Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Oesman Sapta Odang (OSO) bersama kader dan petinggi Hanura tiba di kantor KPU RI,

Jakarta, posjkt.com — Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Oesman Sapta Odang (OSO) bersama kader dan petinggi Hanura tiba di kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Senin (8/8/2022).
Kehadiran partai Hanura ini untuk mendaftar sebagai parpol calon peserta Pemilu 2024.

Rombongan tiba di kantor KPU pada pukul 13.39 WIB. Seluruh kader Hanura yang mendampingi OSO dalam proses pendaftaran kali ini terlihat mengenakan seragam partai yang khas berwarna oranye terang.

https://youtu.be/G-ft9clFZT0

OSO dan rombongan kader Partai Hanura tiba di KPU lengkap dengan iring-iringan budaya khas Betawi, dengan palang pintu, baju adat nusantara, tribut berupa bendera partai.
Dalam rombongan Hanura, terlihat juga Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Papua jakrta- Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Oesman Sapta Odang (OSO) bersama kader dan petinggi Hanura tiba di kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Senin (8/8/2022).
Kehadiran partai Hanura ini untuk mendaftar sebagai parpol calon peserta Pemilu 2024.

https://youtu.be/xPiOQOLcfQE

Rombongan tiba di kantor KPU pada pukul 13.39 WIB. Seluruh kader Hanura yang mendampingi OSO dalam proses pendaftaran kali ini terlihat mengenakan seragam partai yang khas berwarna oranye terang.

OSO dan rombongan kader Partai Hanura tiba di KPU lengkap dengan iring-iringan budaya khas Betawi, dengan palang pintu, baju adat nusantara, tribut berupa bendera partai.


Dalam rombongan Hanura, terlihat juga Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Papua Kenius Kagoyo memakai kemeja warna kuning dan hiasan khas Papua diatas kepalanya.

Saat di temui awak media ArenaNews.id , menanyakan terkait struktur DPC/PAC di Papua sudah lengkap.
Kenius mengatakan semua kepengurusan Partai Hanura mulai dari DPC,PAC sampai ke tingkat Ranting sudah lengkap ,

“Hanura ini partai yang sudah lama dan kami optimis akan lolos dalam verifikasi KPU dan dalam pemilu 2024 bisa mendapat kursi di parlemen”, ujar Kanius di halaman KPU Jakarta

Dewan perwaklian rakyata daerah h  Jakarta selatan dapil 3
Nurdin HanutaDari Partai Hati Nurani  Rakyat

https://youtu.be/xPiOQOLcfQE

Red supriyadi

Partai Republiku Indonesia resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU

Jakarta, posjkt.com —Partai Republiku Indonesia resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) hari ini, Senin (8/8/2022).


“Kedatangan kami ke sini adalah untuk
menyerahkan keseluruhan daripada dokumen dan kepesertaan untuk ikut menjadi peserta pemilu di 2024 supaya bisa membentuk demokrasi kearah yang lebih baik. Itulah kedatangan ke sini. Hari ini kita resmi mendaftar ke KPU. Secara administrasi kami sudah lengkap baik untuk Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan,” kata Ketua Umum Partai Republiku Indonesia, Ramses Simanjuntak di Jakarta.


“Untuk sementara ini kami berjuang dulu mendaftar ke KPU dan ikut Pemilu. Jadi kami belum memikirkan koalisi dengan partai lain,” imbuh Ramses.

Menurut Ramse visi Partai Republiku adalah kesejahteraan dan misinya adalah martabat.
“Ksejahteraan jelas nggak perlu lagi dijabarkan bahwa setiap bangsa dan negara yang butuh sejahtera martabat jelas kalau bangsa mau besar itu dia harus bermartabat jadi martabat itu adalah apa maksudnya manusia kalau tidak bermartabat bangsa tidak bermartabat. Ya tidak jauh beda dia akan terjajah baik secara pikiran baik secara fisik secara kemajuannya itu pandangan saya,” tutur Ramses

Red  supriyadi posjkt.com

0 Sekjen partai Masyumi  Dr . TB .Massa Djafar Melengkapi prosedur untuk mendaftar di KPU

Jakarta,posjkt   — Jum’at 5/8/2022 sekitar pukul Dua siang Partai Masyumi Sipol Di KPU untuk melengkapi Data Pemilu 2024 nanti untuk memastikan sejumlah yang dipersyaratkan untuk mendaftar kan

0
Sekjen partai Masyumi  Dr . TB .Massa Djafar Melengkapi prosedur untuk mendaftar di KPU tersebut dan juga penting nya komunikasi yaitu apalagi ini kan demokrasi kita punya komitmen yang sama untuk masukan tentu pemilu yang berkualitas dan berintegritas menyukseskan pemilu 2024


“Penyelenggara KPU jadi  memiliki peranan yang sama saya kira atas tanggung jawab supaya demokrasi kita ke depan makin lama yang makin berkualitas juga partai Masyumi intinya  34 provinsi untuk DPRD wanita  kita pastikan setiap 5% betul  Insyaallah Dengan waktu dekat ini  5.000  pengumpulan data  KTP kami harus siapkan

https://youtu.be/_HymxxQIxNA

“Kita kan mau ikut pemilu dengan persipan yang di harus kan KPU kita cukupi juga partai Masyumi seluruh DPP, DPD DPC berkomunikasi untuk terjalin kerjasama yang baik dan juga sangatlah  akomodatif atau komunikatif terkait penyiaran pemilu “tambahan

red,  posjkt.com

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengumpulkan 34 Ketua DPD di Kantor DPP Partai Demokrat

Jakarta, postjkt .com— Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengumpulkan 34 Ketua DPD di Kantor DPP Partai Demokrat, Wisma Proklamasi 41, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (5/8/2022) pagi.

Hal tersebut dilakukan sebelum Partai Demokrat mendatangi Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) siang ini untuk melakukan pendaftaran sebagai calon peserta Pemilu 2024.

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, hal ini merupakan pertama kalinya bagi AHY mengumpulkan Ketua DPD terpilih pasca Musyawarah Daerah.
“Konsolidasi ini digunakan AHY untuk semakin memantapkan barisan Partai Demokrat untuk memenangkan Pemilu 2024 sesuai dengan target yang ditentukan,” kata Herzaky dalam keterangannya, Jumat.
Ia menuturkan, AHY meminta semua jajaran Demokrat kompak dalam menyongsong Pemilu 2024.

Selain itu, AHY juga mengajak semua jajaran Demokrat berjuang bersama meraih kemenangan partai untuk Pemilu tersebut.
“Perjalanan masih panjang, mari kita buktikan di bilik suara bagi kemenangan Partai Demokrat di Pemilu 2024,” tutur AHY.
AHY juga mengajak 34 Ketua DPD untuk ikut mendampingi pendaftaran Partai Demokrat sebagai peserta Pemilu 2024 ke Kantor KPU.

Sebagai informasi, Demokrat akan mendaftar sebagai partai politik calon peserta Pemilu 2024 ke Kantor KPU pada Jumat pukul 13.30 WIB.
Adapun AHY akan memimpin secara langsung pendaftaran ke KPU.

“Ketum AHY beserta rombongan berencana bertolak dari Kantor DPP Partai Demokrat setelah Jumatan, tepatnya pukul 13.30 WIB menuju KPU,” kata Herzaky Mahendra Putra dalam keterangannya, Kamis (4/8/2022).

Herzaky mengatakan, rencananya, AHY akan didampingi oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky H, dan Bendahara Umum Renville Antonio.
Kemudian, Wakil Sekjen Agust Jovan Latuconsina, Direktur Eksekutif Sigit Raditya, Kepala Satgas Verifikasi Parpol Partai Demokrat yang juga Wasekjen Andi Timo P dan jajaran pengurus lainnya.

Red posjkt.com

Atas nama pribadi dan juga mewakili keluarga besar Partai Demokrat

Jakarttaa, postjkt– Atas nama pribadi dan juga mewakili keluarga besar Partai Demokrat, saya ucapkan selamat kepada Bapak Chairul Tanjung selaku Chairman dari CT Corp dan juga Mbak Titin Rosmasariyahya selaku Pemimpin Redaksi CNN Indonesia atas Launching Kanal Pemilu Terpercaya, Senin (1/8).

Saya sangat senang dan tentunya juga mendorong agar CNN Indonesia, sebagai salah satu insan pers yang merupakan pilar keempat Demokrasi, bisa terus mengawal dan menyajikan berbagai informasi kontestasi Pemilu 2024 yang aktual, kredibel dan bertanggung jawab.

Usai acara, saya juga menyempatkan diri menyapa dan berfoto bersama dengan teman-teman Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) yang hadir dan turut menyampaikan gagasan saat sesi diskusi.

 

Senang sekali mendengar semangat dan gagasan-gagasan idealis yang diucapkan oleh teman-teman ini. Angkat topi dan salut untuk teman-teman yang punya literasi politik yang baik.

 

Insya Allah saya memiliki keyakinan, banyak juga di luar sana generasi muda kita yang punya nalar kritis dan idealisme seperti ini. Inilah wajah-wajah generasi muda Indonesia di masa depan. Saya optimistis, Indonesia akan punya masa depan yang cerah jika diisi oleh Sumber Daya Manusia yang unggul dan berintegritas.

Red / postj

Partai Demokrat (PD) mendaftarkan diri sebagai calon peserta Pemilu 2024 ke KPU,

Jakarta,Partai Demokrat (PD) mendaftarkan diri sebagai calon peserta Pemilu 2024 ke KPU, Jumat(5/08/2022)

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengumpulkan 34 ketua DPD di DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat.

 

Dia bersama rombongan pejabat teras sekitar pukul 13.00 wib menyambangi kantor KPU-RI dalam hal pendaftaran.

 

“Baru saja saya bersama dengan pejabat teras mewakili keluarga besar Partai Demokrat menyerahkan sejumlah dokumen persyaratan sebagai calon peserta Pemilu tahun 2024,” ujar AHY usai mendaftarkan ke KPU-RI, Menteng Jakarta pusat, Jumat(5/08/2022)

“Tadi kami juga sudah menyampaikan secara formal dan juga sebagai keberlanjutan dari apa yang telah kami submit secara online melalui tadi diserahkan surat pendaftaran dimana disertai dengan surat pernyataan partai politik lalu kepengurusan baik di tingkat pusat DPP dewan pimpinan pusat kemudian di 34 dewan pimpinan daerah di tingkat provinsi 514 kepengurusan DPC Dewan pimpinan cabang di tingkat kabupaten kota dan 7266 kepengurusan di tingk kecamatan,” pungkasnya.

ttps://youtu.be/qWo97oqq5_Aat

 

“InsyaAllah, secara umum 100% bisa kami lengkapi namun tentu setelah ini ada proses verifikasi gabungan yang dilakukan oleh tim verifikasi parpol diketuai oleh ibu Andi Timo pangeran dari partai Demokrat bersama dengan tim verifikasi KPU mudah-mudahan kesempatan yang itu dari masyarakat Indonesia dimanapun berada InsyaAllah kami akan terus ber-ikhtiar dan sekaligus kita menjaga suasana demokrasi dan pemilu yang demokratis bermartabat dan tentunya menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan kami juga tadi menyampaikan harapan besar kepada KPU beserta seluruh jajarannya di Indonesia,” katanya

 

Perihal ini juga dikatakan nya guna agar bisa menjadi lembaga untuk semua dan bisa menjalankan tugas konstitusi menjaga netralitas dan juga independensi sehingga Pemilu berjalan dengan baik aman jujur adil dan rahasia.

 

Terpantau, peserta yang hadir turut mengantarkan ke KPU bersorak iyel-iyel teriaki nama AHY calon Presiden 2024

Red posjkt.com

Bara api kota medan

Jakartta,posjkt.com  —– BARA API merupakan singkatan dari BARISAN RAKYAT ANDIKA
PRESIDEN INDONESIA dimana Bara Api merupakan wadah tempat
berkumpulnya masyarakat Indonesia yang memiliki pemikiran dan
persepsi yang sama yaitu bahwa Jenderal Andika Perkasa
merupakan sosok yang sangat cocok untuk maju sebagai Calon
Presiden RI Tahun 2024-2029 sebagai Pengganti dari Jokowi.
Dan Bara Api sendiri sudah terbentuk di beberapa kota di Indonesia
salah satunya Kota Medan, dimana Bara Api Kota Medan secara sah
mendapat Surat Keputusan dari Pimpinan Nasional Bara Api dengan
SK Nomor : 005/SK/PK-Bara Api/V/2022 Tanggal 30 Mei 2022
tentang Penetapan Pimpinan Daerah Bara Api Kota Medan yang
ditetapkan di Depok ditandatangi oleh Ketua Umum Adi Kurniawan
dan Sekretaris Umum Firdaus Roy.
Maka sebagai tindaklanjut dari Surat Keputusan tersebut maka
Pimpinan Daerah Bara Api Kota Medan melakukan Deklarasi Pada
Hari ini, Jumat Tanggal 05 Agustus 2022 Pukul 11.00 WIB yang
bertempat di Sekretariat BARA API KOTA MEDAN Jl. Setia Budi No.
257 dimana dalam deklarasi ini, Kami sekaligus mengajak warga
Medan yang memiliki persepsi dan pemikiran yang sama Bahwa
Jenderal Andika Perkasa sangat cocok Maju menjadi Calon Presiden
Tahun 2024-2029 agar ikut bergabung dalam Bara Api Kota Medan.

Kenapa harus Jenderal Andika Perkasa??
Bara Api Kota Medan melihat dan menilai bahwa Jendral Andika
Perkasa merupakan sosok merakyat, sosok yang cerdas, tegas,


bermasyarakat, anti intoleran, banyak prestasi, bersih dan anti
korupsi, membela dan mengayomi orang kecil, hubungan
internasional yang bagus, dan penjaga kedaulatan negara.

 

red ,supriyadi postjkt
#BARA-API-KOTA-MEDAN
#ANDIKA-PERKASA-PRESIDENKU

Salah satu implikasi hukum pelaksanaan Pilkada secara serentak nasional pada tahun 2024 adalah polemik penunjukan jabatan Pj kepala daerah

Jakarta, posjkt.com —- Salah satu implikasi hukum pelaksanaan Pilkada secara serentak nasional pada tahun 2024 adalah polemik penunjukan jabatan Pj kepala daerah.  Praktik penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan dalam pengisian Pj kepala daerah sulit dihindari. Hal tersebut dapat dilihat dari penunjukkan lima  Pj kepala daerah yang telah dilantik secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.  Kelima Pj gubernur tersebut, antara lain Provinsi Papua Barat, Provinsi Banten, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Bangka Belitung, dan Provinsi Gorontalo.
Mekanisme penunjukan Pj kepala daerah di atas patut dipertanyakan dan kental  tendensi politiknya, pasalnya beberapa diantaranya tidak mempunyai pengalaman dalam pemerintahan sipil. Misalnya, Pj Gubernur Provinsi Papua Barat berasal dari jenderal polisi yang baru pensiun, kemudian  Pj Gubernur Bangka Belitung berasal dari Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian SDM dan Pj Gubernur Banten berasal dari Staf Ahli Bidang Budaya Sportivitas Kementerian Pemuda dan Olahraga. Padahal stok pegawai ASN Kementerian Dalam Negeri dengan status  JPT Madya sangat bersyarat untuk diangkat menjadi Pj kepala daerah tanpa harus mengambil ASN yang berstatus TNI Polri.
Selain itu, mekanisme penunjukan Pj kepala daerah di atas mengesampingkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 15/PUU-XX/2022 dan ketentuan UU Nomor  5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menggariskan jabatan struktural ASN yang dapat diisi Anggota TNI/Polri hanya berlaku di sepuluh kementerian/Lembaga, tidak termasuk Pemerintah Daerah. Putusan MK sejatinya menjadi pedoman dasar bagi pemerintah dalam merumuskan aturan teknis pengisian Pj kepala daerah. Salah satu hal yang harus dimasukkan sebagi persyaratan  adalah pengalaman dalam pemeritahan sipil minimal lima tahun, serta penguasaan wilayah administrasi daerah tempat bertugas. Apalagi Pj kepala daerah nantinya akan menjalankan tugas selama dua sampai tiga tahun, sehingga tentu memerlukan hubungan koordinasi dan konsultasi dengan DPRD setempat. Utamanya terkait Pembahasan dan Penetapan Perda tentang APBD, RKPD, dan beberapa Rancangan Perda yang telah menjadi prioritas proglegda daerah.
Polemik  juga terjadi dalam penunjukan Pj Bupati Kabupaten Muna Barat dan Buton Selatan, dimana Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi menolak melantik tiga penjabat kepala daerah di wilayahnya karena Kemendagri mengabaikan nama yang diusulkan dari Gubernur. Penolakan tersebut tentunya wajar karena dalam menjalankan roda pemerintahan,  Pj bupati juga harus  menjalankan program kerja gubernur yang telah dimasukkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Provinsi sehingga gubernur tentu berharap Pj kepala daerah yang diusulkannya dapat  disetujui dan dilantik agar dapat membantu mewujudkan visi misi serta program kerja pemerintah provinsi, baik yang termuat dalam RPJMD maupun dalam RKP tahunan.
Oleh karena itu, kegaduhan pengangkatan Pj kepala daerah harus diselesaikan melalui regulasi yang solutif. Penting untuk dipikirkan oleh pemerintah agar menerbitkan Peraturan Pemerintah Tentang Pedoman Pengangkatan Pj kepala daerah dengan mempertimbangkan Putusan MK Nomor 15/PUU-XX/2022, Putusan MK Nomor 67/PUU-XIX/2021, UU Nomor  5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), dan tentunya memperbaiki aturan lama pengangkatan Pj kepala daerah yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan rezim pilkada serentak nasional.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 74 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2018 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan rezim pilkada serentak nasional. Selain tidak transparan dan tidak partisipatif, regulasi tersebut di atas sangat tidak memadai karena hanya melibatkan gubernur, menteri dalam negeri, dan presiden tanpa mempertimbangkan beberapa Putusan MK yang dalam pertimbangan hukumnya menggariskan pengisian Pj kepala daerah harus transparan dan tidak mengesampingkan nilai-nilai demokratis agar terhindar dari Mal Administrasi dalam proses pengangkatan Pj kepala daerah.
Di samping itu pengaturan kewenangan Pj kepala daerah perlu diatur secara tegas, khususnya terkait kebijakan strategis yang berdampak pada daerah, mutasi pegawai, serta tindakan-tindakan yang berpotensi mendapatkan gugatan dari masyarakat. Karena Pj kepala daerah menjabat dalam waktu yang lama, bahkan ada yang menjabat sampai tiga tahun lima bulan, sehingga perlu diatur kewenangan apa saja yang dapat dijalankan, jika tidak potensi penyalahgunaan kekuasaan bisa saja dilakukan Pj kepala daerah apabila kewenangannya tidak dibatasi. Masa jabatan dua sampai tiga Tahun sangat berpotensi disalahgunakan sehingga aturan pelaksanaan dan pengawasannya juga harus diatur secara tegas dan jelas. Oleh karena itu, menurut hemat penulis Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Pengangkatan Pj kepala daerah harus segera diwujudkan sebagai tindak lanjut  Pasal 201 UU 10/2016 yang mengatur soal syarat, kewenangan, dan pengawasan Pj kepala daerah. Agar pengisian Pj kepala daerah terhindar dari tendensi politik oknum tertentu yang punya kepentingan besar dalam suksesi pemilu 2024, baik Pilpres maupun Pilkada.
Penulis berharap sebelum pelantikan Pj kepala daerah berikutnya dilaksanakan, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Pengangkatan Pj kepala daerah yang baru, jika Peraturan Pemerintah tersebut belum selesai dirumuskan dan terdapat jabatan kepala daerah yang berakhir masa jabatannya, maka sebaikya Sekretaris Daerah ditunjuk sebagai Plh kepala daerah sambil menunggu terbitnya aturan teknis penunjukan Pj kepala daerah yang baru.
Penunjukkan Pj Kepala daerah sangat berpotensi menjadi celah oknum tertentu menitipkan kepentingan politiknya. Politisasi ASN Pemda dan Politisasi Bantuan Sosial kepada masyarakat sudah menjadi rahasia umum di setiap pelaksanaan Pemilu dan Pilkada. Oleh karena itu pelibatan Pj kepala daerah dalam proses mutasi pegawai dan Penyaluran Bansos mesti dibatasi dan diawasi. Keberadaan Bawaslu beserta jajarannya tidak cukup untuk mengatasi politisasi birokrasi karena di Sekretariat Bawaslu juga ada ASN yang tunduk dan diatur oleh atasan. Semoga saja Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Pengangkatan Pj kepala daerah yang baru dapat menjadi regulasi yang responsif dan solutif.

Red posjkt.com

Yakin Partai Garuda Lolos Senayan, Faisal: “Antusias Masyarakat Sumut yang Bergabung ke Partai Luar biasa”

9

Jakarta, posjkt.com – Faisal yang tergabung di Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda) yang membidangi posisi OKK di Partai Garuda mengatakan untuk saat ini Partai Garuda fokus untuk verifikasi Faktual KPU9

Yakin Partai Garuda Lolos Senayan, Faisal: “Antusias Masyarakat Sumut yang Bergabung ke Partai Luar biasa”

https://youtu.be/wAfNmPsoM6g

“Dan sudah diterima KPU,” ujarnya saatditemui pihak awak media saat dia menyambangi KPU RI Pusat di Menteng Jakarta pusat, Kamis(4/08/2022)

Dia juga mengatakan bahwa dokumen berkas yang sudah diserahkan ke KPU RI sejatinya sudah lengkap.

“Partai Garuda siap untuk diverifikasi administrasi faktual sesuai dengan tahapan yang ditetapkan oleh KPU,” pungkasnya.

https://youtu.be/wAfNmPsoM6g

Tokoh pergerakan yang berasal dari Sumatera utara ini juga menambahkan meskipun persaingan politik di Sumut sangat tinggi, namun antusias masyarakat untuk bergabung di partai Garuda sangat luar biasa sebab melihat visi misi dan program nya sangat menyentuh ke masyarakat luas hingga ke akar rumput.

Dan dia pun optimis untuk maju calon legislatif dan partai juga diyakini akan masuk ke Senayan (DPR RI)

(Bar)

Partai Buruh Protes Soal Sistem di Sipol

Jakarta,posjkt.com — Partai Buruh Protes Soal Sistem di Sipol

Sejumlah kader Partai Buruh mendatangi Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, kamis (4/8/2022) siang. Kedatangan tersebut bukan untuk melakukan pendaftaran calon peserta pemilu 2024, melainkan untuk meminta klarifikasi KPU soal sistem di Sipol.

Ketua Timsus Pemenangan Partai Buruh, Said Salahudin mengungkapkan, saat melakukan input anggota Partai Buruh tidak seluruhnya anggota yang didaftarkan ke Sipol itu berhasil tampil di Sipol KPU.

https://youtu.be/8VPiEBrhhXs

“Kita datang untuk meminta klarifikasi terhadap dua hal. Pertama, tidak seluruhnya anggota Partai Buruh yang didaftarkan ke Sipol itu berhasil tampil di Sipol KPU. Kita sudah memasukkan data tahap pertama lebih dari 250 ribu tetapi yang tampil di Sipol KPU tidak 250 ribu itu,” kata Said, kepada wartawan, di Kantor KPU RI, Jakarta, kamis (4/8/2022).

Atas aduan tersebut, KPU mengakui bahwa ada dua persoalan, salah satunya, soal akselerasi pada sistem Sipol. Sehingga, ada selisih lebih dari 4 ribu total kader Partai Buruh yang tidak muncul di Sipol KPU.

“Ternyata KPU mengakui ada dua persoalan. Pertama kaitannya dengan akselerasi, dalam Sipol KPU ada persoalan akselerasi di mana partai harus mengantri. Artinya tidak bisa langsung saat data dikirim saat itu juga tampil di Sipol,” ungkapnya.

https://youtu.be/WoonewM22Lg

“Semalam kami cek ada sekitar 4.500 data keanggotaan kami yang tidak tampil, pagi ini tinggal 1.500 artinya 3.000 tiba-tiba tampil. Itu yang dimaksud antrean tadi,” sambung Said.

 

Masalah Internal

 

Kendati demikian, Partai Buruh menilai permasalahan Sipol merupakan urusan internal KPU setelah partai menyerahkan seluruh data persyaratan. Partai Buruh mengaku tidak ingin dirugikan atas hal tersebut.

“Sehingga kami meminta semua data Partai Buruh keanggotaan itu sudah harus masuk ke Sipol KPU,” tegasnya.

Sebab, Partai Buruh diketahui akan melalukan pendaftaran calon peserta Pemilu 2024 ke KPU pada 12 Agustus nanti.

“Kalau partai buruh sampai timbul masalah tanggung jawab bukan di kami tapi KPU. Saya enggak mau nanti 2024 ini muncul kembali kasus skandal verifikasi seperti 2012. Saya kasih warning begitu,” imbuhnya.

Red posjkt.com

Ketua Divisi Bidang Teknis KPU, Idham Holik

Jakartat,postjkt  — Ketua Divisi Bidang Teknis KPU, Idham Holik mengungkapkan alasan permasalahan sejumlah data kader Partai Buruh tidak muncul di Sipol, karena typo pada saat penginputan data.

“Menurut tim helpdesk KPU Ri, kenapa unggahan data keanggotaan Partai Buruh sulit ditampilkan karena typo dalam menulis kode wilayah keanggotaan partai,” katanya saat dihubungi, Kamis (4/8).

https://youtu.be/8VPiEBrhhXs


Dia menjelaskan, keterlambatan hasil data kader yang muncul juga terjadi lantaran adanya proses verifikasi terlebih dahulu
“Keterlambatan tayang hasil unggah data keanggotaan partai, karena data yang diunggah harus diverifikasi terlebih dahulu oleh sistem komputasi Sipol,” ujarnya.
Idham membandingkan dengan 16 partai politik yang terlebih dahulu berhasil 100 persen mengunggah data kader, salah satu faktor yang mendukung yakni jumlah operator akun Sipol pada partai tersebut.
“Ke-16 parpol yang sudah unggah (uploading) 100 persen data atau dokumen persyaratan pendaftaran parpol di Sipol pada umumnya berjalan lancar, karena kuncinya adalah jumlah personalia operator akun Sipol parpol tersebut yang cukup banyak,” terangnya.


“Semakin banyak operator akun Sipol yang dilibatkan akan semakin cepat dalam penyelesaian unggah data atau dokumen persyaratan pendaftaran parpol ke Sipol,” tutupnya.

https://youtu.be/WoonewM22Lg

Sejumlah kader Partai Buruh mendatangi Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Rabu (3/8) siang. Kedatangan tersebut bukan untuk melakukan pendaftaran calon peserta pemilu 2024, melainkan untuk meminta klarifikasi KPU soal sistem di Sipol.
“Kita datang untuk meminta klarifikasi terhadap dua hal. Pertama, tidak seluruhnya anggota Partai Buruh yang didaftarkan ke Sipol itu berhasil tampil di Sipol KPU. Kita sudah memasukkan data tahap pertama lebih dari 250 ribu tetapi yang tampil di Sipol KPU tidak 250 ribu itu,” kata Ketua Timsus Pemenangan Partai Buruh, Said Salahudin, kepada wartawan, di Kantor KPU RI, Jakarta, kamis (4/8).

Red supriyadi posjkt.com

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memperoleh PWI Jaya Award. Penghargaan oleh Persatuan Wartawan Indonesia PWI DKI Jakarta

Jakarta, posjkt.com — Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memperoleh PWI Jaya Award. Penghargaan oleh Persatuan Wartawan Indonesia PWI DKI Jakarta disampaikan atas pengabdian dan integritasnya yang luar biasa dalam menumbuh-kembangkan ibu kota. “Penghargaan akan kita serahkan bertepatan dengan acara puncak Anugerah Jurnalistik Mohamad Hoesni Thamrin 48-2022 pada Kamis, 25 Agustus, di Balairung Pemprov DKI Jakarta,” ujar Ketua PWI Jaya Sayid Iskandarsyah, Kamis (4/8/2022). Penghargaan untuk Anies Baswedan ini sangat layak menjelang akhir masa pengabdiannya sebagai gubernur DKI Jakarta.


“Saya bertemu Pak Gubernur dua hari lalu di balai kota, menyatakan kegembiraannya atas kegiatan tahunan kita yang terus berjalan dengan baik,” papar Sayid, yang kepada Anies juga menyampaikan berbagai rencana kegiatan PWI Jaya ke depannya. “Saya sampaikan tentang rencana PWI Jaya mengikuti Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas) di Batu, Malang, November mendatang. Tentunya juga rencana kita yang terdekat, yakni acara puncak Anugerah Jurnalistik Mohamad Hoesni Thamrin ke-48 tahun 2022 ini,” tutur Sayid Iskandarsyah. Terkait MHT Award, Sayid menjelaskan, Anies Baswedan mengaku sangat respek dengan penyelenggaraan lomba karya jurnalistik yang dinilainya sebagai cermin dalam memandang dinamika pertumbuhan ibu kota. “Karya-karya yang dihasilkan harus memperlihatkan apa yang terjadi di Jakarta secara utuh. Tidak hanya yang bagusnya saja, tetapi harus turut mengkritisi, pada keseluruhan aspek yang dilombakan,” papar Sayid, menyampaikan kembali harapan Anies Baswedan. Terkait penyelenggaraan MHT Award, Anies Baswedan selalu hadir langsung dan memberikan penghargaan kepada para pemenang dari kegiatan tahunan kolaborasi PWI Jaya dengan Diskominfotik Pemprov DKI Jakarta, yang merepresentasikan dinamika pergerakan dan pembangunan ibu kota. Menariknya, acara puncak MHT Award 48-2022 pada 25 Agustus mendatang serupa dengan tahun sebelumnya, hanya tempatnya yang berbeda. MHT Award tahun 2019 juga diselenggarakan di Balairung,  sementara tahun 2020 dan 2021 di Ruang Pola. Untuk MHT Award 48 tahun 2022 ini, tetap ada 7 kategori dilombakan. Karya-karya tersebut dipublikasikan di media cetak, elektronik dan online dalam kurun waktu antara 1 Juni 2021 hingga 31 Mei 2022. Mulai MHT Award 48-2022 ini penghargaan diberikan kepada 3 orang di masing-masing kategori. Yakni, seorang pemenang dan 2 nominee. Ketujuh kategori: teks, foto, video TV terrestrial, video TV streaming, radio, infografis, dan kategori tajuk rencana. Ketua Panitia MHT Award 48-2022, Budi Nugraha, mengurai terima kasihnya kepada para mitra kerja yang telah menyatakan komitmennya mendukung gelaran anugerah jurnalistik bergengsi ini. Sejauh ini panpel telah mendapatkan dukungan dari Agi Sugiyanto melalui PT Media Musik Proaktif, PT Krakatau Steel, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PT.Djarum Foundation, PT.Astra Agro Lestari, Tbk, FIF, Gadjah Tunggal, Bakrie Amanah, BPJS Ketenagakerjaan, PT Transjakarta, Pupuk Indonesia, PLN, BCA, Bank DKI, BRI, Waskita Karya, Mind.Id/Inalum, Pertamina Patra Niaga, serta Mustika Ratu dan Garuda Food. “Kami masih menungggu kepastian dari beberapa mitra pendukung lainnya,” kata Budi

Red posjkt.com

Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) Agus Jabo Priyono berharap pendaftaran partainya sebagai peserta pemilu bisa diterima KPU,

Jakarta, posjkt.com  — Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) Agus Jabo Priyono berharap pendaftaran partainya sebagai peserta pemilu bisa diterima KPU, sehingga bisa ikut berlomba dan jadi pemenang.

Exif_JPEG_420

Hal tersebut disampaikannya dalam konferensi pers ketika proses pendaftaran sebagai partai politik calon peserta Pemilu 2024.

“Mudah-mudahan semua syarat yang diatur oleh UU maupun PKPU, kami sanggup memenuhi, sehingga kami menjadi partai peserta pemilu dan insya Allah kami bisa memenangkan pemilu 2024,” kata Agus di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Senin (1/8/2022).


Dalam proses pendaftaran ini, Agus mengaku diantar oleh ribuan masa pendukung Prima ke KPU.
“Salam dari kami DPP Prima dengan jajarannya dan kami juga diantar oleh anggota oleh 2.000 anggota di depan sana, tapi sebentar lagi mereka pulang, jangan khawatir,” jelasnya.
Sebagai informasi, pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu 2024 dibuka selama 2 pekan hingga 14 Agustus 2022 pukul 23.59 WIB.

Exif_JPEG_420

Pendaftaran dilakukan satu pintu oleh pengurus pusat partai politik di KPU RI.
Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari, menyampaikan bahwa lembaganya telah bersurat dengan partai politik, meminta agar mereka lebih dulu memberi informasi hari dan jam pendaftaran paling lambat H-1 sebelum waktu kehadiran.
“Kalau misalkan mau hadir tanggal 1 (Agustus), maka 1 hari sebelumnya harus mengirim surat. Supaya apa? Penata kelolaan di kantor KPU dan juga layanan KPU kepada partai politik itu dapat dimaksimalkan,” kata Hasyim dalam jumpa pers Jumat lalu.

Red, supriyadi posjkt.com

Sekjend partai garuda menyambangi kantor KPU Pusat mendaftarkan diri sebagai calon peserta Pemilihan Umum(Pemilu) tahun 2024

Jakartab, posjkt.com —– Jajaran Partai Garuda menyambangi kantor KPU Pusat mendaftarkan diri sebagai calon peserta Pemilihan Umum(Pemilu) tahun 2024.
Yohanna Murtika sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Garuda

https://youtu.be/YmuTUsS0ypc

mengatakan bahwa partai Garuda akan menembus ambang batas 2024 dan hal ini menurutnya bukanlah wacana akan tetapi optimis terwujud mengingat kepengurusan yang sudah terbentuk di 34 Provinsi, 514 Kabupaten dan Kota sebanyak 100 % sedangkan untuk tingkat PAC sudah 77 %.
Untuk Jawa barat dipastikan minimal dapat satu kursi dan wilayah Jawa tengah dapat kursi sebanyak mungkin.

https://youtu.be/POhOmQnJqcc

Kalau melihat kelengkapan kepengurusan yang sudah terbentuk, menurut Sekjen Partai Garuda lagi menambahkan bahwa ambang batas PT empat persen itu bukan berapa banyak kursi didapatkan tapi seberapa banyak suara sah yang dihimpun.
Adapun harapannya DPR RI mendapatkan 17 – 20 kursi. “Dan kalau untuk amannya ya lebih dari 20 kursi. Untuk itu kami terus bekerjasama dengan seluruh stakeholder di tingkat DPD, DPC dan PAC dengan menggerakkan mesin partai yang ada,” ujarnya.

https://youtu.be/POhOmQnJqcc


“Seperti diketahui Partai Garuda akan menjadi bagian dari Partai peserta Pemilihan Umum tahun 2024,” Ungkap Yohana Sekjen Partai Garuda.
Sebab kekuatan serta komunikasi kita selalu berinteraksi dengan para senior di dalam kepengurusan Partai.

https://youtu.be/POhOmQnJqcc


“Untuk pencalegkan pasti kami punya kejutan tersendiri dan Partai Garuda tergabung dari semua kalangan, bahkan dari kalangan artis dan dari kalangan manapun dari mana saja dan kita ditaksir juga oleh partai – partai lainnya,”Tutur nya.
Perihal tersebut dikatakan nya seusai pihaknya mendaftarkan Partai Garuda ke KPU di Menteng Jakarta pusat yang selanjutnya untuk proses Verifikasi Faktual KPU

Red  supriyadi

Partai Garuda Mendaftarkan ke KPU, Ahmad Ridha Targetkan Partai Lolos Ke Senayan

Jakarta posjkt.com -Ketum Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda) Ahmad Ridha Sabana menyampaikan bahwa partainya akan memasang target yang lebih maju dari apa yang mereka capai pada pemilu edisi sebelumnya.

https://youtu.be/OyaJRXcdpp4

21 hingga 23 kursi di parlemen, menurut Ahmad jadi target yang kini coba mereka realisasikan pada keikutsertaan mereka di Pemilu Tahun 2024 ini.

“Kursi? Minimal kan 18-19 ambang batasnya, tapi saya targetkan 21 sampai 23,” ujar Ahmad kepada wartawan di Kantor KPU, Rabu (3/8).

https://youtu.be/POhOmQnJqcc

Untuk mencapai target itu, dinilai Ahmad bukanlah hal yang mudah. Garuda, kata Ahmad, setidaknya harus bisa mencapai batas ambang 6 persen.

Untuk itu, Ahmad menyebut pihaknya telah menyiapkan strategi khusus, salah satunya dengan memetakan dapil mana saja yang dapat mereka rebut nantinya dalam pemilu mendatang.

“Ya ambang batas harus, kalau target bicara ambang batas ya harus, bahkan strategi kita ke depan kita meyakini melampaui ambang batas sampai 6%.

Bagaimana caranya? Itu strategi kita enggak bisa cerita dong tapi yang pasti kami pasca Pemilu kemarin kita sudah memetakan dapil-dapil mana yang bisa kita curi mana yang bisa kita rebut.

“Tentunya dengan memetakan secara detail dan itu memang keahlian kita lah,” ucap Ahmad.

Dapil Indonesia wilayah Timur, menurut Ahmad masih menjadi target yang akan diperkuat Garuda.

Sembari tentunya coba menjaring pemilih di wilayah Jawa dan Sumatera.

“Kita spesialis dapil yang sulit-sulit. Saya kira di timur kita sudah buktikan kita kuat, tapi bukan berarti Jawa tidak perhatikan, tidak. Karena ini adalah suara untuk lolos parlemen threshold kan adalah jumlah suara sah tentunya suara sah kita kejar, tapi mungkin kursi akan lebih banyak kita dapat di Indonesia bagian timur. Tapi kalau suara sah pasti akan lebih banyak di Pulau Jawa dan Sumatera,” beber dia.

Tak hanya fokus mengurus suara partai, Ahmad menyatakan Garuda juga terbuka dengan peluang berkoalisi dengan parpol lain.

Ia bahkan mengaku ada ketertarikan dari parpol parlemen yang ingin mengajak partainya untuk bergabung.

“Yang pasti kami berteman kepada seluruh saudara-saudara abang-abang saya yang banyak memberikan kami arahan pengalaman beliau beliau kepada kami. Akhirnya beliau melirik, dia mengetahui bahwa teman-teman muda ini perlu diberi kesempatan,” ungkap Ahmad.

“Jadi ada mungkin dari anggota dewan ya kan dari tingkat provinsi atau kabupaten kota bahkan di parlemen yang memang tertarik untuk bergabung secara eksplisit ketemu saya sudah ada yang bicara gitu.

Bukan ada permasalahan dengan partainya mungkin dia ingin mencoba,” lanjut dia.
Yang pasti, Ahmad menargetkan partainya untuk dapat menjadi partai pemersatu di tengah kemungkinan potensi munculnya perbedaan antar partai.(kumparancom)

“Yang pasti kita mau menyatukan. Pemilu yang akan datang harusnya tidak lagi terbelah partai Garuda akan jadi salah satu partai yang akan menyatukan dua poros atau tiga poros yang akan mungkin terjadi itu saya pastikan kita akan duduk di situ,” kata Ahmad

Kekuatan serta komunikasi kita selalu berinteraksi dengan para senior di dalam kepengurusan Partai, untuk pencalegkan pasti kami punya kejutan tersendiri dan Partai Garuda mempunyai semua kalangan entah dari Artis maupun dari mana saja dan kita ditaksir oleh partai – partai lainnya,”Tutur nya.

https://youtu.be/POhOmQn

https://youtu.be/POhOmQnJqcc

Jajaran Partai Garuda menyambangi kantor KPU Pusat mendaftarkan diri sebagai calon peserta Pemilihan Umum tahun 2024, Menurut Yohana, Sekjen Partai Garuda bahwa menembus ambang batas 2024 bukanlah wacana akan tetapi harus benar benar terwujud mengingat kepengurusan sudah terbentuk di 34 Provinsi, 514 Kabupaten dan Kota sebanyak 100 % Sedangkan untuk tingkat PAC 77 %, Imbauhnya.

https://youtu.be/YmuTUsS0ypc

9
Untuk Jawa barat dapat satu kursi dan wilayah Jawa tengah dapat kursi sebanyak mungkin kalau melihat kelengkapan kepengurusan yang sudah terbentuk menurut Sekjen Partai Garuda bahwa ambang batas PT empat persen itu bukan berapa banyak kursi didapatkan tapi seberapa banyak suara sah dihimpun.

https://youtu.be/POhOmQnJqcc


Ada pun harapannya DPR RI mendapatkan 17 – 20 kursi, dan kalau untuk amannya ya lebih dari 20 kursi. Untuk itu kami terus bekerja sama bersama seluruh stakeholder di tingkat DPD, DPC dan PAC dengan menggerakkan mesin partai yang ada. Seperti diketahui Partai Garuda menjadi bagian dari Partai peserta Pemilihan Umum tahun 2024, Ungkap,” Yohana Sekjen Partai Garuda.