Arsip Tahunan: 2023

Jakarta, posjkt.com

Pengacara Bodong sangat tipis sekali di hukumnya, bahwa para kosumen yang di tipu seakan tidak paus keputusan hakim, rabu (07/06).

Tetapi, biarlah tuhan saja yang menghukum mereka, karena mencari uang untuk keluarhanya cari uang seperti itu.

“Kami berdoa, agar hakim di tambah panjang umur dan tak terima uang sogokan”, katanya Nurhayati dari kosumen yang nama samarannya.

Pengacara bodong menipu Korban Indosurya sempat 2 kali buron (DPO), Natalia Rusli di tuntut Jaksa penuntut umum Broto SH MH hanya 1 tahun 3 bulan atau 15 bulan penjara.

Perediksi ringanya tuntutan Serikandi pengacara bodong ini sudah di perediksi oleh korbanya.

Saya sudah tau tuntutanya ga mksimal dari temen yang ada di kejaksaan ujar korban yang tidak mau menyebutkan namanya.

Yaa saya kecewa dengan kinerja jaksa. Terlihat dari awal serius ternyata hanya buat nyenangin kita ujarnya sambil pamitan.

Berapa pun tuntutan Natalia Rusli dan berapa pun putusan hakim nanti, yang jelas dia sudah di nyatakan bersalah dan menjadi napi, sekeluarnya dari tahanan dia punya titel RESIDIVIC.

Bahkan perkara laporan yang lain sudah naik sidik. Mudah mudahan penyidik polisi bisa kami percaya minimal 50% kalau tidak bisa menangani sepenuhnya.

Kami ini sudah korban jatuh tertimpa tangga. Hendry Surya bos Indosurya aja di tuntut 18 tahun penjara ujar wanita yang selalu hadir dalam persidangan Natalia Rusli.

Kasus penipuan terhadap korban Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya dengan tuntutan penjara 15 bulan.

Di tempat terpisah Korban, Verawatyi Sanjaya, sebenarnya berharap jaksa penuntut umum (JPU) menuntut maksimal 4 tahun minimal separuh 2,5 tahun.

“Kami harapannya dari para korban itu, tuntutan 2,5 tahun minimal. Harapan kami. Tapi jaksa penuntut umum telah menuntuy 15 bulan penjara.

Ya kami terima kasih kepada jaksa penuntut umum,” walaupun tidak sesuai harapan kami kata Verawatyi kepada wartawan seusai sidang Natalia Rusli di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Senin (6/6/2023).

Verawatyi menyampaikan niatnya melaporkan Natalia agar ada efek jera. Selain itu, agar tak ada lagi korban-korban lain.

Selain saya masih banyak korban Natalia Rusli. Seperti pengakuan dalam persidangan ratusan klayenya dengan Indosurya di seluruh Indonesia. Berarti korbanya banyak dan itu harus menjadi pertimbangan putusan hakim nanti.

“Ingin beri efek jera agar tak timbul korban-korban berikutnya. Saya buat laporan polisi tujuan itu, tak timbul korban berikutnya, dan berikan efek jera.

Kami kan sudah korban investasi bodong (Koperasi Indosurya), kok ada ngaku-ngaku ke kami, ngaku-ngaku advokat menyuruh kemi mengeluarkan uang lagi,” katanya.

Natalia Dituntut 1 Tahun 3 Bulan, Jaksa penuntut umum (JPU) membacakan Tuntutan terhadap pengacara Natalia Rusli. JPU meminta hakim untuk memvonis Natalia Rusli dengan pidana 15 bulan atau 1 tahun 3 bulan penjara.

“Menyatakan terdakwa Natalia Rusli secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan penipuan sebagaimana melanggar Pasal 378 KUHP,” kata JPU, Baroto, dalam sidang di Pengadilan Jakarta Barat (Jakbar), Jl S Parman, Jakbar, Senin (6/6/2023).

Natalia Rusli Terdakwa Kasus Penipuan Laporkan Eks Klien soal Dokumen Palsu.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu berupa penjara satu tahun dan tiga bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan,” ucapnya.

Jaksa menyebutkan beberapa hal yang memberatkan seperti merugikan saksi Verawatyi Sanjaya sekalu korban. Selain itu Natalia dianggap oleh Jaksa berbelit-belit selama di persidangan.

“Yang meringankan, Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga,” katanya.

Play / postjkt

Jakarta, posjkt.com

Pihak kuasa hukum Alvin Lim secepatnya melaporkan penyidik ke Propam, karena kleinnya dalam ke adaan sakit dan terbaring di periksa, jumat (02/06).

Pemeriksaan yang tidak syah, itu ada 3 poin, 1). Orang Gila, 2). Orang Sakit dan 3). Orang Bisu, apakah pihak penyidik ngerti ga?

Berarti pihak penyidik kurang sehat, jika tidak kenapa orang sakit terbaring di rumah sakit ia paksa di periksa.

Orang sakit di paksa, secara hukum pihak penyidik sudah melanggar kode etik penyidik, ini perlu di proses hukum.

Menurut Bambang dari LQ, Pihak penyidik harus di periksa dulu akalm sehatnya, agar orang sakit tidak usah di periksa.

“Harusnya Bariskrim saat memperiksa terduga tersangkah di tanya dulu, apakah saudara sehat? jika saudara tak sehat perlu di berhentikan dulu periksaan sampai ia pulih”, katanya Bambang.

Kini Kata Bambang, saling tuding,”Mabes Polri membantah penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri memaksakan pemeriksaan terhadap tersangka Alvin Lim saat sedang sakit pada 20 Mei 2023.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Ahmad Ramadhan, mengatakan Alvin Lim sudah menandatangani Berita Acara Penolakan pemeriksaan dan disaksikan oleh sejumlah pihak.

“Tidak ada pemaksaan,” kata Ahmad Ramadhan saat dihubungi, Rabu, 31 Mei 2023.

Ramadhan menjelaskan, pada Sabtu, 20 Mei 2023, Unit II Subdit I didampingi tim Dokpol Pusdokkes Polri, Dokter RSU Pengayoman Cipinang, dan pengacara yang disiapkan oleh penyidik, telah melaksanakan kegiatan pemeriksaan tersangka Alvin Lim di RSU Pengayoman Cipinang.

“Adapun hasil pemeriksaan tersebut menyatakan bahwa tersangka menolak dilaksanakan pemeriksaan dengan alasan sakit,” kata Ramadhan.

Phioruci membantah keterangan Mabes, “Bagaimana bilang tidak ada pemaksaan, ketika ada panggilan pemeriksaan.

Kuasa hukum sudah mengirimkan surat penundaan pemeriksaan, dan surat keterangan dokter bahwa Alvin Lim dalam keadaan sakit.

Tapi penyidik memaksakan pemeriksaan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, dan kami tolak tandatangan karena Alvin Lim dalam keadaan sakit.

Dengan mendatangi rumah sakit rame-rame setelah sebelumnya sudah datang dan tahu bahwa sakit, harusnya ga usah maksa dan datang kembali.

“Orang sakit punya hak untuk sembuh. Punya hak asasi untuk istirahat, masa penyidik ga punya otak sih?,” katanya

Phioruci juga menolak pernyataan mabes bahwa Alvin Lim telah menolak pemeriksaan “kami ada rekaman video dan suara, bahwa ketika penyidik menanyakan Berita acara tidak satu patah katapun Alvin Lim berbicara.

Mulut dan hitungnya di tutup masker oksigen dan dia muntah-muntah ini cuplikan rekamannya ada di channel Quotient TV.

Jadi bagaimana mungkin Alvin Lim menolak pemeriksaan, jangan sok pinter dan putar balik perkataan.

Kami tidak pernah menolak pemeriksaan tapi sudah meminta penundaan pemeriksaan hingga sembuh.

Kami tahu pasti Mabes Polri akan membantah dan mengeles sama seperti Video Mario Dandy dibilang editan.

Makanya kami undang ada 3 wartawan di Rumah sakit dan merekam jalannya pemeriksaan dan bersedia jadi saksi nanti di persidangan.

Sangat tidak terpuji, polisi kok malah mengintimidasi sesama penegak hukum, sudah ga punya hati nurani.” Ujar Phioruci dengan kesal.

“Dimana-mana ketika ada panggilan pemeriksaan, dan kuasa hukum sudah memberitahukan meminta penundaan harusnya Penyidik yang sehat dan lurus akan menjadwalkan ulang pemeriksaan ketika sembuh.

Bukan malah memaksakan ada Berita Acara Pemeriksaan dan membuat penolakan karena sakit. Pencemaran nama baik kejaksaan bagaimana?

“Jaman sekarang aparat penegak hukum anti kritik, padahal Jokowi sudah bilang jangan jadi pejabat kalo ga siap di kritik.” Ujar Phioruci

Menanggapi keterangan Mabes Polri bahwa Alvin Lim telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Phioruci membantah tegas “Alvin Lim terbaring lemas di ranjang RS, tidak ada tandatangan surat apapun.

Kami ada rekaman suara penyidik yang bilang bahwa mereka akan tandatangan sendiri dengan saksi dokter. Kami tidak pernah mengiyakan.

Penyidik memaksakan saya tandatangan Berira Acara Penolakan, tapi saya tidak mau tandatangan, karena intinya Alvin Lim tidak menolak pemeriksaan hanya ingin di periksa ketika sehat.

Apa polisi banci, beraninya ketika Alvin Lim sakit di paksa periksa?

“Tunggu orangnya sehat dong supaya bisa jawab pemeriksaan dengan baik apalagi langsung ditetapkan sebagai tersangka pencemaran nama baik kejaksaan.” Jawab Phioruci.

Play / postjkt

Serang, posjkt.com

Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten Ricky Tommy Hasiholan menyampaikan Konferensi Pers terkait perkembangan sidang Praperadilan Nomor: 09/Pid.Pra/2023/PN.Srg yang diajukan oleh tersangka BP sebagai Pemohon dan Kepala Kejaksaan Tinggi Banten sebagai Termohon, Senin 29 Mei 2023.

Bahwa pada tanggal 10 Mei 2023 tersangka BP yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dalam Pekerjaan Pengadaan Aplikasi Smart Transportation SC Pada PT. SCC Tahun 2017,

Telah mengajukan permohonan Pra Pradilan kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang yang diwakili oleh Tim Penasehat Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Mei 2023.

“Bahwa dalam materi Praperadilan yang diajukan oleh tersangka BP (sebagai Pemohon) yang bersangkutan keberatan telah di tetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut dengan dalil-dalil antara lain

Penetapan Pemohon sebagai tersangka adalah perbuatan perdata (Wanprestasi) yang dipaksakan menjadi tindak pidana korupsi,

Penetapan Pemohon sebagai tersangka oleh Termohon didasarkan penafsiran keliru tentang kedudukan PT. SCC yang dianggap sebagai anak perusahaan BUMN,” ujarnya.

Dijelaskannya bahwa proses persidangan praperadilan dimulai dari hari Jum’at tanggal 19 Mei 2023 dengan agenda pembacaan permohonan dari tersangka BP sebagai pemohon dan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 dengan agenda persidangan praperadilan jawaban dari Termohon yaitu Kepala Kejati Banten.

“Dengan dilanjutkan Replik dan Duplik pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023, selajutnya Hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 Agenda Pembuktian berupa dokumen dan pada hari hari Kamis tanggal 25 Mei 2023

Sidang pembuktian pemeriksaan saksi dan ahli dari pemohon dan termohon, serta hari Jum’at tanggal 26 Mei 2023 agenda sidang Praperadilan kesimpulan dari pemohon dan termohon,” terangnya.

Lanjut Ricky, sidang praperadilan dilanjutkan pada hari Senin Tanggal 29 Mei 2023 dengan agenda Putusan, dimana dalam putusan Praperadilan yang dibacakan oleh Hakim Praperadilan menyatakan “menolak Permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya” dan membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar nihil.

“Bahwa dikarenakan tidak ada lagi upaya hukum bagi pemohon dalam praperadilan ini, maka Penyidik Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Banten tetap melanjutkan proses penyidikan terhadap tersangka BP,” ungkapnya.

“Bahwa Penyidik Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Banten akan bekerja secara profesional, agar perkara dimaksud segera mungkin dapat dilimpahkan dan disidangkan,” tutupnya.

sahat red / postjkt

Jakarta, posjkt.com

Kurang tegasnya Kapolri, sehingga anggotanya berulah kembali. Polri kian hari kian meresahkan masyarakat, setelah kasus Oknum Polri Sambo dan Teddy Minahasa.

“Banyak Kasus yang belum tuntas ke pihak Pengadilan Negeri Jakarta.Diduga Kabareskrim menerima amplop untuk tidak berlanjut kasus Ismail Bolong, Kapolri Tidak tahu”, katanya Bambang LQ.

Kata Bambang, Sosok Ismail Bolong menjadi sorotan setelah video pengakuannya terkait bisnis tambang ilegal di Kalimantan Timur (Kaltim), beredar luas.

Dalam video tersebut Ismail Bolong mengaku telah menyetor Rp 6 miliar dari hasil penjualan dan pengepulan batu bara ilegal.

“Yaitu pada bulan September 2021 sebesar Rp 2 miliar, bulan Oktober 2021 sebesar Rp 2 miliar, dan bulan November 2021 sebesar Rp 2 miliar,” ujar Ismail Bolong.

Setelah sebelumnya Kabareskrim diterepa isu Suap Ismail Bolong dan LHKPN 1.7 Milyar, kini giliran dugaan pelanggaran HAM dilakukan oleh tim Tipidsiber bawahan Kabareskrim.

Adapun dugaan pelanggaran HAM dilakukan oleh Segerombolan oknum Mabes Polri yang memaksakan pemeriksaan kepada Alvin Lim yang sedang di rawat di rumah sakit dengan diagnosa gagal ginjal stadium 5, gagal jantung dan Cardiomegali, pneumonia serta hipertensi.

“Dengan selang cuci darah terpasang didada, dan tensi 210 serta paru-paru berisi air membuat sulit bernafas dan berfokus.

Namun, walau mengetahui bahwa Alvin Lim sedang sakit, para penyidik memaksakan agar pemeriksaan tetap dilakukan.

Sudah 3 dokter memberikan surat keterangan sakit, dokter RS Omni, RSCM Kencana dan RSU Pengayoman.

Namun, para oknum tidak mau menerima surat tersebut dan memaksakan pemeriksaan oleh Dokter Polri dan mengambil sampe darah langsung dari Alvin Lim.

Setelah memeriksa, dokter Polri tersebut menyatakan memang sedang sakit tapi tetap memaksakan pemeriksaan dilakukan walau tensi dia ukur sendiri 210.

Alhasil, Alvin Lim yang sesak nafas muntah-muntah dan makin drop kesehatannya. Besok bahkan akan dilakukan Operasi Jantung karena kondisi makin menurun.” Terang Phioruci, istri Alvin Lim.

Beda perlakuan dengan tahanan yang masih segar bugar Mario Dandy. Ketika perkara nya di limpahkan ke kejaksaan tanpa di borgol.

Bahkan borgol plastik di pakai sendiri oleh Mario Dandy dari meja di hadapan polisi terlihat jelas di Vidio yang beredar.

Phioruci menyampaikan kekecewaannya kepada Mabes Polri. “Kasus Investasi Bodong seperti Kresna Life dan Mahkota sudah 3 tahun mandek, tumpul sekali Bareskrim.

Tapi terhadap kasus pencemaran nama baik laporan kejaksaan, sangat tajam terhadap Alvin Lim.

Padahal seluruh masyarakat tahu benar ada oknum di kejaksaan Agung, baru minggu lalu ada jaksa pemeras kasus Narkoba yang direkam netizen dan dicopot. Alvin Lim bicara kebenaran dan ingin di kriminalisasi.

Kemana Presiden dan Mahfud? Mahfud saja bicara bahwa oknum jaksa, polisi dan hakim sering rekayasa kasus, tidak ada yang pidanakan beliau.

Alvin Lim yang bicara dan bongkar modus p19 Jaksa dalam kasus Indosurya dan bagaimana oknum jaksa melalui pihak leasing minta gratifikasi, ada bukti rekaman malah Alvin yang mau dijerat.

“Hadi pihak leasing yang sebut Oknum Jaksa Sru minta uang bahkan tidak dijadikan tersangka. Sudah masuk angin Bareskrim dan Tipidsiber.”katanya Bambang.

arfaiz / postjkt