Tangerang, posjkt.com
Alferdo pengendara pajero nabrak 2 gadis meninggl di tuntut hanya 3 bulan. Sedangkan kasus laka dilipo pengendara mobil nabrak pejalan kaki di tintut 11 tahun, Kata Alvin Lim Kejaksaan Sarang mavia, minggu (30/07).
Menabrak 1 orang meninggal di tuntut 11 tahun, Menabrak 2 orang meninggal di tuntut 3 bulan, Kata Alvin Lim Kejaksaan sarang mafia
Pengendara pajero nabrak 2 orang meninggal di tuntut 3 bulan, Tudingan ketua LQ Alvin lim Kejaksaan Sarang movia tidak kaleng kaleng
Tudingan pentolan LQ Alvin Lim Kejaksaan sarang mavia bukan kaleng kaleng.
Kasus pengendara pajero nabrak 2 orang mahasiswi meninggal dituntut hanya 3 bulan tidak di tahan.
Tudingan pentolan LQ Alvin Lim Kejaksaan sarang mavia bukan kaleng kaleng.
Kasus pengendara pajero nabrak pengendar motor Honda beat 2 orang mahasiswi meninggal dituntut hanya 3 bulan oleh Jaksa Kejaksan Negeri Tangerang selatan sangat mencidarai institut Kejaksaan yang di pimpin Kajagung Burhanudin yang dibongkar oleh LQ memiliki 2 istri dan 3 ktp berbeda.
Siapa Kajari Tangerang selatan Silpi Rosalina SH MH masih orang dekat atau orang kepercayaan Kajagung Burhanudin.
Kasus laka lantas yang menghebohka ini hanya sebagian kecil dari perkara yang di tangani Kajari Tangsel.
Media matapost mencob konfir masi ke kasi pidum Malta. Lewat wapsab Tetapi tida tersbung. Sepertinya no hp media matapost sudah di blokir.
Kasus yang sama perkara laka lantas dikejaksaan Negeri Kota Tangerang terdakwanya seorang wanita di tahan dan di tuntut 11 tahun penjara.
Terdakwa aeorang wanita mengendarai mobil menabrak pejalan kaki di daerah lipo Karawaci mengakibatkan korban meningg dunia bersama anjing milik korban.
Masih 1 payung penegakan hukum Kejaksaan. Tetapi bisa beda jauh dalam menangani dan menghukum pelaku kasus yang sama dan beda lokasi juga beda jaksa penuntut umum.
Ke dua orang tua korban hanya bisa termenung di luar ruang sidang setelah mendengan Alfredo Tanjaya yang menabrak anaknya sudah meninggal di tuntut hany 3 bula.
Dan tidak di tahan.di tuntut oleh Jaksa Kejaksaan Negeri Tangerang selatan hanya 3 bulan ujarnya kepada awak media.
Itu jaksa kok ga punya hati nurani ya pak ujar seorang ibu sambil menyeka air matanya.
Ternyata surat pernyataan damai di manfaatkan jaksa untuk menuntut pelaku yang menabrak anak saya sampai meninggal.
Ketika di tanya damai si ibu mengangguk. Bukan masalh damai karna di kasih uang pak.
Dimana hati nurani Jaksa kok orang yang sudah membunuh dua anak kami yang masih kuliah i tuntut hanya 3 bulan.
Sata ga abis pikir hukum di negeri ini bisa di goreng goreng ya,”
Ke dua ibu almarhum korban Korban Novi Simangunsong mahasiswi 18 tahun.dan Enji Misael 18 tahun mahasiswi berteman akrab dari kecil.
Mengendarai sepeda motor honda beat di tabrak oleh Alfredo menggunakan mobil Mitsubishi Pajero.
1 korab meninggal di tempat dan 1 lagi sempat merasakn penderitaan sakit selama dirawat satu mingggu di rumah sakit dalam ke adaan koma.
Terdakwa sebelum sidang pun terlihat senang dan bercanda dengan kakak perempuanya. Terdakwa sudah tau kalau mau di tuntut ringan oleh jaksa.
Bahkan seperti tidak punya salah maupun punya beban kalau dirinya a Sedang berhadapan dengan hukum.
Pelaku tunggal Alfredo Tanjaya mahasiswa dalam kasus kelalaian mengakibatkan 2 orang korbanya meninggal terancam 6 tahun penjara atau denda 12 juta Rupiah terdakwa tidak di tahan oleh penyidik maupun penuntut umum jaksa kejaksaan Tangsel.
Terdakwa Alfredo Tanjaya pada 7 April 2023, Ketika mengendarai mobil Mitsubisi Pajero menabrak 2 orang pengendara sepeda motor Honda beat Mengakibatkan 1 orang meninggal di tempat.
Sedangkan 1 korban lagi meninggal 1 pekan setelah di rawat oleh keluarganya di rumah sakit.
Terdakwa Alfredo Tanjaya setatus mahasiswa kelahiran Semarang Jawa Tengah melanggar undang undang tentang angkutan jalan lalulintas pada pukul 00.00 tengah malam di jalan gading Serpong curuk sangereng di lampu merah.
Alfredo mengemudikan kendaraan bermotor dengan kecepatan antara 40 km jam.
Terdakwa merasa bebas ketika sebelum aidang di pengadilan Negeri Tangerang berjalan mondar mandir di hadapan keluarga korbanya sepeti ngeledek.
Menurut ibu terdakwa Alfredo,” kami pasrahkan saja kepada tuhan. Seharusnya sudah selesai dan tidak sampai sidang.
Saya pasrahkan ke Tuhan aja, orang tidak bersalah kok di sidang ujarnya sebelum sidang.
Misael anak baik anak yang manis. Setiap hari solat subuh saya di bangunkan, selama puasa Misael bangun lebih dulu ujar orang tua korban.
Itihat baiknya dari keluarga Alfredo tidak ada. Hanya pengacaranya yang memberikan santunan dan minta surat kalau sudah damai.
Tetapi anak kami 2 nyawa kok hanya di tuntut 3 bulan tidak pernah di masukan dalam penjara.
Korban NOVi Simangunsong. 18 tahun dan Enji Misael 18 tahun keduanya masih tercatat aebagai mahasiswi.
Korban Novi kaki hancur jempol terputus.meninggal di tempat karna aetelah di Tabrak pajwro mental membentur ke mobil losbak.
Kejadian tanggal 7 bulan 4, 2023. Di lampu merah perpatan gading Serpong.
Saya hanya berpasrah kepada tuhan aja pak. Semoga jaksa mendapat hidayah dari kasus 2 nyawa anak kami.
Alfredo boleh bangga di dunia karna tidak pernah merasakan hukuman penjara bahkan di tintut hanya 3 bulan, Hukuman di dunia bisa di rekayasa, Bisa di plintir.
“Tetapi ada hukum alam hukum akhirat”, Ujar ibu korban bersama suaminya sambil pamitan mohon doanya supaya almarhum bisa memaafkan dalam kuburnya
arfaiz / postjkt
Jakarta, posjkt.com
Maraknya Gagal bayar dalam industri keuangan Indonesia di awal tahun 2020 menyebabkan banyaknya muncul Investasi bodong dengan berbagai macam modus, dari Koperasi hingga Robot Trading, sabtu (29/07).
Dalam mengatasi kasus Investasi Bodong, ada satu nama Lawfirm yang paling vokal dan di depan mendorong penanganan kasus yang awalnya mandek, LQ Indonesia Lawfirm.
LQ Indonesia Lawfirm mengemas semboyan No Viral, No Justice dan mengadakan aksi unjuk rasa hingga aksi teaterikal membawa pocong agar aksi mereka mendapatkan panggung dan perhatian dari pemerintah.
“Melawan Penjahat Investasi Bodong sangatlah sulit, banyak korban Investasi Bodong justru di ancam dan di gugat balik oleh para oknum.” Ujar A salah satu Korban Investasi Bodong.
Sebut saja, artis Patricia Gouw bahkan juga mengalami intimidasi dan ancaman dari oknum suruhan Indosurya agar tidak bersuara.
“Saya ikut dalam demo dan aksi unjuk rasa yang di inisiasi oleh LQ Indonesia Lawfirm, karena saya percaya kebenaran akan selalu menang melawan kejahatan.
Korban tidak perlu malu dan takut untuk speak up.” Ujar Patricia Gouw dalam aksi unjuk rasa.
Aksi dan kiprah LQ Indonesia Lawfirm juga diakui oleh Tipideksus Mabes Polri. Dalam keterangannya, Brigjen Pol Whisnu Hermawan mengungkapkan sulitnya mendapatkan p21 dalam kasus Koperasi Indosurya.
“Bantuan dan upaya Alvin Lim dalam mendorong dan membongkar modus P19 Kejaksaan Agung berperan sehingga kasus Indosurya dapat disidangkan.
Tipideksus apresiasi dan akui andil LQ Indonesia Lawfirm dalam penanganan Kasus Investasi Bodong.”
Kabareskrim Mabes Polri saat itu, Komjen Pol Agus Andrianto dalam pesan whatsapp juga mengakui andil pengacara vokal Alvin Lim, Ketua LQ Indonesia Lawfirm.
“Dorongan Pak Alvin Lim juga kuat banget jadi amunisi buat saya” tulis Kabareskrim. Dorongan Alvin Lim sangat besar karena dengan vokalnya upaya viral, hingga berhasil membuat Presiden Jokowi bahkan berbicara dan meminta agar kasus Investasi Bodong di berantas.
Awal yang kasus Investasi Bodong Mandek berhasil berjalan dan disidangkan.
Alhasil para penjahat Investasi Bodong di seret ke pengadilan dan aset sitaan berhasil dikembalikan ke para korban.
Berikut adalah kasus Investasi Bodong yang ditangani oleh LQ Indonesia Lawfirm: Koperasi Indosurya, Koperasi Sejahtera Bersama, Net89, Asuransi Jiwa Kresna, DNA Pro, Fahrenheit, Mahkota, Millionair Prime, Narada.
Minnapadi, dan lainnya. Lawfirm yang baru 3 tahun berdiri ini mendapatkan kepercayaan dari masyarakat atas keberhasilannya menangani kasus Investasi Bodong dengan tingkat kepercayaan yang sangat tinggi
arfaiz / postjkt
Jakarta, posjkt.com
H Mulyadi Jayabaya (JB) Diduga Gelapkan Sertifikat Tanah Masyarakat Lebak!” ngadu ke Dwan pers gugur, sabtu (29/07)
Tayangan yang kini sudah ditonton sebanyak 8.900 kali itu membuat H. Mulyadi Jayabaya, tidak tinggal diam. Ia mengadu ke Dewan Pers. Tetapi gugur,”
Puluhan Warga Jayasari Korban Perampasan Tanah Bersatu Melawan Tambang Pasir Jaya Baya!” ngaduk ke Dewan pers gugur.
Mantan Bupati Lebak H Mulyadi Jaya baya atau bapak dari Bupati lebak saat ini Iti Jayabaya Bersma kuasa hukumnya gugur.
Dalam aduanya ke Dewan pers,” Keputusan itu dituangkan dalam surat bernomor 872/DP/K/VII/2023 yang ditujukan kepada kedua belah pihak.
Surat resmi yang diteken oleh Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu ini merupakan keputusan akhir dari proses pengaduan H. Mulyadi Jayabaya.
Dewan pers seharusnya menyaring pengaduan dari orang orang yang merasa di rugikan atas pemberitaan media.
Saat ini Dewan pers juga sedang di panggil penyidik polres Kota Tangerang atas Laporan pemred media Wartasidik.
Juristo pengacara bodong di laporkan pimred wartasidik ke polisi akibat memgadu ke dewan pers.
Dalam aduanya juristo memaki gelar SH. Padahalasih kuloah semeter 6 di universitas Gunung jati. Seharus nya Juristo melakukan hak bantah bukan malah lapor ke Dewan pers.
Dewan Pers. Lembaga yang dibentuk undang-undang untuk melindungi kemerdekaan pers itu baru.
Saja mengambil keputusan atas pengaduan yang diajukan H. Mulyadi Jayabaya orang tua bupati Lebak iti jayabaya dan tim kuasa hukumnya terhadap Info Tangerang Kota.
Pengaduan ini bermula dari dua berita kontroversial yang diunggah di kanal Youtube Info Tangerang Kota pada Maret 2023.
Gegaranya adalah berita “Jayabaya (JB) Diduga Gelapkan Sertifikat Tanah Masyarakat Lebak!” yang bikin heboh dunia maya pada 6 Maret 2023.
Tak kalah serunya, berita “Puluhan Warga Jayasari Korban Perampasan Tanah Bersatu Melawan Tambang Pasir Jaya Baya!
”Bikin heboh lagi pada 10 Maret 2023, karena membahas konflik lahan melibatkan Jayabaya dan warga Jayasari.
Tayangan yang kini sudah ditonton sebanyak 8.900 kali itu membuat H. Mulyadi Jayabaya, tidak tinggal diam. Ia mengadu ke Dewan Pers.
Oleh Dewan Pers, diadakanlah dua kali pertemuan klarifikasi via Zoom Meeting pada 10 Mei 2023 dan 15 Juni 2023 untuk mendengar semua pihak.
Tetapi ternyata, pihak Pengadu malah absen di dua pertemuan itu tanpa mengirimkan informasi tertulis atas ketidakhadirannya.
Di sisi lain, pihak teradu, Info Tangerang Kota, kompak dan tampil dengan patuh dalam kedua klarifikasi tersebut.
Mereka berani menghadapi fakta dan siap mempertanggungjawabkan kebenaran dalam penayangan beritanya.
Akhirnya setelah melihat situasi ini, Dewan Pers menyatakan pengaduan yang dibawa H. Mulyadi Jayabaya dan kuasa hukumnya gugur.
Keputusan itu dituangkan dalam surat bernomor 872/DP/K/VII/2023 yang ditujukan kepada kedua belah pihak.
Dewan Pers juga memutuskan pihak Pengadu tak bisa lagi mengadu untuk kasus yang sama atau dengan alasan yang sama.
“Dewan Pers mendorong, bila ada hal-hal yang masih ingin diklarifikasi terkait berita yang diadukan, Pengadu dapat langsung mengirim surat kepada Teradu.
Dan, Teradu sebaiknya memuat klarifikasi Pengadu tersebut sebagai bentuk itikad baik pers profesional terhadap kepentingan masyarakat,” bunyi surat tersebut.
Surat resmi yang diteken oleh Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu ini merupakan keputusan akhir dari proses pengaduan H. Mulyadi Jayabaya.
Penanggung Jawab Info Tangerang Kota Fandi Achmad mengapresiasi proses yang telah dijalankan oleh Dewan Pers terhadap penyelesaian terkait berita-berita yang menjadi objek pengaduan.
Menurutnya, Info Tangerang Kota berupaya selalu berkomitmen menyajikan informasi dengan itikad baik dan mengedepankan nilai-nilai jurnalistik.
“Kehadiran kami dalam proses klarifikasi dengan Dewan Pers adalah bentuk tanggung jawab kami untuk memberikan klarifikasi dan mempertanggungjawabkan konten yang kami sajikan kepada masyarakat.
Kami juga berterima kasih kepada Dewan Pers atas kesempatan tersebut,” kata Fandi Achmad.
Arfaiz / postjkt
Tangerang, posjkt.com
Sahat Tumanggor pimpred www.posjkt.com sakit berat, dan ia di bawa ke rumah sakit (RS) Sari Asih, Sangiyang, Kota Tangerang, Banten, jumat (28/07).
Sahat sudah dua hari lalu sempat berobat jalan, namun tadi pagi di bawa ke RS Sari Asih untuk menjalani perawatan, agar bisa pulih.
“Ayok, teman-teman kita doakan secepatnya bisa kumpul lagi sama keluarga dalam keadaan sehat”, kata Henry.
Menurut Henry, berharap pada keluarga di berikan kesehatan agar tidak panik, semoga pasien cepat sembuh.
Sahat juga orangnya termasuk cakat dan bekerja termasuk uletnya.
Keluarga pasien sempat Whatsapp pasien dalam tidak sehat.
“Pasien saat ini berada di RS Sari Asih dan oknan”, kata keluarga Sahat.
Dari RS Sari Asih belum dapat komfirmasihkan apakah penyakit pasien apa, sehingga berita ini tayang.
Deni / postjkt
Jakarta, posjkt.com
IPW dalam siaran persnya menyatakan bahwa Direktur Kriminal Khusus (dirkrimsus) Polda Sulawesi Selatan Kombes Helmi Kwarta Kusuma harus memanggil Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, jumat (28/07)
Untuk menjadi saksi dugaan pidana menyebarkan informasi yang menimbulkan kebencian atau permusuhan di masyarakat yang sedang disidik oleh Polda Sulsel dengan target Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso sebagai tersangka.
IPW menilai apa yang disampaikan kepada pimpinan tertinggi Polri tersebut merupakan masukan dan pengkritisan terhadap institusi untuk diperhatikan dan dibenahi.
Agar kepercayaan masyarakat terhadap polri tetap terjaga. Namun, siaran pers IPW itu tidak dikehendaki sehingga Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso dijadikan target proses hukum.
Menanggapi hal tersebut, LQ Indonesia Lawfirm mengecam pihak kepolisian, Kadiv Humas LQ Indonesia Lawfirm, Advokat Bambang Hartono, SH, MH menyayangkan hal tersebut.
“Tampaknya UU Kebebasan berpendapat hanyalah teori dan tulisan belaka. Dalam prakteknya Kepolisian, Kejaksaan sama sekali tidak menghargai adanya kebebasan berpendapat.
Segala bentuk kritik, kecaman dan opini negative tidak lagi dianggap sebagai pendapat tapi dianggap ssbagai ujaran kebencian, pencemaran.
Kepolisian kita sangat hebat dalam memcari celah hukum untuk mempidanakan siapa saja yang berpendapat keras dan tidak enak di kuping mereka.”
“Dengan mudah kepolisian memproses, menyidik terhadap kasus ITE dan pencemaran nama baik. Kritik dan saran yang seharusnya diperhatikan dan di tanggapi malah di lawan dengan hukuman pidana.
Hebat, Bravo Polri, bener-bener presisi. Inikah bentuk Polri harus tidak anti kritik yang didengungkan Kapolri Listyo Sigit? Rupanya hanya pepesan kosong.” Lanjut Kadiv Humas LQ Indonesia Lawfirm
Sudah banyak yang menjadi korban pasal pencemaran nama baik akibat kritik yang disampaikan. Sebut saja Haris Azhar yang mengkritik Luhut Panjaitan, perkara pencemaran nama baiknya sedang di sidangkan di Pengadilan.
Juga sedang berlangsung pengacara Alvin Lim yang dipolisikan sebanyak 185 Laporan Polisi oleh banyak Jaksa di Indonesia karena dengan keras mengkritik banyaknya oknum Jaksa di Kejaksaan.
Kini Ketua IPW yang tugasnya memang memberikan saran dan masukan menjadi sasaran oknum kepolisian untuk di bidik.
Dugaan kriminalisasi ini, selain melawan kebebasan berpendapat juga dipandang sebagai bentuk kesewenangan pejabat publik.
“Sebaiknya jika pejabat tidak ingin di kritik dan disindir, jangan menjadi pejabat publik.
Pejabat publik adalah pelayan masyarakat dan sudah layak jika ada perbuatan yang tidak mengena untuk di kritik dan diberikan opini oleh masyarakat.
Bagaimana pejabat akan bisa koreksi jika tidak ada kritik dan masukan dari masyarakatm namanya masukan bisa positif berbentuk pujian dan apresiasi tapi juga bisa negatif dalam bentuk kritik atau sindiran.
Hal yang biasa dan tidak seharusnya menjadi bahan pidana.” Lanjut Advokat Bambang Hartono, SH, MH
“Jangan sebut Indonesia sebagai negara demokrasi jika setiap kritik dan pendapat terhadap pejabat publik dianggap sebagai pidana pencemaran nama baik.
Akan jadi lebih parah dari Jaman Orde Baru ini Indonesia. Presiden Jokowi harusnya mengatensi hal ini.” Tutup Bambang dengan pedas
arfaiz / postjkt
Jakarta, potjkt.com
Jurnalis KompasTV Janivan Prapta menjadi korban kekerasan karena dipukul oleh sesorang kelompok yang meminta acara diskusi tersebut dibubarkan, kamis (27/07)
Kekerasan Dalam jurnalis Seorang jurnalis CNN Indonesia TV, Diana Valencia juga ponselnya iba-tiba direbut dan dilempar.
Ketua Umum Ikatan Wartawan Quotient Indonesia atau IWQI, Abdul Kabir meminta aparat hukum segera memroses pria pemukul jurnalis dan peralatannya saat meliput acara Dialog Gerakan Muda Partai Golkar di Jakarta, Rabu (26/7/2023).
Seperti diberitakan, jurnalis KompasTV Janivan Prapta menjadi korban kekerasan karena dipukul oleh sesorang dalam kelompok yang meminta acara diskusi tersebut dibubarkan. Seorang jurnalis CNN Indonesia TV, Diana Valencia juga ponselnya iba-tiba direbut dan dilempar.
Abdul Kabir mengatakan kekerasan seperti premanisme bisa terjadi pada wartawan atau jurnalis manapun dan hal ini dapat diartikan sebagai menghalang- halangi tugas pers. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Pasal 18 ayat (1) menyatakan menghalangi wartawan atau jurnalis pada saat menjalankan tugasnya dapat dipidana.
“Bagi seseorang yang dengan sengaja menghalangi wartawan menjalankan tugasnya dalam mencari, memperoleh dan menyebarluaskan informasi dapat diancam pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah,” jelasnya.
Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, menyesalkan dan mengecam kekerasan terhadap jurnalis saat meliput kericuhan di acara GMPG tersebut. Ia menegaskan, tidak boleh ada satu pihak pun baik individu, organisasi, maupun aparatur yang menghalangi kerja jurnalis.
“Setiap tindakan kekerasan tidak boleh dilakukan atas nama apapun, baik individu organisasi aparatur termasuk parpol. Tidak boleh menghalang-halangi kerja jurnalis untuk memperoleh informasi, bagian dari masyarakat atau terhadap semua peristiwa yang dilakukan. Pers sedang menjalankan fungsinya,” sambung Ninik.
Ia pun menegaskan pihaknya berjanji akan memberikan perlindungan dan mendampingi kepada jurnalis yang mengalami kekerasan jika melakukan pelaporan.
“Dewan pers dengan kasus ini akan memberikan perlindungan, akan mendampingi jika melakukan oelaporan, kalo diperlukan ahli pers akan kami siapkan. Ini bukan tindak pidana biasa tapi melanggar Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers,” tegasnya.
Selain juru kamera KompasTV, Janivan Prapta menjadi korban pemukulan, seorang jurnalis CNN Indonesia TV, Diana Valencia juga ponselnya iba-tiba direbut dan dilempar.
Janivan pun telah melaporkan peristiwa tersebut kepada polisi. Laporan yang dibuat Janivan terdaftar dengan nomor LP/B/4348/VII/2023/SPKT tanggal 26 Juli 2023. Korban melaporkan terkait Pasal 352 KUHP tentang penganiayaan.
Ia kemudian meminta kepada pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus kekerasan terhadap jurnalis tersebut.
Usai pemukulan terhadap juru kamera KompasTV, Panitia Acara Generasi Muda Partai Golkar langsung menggelar konferensi pers. Kader Partai Golkar Sirajuddin Abdul Wahab langsung menyampaikan permohonan maaf terhadap wartawan yang dipukul.
Panitia menyebut akan bertanggung jawab penuh atas insiden pemukulan yang menimpa juru kamera KompasTV. Sementara untuk acara diskusi Generasi Muda Partai Golkar sendiri dibatalkan.
Keterangan foto: Terduga pelaku pemukulan jurnalis dan perusakan akat kerja liputan dalam acara Dialog GMPG di Jakarta, Rabu (26/7/2023)
Arfaiz / postjkt
Postjkt, kota Tangerang.
Berhala dalam pengertian dalam Alkitab, perbuatan tangan manusia dalam berbentuk patung baik dari kayu maupun sebongkah batu yang diukir dalam bentuk sebuah patung yang menyerupai manusia, atau hewan dan patung tersebut tidak mempunyai kuasa, kamis (27/07).
Yehezkiel 14:6, 6 Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Bertobatlah dan berpalinglah dari berhala-berhalamu dan palingkanlah mukamu dari segala perbuatan-perbuatanmu yang keji.
“Coba Anda lihat, Saudara Tim. ”Teman saya, Sam, seorang pendeta di Ghana, mengarahkan senternya ke benda berukir yang disandarkan pada sebuah pondok yang dindingnya terbuat dari lumpur. Ia berbisik, “Inilah berhala desa ini.”
Setiap Selasa sore, Sam mengunjungi desa terpencil itu untuk membagikan firman Tuhan.
Dalam Kitab Yehezkiel, kita melihat penyembahan berhala telah mewabah di antara bangsa Israel.
Ketika para pemimpin Yerusalem menemui Nabi Yehezkiel, Allah berkata kepadanya, _*“Orang-orang ini menjunjung berhala-berhala mereka dalam hatinya,”(ayat 14:3).
Allah bukan hanya memperingatkan tentang berhala yang terpahat dari kayu dan batu, tetapi juga menunjukkan kepada mereka bahwa sesungguhnya penyembahan berhala merupakan persoalan hati. Kita semua bergumul dengan hal itu.
Seorang pengajar Alkitab bernama Alistair Begg mendeskripsikan berhala sebagai “segala sesuatu di luar Allah yang kita anggap penting bagi kedamaian, citra diri, kepuasan, maupun penerimaan kita.
”Bahkan hal-hal yang tampak mulia juga dapat menjadi berhala bagi kita.
Ketika kita mencari penghiburan atau penghargaan diri melalui apa saja, di luar dari Allah yang hidup, kita sedang menyembah berhala.
“Bertobatlah,” firman Allah “dan berpalinglah dari berhala-berhalamu dan palingkanlah mukamu dari segala perbuatan-perbuatanmu yang keji,”(ayat 6).
Ternyata Israel tidak mampu melakukannya. Namun, syukur kepada Allah, Dia mempunyai jalan keluar. Dalam nubuat tentang kedatangan Kristus dan karunia Roh Kudus, Dia menjanjikan.
“Kamu akan Kuberikan hati yang baru, dan roh yang baru di dalam batinmu,”(ayat 36:26).
Kita tidak dapat melakukannya sendiri.
Kolose 3:5, ”Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala.
”mengatakan keserakahan (materi, jabatan, status, pelayanan dan lain-lain) adalah penyembahan berhala karena tidak menghargai berkat-berkat Tuhan yang sudah kita miliki, terasa masih kurang, tidak pernah merasa puas dan bersyukur.
Hitunglah berkat-berkat Tuhan setiap hari yang tak ternilai banyaknya bagi kita.
Marilah kita semua umatNya untuk membersihkan diri dari berbagai hal, apalagi dalam hal itu mengandung unsur berhala, maka itu dapat menjadi dosa dalam diri kita.
JayaSianturi / RadiusSinaga
Tangerang, posjkt.com
Ngeri mavia tanah pantura, pemilik sertipikat sah produk bpn di penjarakan oleh poto kopy girik yang non Autentik.
Poto kopy girik non autentik penjarakan pemilik tanah yang bersertipikat autentik produk bpn.
Pembeli yang beritikat baik wajib dilindungi menurut hukum bukan malah di tahan dan di masukan dalam penjara.
Fakta bukti persidangan jpu sudah gagal dalam pembuktian perkara ini. Bukti tersebut menunjukan ketidakkonsisten jaksa penuntut umum dalam perkara H Sutrisno Lukito.
Terdakwa H sutrisno Lukito Disastro di tuntut jakasa penuntut umum Kejaksaan Negeri Kota Tangerang selama 5 tahun penjara.
Dalam pembelaan kuasa hukum terdakwa dari posbakum Muhammadiyah memohon majelis hakim Agus SH supaya membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum.
Dalam replik jpu pun meminta majelis hakim mutuskan sesuai dakwaan dan tuntutan.
Dalam Duplik kuasa hukum H Sutrisno, Penuntut umum melanggar hukum karna kejadian perkara ada di wilayah kabupaten Tangerang dan bukan kejaksaan negeri Kota Tangerang.
Telah melakukan pelanggaran hukum, Pasal 137 kuhap. Jo pasal 3 ayat 4,
Terbentuknya kejaksaan negeri kabupaten Tangerang maka kejaksaan negeti kota tangerang di kluarkan dari kejaksaan negeri kabupaten tangerang.
Kejaksa Negeri Kota Tangerang hanya berhak menangani perkara administrasi pemerintahan dan wilayah hukum Kota Tangerang.
Dari dakwaan pembuktian persidangan sampai tuntutan bahkan pembelaan Replik masuk Duplik penuntut umum tidak bisa membuktikan atau menunjukan bukti akta atau sueat Autentik.
Justru jpu malah mengajukan surat pernyataan kesaksian tanggal 17 November 2009 sebagai akta atau surat Autentik.
Surat kesaksian dalam surat tuntutan no Reg PDM-163/TNg/05/2023. Surat pernyataan Tersebut tidak masuk produk hasil dari salah satu pejabat pembuat Akta Autentik. Melainkan Akta di bawah tangan atau akta biasa.
Sesungguhnya Jaksa penuntut umum gagal membuktika kebenaran dalam persidangan atas kepemilikan sebidang tanah yang di akui pelopor saksi Idris.
Jpu dalam persidangan terlihat ragu ragu untuk menunjukan bukti bukti asli sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara karna girik C nomor 272 tahun 1982 terdapat dalam berkas.
Berbeda dengan warkah girik C 727 tahun 1982 asli yang di tunjukan oleh saksi Nasan setaf Kelurahan dadap yang di tugaskan oleh Lurah Dadap.
Jpu gagal membuktikan dakwaan karna tidak dapat menghadirkan girik Asli milik pelapor Idris. 2 fersi surat ketetapan iuran pembangunan Daerah no 727 atas nama Idris.
Tanpa tanggal nomor seri 7251235 di tulis denga huruf bersambung.
Surat keterapan iuran Daerah no 727atas nama Idris tanggal 27 Oktober 1982 dengan nomor seri 042457 di tulis dengan huruf miring.
Dari fakta bukti persidangan jpu sudah gagal dalam pembuktian perkara ini. Bukti tersebut menunjukan ketidakkonsisten jaksa penuntut umum dalam perkara H Sutrisno Lukito.
Surat ketetapan iuran pembangunan Daerah adalah pengganti dari girik karna girik sudah tidak terbit sejak tahun 1960 setelah di terbitkanya undang undang agraria no 5 tahun 1960 tentang peraturan agraria.
Jpu gagal menghadirkan saksi utama Memet HD yang di hadirkan saksi idris selaku pelapor pada saat pembuatan laporan polisi.
Berdasarkan fakta persidangan kebenaran dari girik nomor 727 tahun 1982 yang di gunakan saksi pelapor idris atau bukti yang di ajukan jpu surat keterangan Lurah dadap nomor 290/Kel/Ddp/IV/2018 tanggal 21 April di gabungkan.
Keterangan Lurah Fauzi dalam perkara Djoko Sukamtono yang sudah di putus bebas oleh pengadilan tinggi Banten.
Surat girik nomor 727 tahun 2018 di temukan atas nama Layung, di tahun 2019 di temukan lagi surat girik 727 atas nama idris. Bundle arsip Desa Dadap girik 727 atas nama Layung bukan Idris.
Sedangkan girik yang dimiliki idris hanya poto kopy dan tidak ada aslinya dan belum pernah di uji autentik ke aslianya oleh jaksa penuntut umum.
Bahkan poto kopy dalam Dakwaan jpu belum pernah di perlihatkan dalam persidangan aebagai barang bukti untuk pembuktian Perkara.
Kesaksian Djoko sukamtono tanah tersebut sudah di uruk tahun 2007 sampai 2009.
Dari keterangan saksi Anwar Sadat dan Djoko Sukamtono justru menunjukan tanah pelapor idris kalau ada bukanlah yang sudah di sertipikatkan oleh Saksi Djoko Sukamtono pada tahun 2009.
Djoko sukamtono di jadikan terdakwa selaku pembeli yang beritikat baik wajib dilindungi menurut hukum bukan malah di tahan dan di masykan dalam penjara.
Dalam perkara ini bukti jaksa oenuntut umum Kejaksaan Negeri Kota Tangerang girik poto kopy yang tidak pernah muncul di persidangan.
Bisa memenjarakan bukti sertipikat produk BPN dimana pengajuan sertipikat juga harus memenuhi peraturan pembuatan sertipikat dan di ukur oleh oejabat bpn di lokasi tanah yang akan di sertipikat.
Sertipikat Djoko sukamtono dan kepemilikan penguasaan lahan tanah lokasi selama 23 tahun tidak ada yang keberatan maupun komplain, bahkan membayar pajak tang baik dan taat.
Sedangkan pelapor idris belum pernah membayar pajak tanah yang di akui miliknya dari girik 727 dan hanya poto kopy.
Kuasa hukum terdakwa H Sutrisno Lukito disastro, Gufroni SH MH, Tomsong Situmeang SH MH CLA, CTLC, M Ihsan SH MH, Ewin SH, Syafril elain sh Daniel Heri Pasaribu SH memohon majelis hakim Agus SH.
untuk memberikan putusan bebas karna terdakwa H Sutrisno tidak terbukti sacara sah dan menyakinkan melakuka perbuatan oelanggarab hukum dalam perkara ini.
Bila majelis hakim mempunyai pikiran, oendapat yang lain supaya di hukum seringan ringanya
Arfaiz / postjkt
Kuantan singingi, posjkt.com
Diduga PT, TBS punya beking pejabat yang berpengaruh. Ini tidak hanya persoalan penguasaan lahan ilegal tetapi juga penggelapan pajak untuk KUK/K.i dan jual beli KUK/K.i yang masih dilakukan pihak orang dalam PT TBS dan kroninya, rabu (26/07).
Boroknya PT TBS sudah mulai terkuak dengan kekuasaan di duga ada oejabat kuat di belakangnya. Saat ini kelapa Sawit sudah Mulai di Panen,” Bagai Pengganti Uang Tunggu Sebelum Clear*
Turunya anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi membuat napas lega masyarakat yang tanahnya di caplok PT TBS.
“Azrori Analke Apas dari (Fraksi PPP), Menanggapi Pengaduan masyarakat Desa Sungai Besar. Anggita Dewan ini Turun Ke Lokasi permasalahan PT dengan masyarakat selama ini yang tidak ada ujungnya.
Setelah melihat loksi yang menjadi masalah akan dilanjutkan Kepada Pimpinan DPRD, Bupati Kuansing, kami akan konsul Ke Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi dan Kejaksaan tinggi Riu.
Masyarakat yang tanh ya di caplok PT TBS berharap bisa Tembusan Ke Kejagung RI, Krimsus Polda dan disurati Kepada Mentri ATR BPN Melalui Wamen Raja Juliantoni Juga Sebagai (Tim Satgas Mafia Tanah.
Ini tidak hanya persoalan penguasaan lahan ilegal tetapi juga penggelapan pajak untuk KUK/K.i dan jual beli KUK/K.i yang masih dilakukan pihak orang dalam PT TBS dan yang lainnya.
Akan diusulkan pencabutan izin hgu-nya karena sudah lama meresahkan masyarakat dan tidak berpihak kepada masyarakat.
Ini tidak main-main akan selalu mendampingi masyarakat yang terzolimi selama ini sampai tuntas, Ungkap Azrori anggota DPRD yang me dengar jeritan masyarakat yang di jolimi.
Selain Persoalan Pengusahaan ilegal atau HGU dan Penggelapan Pajak diduga dalam berapa Tahun ini Numpuk Pelanggaran Baik terhadap Karyawan ataupun kepada Warga Masyarakat.
PT TBS Belum Bayar Pesangon pegawainya Sejak diberhetikan atau di Rumahkan.
Sekitar (20) orang warga masyarakat Desa Sungai Besar, beda lagi Desa Tetangga ataupun Karyawan Lainnya, Hampir (2) Tahun berlalu Belum di bayar oleh PT TBS
Ketua Personalia PT TBS inisial (Tono) di duga Saat ini Beliau yang Panen Sawit KUK/k.i ini, karena Informasi nya PT TBS Sudah banyak Pakai Uang TONO Ujar Salah-satu warga Masyarakat Desa Sungai Besar kepada awak Media inisial (athia).
Dusun Malapari ini saja lebih kurang 700 hektar Luas KUK/k.i (PT TBS).
Akan kami Panen Sawit nya ini Secara Masing-masing (4) Hektar Perorang untuk Pengganti atau uang Tunggu Jelang pembayaran pesangon kami sampai lunas, dan jika PT 5BS larang kami ataupun inisial (Tono) Suruh bayar lah Pesangon kami ancam mantab karyawan PT TBS.
Berawal Oleh inisial (Feri) Yang disebut-sebut Perintis Kepada Salah Satu Ninik Mamak dan Datuk, Ketua BPD Desa Sungai Besar, Ketua BPD Sungai Besar Hilir Serta Pengikut Lainnya.
Beliau diduga memprovokasi untuk mencaplok Sepihak Lahan Kawasan PT TBS atas Permasalahan HGU.
Seolah-olah Fery memperkeruh keadaan warga masyarakat setempat,
(Joni dan Gani) Kena Hutang Kambing Melalui Kesepakatan Para Ninik Mamak.
Kalaupun tidak dicabut denda hutang ini akan kami Usut terus, Ratusan orang kelompok kami tetap berjuang untuk keadilan akan lanjut.
Kami menyuarakan Semua kebenaran seluruh kawasan hutan disini yang sudah dijual-jual Oleh Mereka kepada oknum pengusaha dan tidak kami biarkan itu terjadi lagi, Ketustnya Joni Ardiansyah (Tokoh).
inisial (Feri) diduga mengintimidasi awak media inisial (athia) terkait pemberitaan ke medsos Pada Sabtu (10/06/2023) atas dugaan Hgu Pt.tbs yang akan dicamplok mereka tersebut.
Didatangi ke Rumah Pada (13/06/2023) bersama dua orang Datuk, dan hanya Feri yang ngotot Gegara di Publis ke medsos Oleh awak media ini.
Awak Media (athia) Berharap kepada Saudara (Feri) agar Dapat Mengklarifikasi Sebelum Melaporkan Hal ini Kepihak Penegak Hukum.
Menurut athia, sebagaimana pelanggaran dan ketentuan UU No.40 tahun 1999 tentang Pers Pada Ketentuan Pasal (3) dan (1) ayat (1): melaksanakan Kegiatan jurnalistik, Meliput, Mencari, Menyimpan, Mengolah lalu menyampaikan Informasi.
Selanjutnya, menurut UU Pers ini Perlu di tegaskan Sesuai ketentuan Pasal (4) ayat 2 dan 3:
Penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 500 juta
Tokoh masyarakat Setempat inisial (R) mengatakan kepada awak media inisial (athia), Kata orang sini Feri Marah karena beritakan beliau ke medsos, ujarnya pada Sabtu 24/06/2023.
Kemudian Terkait Dana CSR atau yang 20% buat warga masyarakat desa sungai besar oleh dari PT TBS tidak diberikan bahkan dilakukan PHK Massal secara sepihak.
Mencapai Ribuan karyawan Pt.Tbs Yang masih aktif ataupun yang sempat mengundurkan diri hampir Rata-rata Mengeluh Soal Hak-hak Karyawan bahkan jadwal gaji kadang mencapai (3) bulan belum ke bayar oleh Pt.Tbs.
Senin (19/06/2023) karna sudah tiga bulan tidak bayar gaji, mencapai Ratusan karyawan Geruduk Kantor Pt.Tbs dilokasi Desa Pantai, Kecamatan Kuantan Mudik.
Pada Jumat 21/07/2023 Anggota DPRD (Azrori) Turun Kelokasi Menanggapi Pengaduan Oleh Ratusan warga masyarakat Desa Sungai Besar dari Anggota kelompok Tani (Suka Berami).
Turun Bersama-sama kelokasi dan dihadiri, ketua kelopak (Febtrigo), Tokoh masyarakat (Joni Ardiansyah) dan Datuk Tambosar (Makmur), dan awak media inisial (athia) Kembali Monitoring.
Datuk Tambosar Desa Sungai Besar (Makmur) dihadapan seluruh yang hadir menjelaskan kepada awak media inisial Athia, Sejak Tahun 1986 Masa Hgu Pt.Tbs disekitar ini.
Melalui Perintis (Feri) Dari batasan kebun Sawit Melona Anak dari Hj.Ramadi Melki Sampai batas KUK (1), Mereka mencaplok lahan ini, ada Ninik Mamak dan pengikutnya.
Ketua BPD Desa Sungai Besar (Riki N), Ketua BPD Desa Sungai Besar hilir (Ardi), dan Sebagian sudah di steking Termasuk Bagian Datuk Marajo melalui alat Excavator milik (Riki).
Saat awak media mengkonfirmasi kepada Ketua BPD (Riki Noprian), Saya tidak Pernah Mencaplok Lahan itu Saya hanya diberi (1) kopling oleh Ninik mamak sebagai perintis dan saya tidak pernah membawa nama lembaga BPD di dalam urusan ini, ungkapnya pada Sabtu (22/07/2023).
Awal nya Pun Terkait dugaan Kekeliruan HGU Pt.Tbs ini Pada Rabu (07/06/2023) Saat Awak Media Inisial (athia) konfirmasi Ke Humas Pt.Tbs Insial (Arifin).
Nggak bisa Mereka ambil itu Karena Masih mempunyai Dasar Hukum, ujungnya berhadapan dengan hukum, kita lihat dulu apa langkah perusahaan nantinya, ungkap humas.
Menurut Anggota DPRD Kuantan Singingi (Azrori) diduga ada indikasi bagai Tutup mulut, Kuasa atau Hak hingga Bungkam Segala Sesuatu Boroknya Pt.Tbs Selama ini.
Dalam Suatu Lokasi ini lebih kurang 400 hektar Dugaan lahan kawasan hutan, Tentunya Kelompok tani masyarakat Setempat yang akan berhak timbang Pt.Tbs atau pihak ke-3 apalagi seorang provokasi seperti yang disebut-sebut Perintis itu, Ketust Anggota DPRD Azrori.
Sempat 4 titik kemaren di Tracking dan Hasil tracking:
1 HPK, 2 APL dan 1 HL. Disekitar Desa Sungai Besar ini Terlihat Cukup Luas Dugaan kekeliruan Soal HGU Yang diduga dikuasai Oleh Pengusaha, Tambah-nya Kepada awak Media (Athia) pada Jumat 21/07/2023.
Laporan : Athia / Arfaiz / postjkt
Tangerang, posjkt.com
Oprasi pajak samsat cikokol di jalan Raya Bayur Kecamatan Karawaci Kota Tangerang berjalan tertip.
Di sayangkan pengendara roda dua pada kabur lewat jembatan kecil penyebrangan pejalan kaki.
Merasa takut oengendara ini berebut masuk jembatan yang hanya bisa di lalui 1 kendaraan.
Menurut pegawai samsat, oprasi kita bocor. Pengendara roda 2 lebih banyak nyebrng lewat jembatan.
Kepala upt cikokol Dwi nopriadi mengatakan. Tujuan oprasi pajak untuk menggenjot PAD Propinsi Banten.
Hari ini oprasi gabungan dari unsur polri, jasa Raharja, Bank Banten juga dari pegawai samsat cikokol.
Sasaran kendaraan roda 2 dan 4 yang twrlambat bayar pajak. Kami menyediakan kasir pembayaran pajak bagi pelanggar yang ingin langsung bayar pajak ujar kupt
Dwi Noproadi.
langsung bisa bayar disini kami sediakan bank mobile dari Bank Banten ujarnya.
Pembayaran pajak langsung di loket saratnya ktp asli, stnk asli bpkb poto kopy.
Hari ini Yang bayar baru 5 orang. 2 orang bayar tunai dan 3 orang bayar melalui onlaen yang kami sediakan
Melalui aplikasi siknal yang di sediakan oleh samsat propinsi.
Tujuan oprasi pajak untuk Genjot pendapatan daerah pembangunan banten kususnya.
Target cukup besar. Tiap bulan di lakukan razia juga ke perusahaan yang ada di Tangerang.
Perusahaan akan didata, akan kami sasar yg memiliki kendaraan cukup banyak. Target hari ini 100 wajib pajak roda 2 dan 4. Sudah teroenuhi ujar kupd cabng cikokol.
Bank banten sudah menyediakan perangkat iuris bisa bayar non tunai lewat bank banten yg di sediakan. Untuk Kedepanya kami akan menyediakan budaya banten.
Bisa juga kesenian Debus untuk menarik masyarakat selain bisa menonton budaya Banten juga bisa menarik pajak iendaraan bermotor lanjut Dwi Nopriadi.
Rezia tidak ada target Tetapi minimal 100 kendaraan. Visi humanisme kepada masyarakat yang memggunakan jalan.
Kegiatan Semester 2 sudah tercapai. Triwulan 3 akan tercapai, untuk bulan juli kami akiri oprasi disini bersama polri, samsat, jasarahjra dan Bank Banten.
Kendala kurang sosialisasi tidak bisa memperideksi. Kami akan coba trus ihktiar supaya kedepanya lebih lancar dan lebih baik.
Dari kasatuan lantas polres Kota Tangerang. Menilang 45 kendaraan dan yang di amankan saat ini 3 yunit sepeda motor. Pemiliknya.lagi berusaha memghadirkan surat suratnya.
Mereka ini keluar dari rumah tanpa kelengkaoa. Surat kendaraan alasanya dekat. Bahkan tidak mau memakai hlem ujar petugas
Joko hermanto pengendara sepeda motor dati sepatan kampung teriti,” motor punya kakaknya, kakaknya sudah meninggal jadi pajak ga di perpanjng.
Sarandari samsat di balik nama supaya mudah di perpanjang, Dadan Ramdani kasi TU samsat cikokol.
Mobil Fortuner warna putih nopol B1026 CJF Lambat bayar pajak tahunan. Pajak lambat bayar karna kredit mobil bekas, bpkb masih di lesing ktp stnk masih atas nama oemilik lama.
Pajak kisaran 7 juta 300 Ribu. Untuk sementara dari dinas pajak menahan nota pajak.
Pantauan awak media rata rata penunggak pajak berkendala dari ktp. Saya keredit motor nunggu lunas aja pak baru saya pajakin.
Minta surat pengantar di lesing susah ujarnya, padahal ga gratis. Msih juga di persulit.
Selain di persulit surat pelengkap bayar pajak bagi pemilik yang masih keredit membuat wajib pajak malas bayar pajak kendaraanya.
Apaagi kalau pajak dari luar daerah makin sulit dan makin malas pemilik kendaraan untuk bayar pajak kendaraanya.
Pemilik kendaraan maunya bayar pajak cukup pakai stnk dan pembayaran lesing bulanan. Tidak harus mengejar pemilik ktp yang lama. Kan sama juga bang bayar pajaknya ujarnya sambil mengeluh.
Arfaiz / postjkt
Jakarta, posjkt.com
Kasus UOB Kay Hian Sekuritas makin memanas dan menjadi polemik di masyarakat luas.
Sebelumnya kuasa hukum pihak UOB Kay Hian Sekuritas mengelak tanggung jawab dan menyatakan tidak terlibat dalam dugaan penipuan dan penggelapan yang merugikan 12 korban nasabah UOB Kay Hian Cabang Puri Indah sejumlah 52 Milyar Rupiah.
Direksi UOB KH melalui kuasa hukumnya menyatakan bahwa raibnya dana nasabah sepenuhnya tanggung jawab oknum UOB KH berinisial M yang sudah di laporkan oleh pihak UOB KH ke Polda Metro Jaya.
Kuasa Hukum para korban dari kantor Hukum LQ Indonesia Lawfirm secara blak-blakan memberikan tanggapan atas jawaban Kuasa hukum UOB KH.
Kuasa hukum dari LQ Indonesia Lawfirm, Advokat Ali Amsar Lubis, SH, MH menyampaikan “Untuk membuktikan dugaan pidana yang melibatkan Direktur Utama UOB KH, ini kami berikan ke Para wartawan dan media supaya tidak menjadi dusta dan fitnah. Bukti surat inipun sudah kami berikan ke penyidik sebagai bukti awal. Surat Kesepakatan Kerjasama tanggal 14 Februari 2020.
Antara M dengan Direktur Utama UOB KH bernama Yacinta Fabiana Tjang, dimana tertera dalam surat perjanjian kerjasama.
UOB KH memberikan authorisasi dan menunjuk M sebagai wakil dan mengunakan rekening atas nama UOB KH dan mengunakan kantor UOB KH untuk mengalang nasabah agar menyetorkan dana ke UOB KH.
Jelas dalam surat ini M ditunjuk langsung oleh Direktur Utama UOB KH dan tertera dimana UOB KH mendapatkan komisi dan bagi hasil sebesar 35% dari komisi yang diterima.
Sehingga jelas dan tidak dapat dibantah bahwa M memiliki kapasitas sebagai kepanjangan tangan dan wakil penjual dari UOB KH.
Tindakan UOB KH diwakili Yacinta Fabiana Tjang menunjuk M yang menyebabkan raibnya dana setoran nasabah tanpa kejelasan kemana dialirkan sepenuhnya menjadi tanggung jawab UOB KH.
M diberikan ijin dan authorisasi oleh Dirut UOB Kay Hian untuk bertindak atas nama UOB KH dan mengunakan nama UOB KH.
Yacinta Fabiana Tjang selaku Dirut UOB KH ikut serta dengan memberikan bantuan mengunakan nama dan brand UOB KH sesuai surat kerjasama sehingga berhasil meyakinkan nasabah menaruh dana di UOB KH.
Transaksi para nasabah yang menjadi korban pencurian dana tersebut adalah antara Nasabah dengan UOB KH, bukan dengan perorangan.
Sesuai dengan slip deposit yang tertera dalam rekening penerima di Bank BCA sebagai kustodian adalah Pt UOB Kay Hian Sekuritas.
Maka, PT UOB KH Sekuritas sudah sepantasnya bertanggung jawab penuh atas kerugian raibnya dana tersebut didalam kekuasaan UOB KH.”
“Jika kemudian dalam transaksi kerjasama antara UOB KH dan M ada masalah dan ada kecurangan sepenuhnya itu adalah resiko UOB KH yang menunjuk dan memilih M sebagai partner bisnis.
Ada potensi keuntungan dan komisi dari bisnis maka harus berani menerima adanya resiko.
UOB KH wajib menganti penuh dana nasabah yang hilang tidak jelas di tempatkan dimana setelah disetor para nasabah ke Rekening Kustodian karena UOB KH lah yang mempunyai wewenang menarik dana di Rek Bca sebagai Kustodian.” Lanjut Advokat Nathaniel Hutagaol, SH.,M.H.
Surat perjanjian kerjasama yang diberikan ke media oleh LQ Indonesia Lawfirm sebagai bukti surat keterlibatan Direktur Utama Fabiana Tjang sebagai pihak pertama.
Tertera tandatangan Direktur Utama di atas materai dengan M sebagai pihak kedua. Dalam surat kerjasama tertera bahwa Pihak kedua boleh mengunakan logo perusahaan (UOB KH) dengan seijin UOB KH sebagai pihak pertama.
Para pihak dalam transaksi sekuritas mendapatkan bagi hasil dari 35 – 50% dari komisi yang didapatkan.
“Ini menjadi peringatan bagi nasabah dan masyarakat yang mau menaruh uang di UOB KH agar berhati-hati.
Jika seenaknya UOB KH menunjuk orang sebagai perpanjangan tangan UOB KH mengurus dana nasabah dan ketika nasabah mau tarik UOB KH dengan seenak jidatnya bilang, ohh maaf di bawa kabur sama oknum, UOB KH ga mau tanggung jawab.
Lantas bagaimana Masyarakat bisa percaya dengan nama UOB KH? UOB KH yang menunjuk M sebagai wakilnya, UOB KH yang memberikan authorisasi ke M, lantas rekening bank di buka atas nama UOB KH, tapi ketika bermasalah UOB KH cuci tangan dan menyalahkan oknum.
Inikah yang dinamakan “Utmost of Good Faith” atau itikat baik dari sebuah bank besar bersekala Nasional? Kenapa mirip maling yang teriak maling yah?” Sindir Advokat Sakti Manurung, SH
LQ Indonesia meminta agar masyarakat membantu memviralkan berita ini agar jangan sampai ada korban lainnya yang menjadi korban oknum UOB KH Sekuritas.
“Uang anda tidak aman di UOB KH, jika ada oknum UOB KH tidak akan tanggung jawab. UOB KH hanya mau untungnya saja, tapi tidak mau tanggung resiko. Lebih baik cari alternative dan institusi lain yang lebih beritikat baik lah.
Jika ada masalah nanti UOB KH akan kluarkan Lawfirm mahal, sekelas Lucas Lawfirm untuk membela diri. UOB KH bayar lawyer mahal rela, tapi bertanggung jawab atas kerugian nasabah tidak mau, silahkan masyarakat menilai sendiri tindakan UOB KH ini.” Tutup Ali Amsar Lubis, SH
Arfaiz / postjkt
Sragen, posjkt.com
Wanita ini diduga telah berhubungan badan dengan A, A lalu mintak di nikahi.
Selingkuhan kades menuntut di nikahi oleh kades, namun pihak kades tidak mau menikahi, A.
A tidak terimah di kasih uang saja, tetapi ia minta nikah, saya kasih uang tidak mau.
Diduga Wanita cantik ini perna selingkuh sama kadès pujaannya, ia memberikan uang asal tidak nikah, saya tidak mau
Seorang perempuan warga Sragen, bernisial A (42) bersikukuh agar dinikahi oknum kepala desa Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah.
A menolak diberi uang oleh kepala desa tersebut, karena di berikan uang belum tentu ia tak pulang.
“Kalau ia menikah, pasti suaminya akan pulang kerumahnya, Keduanya sempat dimediasi di kecamatan”, katanya A.
A menceritakan mediasi yang digelar pada 10 Juli 2023 lalu, lalu itu dihadiri langsung oleh Camat, Kapolsek, Pak Kades dan A sendiri.
Menurut A, mediasi tersebut tidak ada titik temu, ia bukan di nikahi, malah kata A ia di pertayaiin yang tidak-tidak.
“Mau saya, nikah, karena kami sudah berhubungan badan sama dia, Yang mana, Pak Kades menawarkan akan diberi sejumlah uang,” ujarnya.
Namun, hal tersebut ditolak oleh A, lantaran pengorbanannya selama ini tidak bisa lagi dihitung dengan materi.
Melainkan, A bersikukuh agar Pak Kades menikahinya.
“Mediasi di Kecamatan tidak ada titik temu, dari pihak Pak Kades akan memberikan ganti berupa materiil, tapi saya tidak mau.
saya mau diberi uang berapa, berapapun saya sudah punya,” katanya kepada TribunSolo.com, Selasa (25/7/2023
Sementara itu, Camat Kedawung, Endang Widayanti membenarkan pelaksanaan mediasi tersebut.
Endang juga menyatakan hal senada, dimana mediasi tersebut tidak menemukan solusi untuk kedua belah pihak.
“Iya benar, beberapa waktu lalu, saya dengan Pak Kapolsek, melanjutkan permintaan Bu A, warga kami karena tugasnya Camat adalah melayani warga.
Intinya Bu A minta dimediasi dengan salah satu kepala desa kami, kaitannya hubungan asmara,” jelasnya.
“Akan tetapi hasil dari mediasi kemarin, karena tuntutan Bu A ini diluar ranah kewenangan kami, maka kami tidak bisa memutuskan,” pungkasnya.
deni / asi / postjkt
Jakarta, posjkt.com
Investasi bodong berlanjut, para korban minta pada aparat hukum segera tangkap pelakunya.
“Kita ini korban investasi nodong, harus di hukum srberat-berat mungkin”, katanya Maria, Ketua LSM Konsumen Cerdas Hukum (LSM KCH) memberikan apresiasi dan pujian kepada LQ Indonesia Lawfirm, selasa (25/07)
Atas langkah upaya pidana yang berhasil membuat pengembalian kerugian dari para korban Investasi Bodong.
Maria selaku Ketua LSM KCH dalam apresiasinya menerangkan bahwa awal mula di tahun 2020, banyak lawyer dan pihak yang skeptis atas langkah pidana yang diambil LQ Indonesia Lawfirm
Disebutkan bahwa langkah pidana akan gagal mengembalikan kerugian seperti layaknya Kasus First Travel dimana Aset di sita negara.
“Mayoritas lawyer menyarankan mengambil langkah perdata kepailitan/ PKPU. LQ Indonesia Lawfirm lah yang paling vokal dan berani menyuarakan mendukung langkah pidana di Kepolisian dan menerapkan pasal TPPU.
“Untuk menyita aset sebagai ganti kerugian. Walau berat, selama 3 tahun akhirnya saat ini sudah ada beberapa investasi bodong menuai keberhasilan pengembalian ganti rugi dari aset sitaan pidana”, katanya.
Dilansir dari pers release Mabes Polri, Brigjen Pol.Whisnu Hermawan, menginformasikan bahwa berdasarkan hasil audit ada kerugian sekitar 300 Milyar rupiah yang melaporkan pidana TPPU terhadap PT SMI.
Pencetus robot trading Net 89 , dimana jumlah aset sitaan adalah 2 Triliun Rupiah.
Sehingga ini apabila majelis Hakim memutuskan mengembalikan aset sitaan ke para korban maka akan maksimal ganti rugi yang diterima para korban robot trading.”
Selain kasus Investasi Bodong berkedok Robot Trading, penyitaan aset maksimal juga terjadi di kasus Investasi Bodong berkedok Koperasi, Indosurya.
Dimana dari total kerugian 200 Milyar yang melaporkan pidana ke Bareskrim, ada aset sitaan sebesar 2 Triliun Rupiah.
“Putusan MA menyatakan agar aset sitaan dikembalikan ke para korban melalui eksekusi kejaksaan. Para korban puas akan mendapatkan hasil maksimal dari kerugian yang sebelumnya dialaminya.” Ujar Vera salah satu Korban Indosurya.
Diketahui bahwa LQ Indonesia Lawfirm lah sebagai Firma Hukum terdepan yang mengawal langkah pidana terhadap Indosurya, Net 89.
Kresna, DNA PRO, Fahrenheit dan beberapa Investasi Bodong lainnya. “Berjalannya waktu terbukti mana Firma Hukum berintegritas dan mana Oknum yang merugikan masyarakat.
Terima kasih LQ Indonesia Lawfirm atas bantuan dan supportnya selama ini.” Ujar Mariana dan Vivi selaku korban Indosurya yang ikut melaporkan pidana.
Selain Indosurya, sudah ada beberapa putusan pengadilan seperti KSP Sejahtera Bersama, DNA Pro, Fahrenheit, dll yang mana Majelis Hakim memutuskan mengembalikan aset sitaan pidana ke para korban Investasi Bodong yang melaporkan Pidana.
Terbukti langkah yang disarankan LQ Indonesia Lawfirm menuai keberhasilan dan meringankan beban masyarakat yang menjadi korban Investasi Bodong.
Arfaiz / postjkt
