Arsip Bulanan: Juni 2025

Tangerang || posjkt.com.

Pekerjaan proyek pembangunan jalan utama Kukun- Daon yang terletak di wilayah Sukatani Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang yang di kerjakan oleh CV Altafindo sukses di duga kuat, tidak sesuai dengan rencana anggaran belanja proyek.

Proyek dengan nilai Rp 1,4 Milyar lebih. sesui dengan yang tertera dipapan proyek sebagai informasi bagi masyarakat pengguna. Sebagai pembayar pajak.

Pasalnya pengerjaan proyek infrastruktur jalan betonisasi Kukun-Daon  dalam proses pelaksanaan di duga kuat tidak sesuai Rencana Anggaran Biaya dan menabrak aturan yang telah di tetapkan dalam tender pengadaan.

Apakah karna arahan Presiden Prabowo Subianto, yang menginstruksikan agar seluruh kegiatan pemerintahan mengedepankan efisiensi anggaran? Untuk digunakan sebagai alasan untuk menurunkan kualitas infrastruktur? yang berdampak langsung pada masyarakat.

Disis lain Prabowo Subianto juga menegaskan dalam pidatonya pada upacara peringatan hari kebangkitan bangsa, tegas mengatakan SEGERA BERBENAH DIRI, KALO TIDAK AKAN KAMI TINDAK.

Rustam Efendi SH. MH menduga kuat proyek pembangunan akan menimbulkan masalah pada akhir pekerjaan proyek peningkatan Jalan Kukun Daon–Jambu di Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang.

Proyek diduga tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan dianggap mengorbankan kualitas konstruksi demi efisiensi material secara berlebihan.

Kuat dugaan masalah penggunaan Material Pembesian Minim, Jarak antar besi terlalu renggang dan tidak sesuai standar teknis.

Kurangnya pengawasan, menurut tokoh Masyarakat Rustam Efendi SH.MH. menyatakan keprihatinannya atas dugaan lemahnya pengawasan dari Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang.

Rustam juga mengkritik Papan Informasi Proyek Tidak Transparan*: Tidak mencantumkan volume pekerjaan dan nomor kontrak.

Menurut Rustam Efendi, SH. “Alat Pelindung Diri wajib di gunakan sebagai prioritas utama keselamatan pekerja”.

Sejak awal pengerjaan, pantauan wartawan di lokasi menemukan Lapisan Pondasi Bawah diduga kuat dicampur dengan menggunakan sisa puing beton yang lama.

Sejumlah LSM seperti dan Wartawan ketika mengecek B-Nol dengan dugaan ukuran berkisar 2 CM — 3 CM. Bukan itu saja, pekerjaan B-Nol tidak menggunakan balok kaso sebagai ukuran ketebalan 5 CM.

Lebih parahnya, sebagian badan jalan yang akan di cor, di duga kuat tidak ada beton B-Nol nya sebagai Lapisan Pondasi Bawah.

Material adukan beton dari mobil molen langsung di tuang pada lokasi yang tidak ada B-Nol nya.

Ketika awak media menanyakan kepada salah satu pekerja, hanya mendapat jawaban “saya cuma kerja Pak” kata pekerja dilokasi kegiatan yang tidak mau menyebutkan namanya.

Terkait dugaan kecurangan pada proyek jalan Kukun – Daon membuat geram Rustam Efendi, SH. yang selalu memperhatikan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Tangerang “Ini jelas dugaan perbuatan korupsinya terang terangan di hadapan masyarakat”

Rustam Efendi, SH. kepada media mengatakan, “Diduga kuat pengerjaan proyek jalan Kukun – Daon gagal konstruksi.

Hal tersebut dikarenakan kurang nya pengawasan dari pihak dinas terkait sehingga koorporasi pihak Kontraktor dan pelaksana untuk korupsi dengan cara mengurangi bahan material dapat terjadi”.

Masih kata Rustam, “proyek pembangunan rehabilitasi jalan Utama Kukun – Daon Kelurahan Sukatani Kecamatan Rajeg yang di anggarkan dari APBD-P Tahun 2023 jangan di jadikan ajang Korupsi dengan cara mengurangi volume” tegas Rustam.

Patut di laporkan sesuai kondisi di lokasi dengan ketebalan cor beton pada badan jalan diduga kuat bervariasi mulai dari 20 CM, 22 CM. Tinggi papan bagestin 23 CM.

“Ini jelas kuat dugaan Korupsinya. Seharusnya ketinggian bagestin 25 CM” kata Rustam tegas.

Terkait banyak dugaan permasalahan proyek rehabilitasi jalan utama Kukun – Daon wilayah Kelurahan Sukatani Kec. Rajeg Kab.Tangerang, Rustam Efendi akan melaporkan oknum Kontraktor nakal, Rustam mengatakan, 

“Kami akan segera melaporkan ke Kadis Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang, Inspektorat, Kejaksaan, Kepolisian dan BPK terkait dugaan permasalahan kecurangan yang dilakukan pada proyek rehabilitasi jalan Kukun – Daon” tegas Rustam Efendi, SH.

Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang belum memberikan keterangan resmi terkait kasus ini.

Namun, dinas ini telah menunjukkan komitmen untuk meningkatkan infrastruktur di Kabupaten Tangerang, seperti pembangunan Jembatan Cilongok di Kecamatan Pasar Kemis yang progresnya sudah mencapai 60% pada tahun 2023.

Red.

Kabupaten Tangerang || posjkt.com

Dinas Pendidikan memiliki proyek Belanja Paket Pembelajaran Digital dengan anggaran sebesar Rp 2.850.000.000. Proyek ini kemungkinan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran digital di sekolah-sekolah.

Tujuan Proyek? BENARKAH?

– Meningkatkan kualitas pembelajaran digital

– Mendukung pengembangan materi digital untuk proses pembelajaran

– Meningkatkan kemampuan guru dan siswa dalam menggunakan teknologi digital

( Belum terkonfirmasi, oleh posjkt.com )

Kemungkinan Paket Pembelajaran Digital:

– Pengembangan Materi Digital : pembuatan konten pembelajaran digital yang interaktif dan menarik

– Pelatihan Guru : pelatihan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam menggunakan teknologi digital

– Pengadaan Perangkat Lunak : pengadaan perangkat lunak yang mendukung pembelajaran digital

– Pengembangan Platform Pembelajaran : pengembangan platform pembelajaran online yang dapat diakses oleh siswa dan guru

Contoh Program yang Mirip:

– Program Bantuan Pengembangan dan Penyelenggaraan Pembelajaran Digital (P3D) dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang bertujuan mendorong perguruan tinggi memanfaatkan teknologi digital dalam pembelajaran ¹

– Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 tertuang dalam Sirup 2024.

Dengan adanya proyek ini, diharapkan kualitas pembelajaran digital di sekolah-sekolah dapat meningkat dan siswa dapat lebih siap menghadapi era digital.

Pendapat berbeda yang dilontarkan, oleh R. Efendi SH.MH, belanja pengadaan kuota internet , akan menjadi mubajir jika pada pelaksanaan tidak sesuai pada tempatnya.

Umunya sekolah sudah menganggar belanja kuota, atau sudah memasang wifi yang sudah tersusun di arkas, yang dibiayai dana bos pusat. Kuat dugaan akan terjadi penyeleweng. Ukapnya.

Sampai saat ditayangkan brita ini, pihak dinas belum memberikan tanggapan. Dili kabid SD dan plt kabid SMP. Menurut informasi yang bersangkutan sedang ibadah ke Arab Saudi.

Red. switno purba

TANGERANG || posjkt.com Maladministrasi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan praktik administrasi yang tidak sesuai dengan prosedur atau standar yang berlaku, sehingga dapat menyebabkan kerugian atau ketidakadilan bagi masyarakat.

Contoh maladministrasi meliputi:

1. Penyalahgunaan wewenang

2. Keterlambatan atau kelambanan dalam melaksanakan tugas

3. Ketidaktransparan dalam pengambilan keputusan

4. Diskriminasi dalam pelayanan publik

5. Penyimpangan prosedur atau standar yang berlaku

Maladministrasi dapat terjadi di duga terjadi di RSUD TIGARAKSA

Saat pertemuan bersama bagian umum dinas kesehatan yang di wakili dr. Nada,  mengungkapkan keawak media, bahwa kejadian tersebut sudah kami tegor dan agar dibereskan. Sampai dengan diterbitkannya brita ini, penyelesaian dengan korban mall administrasi belum juga terjawab. Adapun korban mall administrasi, istri dari saudara Liber Sitinjau.

Pidana bagi pelaku maladministrasi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat berupa sanksi administratif, pidana, atau perdata, tergantung pada sifat dan tingkat keparahan maladministrasi yang dilakukan.

*Sanksi administratif:*

– Pemberhentian sementara atau permanen dari jabatan
– Penurunan jabatan
– Denda administratif

*Pidana:*

– Pidana penjara jika tindakannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi atau penyalahgunaan wewenang
– Denda pidana sebagai tambahan atas pidana penjara

*Sanksi perdata:*

– Ganti rugi kepada pihak yang dirugikan

*Peraturan yang berlaku:*

– Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN
– Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
– Peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia

*Tujuan:*

– Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi di BUMN
– Mencegah kerugian negara dan masyarakat
– Meningkatkan kepercayaan publik terhadap BUMN

Sementara jika terjadi di BUMD

Pidana bagi pelaku maladministrasi di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat berupa sanksi administratif, pidana, atau perdata, tergantung pada sifat dan tingkat keparahan maladministrasi yang dilakukan.

*Sanksi administratif:*

– Pemberhentian sementara atau permanen dari jabatan
– Penurunan jabatan
– Denda administratif

*Pidana:*

– Pidana penjara jika tindakannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi atau penyalahgunaan wewenang
– Denda pidana sebagai tambahan atas pidana penjara

*Sanksi perdata:*

– Ganti rugi kepada pihak yang dirugikan

*Peraturan yang berlaku:*

– Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
– Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
– Peraturan daerah dan peraturan lainnya yang berlaku di daerah setempat

*Tujuan:*

– Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi di BUMD
– Mencegah kerugian daerah dan masyarakat
– Meningkatkan kepercayaan publik terhadap BUMD

Pasal yang mengatur tentang maladministrasi dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, sbb :

1. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*:

– Pasal 53 tentang larangan melakukan maladministrasi

– Pasal 54 tentang sanksi administratif bagi pejabat yang melakukan maladministrasi

2. *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*:

– Pasal 2 dan 3 tentang tindak pidana korupsi yang dapat terkait dengan maladministrasi

3. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*:

– Pasal 415 tentang penggelapan dalam jabatan

– Pasal 417 tentang penyalahgunaan wewenang

Peraturan-peraturan tersebut bertujuan untuk mencegah dan menindaklanjuti perbuatan maladministrasi yang dapat merugikan masyarakat dan negara. Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut, silakan bertanya!

Terkait hal tersebut awak media mengkonfirmasi kedinas kesehatan kabupaten Tangerang, terkesan dianggap hal biasa terjadi. Dan hanya menjawab singkat, akan kami evaluasi. Hal ini menjadi pertanyaan, bagi awak media, kabupaten Tangerang sudah 17 kali berturut-turut mendapatkan predikat WTP. Menjadi kebanggan tersendiri. Disisi lain piha pihak terkait yang menjadi pembantu Bupati, tidak menjaga wibawa perdikat WTP tersebut.

Red.