Tangerang, posjkt.com
Diduga Jalan Raya Rancabuaya-Taban Kec. Jambe, Kab. Tangerang tak sesuai bistek, karena pekerjaan di lapangan bahwa jalan yang di bangun itu saat pengerasan kurang padat, kamis (29/06).
Diduga Jalan Raya Rancabuaya-Taban Kec. Jambe dengan anggaran dana APBD tahun 2023 sebesar Rp. 936.674.000.00 di kerjakan oleh CV. Langgeng Cipta Mandiri (LCM) dengan waktu pengerjakan proyek kegiatan selama 90 hari.
“Kami berharap pada Dinas terkait sebagai penguna anggaran agar proyek tersebut harus berkualitas, sehingga tidak menimbulkan retak dan cepat rusak”, katanya H. Jayadi (45) Warga setempat.
Menurut H. Jayadi, Saat pengerjakan proyek para pengawas jarang ada di tempat, apa lagi pimpronya.
Diduga Jalan Raya Rancabuaya-Taban Kec. Jambe dengan anggaran dana APBD tahun 2023 sebesar Rp. 936.674.000.00 di kerjakan, tidak memakai k3 intruksi BPJS Tenaga Kerja.
“Sebelum pengerjakan beton Jalan yang akan di bangun setidaknya harus memakai alat pemadatan di lokasi pekerjaan”, katanya Dani (50) LSM dan aktivis.
Menurut Dani, sebelum ada pengerjakan jalan para pekerja juga harus memakai 3K, sehingga pekerjaan sesuai petujuk BPJS Pekerja.
Saat berita ini di tayangkan oleh pihak pemborong tidak dapat di hubungi, sehingga berita ini ditayangkan di www.posjkt.com
Erni / postjkt
Jakarta, posjkt.com
Merugikan 5.7 Triliun Rupiah para pemegang polisnya akhirnya di cabut ijinnya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), rabu (28/06).
Korban AJK di giring oleh oknum lawyer untuk menyerang OJK. ”
Para Korban di bodohi oleh oknum menganjurkan untuk menyerang OJK.
Heboh korban Asuransi jiwa KresnaΒ (AJK) yang diketahui merugikan 5.7 Triliun Rupiah para pemegang polisnya akhirnya di cabut ijinnya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Setelah lebih dari 2 tahun gagal bayar dan mengumbar janji akan menyetor modal tambahan untuk memenuhi kewajibannya.
Namun, akhirnya setelah ditagih janjinya oleh OJK, pemegang saham Asuransi Jiwa Kresna (AJK) Michael Steven mengaku tidak ada dana untuk menambah modal sehingga OJK harus mencabut ijin usaha AJK.
Anehnya, mayoritas Korban AJK di giring oleh oknum lawyer untuk menyerang OJK. “Para Korban lagi-lagi di bodohi oleh oknum lawyer yang menganjurkan untuk menyerang OJK.
Para korban tidak bisa berpikir jernih, siapakah aktor dan oknum yang mengambil dana para korban? OJK atau AJK? Justru OJK memerintahkan agar AJK menyuntik dana tambahan untuk syarat agar ada likuiditas membayar cicilan kewajiban pemegang Polis.
Namun, hebatnya AJK malah berhasil menghasut para korban untuk menyerang OJK yang sedang menekan AJK.” Ujar Kadiv Humas LQ Indonesia Lawfirm, Advokat Bambang Hartono, SH, MH
“Michael Steven sangat cerdas, beliau ahli keuangan dan berintelektual tinggi.
Diduga Kresna mengunakan taktik “mengunakan tangan orang lain untuk mengampar musuhnya” jadi ada oknum lawyer yang menghasut para korban untuk memusuhi OJK dan membela AJK. Amazing, bravo.” Ujar Advokat Bambang Hartono dengan terheran-heran
Beberapa nasabah PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life/AJK) menyatakan ketidakpuasannya terhadap keputusan Cabut Izin Usaha (CIU) atas Kresna Life beberapa waktu lalu.
Atas ketidakpuasan tersebut, salah satu nasabah Kresna Life Christian mengatakan, ada kemungkinan para nasabah melayangkan gugatan atas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ke pengadilan.
“Itu belum pasti tapi bakal ada yang gugat OJK karena banyak yang kecewa setelah CIU,” kata Christian kepada CNBC Indonesia melalui sambungan telpon, Senin (26/6/2023).
“Kasihan sebenarnya para Korban, di gunakan untuk menyerang OJK, instansi pemerintah justru yang hendak menekan AJK untuk membayar kewajibannya.
Seharusnya para Korban AJK bekerja sama dengan OJK dan Aparat Penegak Hukum agar segera, menahan dan menyita seluruh aset Korporasi dan aset pengendali Perusahan AJK sebagai ganti rugi yang ditimbulkan AJK.
Di ketahui bahwa perusahaan induk AJK yaitu Kresna Graha Investama (KREN) masih memiliki aset besar dan kuat dugaan kami jika ditelusuri pastinya akan ada penyelewengan dana dan aliran dana AJK yang masuk ke pribadi para pengendali perusahaan.
Disitulah dugaan penggelapannya. Apalagi OJK sudah menyatakan bahwa AJK telah melanggar batas maksimal penempatan dana pada perusahaan afiliasi.
Menyerang OJK justru melemahkan posisi korban dalam mendapatkan haknya kembali.” Lanjut Advokat Bambang Hartono, SH, MH
arfaiz / postjkt
Jakarta, posjkt.com
Perusahaan keuangan seharusnya mengutamakan reputasi dan kepercayaan para nasabah sebagai modal utama. Utmost of good faith, atau itikat baik adalah faktir utama dalam berbisnis, selasa (27/06)
Namun rupanya di Indonesia, kepercayaan dan reputasi tidak lah dianggap penting oleh para pemangku kebijakan di perusahaan.
Imbas dipolisikannya Direksi UOB Kay Hian ke Polda Metro Jaya, dengan terlapor Yacinta Fabiana Tjang atas dugaan pidana penipuan, penggelapan dan Pencucian uang oleh para nasabahnya.
Makin menambah list perusahaan keuangan yang bermasalah di Indonesia.
Sebelumnya diketahui Asuransi Jiwa Kresna juga gagal bayar dan dicabut ijinnya oleh OJK hingga Direktur Utama Kresna Life, Kurniadi Sastrawinata Di tetapkan menjadi Tersangka oleh Kepolisian.
“Kami memberikan kuasa kepada LQ Indonesia Lawfirm untuk mempolisikan direktur utama UOB Kay Hian. UOB Kay Hian diketahui sebagai anak perusahaan UOB.
Ini bukan kasus hilang investasi atau kerugian akibat jatuhnya nilai aset atau turunnya harga saham.
Tapi SELURUH uang kami di bawa kabur oleh oknum Bank UOB Kay Hian.
Bukankah seharusnya UOB adalah tempat aman menaruh uang? Bukannya dapat untung dan bunga, malah uang kami di bawa kabur tak berbekas.
Tentu kami tidak rela dan tidak ikhlas uang susah payah bekerja, di tipu oleh Oknum UOB.” Ujar S salah satu korban UOB.
Para Korban UOB Kay Hian meminta agar kuasa hukum LQ Indonesia Lawfirm untuk menyurati OJK dan meminta OJK menindak tegas Direksi UOB Kay Hian atas dugaan pelanggaran yang terjadi.
“OJK harus berani tegas dan segera tindak perusahaan keuangan nakal, jangan sampai rusak reputasi industri keuangan di Indonesia.
Masyarakat harap berhati-hati, jangan sampai bernasib sama seperti kami menjadi korban kerugian puluhan Milyar akibat mempercayakan uang kita ke UOB Kay Hian.
Tidak semua bank dan perusahaan keuangan walau terdaftar OJK berarti dapat di percaya.
UOB Kay Hian terbukti tidak dapat dipercaya atas uang kami yang hilang dan lepas tanggung jawab.” Ujar E dengan kecewa.
Yacinta Fabiana Tjang selaku Direktur Utama UOB Kay Hian, diketahui sempat mangkir panggilan Polda Metro Jaya hingga akhirnya hadir dalam pemeriksaan, Senin 26 Juni 2023.
Melalui kuasa hukumnya UOB Kay Hian dalam keterangan tertulis menyatakan tidak mau mengganti kerugian para nasabah UOB dan menyalahkan oknum UOB Kay Hian dan melaporkan oknum tersebut ke kepolisian.
“UOB tidak perduli dengan nama baik dan reputasinya, dengan mudah menyalahkan anak buahnya atas kerugian yang dialami oleh nasabahnya.
Saya menyetor uang ke rekening atas nama UOB Kay Hian Sekuritas.
Siapa yang punya akses dan mencuri uang di rekening atas nama UOB Kay Hian tentunya adalah orang yang diberikan authorisasi oleh UOB, itu sepenuhnya tanggung jawab UOB Kay Hian.
Jika ada maling dalam UOB maka seharusnya UOB Kay Hian ganti uang nasabah dan minta tanggung jawab dari maling dalam rumahnya.
Bukan malah menyuruh nasabah mengambil dari malingnya.” Ucap J salah satu Korban UOB Kay Hian.
“Sangat berbahaya jika nasabah menyetor uang ke rekening atas nama UOB Kay Hian di kantor cabang UOB Kay Hian, lalu kemudian hari di bilang itu bukan transaksi UOB Kay Hian.
Bagaimana masyarakat bisa percaya kepada Institusi keuangan di Indonesia dan ini bisa terjadi menimpa siapapun.
Sudah banyak yang melapor baik ke Polda maupun Mabes Polri karena Direksi UOB Kay Hian lepas tanggung jawab. Ini menambah list perusahaan keuangan bermasalah di Indonesia.”
arfaiz / postjkt
Bogor, posjkt.com
Praktek pengoplosan gas elpiji 3 Kg subsidi ke tabung 12 Kg non subsidi di wilayah Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor sepertinya kebal hukum, senin (26/06), Bogor Jawa Barat.
Biasanya kalo beli gas melon bisa sampai 2 Minggu, tapi sekarang, Hanya seminggu lebih 3 hari udah habis.
Pasalnya hingga saat ini praktek pengoplosan gas bersubsidi itu masih tetap berjalan tanpa tersentuh aparat penegak hukum.
Berdasarkan informasi di lokasi yang diduga tempat pengoplosan tersebut tampak jelas banyaknya tabung gas elpiji ukuran 3 Kg dan tabung gas 12 Kg, dan sejumlah pekerja yang sedang memindahkan isi elpiji dari tabung gas 3 kilo ke 12 Kg. Mobil los bak di siapka.
Untuk angkut diedarkan ke masyarakat.
Penyuntikan. Gas 3 kilo subsidi ke tabung 12 kilo dan 50 kilo non subsidi meresahkan masyarakat. Pasal ya tabung gas elpiji 3 kilo harga nya melambung tinggi.
Dari 16 sampai 25 ribu. Ulah penyuntik gas melon ini sepertinya di bekingin aparat. Karna setiap ada orang asing yang datang selalu memasang muka sangar.
Akibat ulah penyuntik gas elpiji liar banyak warga sekitar yang merasa resah. Akibat banyak tabung melon yang tidak sesuai takeran sehingga cepat habis.
Salah seorang warga Rumpin, Somad mengaku, dirinya membeli gas melon seringkali cepat habis sebelum waktunya.
Kadang isinya cuma angin. Abis elpijinya anginya masih banyak. Klau di tusuka masih bunyi ngeos tetapi yang kluar angin.
β Biasanya kalo beli gas melon bisa sampai 2 Minggu, tapi sekarang. Hanya seminggu lebih 3 hari udah habis,β ujarnya.
Somad mengaku, kalo lokasi pengoplosan gas melon itu sering didatangi oknum berpakaian preman.
Bahkan tidak sedikit yang mengaku oknum dari media tertentu. Yang datang hanya untuk koordinasi terkait masalah pengoplosan.
Bahkan bila ada rekan-rekan awak media dan lembaga tertentu yang datang ke lokasi langsung diarahkan kepada salah satu Koordinator yang berinisial M. Kalau belum kenal di pasang muka seram.
βYang lebih mengherankan lagi, di lokasi pengoplosan tidak ada izin dari Pertamina maupun instansi lainnya. Bahkan tempat lokasi terkesan tertutup,β ungkap Somad.
Untuk diketahui, mengacu kepada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Bahwa Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan hukuman penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi Rp 60 miliar.
Selanjutnya, mengacu pada Pasal 62 junto Pasal 8 ayat 1 UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 2 miliar. (@)
arfaiz / postjkt
Tangerang, posjkt.com
Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kedaung Barat II Desa Lebak Wangi Kec. Sepatan Timur Kab. Tangerang, Banten, siswa siswi nya sekitar lebih kurang 100 jumlah murid yang belajar di gedung sekolah ini, Sabtu (24/06).
Miris sekali proyek Gedung SDN Kedaung II mangkrak belum tuntas pembangunannya.
Ketika Oarang Tua Murid mendatangi wartawan mengatakan saya bingung pak wartawan mengapa ada gedung yang terlantar di belakang gedung Kantor Kepsek SDN Kedung Barat II
Pada hal mengusulkan sudah, tetapi tak kujung teralisasi.
Bahkan terlantar mangkraknya gedung sekolah ini tak ada niat dibangun untuk memperluas atau memperbanyak ruang klsnya ?
Menurut saya siapa-pun orangnya adakah yang bisa membuat gedung sekolah ini supaya rapi dan indah di pandang dan tatapan mata?
“Pertanyaan saya apakah gedung yang di belakang gedung Kepala sekolah ini gedung percontohan jadi gedung pembiaran bagi anak-anak kami sekolah di sini?”, katanya Guru SDN Kedaung II.
Kata Kepsek SDN Kedaung II, Apakah sengaja mangkrak, sengaja untuk memamerkan kemampuan dan ke jengkelan atau juga unsur korupsi ?
Papar kata kata dari Orang Tua Murid yang tak mau di bertahu namanya, pihak minta pada aparat dinas terkait proyek SDN Kedaung II ini agar di perbaiki.
“Sehingga sisa bangunan tidak membayakan terhadap anak kami, ini perlu ada solusinya”, ujarnya Pipin (40) orang tua murid.
sahat red
Jakarta, posjkt.com
Direktur Utama UOB Kay Hian, Yacinta Fabiana Tjang selaku Terlapor dugaan pidana penipuan dan penggelapan mangkir pemanggilan kepolisian di Polda Metro Jaya, jumat (23/06).
Diketahui minggu ini Polisi telah memanggil Yacinta, namun yang bersangkutan mangkir.
“Dirut UOB Kay Hian di panggil Polda Metro Jaya selaku Terlapor, jelas tampak tidak kooperatif dan tidak mengindahkan aparat kepolisian.
Kami minta Kapolda Metro Jaya bisa tegas tegakkan hukum walau itu kaum kelas atas.
Jika mangkir kembali, gunakan perintah untuk membawa atau bahkan di cekal agar tidak kabur ke luar negeri.” Ujar Kadiv Humas LQ Indonesia Lawfirm, Advokat Bambang Hartono, SH, MH
Diketahui bahwa para korban yang adalah nasabah UOB Kay Hian menyetor dananya ke rekening UOB Kay Hian di cabang Kebon Jeruk dan dana tersebut sekarang tidak bisa dicairkan.
“Ternyata selain Laporan Polisi di Polda Metro Jaya, UOB Kay Hian Juga di laporkan para korban di Mabes Polri dengan kuasa hukum Andreas.
Hal seperti ini seharusnya OJK pertanyakan Fit and Proper Test UOB Kay Hian dan segera cabut ijin usaha UOB KH agar tidak memakan korban lebih banyak lagi. Pemerintah harus bertindak tegas. Jangan sampai bertambah korban lagi.
Jika sebelumnya modus pembobolan dana masyarakat di lakukan koperasi seperti Koperasi Indosurya, KSP SB dan Lima Garuda.
Kini sudah menjalar ke Nama Internasional seperti UOB Kay Hian. Ini jika pemerintah tidak turun tangan, maka akan menjadi krisis keuangan nasional.” Tambah Kadiv Humas LQ Indonesia Lawfirm.
“UOB Kay Hian dalam hal ini Direktur Utamanya, sangat tidak bertanggung jawab dan terkesan lepas tangan terhadap kejadian yang menimpa Para Nasabahnya.
Yacinta melempar tanggung jawab ke Marketing yang notabene di hire, di pekerjakan oleh UOB Kay Hian.
Uang para korban pun di setor ke rekening UOB Kay Hian, sehingga jelas dan nyata ada dalam kekuasaan UOB Kay Hian, dan hal ini jelas dalam perseroan, sesuai Uu PT No 4O Tahun 2007 adalah tanggung Jawab Direksi perusahaan.
Yacinta harus bertanggung jawab penuh baik secara pidana maupun Perdata.” Ucap Kadiv Humas LQ Indonesia Lawfirm.
“Mohon kepada Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto agar bisa bertindak tegas kepada Terlapor yang mangkir panggilan polisi. Segera cekal Para Terlapor ini agar tidak melarikan diri keluar negeri.
Jika Terlapor lebih mementingkan urusan pribadi di banding panggilan polisi, itu sama saja melecehkan aparat penegak hukum.
Masyarakat dukung Kapolda untuk melakukan tindakan tegas dan terukur terhadap Yacinta, dkk yang sudah merugikan masyarakat.” Lanjut Kadiv Humas LQ Indonesia Lawfirm
LQ Indonesia Lawfirm menghimbau agar masyarakat khususnya penguna jasa keuangan untuk menghindari Institusi Keuangan yang tidak punya Itikat baik.
“Jasa Keuangan seperti Bank, Koperasi dan Perusahaan Finance, walaupun Terdaftar OJK dan punya nama Internasional tidak menjamin akan punya itikat baik.
Hindari perusahaan keuangan Seperti UOB Kay Hian yang lepas tanggung jawab, karena jasa keuangan modal utama adalah Trust atau kepercayaan.
Penanganan yang berlarut dan kelalaian serta tidak adanya rasa perduli terhadap nasabah adalah sebuah Red Flag untuk Institusi yang PATUT DI HINDARI masyarakat.” Tegas Advokat Bambang Hartono, SH, MH selaku kuasa hukum para korban UOB Kay Hian dengan kecewa.
play / postjkt
Tangerang, posjkt.com
Tim Kuasa Hukum terdakwa Febian Sutanto SH.,MH mengatakan bahwa Jaksa dan JPU dalam persidangan menggap persoalan klainnya tidak bisa menentuhkan barang bukti yang di tuduh oleh JPU dan Hakim.
“Kami minta pembuktian bahwa Klaen kami terdapat barang bukti yang di katakan penipuan di mana, yang maksud penipuan haruslah ada bukti-bukti pisik”, ujarnya Febian
Menurut Febian, Kurniani alias Nia, terdakwa kasus dugaan penipuan terhadap PT Eramas Chemindo dan PT Intimas Chemindo, menanggapi tuntutan hukuman 2 tahun 6 bulan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum Rina Mariana SH MH dari Kejaksaan Negeri Kota Tangerang.
Terdakwa secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan dan penggelapan terhadap korbanya dalam jual beli barang yang sudah dikirim dari korbanya.
Dalam sidang lanjutan dengan agenda penyampaian pledoi atau nota pembelaan atas tuntutan jaksa, Kamis (22/6/2023) di Pengadilan Negeri Tangerang.
Tim kuasa hukum terdakwa meminta majelis hakim untuk melepas terdakwa dari semua tuntutan hukum.
Membebaskan Karena terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan penipuan seperti dalam dakwaan jaksa.
“Mohon kiranya majelis hakim memutuskan onslag terbukti perbuatanya tetapi tidak terbukti pidananya Karena ini perkara wan prestasi, Gagal bayar”, ujar kuasa hukum terdakwa dalam pembelaannya.
Tim Kuasa Hukum terdakwa Febian Sutanto SH.,MH, menilai dakwaan dan tuntutan jaksa adalah prematur.
Sebab, kata dia, ketidakmampuan terdakwa membayar tagihan merupakan wanprestasi alias masuk dalam ranah sengketa perdata, bukanlah pidana.
“Pertama kami meminta dan memohon kepada majelis hakim, menerima pledoi yang kami sampaikan. Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.
Kemudian memulihkan nama baik terdakwa,” ujar Kuasa Hukum terdakwa dalam persidangan.
Sementara terdakwa Nia yang menghadiri sidang secara virtual menyampaikan pembelaan atas semua dakwaan dan tuntutan jaksa.
Terdakwa juga menyanggah dakwaan serta tuntutan jaksa Rina SH
Terdakwa menguraikan sejumlah kronologis transaksi yang dilakukan selama menjalin hubungan bisnis dengan PT Eramas Chemindo dan PT Intimas Chemindo.
“Saya tidak pernah melakukan penipuan dan penggelapan Yang Mulia. Karena keadaan (pandemi Covid-19) sehingga tagihan saya tertunda,” ujarnya, diiringi isak tangis.
Minta Dirut PT SMS Diadili, Terpisah, Kuasa Hukum PT Eramas Chemindo dan PT Intimas Chemindo, Zeesha Fatma Defega SH, mengatakan pledoi yang disampaikan merupakan hak dari tim kuasa hukum terdakwa.
Meski demikian, Eca, sapaan akrab Zeesha- berharap majelis hakim dapat mempertimbangkan tuntutan yang telah disampaikan oleh jaksa.
Ia pun meyakini bahwa pada akhirnya majelis hakim akan menjatuhkan vonis hukum dengan seadil-adilnya.
Lebih jauh Eca juga meminta majelis hakim agar tidak hanya mengadili terdakwa Kurniani selaku Komisaris PT Sarana Mitra Sejuk (SMS).
Melainkan pula Direktur Utama (Dirut) dari perusahaan tersebut Suami terdakwa seharusnya turut serta dijadikan terdakwa dalam perkara ini Karna masih ada rentetanya.
Sebab, Direktur Utama PT SMS berinisial R, yang tak lain adalah suami dari terdakwa Nia, patut diduga mengetahui serta terlibat dalam kasus yang merugikan kliennya hingga Rp560.185.000, sesuai nilai Sparepart AC yang dikirim kepada PT SMS.
“Saya selaku kuasa hukum korban, sangat menyayangkan Direktur Utama PT Sarana Mitra Sejuk yang tak lain adalah suami dari terdakwa ini tidak diadili.
Karena logika hukumnya, komisaris-nya (terdakwa Nia,red) saja diadili, tapi kenapa direktur utama-nya tidak.
Karena direktur utama ini patut diduga mengetahui dan adanya keterlibatan,” ujar Zeesha.
Diketahui sebelumnya, dalam sidang Selasa (21/6/2023) lalu, terdakwa Kurniani dituntut pidana penjara 2 tahun 6 bulan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum Rina Mariana SH (JPU) dari Kejaksaan Negeri Kota Tangerang.
Selesai pembelaan JPU akan menanggapi pembelaa kuasa hukum terdakwa maupun pembelaan terdakwa
arfaiz / postjkt
Tangerang, posjkt.com
Kepala sekolah Yuliana menyampaikan pelepasan Kls VI UPT SDN Bayur dengan adik Kls VI,V,IV
Dan seterusnya agar tetap menjalin hubungan baik walaupun kk klsnya sudah lulus dari sekolah SDN Bayur
Tahun pelajaran melanjutkan pendidikan mereka ke SMP juga seterusnya
Sebagai kenangan menjalin keakraban dan persaudaraan sampai tujuan masing
“Semoga mereka melanjutkan ke perguruan tinggi agar tetap sinergitas terjalinnya komunikasi”, katanya Yuliana S.Pd, M.Pd
Menurut Yulia, jika nanti kelak menjadi Orang penting di negeri kita Indonesia ini, pelepasan Siswa Siswi Kls VI UPT SDN Bayur dihadiri
“Jangan lupan peranan Dewan Guru,Orang Tua Murid Kls VI ABC juga para tamu undangan lainnya”, tutur Yuliana S.Pd, M.Pd.
Sahat Red
Jakarta, postangerang.com
Seperti lengok-legok seperti foto model, dan gayanya juga seperti goyang-goyang.
Cocoknya, Natali Rusli jadi foto model dan bukan pengencara.
“Gaya saja gelamor begitu, kok jadi pengencara tidak sesuai dengan keadaannya”, kata Bambang, SH.
Duduk dikursi pesakitan pengacara bodong Natalia Rusli harus menerima pil pahit.
Terbukti perbuatanya majelis hakim menjatuhkan hukuman 8 bulan penjara.
Putusan majelis hakim lebih ringan 7 bulan dari tuntutan jaksa Broto 15 bulan penjara.
Walaupun putusan hakim hanya 8 bulan yang penting Natalia Rusli di nyatakan bersalah ujar Keluarga korban sambil keluar ruang sidang pengadilan Negeri Jakarta Barat.
Dalam uraian putusan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat,” Natalia Rusli telah terbukti melakukan penipuan terhadap korban KSP Indosurya, Verawaty Sanjaya.
Kesaksian korban menguatkan putusan majelis Hakim.
Terdakwa Natalia Rusli secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan melanggar pasal 378 kuhp ujar Majelis Hakim PN Jakarta Barat dalam putusan Selasa (20/6/2023).
βTerdakwa dinilai telah merugikan saksi Verawati Sanjaya.
Sementara hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa adalah tulang punggung keluarga,β kata hakim.
Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU), Broto mendakwa Natalia Rusli melanggar Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP.
Namun Jaksa menyakini Natalia Rusli melanggar Pasal 378 KUHP dengan tuntutan hukuman selama 1 tahun dan 3 bulan penjara. (15)bulan. Putusan hakim hanya 8 bulan. Jpu wajib Banding ke pengadilan tinggi DKI Jakarta.
Diketahui, Natalia Rusli juga pernah dilaporkan dugaan ijazahnya yang tidak terdaftar di Pangkalan Data Dikti.
AS adalah pelapor Natalia Rusli di Polda Metro Jaya (PMJ) atas dugaan Pasal 68 ayat (2), UU No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Terkait hal tersebut, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Zulfan membenarkan perihal adanya laporan masyarakat, terkait tidak terdaftarnya ijazah Sarjana Hukum Natalia Rusli di Pangkalan Data Dikti.
βBenar, NR dilaporkan di PMJ, Pasal 68 UU Sis Diknas. Bukti awal surat keterangan Dikti bahwa ijazahnya tidak terdaftar,β tandasnya singkat.
Natalia Rusli dalam kasus penipuan ini 2 kali jadi buronan polisi. Ketik di panggil BAP Natalia Rusli kabur setelah di cari cari pengacara bodong ini di temukan bersama laki laki di salah satu vila di Jawa Barat.
DPO ke 2Natalia Rusli kabur lagi setelah di tetapkan sebagai tersangka olehmoentidik Kepolisian Jakarta.
Natalia Rusli Keluar dari kandang persembunyianya ketika ibunya meninggal. Walaupun sudah jelas Natalia Rusli yang di DPO polisi ada di rumah.
Tetapi polisi tidak berani menangkap. Informasi terakir dari LQ Indonesia Kalau Natalia Rusli ada di Rumah Raj Sapto Odang bersama anak anaknya.
Natalia Rusli Kuasa hukum Raja Sapta Odang dala. Kasus penipuan Ponzi.
Selesai 1 kasus. Natalia Rusli akan menghadapi kasus yang lain.
Saat ini laporan Ijazah palsu masih dalam proses kepolisian. Bahkan BAS yang di dapat dari Pengadilan Tinggi Banten lewat organisasi PERADIN sudah di cabut dan di batalkan.
arfaiz / postjkt
Tangerang, posjkt.com
Kepala Seksi Pelayanan Desa Lebak Wangi AA rada-rada tidak nyambung. Lian di tanya alasan jawabnya saya lupa, Senin (19/06).
Diduga Kurang asam, kasi pelayanan Desa Lebak Wangi, Kec. Sepatan Timur
Diduga Kasi Pelayanan Kantor Desa Lebak Wangi Kec. Sepatan Timur Kab. Tangerang, Banten tidak ada etika dan munafik.
Pada hal di tanya seputar pekerjaan beliau, alasannya belum di data, hal ini terbukti tidak nyambung, apa yang di komfirmasikan.
Sayang anggaran Dana Desa untuk membayar uang desa tidak bisa mamfaat untuk orang lain.
Kasi Pelayanan Desa Lebak Wangi Saat di komfirmasi mengatakan untuh tahun 2022 saya tahu, dan bahkan 2023 saat ini lagi berjalan.
Kata untuk jumlah surat masuk KTP, saya tidak tahu tetapi ada datanya.
Untuk Kepala Keluarga (KK) jumlahnya saya lupa, tetapi saya catat.
Untuk jumlah surat kematian ada 300 surat.
Untuk domisili Usaha juga, saya lupa.
Untuk Surat keterangan nikah juga lupa, tetapi ada di catat.
Memang beberapa poin di atas sama sekali agak rada-rada.
Tahu tetapi jawabnya lupa.
“kok bisa ya, ia jadi Kasi Pelayanan Desa Lebak Wangi, orang sudah tidak ada sopan dan santunnya, terhadap tamunya”, katanya Edy.
Pihak Aparat dinas dan Pemkab. Tangerang jika kades yang ambil pegawai Staf kudu di lihat bibit, bobot dan berpendidikan dan etika,
“Sangat sayang orang seperti dia di bayar dana desa begitu mudah dan gambang mengambil tenaga kerja di Desa”, katanya Wawan Warga.
sahat red / postjkt
Tangerang, posjkt.com
Sekolah Dasar Negeri (SDN) III Sangiang, Desa Tanah Merah Kec. Sepatan Timur Kab. Tangerang, Banten, Sabtu (18/06) akan melakukan dan penerapan katakan tidak korupsi dan pungutan liar.
Karena juga sehubungan hari KPK, SDN III Sagiang juga mengimbau pada para Guru dan Walikelas agar tidak melakukan pungutan dana apa-pun terhadap orang siswa.
SDN Sangiang III telah mengabarkan penerimaan Siswa/Siswi baru Untuk tahun ajaranran 2023
Kepala Sekolah (Kepsek) SDN Sangiang III mengatakan kepada wartawan
“Kami tidak mengut apa-pun asalkan cukup Umurnya”, kata Kepseknya
Menurut Kepseknya, bahwa kami siap untuk menerima lengkapan persyaratan dari Orang tuanya Siswa”,Β tuturnya kepada wartawan.
Sahat pers
JAKARTA -posjkt.com
Berikan Kuliah di Pascasarjana Program S3 Universitas Borobudur, Ketua MPR RI Bamsoet Paparkan Pentingnya Pembaharuan Hukum Nasional, sabtu (18/06)
Ketua MPR RI sekaligus Ketua Dewan Pembina Alumni Doktor Ilmu Hukum UNPAD dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo yang sebelumnya dosen tetap pada program S1 Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FHISIP) di Universitas Terbuka.
Kini mulai mengajar sebagai dosen tetap pascasarjana mahasiswa doktoral program S3 Ilmu Hukum Universitas Borobudur, angkatan 24 dengan jumlah mahasiswa mencapai 52 orang.
Para mahasiswanya antara lain, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni, Bupati Banyuasin Askolani, Lawyer MNC Group Sutrisno, Dosen Ilmu Hukum Universitas Esa Unggul Sidi Wiraguna, Dosen Hukum Pidana Universitas Bung Karno Hudy Jusuf, dan beberapa kepala daerah lainnya, termasuk dari TNI/Polri.
Di semester ini, Bamsoet mengajar mata kuliah Pembaharuan Hukum Nasional, serta mata kuliah Politik Hukum dan Kebijakan Publik di semester yang akan datang.
Selain menjadi dosen tetap berdasarkan Keputusan Kemendikbudristek Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Jakarta dengan kepangkatan Lektor.
Bamsoet juga dipercaya selain menjadi Co-Promotor dan penguji mahasiswa pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Borobudur Jakarta, juga sebagai penguji pascasarjana program S3 di kampus almamaternya Fakultas Hukum UNPAD Bandung.
Salah satu bentuk terobosan pembaharuan hukum nasional yang saat ini sedang digagas oleh bangsa Indonesia yakni rencana MPR RI menghadirkan kembali Utusan Golongan di MPR RI dan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai peta jalan pembangunan nasional.
Mengatur hal-hal yang bersifat filosofis dan turunan pertama dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Posisi PPHN yang didasari TAP MPR RI sangat kuat, tidak bisa ditorpedo Perppu maupun di judicial review Mahkamah Konstitusi.
Bisa digunakan sebagai landasan hukum pembangunan jangka panjang seperti pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan pembangunan infrastruktur strategis berjangka panjang lainnya.
“Memastikan IKN Nusantara tidak mangkrak seusai berakhirnya pemerintahan Presiden Joko Widodo, sebagaimana Proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sarana Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang yang mangkrak usai berakhirnya pemerintahan Presiden SBY.
Karena jangankan beda partai politik, terkadang pemimpin yang dihasilkan dalam satu partai politik pun bisa jadi selalu ada ego untuk meninggalkan legacy.
Karena itu perlu terobosan dan pembaharuan hukum nasional berupa PPHN yang memastikan pembangunan jangka panjang tetap dilanjutkan oleh siapapun yang menjadi presidennya,” ujar Bamsoet saat memberikan kuliah Pembaharuan Hukum Nasional, Pascasarjana Universitas Borobudur, Jakarta, Sabtu (17/6/23).
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, untuk menjaga ‘marwah’ PPHN agar tetap mempunyai implikasi dan daya ikat terhadap siapapun presidennya, maka bisa dilakukan melalui mekanisme/pranata hak bugdet DPR RI.
“Gambaran teknisnya, apabila RAPBN yang diajukan pemerintah tidak sesuai dengan arahan yang terdapat dalam PPHN, misalnya tidak terdapat anggaran untuk pembangunan IKN Nusantara,
DPR dapat menolak dan meminta pemerintah untuk melakukan penyesuaian dalam bentuk merevisi kembali ataupun diputuskan menggunakan APBN tahun sebelumnya,” jelas Bamsoet.
Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, bentuk hukum PPHN yang ideal yakni dalam bentuk Ketetapan MPR.
Yang membutuhkan dasar legalitas konstitusional dengan memberi kewenangan MPR melalui amandemen terbatas Konstitusi.
Jika menghadirkan PPHN melalui amandemen dirasakan bisa menimbulkan kegaduhan politik, maka bisa dilakukan terobosan dan pembaharuan hukum dengan menghadirkan PPHN tanpa Amandemen.
Yakni melalui konvensi Ketatanegaraan dengan menyesuaikan beberapa peraturan perundang-undangan. Karenanya, diperlukan konsensus nasional untuk menyelenggarakan konvensi ketatanegaraan yang melibatkan delapan lembaga tinggi negara, termasuk lembaga kepresidenan.
“Jika sepakat melakukan konvensi ketatanegaraan, perlu dibentuk dan disusun substansinya. Konvensi ini kemudian dikuatkan dengan Tap MPR. Saat ini MPR masih memiliki kewenangan Tap MPR yang sifatnya keputusan (beschikking).
Lebih baik lagi jika penjelasan pasal 7 ayat 1 huruf b pada UU Nomor 12 tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 ditiadakan atau dihapus, sehingga kekuatan Tap MPR yang bersifat regeling atau pengaturan, hidup kembali,” pungkas Bamsoet.
( agon gtn / postjkt)
Jakarta,posjkt.com– Pelayanan Samsat keliling untuk warga DKI Jakarta dan sekitarnya (Jadetabek) hari ini, senin 19 Juni 2023 beroperasi di lokasi-lokasi berikut ini,
1.SAMLING Jakpus : Halaman parkir SAMSAT Jakpus dan Lapangan Banteng Jakpus
2.SAMLING Jakut : Halaman parkir SAMSAT Jakut dan Halaman Masjid Al Musyawarah Kelapa Gading
3.SAMLING Jakbar : Mall Citraland
4.SAMLING Jaktim : Halaman Parkir SAMSAT Jaktim dan Pasar Induk Kramat Jati
5.SAMLING Jaksel : Halaman parkir SAMSAT Jaksel dan Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata
6.SAMLING Kota Tangerang : Halaman parkir SAMSAT Kota Tangerang, Palem Semi Karawaci, dan Perumnas 2 Karawaci
7.SAMLING Ciledug : Rukan Fresh Market Green Lake City Ketapang Cipondoh dan Kantor Kec. Pinang Ciledug
Red irwansanthosa supriyadi
JAKARTA – Simak jadwal SIM Keliling Jakarta hari ini, senin (18/6/2023) untuk memperpanjang SIM A dan SIM C.
Cek kedaluarsa SIM Anda, jangan sampai kelewat tanggalnya karena bisa dikenakan pembuatan SIM baru dari awal.
Untuk perpanjangan SIM, selain di layanan SIM Keliling juga tersedia di unit Satpas.
Berikut ini adalah lokasi SIM Keliling Jakarta yang diselenggarakan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Senin (18/6/2023) :
Jakarta Timur: Mal Grand Cakung
Jakarta Pusat: Kantor Pos Lapangan Banteng
Jakarta Selatan: Kampus Trilogi Kalibata
Jakarta Barat: Mal Citraland dan LTC Glodok
Jam layanan SIM keliling mulai beroperasi dari pukul 08.00-14.00 WIB.
Selain itu perpanjangan SIM juga bisa dilakukan di gerai-gerai SIM di Mal atau pusat perbelanjaan, di lokasi ini:
1. Artha Gading
Senin – Sabtu pukul 12.00 WIB – 18.00 WIB
2. Pluit Village
Senin – Minggu mulai pukul 12.00 – 18.00 WIB