TIGARAKSA, POSTJKTC.coβ Bola panas ada di Dinas Pendidikan Kab. Tangerang.
SetelahΒ Kejari menetapkan Kepala PKBM Indonesia Negeriku, Kidon Ginting sebagai tersangka korupsi dana BOP 2023-2025, kini sorotan mengarah keΒ lemahnya fungsi pengawasan Dinas Pendidikan.
Publik bertanya: Selama 3 tahun dana BOP cair, Disdik ngapain aja?
FAKTANYA:
1. Dana BOP Kemendikdasmen cair tiap tahun lewat verifikasi Disdik Kabupaten
2. PKBM wajib laporΒ jumlah siswa, absensi, dan LPJ ke Disdik
3. Kasus baru terbongkar setelah masuk ranah hukum, bukan karena audit internal Disdik
Kalau pengawasan jalan, harusnya data fiktif ketahuan di tahun pertama. Ini malah 3 tahun baru keungkap dan itupun lewat Kejari.
3 PERTANYAAN TELAK UNTUK KADISDIK KAB. TANGERANG
1. Sistem Verifikasi Data di Mana?
Apa Disdik hanya “terima beres” data dari PKBM tanpa pernah turun ke lapangan crosscheck? Ada berapa staf yang khusus pegang BOP Kesetaraan?
2. Ada Petinggi Disdik Terlibat?
Dengan ditangkapnya “salah satu petinggi”, apakah ini kasus tunggal atau ada jaringan? Siapa yang tanda tangan rekomendasi pencairan tiap tahun?
3. Audit Internal Pernah Dilakukan?
Dari 656 sekolahΒ ditambah ratusan PKBM di Kab. Tangerang, berapa yang sudah diaudit Disdik 2023-2025? Atau sistemnya nunggu ada OTT/Kejari baru bergerak?
Respon pejabat pendidikan kabupaten Tangerang….??
BAHAYANYA JIKA PENGAWASAN LEMAH
– Rp Miliaran APBN/APBD rawan bocor lagi di 2026
– Kepercayaan warga ke PKBM hancur. Padahal ini garda depan pendidikan kesetaraan
– Preseden buruk: Oknum lain jadi berani “main data” karena merasa aman
Dana pendidikan itu amanah. Tugas Disdik bukan cuma bagi-bagi anggaran, tapi memastikan uang itu sampai ke siswa beneran.
Jangan sampai slogan _”Pendidikan Untuk Semua”_ hanya jadi slogan, sementara di belakang ada yang menjadikan siswa sebagai “ATM”.
TUNTUTAN: Disdik harus segera buka data:
Daftar PKBM penerima BOP 2023-2025, hasil monitoring, dan sanksi apa yang akan diberikan.
