Manggarai Timur, Aparatur Sipil Negar Robertus Bonafantura selaku kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil(Dukcapil) , kembali mencoreng nama instansi pemerintah Kabupaten Manggarai Timur NTT, Selasa 30 September 2025.
Salah satu pegawai Dukcapil Manggarai Timur ini menjelaskan saat dikonfirmasi oleh pihak Media ini “Karena hujan kemarin, ruangan pelayanan di Disdukcapil basah, kemudian dilakukan pembersihan dan perbaikan atap. Bersamaan dengan itu ada seorang pemohon yang masuk ke ruangan pelayanan dan duduk di kursi, lalu mengisi data pada dokumen yang sedang dia butuhkan, saat itulah kepala dinas meminta ia keluar agar jangan berada dalam ruangan. Kontex komunikasi yang mereka lakukan saya tidak tahu, kemudian saya datang meminta pak Kadis sebaiknya menghindar saja, dan kepada pemohon saya jelaskan bahwa ini niat kita bersama, dimana kami dari Disdukcapil akan memberikan pelayanan terbaik dan berharap pemohon mendapatkan pelayanan maximal. Saya secara pribadi kepada pemohon tadi bahwa tidak ada niat dari Disdukcapil untuk tidak menghargai pemohon.
posjkt.com, KABUPATEN TANGERANG – Pemerintah Kabupaten Tangerang menjadi sorotan tajam setelah terungkap sejumlah kendaraan operasional milik Pemerintah Kabupaten Tangerang khususnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan menunggak pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dalam jangka waktu yang cukup lama.
Berdasarkan penelusuran TIM AWAK MEDIA, terdapat beberapa kendaran operasional pengangkut sampah milik Pemerintah Kabupaten Tangerang yang tercatat belum melunasi kewajiban pajaknya. Adapun kendaraan tersebut yaitu Kendaraan berplat nomor A 8510 V menunggak hingga 5 tahun, 5 bulan, 16 hari, sementara A 8280 V tercatat terlambat membayar pajak selama 2 tahun, 5 bulan, 16 hari, dan A 8208 V sudah 1 tahun, 7 bulan, 9 hari belum melunasi PKB.
Padahal, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, setiap kendaraan bermotor, baik milik pribadi maupun instansi pemerintah, wajib membayar pajak tepat waktu. Keterlambatan pembayaran pajak tidak hanya menimbulkan sanksi administratif berupa denda, tetapi juga dinilai mencoreng citra Pemerintah Daerah sebagai teladan kepatuhan hukum.
Sumber internal menyebutkan, diperkirakan ratusan kendaraan atas nama Pemerintah Kabupaten Tangerang menunggak Pajak kendaraan Bermotor (PKB). Padahal, Pemerintah Provinsi Banten telah mengadakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang telah berlangsung sejak 10 April 2025 dan diperpanjang hingga 31 Oktober 2025. Program ini membebaskan denda dan pokok pajak untuk tunggakan tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya. Namun tampaknya, Pemerintah Kabupaten Tangerang tidak memanfaatkan Program Pemutihan Pajak Kendaraan bermotor yang di selenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Banten ini, hal ini terkesan seolah – olah Pemerintah Kabupaten Tangerang kurang mendukung program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Banten, sementara, masyarakat menyambut baik dan sangat memanfaatkan kesempatan pemutihan pajak tersebut, namun Pemerintah Kabupaten Tangerang terkesan abai.
Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Muhamad Amud, S. Sos., menyayangkan terjadinya penunggakan pajak kendaraan tersebut. Menurutnya, pemerintah daerah setiap tahun sudah menganggarkan dana untuk pembayaran pajak kendaraan operasional maupun kendaraan dinas, sehingga keterlambatan pembayaran tidak dapat dibenarkan.
“Semestinya hal ini tidak boleh terjadi. Setiap tahun anggaran, pemerintah sudah mengalokasikan dana untuk pembayaran pajak kendaraan. Kalau ternyata masih ada kendaraan yang atas nama Pemerintah Kabupaten Tangerang yang tidak membayar pajak, pertanyaannya, kemana uang yang sudah dianggarkan itu?” tegas Ketua DPRD Kabupaten Tangerang seraya bertanya. Nanti saya akan bahas dan sampaikan kepada bapak Bupati didalam rapat, ujar Amud kepada RadarOnline.id, ketika di temui di ruang kerjanya, Senin, 29/09/2025.
Hingga kini, pihak Pemkab Tangerang belum memberikan klarifikasi resmi terkait penyebab menumpuknya tunggakan pajak kendaraan operasional maupun kendaraan dinas tersebut. Publik mendesak agar pemerintah daerah segera membuka data secara transparan, menindak pihak-pihak yang lalai, serta memastikan pembayaran pajak dilakukan tepat waktu agar kasus serupa tidak terus berulang.
Kab. Tangerang, Hari Jadi Kabupaten Tangerang diperingati setiap tanggal 13 Oktober, yang merujuk pada peristiwa pelantikan Pangeran Arya Wangsakara sebagai Arya Tangerang oleh Sultan Banten pada tahun 1632. Penetapan tanggal ini didasarkan pada peristiwa sejarah pembukaan perkampungan baru di wilayah tersebut.
Perubahan Tanggal Hari Jadi:
Awalnya, hari jadi Kabupaten Tangerang ditetapkan pada tanggal 27 Desember 1943.
Namun, kemudian hari jadi tersebut diubah menjadi 13 Oktober 1632, berdasarkan penemuan dan penetapan fakta sejarah oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang.
Peristiwa Sejarah Penetapan 13 Oktober 1632:
Pada tanggal tersebut, Sultan Banten memerintahkan tiga Tumenggung untuk membuka perkampungan baru sebagai pertahanan dari serangan VOC.
Salah satu Tumenggung tersebut, Pangeran Arya Wangsakara, diperintahkan oleh Sultan Banten untuk membuka wilayah di antara Sungai Cisadane dan Cidurian.
Ia kemudian dilantik dan diberi perintah untuk membuka perkampungan baru, yang menjadi peristiwa penting dalam sejarah wilayah Tangerang.
Di usia yang ke 393 Kabupaten Tangerang semakin gemilang, pembangunan yang merata membuat rasa bangga masyarakat kabupaten Tangerang, hususnya pembangunan jalan Kabupaten hingga jalan desa sudah baik dan merata.
TANGERANG posjkt.com, Bupati Tangerang, Moch Maesyal Rasyid, menyampaikan komitmen pemerintah Kabupaten Tangerang untuk menegakkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Beberapa poin penting dari pernyataan Bupati Rudi M, bertujuan menjaga kesehatan masyarakat dan menciptakan lingkungan yang sehat, bukan membatasi kebebasan masyarakat atau mengganggu industri rokok. Adapun fasilitas Publik yang tercakup dalam peraturan tersebut, Rumah sakit, puskesmas, klinik, apotek, sekolah, kampus, tempat ibadah, arena olahraga, kantor pemerintahan, dan tempat pelayanan publik lainnya.
Bagi masyarakat penikmat tembakau (Rokok) Pemerintah daerah menyiapkan smoking area di beberapa titik tertentu untuk menjaga keseimbangan antara hak perokok dan hak masyarakat lain yang ingin menghirup udara bersih. Instruksi Bupati Memasang tanda larangan merokok di kawasan-kawasan tertentu dan melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat.
Tujuan utama dari perda yang buat Pemerintah kabupaten Tangerang untuk m elindungi kesehatan masyarakat dan menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman, dan bebas dari asap rokok.
BUPATI KABUPATEN TANGERANG RUDI M
Bupati Rudi Maesyal juga menegaskan bahwa dirinya sebagai perokok tetap mendukung penuh Perda KTR demi kesehatan bersama. Ia berharap dengan adanya penegakan aturan yang jelas dan komitmen bersama, masyarakat akan lebih sadar mengenai bahaya rokok.
TANGERANG -Hari Jantung Sedunia 2025 menjadi momentum penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan jantung. Wakil Bupati Tangerang, Intan Nurul Hikmah, menekankan bahwa peringatan ini bukan hanya sekedar seremonial, tapi juga kesempatan untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyakit jantung.
Penyakit jantung merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi di Indonesia dan dunia. Oleh karena itu, sangat penting untuk menerapkan gaya hidup sehat dan melakukan pemeriksaan kesehatan rutin untuk mendeteksi dini potensi masalah jantung.
Jakarta posjkt.com -Kasus korupsi pembangunan pagar laut di Desa Kohod, Kabupaten Tangerang, Banten, yang melibatkan Kepala Desa Kohod Arsin dan tiga lainnya, akan segera disidangkan di Pengadilan Tipikor Serang. Berikut beberapa detail tentang kasus ini,
Nomor Perkara yang disangkakan, 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Serang Banten.
Terdakwa yang akan disidangkan antara lain Arsin, Kepala Desa Kohod.
Ujang Karta, Sekretaris Desa Kohod. Septian Prasetyo.Chandra Eka Agung Wahyudi. Sidang Perdana akan dilaksanakan Selasa, 30 September 2025. Majelis Hakim
– Hasanuddin (Ketua)
– Arwin Kusmanta (Anggota)
– Ewirta Lista (Anggota)
Kasus ini bermula dari dugaan pemalsuan dokumen tanah untuk menguasai lahan pesisir yang dipagari. Dokumen-dokumen yang digunakan termasuk girik, surat pernyataan penguasaan fisik tanah, dan surat kesaksian. Berdasarkan dokumen tersebut, mereka diduga mengurus penerbitan 263 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang sepanjang Desember 2023 hingga November 2024. Dari jumlah itu, 234 bidang terdaftar atas nama beberapa PT , Dan 20 bidang atas nama PT yang berbeda…., dan 9 bidang atas nama perseorangan.
Menurut keterangan LSM penggiat lingkungan, dan mereka akan terus mengawal kasus tersebut sampai dengan Tuntas.
Timbul pertanyaan…???
Jika penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) bermasalah karena lahan yang disertifikatkan adalah laut, maka sah tidaknya sertifikat tersebut perlu diperiksa berdasarkan hukum yang berlaku. Berikut beberapa hal yang perlu dipertimbangkan:
– Hukum Pertanahan: Menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960, tanah adalah permukaan bumi yang meliputi wilayah tertentu di atas dan di bawahnya. Laut tidak termasuk dalam definisi tanah yang dapat dimiliki secara privat.
– Penguasaan Lahan: Jika sertifikat HGB diterbitkan untuk lahan yang sebenarnya adalah laut, maka ada kemungkinan bahwa penerbitan sertifikat tersebut tidak sah karena tidak sesuai dengan hukum pertanahan yang berlaku.
-Jika proses penerbitan sertifikat HGB tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, maka sertifikat tersebut dapat dibatalkan.
Dalam kasus ini, perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk menentukan apakah sertifikat HGB yang diterbitkan untuk lahan laut tersebut sah secara hukum atau tidak. Jika ditemukan bahwa penerbitan sertifikat tersebut tidak sah, maka sertifikat tersebut dapat dibatalkan.
posjkt.com // Manggarai Barat Kepala Sekolah SDN Sewar MJ, diduga bolos selama 1 tahun 4 bulan namun tetap menerima gaji utuh sebagai ASN, memunculkan pertanyaan tentang tata kelola pendidikan di Kabupaten Manggarai Barat. Orang tua siswa (45) dan tokoh masyarakat menuntut pemerintah mencabut status ASN Marsianus dan mengusut gaji yang telah diterimanya.
Mereka menilai bahwa ketidakhadiran Marsianus telah merugikan siswa dan menyebabkan kekacauan di sekolah. “Kami sangat dirugikan. Anak-anak seharusnya mendapat bimbingan dari kepala sekolah, tetapi kenyataannya sekolah dibiarkan berjalan tanpa kepemimpinan,” ujar seorang wali murid.
Tidak hadir selama 1 tahun 4 bulan tanpa penjelasan???
Kekacauan di sekolah, guru tidak disiplin, siswa dirugikan secara moral dan jam waktu belajar tidak kondusif.
– Orang tua siswa meminta Bupati menncabut status ASN Marsianus dan mengusut gaji yang telah diterimanya, karna termasuk gaji buta.
Menjadi pertanyaan besar buat kami media, “Mengapa tidak ada sanksi” Apakah ada kepentingan tertentu di balik ini semua?
Kasus ini juga menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana pemerintah menangani pelanggaran disiplin ASN lainnya. “Kalau ASN lain bisa diberhentikan karena indisipliner, mengapa yang satu ini dibiarkan?” tanya seorang tokoh masyarakat.
posjkt.com Tangerang Kasus keracunan massal akibat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menimbulkan kekhawatiran serius di kalangan orang tua dan masyarakat. Clara Febiola siswa SD Negeri 4 Tigaraksa, mengakui mendapat pesan dari orang tua untuk tidak mengkonsumsi makanan yang dibagikan di sekolahlanya. Orang tua siswa SDN 4 Tigaraksa, kawatir terjadi keracunan makanan terhadap anaknya, sehingga melarang untuk mengkonsumsinya.
Berdasarkan data dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN RI), terdapat sekitar 4.711 korban keracunan yang dilaporkan, sementara Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat lebih dari 6.452 anak keracunan. Hasil investigasi menunjukkan bahwa makanan yang disajikan dalam program MBG tidak memenuhi standar keamanan pangan. Contohnya, kasus di Bandung Barat, Jawa Barat, di mana 1.315 siswa menjadi korban keracunan dan pemerintah setempat menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB). Pemerintah diharapkan mengambil langkah-langkah untuk menangani kasus ini, termasuk penutupan dapur yang terindikasi bermasalah dan melakukan investigasi menyeluruh. BPKN RI juga mendorong audit total program MBG untuk memastikan keamanan pangan. Untuk mencegah terjadinya kembali keracunan.
Switno purba sebagai orang tua siswa, menyarankan sekolah untuk menolak program tersebut. Lebih baik dana MBG dialihkan untuk membiayai seragam siswa untuk menghindari pungutan liar disekolah, dan untuk mencegah kejadian serupa, pemerintah perlu mengefakuasi atau menghentikan program tersebut ( MBG).
Para orang tua siswa di Kabupaten Tangerang tidak sedikit yang melarang anaknya mengonsumsi makanan dari program MBG, karna memiliki alasan yang kuat, mengingat risiko keracunan yang masih ada.
Jika masih tetap dijalankan program tersebut pemerintah harus secara ketat mengawasi berjalanya progam tersebut dan pemerintah harus memastikan keamanan pangan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program ini.
posjkt.com- Tangerang Wakil Bupati Tangerang, Intan Nurul Hikmah, melakukan monitoring Program Percepatan Penurunan Stunting (P3S) di Kecamatan Pagedangan sebagai bagian dari tugasnya sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Tangerang. Ia menekankan pentingnya sinkronisasi data dan kolaborasi antar pihak untuk mencapai target penurunan stunting yang maksimal, bahkan menuju zero stunting.
Poin Penting dari Monitoring:
– Hasil monitoring di tiga kecamatan (Tigaraksa, Teluknaga, dan Pagedangan) menunjukkan tren positif penurunan stunting berkat kerja sama dan kolaborasi Pentahelix.
– Pentingnya data yang valid dan sinkron untuk merumuskan langkah-langkah intervensi yang tepat.
– Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) perlu digiatkan dan dibudayakan untuk mencegah stunting dan penyakit lainnya.
– Kerja bakti bersih-bersih lingkungan dan sosialisasi PHBS diharapkan dapat dilakukan secara rutin untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.
Dengan monitoring ini, Intan Nurul Hikmah berharap dapat memperoleh data yang akurat untuk menyusun strategi intervensi yang efektif dalam menurunkan angka stunting di Kabupaten Tangerang.
posjkt.com Tangerang Wakil Bupati Tangerang, Intan Nurul Hikmah, menerima kunjungan resmi delegasi dari Kota Binzhou, Tiongkok, yang dipimpin oleh Deputy Mayor Qu Yuekuan. Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat hubungan kerja sama internasional dan mengeksplorasi potensi kolaborasi di berbagai sektor strategis, termasuk:
– Promosi Pariwisata dan Budaya: Meningkatkan kesadaran dan apresiasi masyarakat terhadap kekayaan budaya kedua wilayah.
– Pengembangan Ekonomi Kreatif dan UMKM: Meningkatkan potensi ekonomi kreatif dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Tangerang melalui kerja sama dengan Kota Binzhou.
– Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia: Meningkatkan kapasitas SDM melalui program pendidikan, pelatihan, dan penguatan kompetensi generasi muda, serta pertukaran pelajar dan pemuda.
Deputy Mayor Qu Yuekuan menyampaikan apresiasinya atas sambutan hangat dari Pemerintah Kabupaten Tangerang dan menilai Kabupaten Tangerang sebagai mitra strategis karena posisi geografisnya, potensi pasar dan ekonomi kreatif, serta sumber daya manusia yang makin berkembang. Kota Binzhou memiliki berbagai keunggulan, termasuk sektor industri manufaktur, perikanan, dan produk pertanian.
Hasil Pertemuan:
– Pemerintah Kabupaten Tangerang dan Kota Binzhou sepakat untuk menindaklanjuti pertemuan tersebut dengan melakukan forum teknis dan agenda bersama yang lebih konkret.
– Pertemuan tersebut diharapkan menjadi pijakan awal bagi penyusunan program jangka panjang, mulai dari penguatan ekonomi daerah, peningkatan daya saing global, hingga perluasan jejaring investasi.
posjkt.com- Tangerang Rumah Sakit Umum Daerah Tigaraksa terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanannya melalui kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Tim Monitoring Rumah Sakit Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang. Pada Rabu, 17 September 2025, tim monitoring melakukan evaluasi untuk memastikan mutu pelayanan kesehatan dan pemenuhan standar layanan di RSUD Tigaraksa.
Tim pelaksanaan monitoring Dinkes
Direktur RSUD Tigaraksa, dr. Farid, menyatakan bahwa pembinaan ini penting untuk mengetahui aspek yang perlu ditingkatkan agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal. RSUD Tigaraksa telah meraih akreditasi paripurna dengan standar SDM dan fasilitas yang memadai, namun masih memerlukan peningkatan pada beberapa unit, seperti:
-Rawat Jalan: Peningkatan sumber daya manusia dan fasilitas kesehatan
– Rawat Inap: Peningkatan kualitas pelayanan dan fasilitas
– Layanan Penunjang: Pengembangan regulasi dan fasilitas
RSUD Tigaraksa juga mengembangkan inovasi layanan spesialistik, antara lain:
– Konservasi Gigi: Pelayanan spesialis untuk kesehatan gigi
– Ortopedi: Pelayanan spesialis untuk gangguan muskuloskeletal
– *Urologi*: Pelayanan spesialis untuk gangguan saluran kemih
– Pengembangan Bidang Bedah: Peningkatan kualitas pelayanan bedah
Tujuan utama RSUD Tigaraksa adalah menjadi rumah sakit rujukan utama dengan meningkatkan kualitas pelayanan dan citra rumah sakit. Dengan demikian, RSUD Tigaraksa dapat menjawab kebutuhan masyarakat dengan pelayanan yang berkualitas.
posjkt.com//- Tangerang Komisi II DPRD Kabupaten Tangerang menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk membahas masalah hilangnya data dua guru dalam pemetaan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Kedua guru tersebut adalah Anita, yang telah mengajar selama 20 tahun di SDN Cikande 2.
Mabruroh, yang telah mengajar selama 15 tahun di SDN Sumur Bandung. Data Anita dan Mabruroh tidak tercatat dalam formasi P3K tahap I tahun 2024, meskipun keduanya masih aktif mengajar. Diduga terjadi kelalaian Verifikasi atau faktor lain?
Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, Agus Supriyatna, mengakui adanya kelalaian dalam proses verifikasi data yang menyebabkan kesalahan ini.
Agus Supriyatna berjanji untuk memperbaiki data kedua guru tersebut dan memperjuangkan agar mereka dapat mengikuti proses P3K. Kurang pengawasan dan kepedulian dinas pendidikan dilapangan, menjadi indikator kelalaian.
Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Tangerang, Adi Tiya Wijaya, menekankan pentingnya menyelesaikan masalah ini segera dan mengawal proses perbaikan data.
Langkah Selanjutnya diharapkan, dinas pendidikan dapat melakukan perbaikan segera, agar tidak terjadi hal serupa di kemudian hari. Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang akan melakukan review terhadap lebih dari 4.000 data guru untuk memastikan keakuratan.
Guru-guru yang terdampak akan diminta untuk mengisi daftar riwayat hidup sebagai bagian dari proses pemberkasan.
posjkt.com . Tangerang –Pneumonia adalah infeksi yang menyerang paru-paru dan menyebabkan kantung udara kecil di dalam paru (alveoli) terisi oleh cairan atau nanah. Akibatnya, anak mengalami kesulitan bernapas dan tubuh kekurangan oksigen. Pneumonia menjadi salah satu penyakit paling berbahaya bagi anak-anak, terutama balita. Menurut WHO, pneumonia menjadi penyebab utama kematian pada anak di bawah lima tahun di seluruh dunia, sementara data dari Kementerian Kesehatan RI menunjukkan pneumonia masih termasuk dalam sepuluh besar penyebab kematian anak di Indonesia.
Pneumonia pada anak dapat disebabkan oleh berbagai jenis mikroorganisme. Penyebab utamanya adalah bakteri seperti Streptococcus pneumoniae dan Haemophilus influenzae tipe b (Hib). Namun, virus seperti influenza, RSV (Respiratory Syncytial Virus), bahkan campak, juga dapat menjadi pemicu pneumonia. Pada beberapa kasus, jamur juga bisa menjadi penyebab, terutama jika anak memiliki sistem imun yang lemah. Penyakit ini menular melalui udara, percikan batuk atau bersin, serta melalui benda yang terkontaminasi.
Ada beberapa faktor risiko yang membuat anak lebih mudah terkena pneumonia. Anak usia di bawah lima tahun, terutama bayi, lebih rentan karena sistem imun mereka belum matang. Anak yang belum mendapat imunisasi lengkap, mengalami gizi buruk, tidak mendapatkan ASI eksklusif, atau tinggal di lingkungan padat dan tidak bersih juga lebih berisiko. Selain itu, paparan asap rokok atau polusi udara di rumah meningkatkan kemungkinan anak terserang infeksi ini.
Gejala pneumonia pada anak bervariasi tergantung usia dan tingkat keparahannya. Beberapa tanda umum yang perlu diperhatikan adalah demam tinggi, batuk berdahak, napas cepat, sesak napas, dan anak terlihat lelah. Pada bayi, gejalanya bisa berupa sulit menyusu, rewel, dan napas grok-grok. Jika gejala memburuk, bibir dan ujung jari anak bisa tampak kebiruan, menandakan kekurangan oksigen.
Jika tidak segera ditangani, pneumonia bisa menyebabkan komplikasi serius seperti efusi pleura (penumpukan cairan di selaput paru), abses paru (nanah di paru), sepsis (infeksi menyebar ke seluruh tubuh), bahkan gagal napas. Oleh karena itu, penanganan medis harus dilakukan secepatnya. Penanganan pneumonia tergantung pada penyebab dan keparahan kondisi. Jika gejalanya ringan, anak bisa dirawat di rumah dengan antibiotik dan pemantauan. Namun pada kasus yang lebih berat, perawatan di rumah sakit diperlukan, termasuk pemberian antibiotik suntik, terapi cairan, dan oksigen.
Pencegahan pneumonia sangat penting dan bisa dilakukan dengan cara yang sederhana. Langkah utama adalah memberikan imunisasi lengkap, seperti vaksin PCV (pneumokokus), Hib, campak, dan influenza. Selain itu, memberikan ASI eksklusif selama enam bulan pertama, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, memastikan anak mendapat asupan gizi seimbang, serta menghindarkan anak dari asap rokok dan polusi udara juga sangat efektif mencegah pneumonia. Membuka ventilasi rumah dan menjaga sirkulasi udara juga disarankan agar anak tetap sehat.
Sebagai kesimpulan, pneumonia pada anak adalah penyakit serius yang dapat dicegah dan diobati. Orang tua harus peka terhadap gejala seperti demam, napas cepat, dan batuk. Tindakan cepat dan tepat sangat menentukan hasil pengobatan. Pencegahan melalui imunisasi dan pola hidup sehat adalah kunci untuk melindungi anak dari ancaman pneumonia.
Segera periksa ke dokter atau fasilitas kesehatan jika ada keluarga yang merasakan gejala pneumonia, agar bisa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan penanganan yang tepat. Poliklinik Anak hadir di RSUD Tigaraksa pada jadwal berikut :
Nama Dokter
Hari Layanan
Jam Pelayanan
dr. Radot Sihombing, Sp.A Selasa & Kamis 08.00 s.d 12.00
Untuk informasi lengkap terkait layanan dan fasilitas RSUD Tigaraksa masyarakat dapat menghubungi
call center RSUD Tigaraksa pada nomor 0852-1361-7014 serta mengakses informasi melalui Instagram resmi RSUD Tigaraksa (@rsud.tigaraksa) dan website (rsudtigaraksa.tangerangkab.go.id)
Dengan tata nilai “TERBAIK”, RSUD Tigaraksa terus berkomitmen memberikan layanan kesehatan terbaik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat kabupaten Tangerang.
Sumber : https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/pneumonia https://www.idai.or.id/artikel/klinik/pengasuhan-anak/menekan-pneumonia
