa terkecuali.

“Kinerja pemerintah daerah adalah amanah. Kita harus hadir mendengarkan kebutuhan masyarakat dan memastikan pelayanan tepat sasaran tanpa membeda-bedakan latar belakang,” tegas Bupati Maesyal di hadapan peserta upacara.

Terkait rekor MURI, Bupati menjelaskan bahwa perlindungan sosial bagi pekerja rentan merupakan program prioritas yang telah berkembang pesat.

Sejak dimulai pada tahun 2022 dengan 50.000 peserta, kini jumlahnya melonjak drastis hingga mencakup 500.000 pekerja.

Anggaran sebesar Rp101 miliar dari APBD dikucurkan untuk menjamin Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi profesi berisiko tinggi seperti nelayan, ojek, sopir, petani, hingga pedagang kecil.

“Ini adalah bukti nyata kehadiran pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan dan pelayanan terbaik, khususnya di bidang ketenagakerjaan dan kesehatan melalui cakupan Universal Health Coverage (UHC) yang juga terus kita tingkatkan,” tambahnya.

Ada suasana khidmat saat Bupati Maesyal mengingatkan bahwa 4 Mei juga bertepatan dengan hari lahir mendiang mantan Bupati Tangerang, H. Ismet Iskandar.

Ia mengajak seluruh Forkopimda dan peserta upacara untuk sejenak mengirimkan doa bagi almarhum.

“Mari kita doakan Bapak H. Ismet Iskandar agar mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT atas jasa-jasa beliau bagi Kabupaten Tangerang,” ajaknya.

Upacara yang berlangsung tertib ini diikuti oleh Wakil Bupati, jajaran OPD, camat, ASN, serta ratusan personel Satpol PP, Damkar, dan Satlinmas Kabupaten Tangerang.

Melalui momentum ini, Bupati berharap semangat pengabdian seluruh aparatur semakin kuat untuk memberikan pelayanan yang maksimal dan optimal.

Red.**

POSTJKTC .COM | Tangerang, “Sanisek”  Sanitasi Sekolah. Harusnya udah dianggarkan tiap tahun. Tapi kenapa realitanya masih banyak yang rusak?

Sumber Dana Aturan Masalah di Lapangan 2025-2026?

Sesuai dengan aturan DAK Fisik Bidang Pendidika, Khusus rehab berat. 20-30% boleh buat sanitasi 2026 Kab. Tangerang dapat Rp51 M. Harusnya Rp10-15 M buat WC.

1. Dipotong refocusing APBD.

2. Rebutan sama rehab kelas roboh. WC kalah prioritas.

3. Cairnya telat. Tahap 2 baru cair Oktober, keburu musim hujan.

BOS Reguler  Ada komponen pemeliharaan sarpras 5-15%. SD 900 siswa = Rp90 juta/tahun. 10% = Rp9 juta buat benerin semua sarana. Rp9 juta/tahun cuma cukup ganti 3 kloset. Septic tank penuh? Sedot WC sekali Rp1,5 juta. Setahun jebol 2x udah habis.

**BOS Kinerja** Khusus sekolah prestasi. Bisa dipakai sanitasi inklusi. Nggak semua sekolah dapat. Syaratnya berat.

APBD Murni Kab. Tangerang Program “Gerebek Sekolah” era Zaki lanjut 2025. 2026 dianggarkan Rp8,3 M. Turun 43% dari usulan Disdik Rp14,7 M.

Jadi duitnya ada, tapi nggak cukup & nggak rutin?

2. 3 Modus Kenapa WC Rusak Padahal “Udah Dianggarkan”?

1. Anggaran Ada, Eksekusi Telat

2. Anggaran Ada, Tapi Nggak Sampai ke WC, seperti sanitasi milik SD N Saga 6 kabupaten Tangerang.

Juknis DAK boleh buat “rehab ruang belajar”. Kepsek & dinas lebih pilih benerin plafon kelas yang jebol daripada WC. Alasan: “Kelas roboh lebih bahaya, bisa masuk TV”. WC rusak disuruh nunggu.

3. Anggaran Ada, Tapi Habis di Perencanaan

Laporan BPK 2024: 7 proyek sanitasi sekolah 2023 mark-up perencanaan 12-18%. RAB kloset Rp3 juta, realisasi beli Rp1,2 juta. 6 bulan pecah.

3. Aturan yang Dilanggar Kalau Sanitasi Terbengkalai.

1. Permendikbud 22/2016 Standar Sarpras l: Rasio KM/WC SD = 1:40 siswa, SMP = 1:50. Kalau 1:80 = pelanggaran.

2. PP 57/2021 Standar Nasional Pendidikan: Sekolah wajib punya sanitasi layak. Kalau nggak, izin operasional bisa dicabut.

Betul. “Sanisek” = Sanitasi Sekolah. Harusnya udah dianggarkan tiap tahun. Tapi kenapa realitanya masih banyak yang rusak? Ini bedahnya:

1. Anggaran Sanitasi Sekolah Sebenarnya Ada, Tapi… belum menjadi prioritas
Sumber Dana Aturan Masalah di Lapangan 2025-2026
**DAK Fisik Bidang Pendidikan** Khusus rehab berat. 20-30% boleh buat sanitasi. 2026 Kab. Tangerang dapat Rp51 M. Harusnya Rp10-15 M buat WC. 1. Dipotong refocusing APBD. 2. Rebutan sama rehab kelas roboh. WC kalah prioritas. 3. Cairnya telat. Tahap 2 baru cair Oktober, keburu musim hujan.
**BOS Reguler** Ada komponen pemeliharaan sarpras 5-15%. SD 900 siswa = Rp90 juta/tahun. 10% = Rp9 juta buat benerin semua sarana. Rp9 juta/tahun cuma cukup ganti 3 kloset. Septic tank penuh? Sedot WC sekali Rp1,5 juta. Setahun jebol 2x udah habis.
**BOS Kinerja** Khusus sekolah prestasi. Bisa dipakai sanitasi inklusi. Nggak semua sekolah dapat. Syaratnya berat.
**APBD Murni Kab. Tangerang** Program “Gerebek Sekolah” era Zaki lanjut 2025. 2026 dianggarkan Rp8,3 M. Turun 43% dari usulan Disdik Rp14,7 M. Alasan Bappeda: defisit + prioritas jalan & banjir.
Jadi duitnya ada, tapi *nggak cukup & nggak rutin.

2. 3 Modus Kenapa WC Rusak Padahal “Udah Dianggarkan”*

1. Anggaran Ada, Eksekusi Telat*
DAK 2025 tahap 2 cair Nov 2025. Kontraktor kerja Des-Jan pas libur. Februari 2026 siswa masuk, tukang belum kelar. Kepsek dipaksa terima hasil setengah jadi biar nggak jadi Silpa.

2. Anggaran Ada, Tapi Nggak Sampai ke WC*
Juknis DAK boleh buat “rehab ruang belajar”. Kepsek & dinas lebih pilih benerin plafon kelas yang jebol daripada WC. Alasan: “Kelas roboh lebih bahaya, bisa masuk TV”. WC rusak disuruh nunggu.

3. Aturan yang Dilanggar Kalau Sanitasi Terbengkalai

1. Permendikbud 22/2016 Standar Sarpras*pa: Rasio KM/WC SD = 1:40 siswa, SMP = 1:50. Kalau 1:80 = pelanggaran.
2. PP 57/2021 Standar Nasional Pendidikan: Sekolah wajib punya sanitasi layak. Kalau nggak, izin operasional bisa dicabut.
3. UU 23/2014 Pemda: Urusan wajib pelayanan dasar. Bupati & Kadisdik bisa kena sanksi administratif kalau pembiaran.

Artinya: Pemkab *wajib* nganggarkan & merawat. “Nggak ada duit” nggak bisa jadi alasan di mata hukum.

4. Jadi Solusinya Gimana Biar “Anggaran” Beneran Jadi WC?

1. Tagih Transparansi RUP DAK
Cek di http://sirup.lkpp.go.id. Cari “Rehabilitasi Jamban SDN…”. Kalau 2026 belum tayang = belum dianggarkan. Viralkan.

2. Lapor Pakai Dasar BOS
Kepsek bisa ditegur kalau BOS 5% nggak dipakai perawatan. Foto WC rusak + kirim ke Halo Kakan 0822-3145-4545. Bilang: “Pak Dadan, ini melanggar Juknis BOS. Mohon sidak.”

3. Dorongan DPRD Komisi II
Mei-Juni ini DPRD lagi bahas APBD Perubahan 2026. Demo/aksi komite ke DPRD ngaruh banget. Tahun 2024 DPRD nambah Rp4 M buat sanitasi gara-gara didemo emak-emak.

4. Pakai Jalur Ombudsman
Lapor ke 0811-955-3737. Gratis. Kalau terbukti maladministrasi karena anggaran ada tapi nggak dieksekusi, Ombudsman bisa paksa Disdik.

Intinya “Sudah dianggarkan” ≠ “sudah jadi”. Masalahnya di eksekusi, prioritas, dan perawatan.

Mau aku bikinin template surat tagihan ke Disdik + DPRD pakai dasar hukum di atas? Tinggal isi nama sekolah. Biar nggak cuma dijawab “sabar ya bu”.

3. UU 23/2014 Pemda: Urusan wajib pelayanan dasar. Bupati & Kadisdik bisa kena sanksi administratif kalau pembiaran.

Artinya: Pemkab wajib nganggarkan & merawat. “Nggak ada duit” nggak bisa jadi alasan di mata hukum.

1. Tagih Transparansi RUP DAK

Cek di http://sirup.lkpp.go.id. Cari “Rehabilitasi Jamban SDN…”. Kalau 2026 belum tayang = belum dianggarkan. Viralkan.

2. Lapor Pakai Dasar BOS

Kepsek bisa ditegur kalau BOS 5% nggak dipakai perawatan. Foto WC rusak + kirim ke Halo Kakan 0822-3145-4545. Bilang: “Pak Dadan, ini melanggar Juknis BOS. Mohon sidak.”

3. Dorongan DPRD Komisi II

Mei-Juni ini DPRD lagi bahas APBD Perubahan 2026. Demo/aksi DPRD ngaruh banget. Tahun 2024 DPRD nambah Rp4 M buat sanitasi .

Sangat disayangkan masih banyak disana sini kerusakan yang tidak diperbaiki. Kepsek Saga 6 Kecamatan Balaraja Retno,saat ditemui di ruang kantornya, begitu mendapat penjelasan awak media terkait sarana prasarana terkait belanja modal  perawatan sekolah saat itu juga lansung mengambil tindakan perbaikan. Sanitasi sekolah yang sudah hampir copot.

Berdasar informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi transaksi jual beli buku lks dilinkungan sekolah yang diprakarsai oleh orang tua siswa, namun saat diklarifikasi informasi tersebut, kepala sekolah Retno membantah  keras hal itu terjadi, dilingkungan sekolah.

Sangat disayangkan, sebagai kepala Sekolah hal hal yang tidak sesuai dengan peraturan, kepala sekolah lalai, jika itu terjadi.

Pihak dinas pendidikan diharapkan, turun langsung untuk menyedidak sekolah dasar negeri 6 saga kab.Tangerang.

Red. Purba

posjkt.com /PURBA