WABUP TANGERANG INTAN NURUL HIKMAH SALURKAN BANTUAN UNTUK UMKM DI RTH TIGARAKSA

TIGARAKSA, // POSTJKT.CO – Wakil Bupati Tangerang Intan Nurul Hikmah menyerahkan bantuan secara simbolis kepada para pelaku UMKM dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif di Ruang Terbuka Hijau Kelurahan Tigaraksa, Selasa [26/05/26].

 

Bantuan ini menjadi bagian dari komitmen Pemkab Tangerang untuk memperkuat kapasitas pelaku usaha lokal agar bisa naik kelas dan memperluas pasar.

 

Dalam sambutannya, Wabup Intan menegaskan pemerintah daerah terus memberikan dukungan menyeluruh bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM.

 

“Pemerintah Kabupaten Tangerang terus berkomitmen memberikan dukungan para pelaku ekonomi kreatif dan UMKM melalui pelatihan, pendampingan, pemasaran, hingga bantuan peralatan usaha guna meningkatkan kapasitas dan produktivitas para pelaku usaha,” ujar Intan.

 

Ia menilai UMKM tidak hanya menjadi penggerak ekonomi masyarakat, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan serta meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Pemberian Bantuan UMK dari Dinas Koperasi

 

Intan berharap bantuan peralatan yang diserahkan dapat dimanfaatkan maksimal untuk mendukung pengembangan usaha, meningkatkan kualitas produk, dan memperluas peluang pemasaran.

 

“Jadikan bantuan ini sebagai motivasi untuk terus berkembang dan naik kelas dari usaha mikro menjadi usaha kecil yang lebih maju dan berdaya saing,” tandasnya.

RTH KELURAHAN TIGARAKSA KAB.TANGERANG

Lebih lanjut, Intan menekankan pentingnya menjaga keberadaan Ruang Terbuka Hijau seperti di Kelurahan Tigaraksa.

 

“Keberadaan RTH seperti di Kelurahan Tigaraksa merupakan kebanggaan dan milik masyarakat yang keberadaannya harus senantiasa dijaga oleh seluruh elemen masyarakat, baik kebersihannya maupun kerapihannya,” ujarnya.

 

Pemkab berharap integrasi antara ruang publik produktif dan aktivitas ekonomi kreatif dapat menciptakan ekosistem usaha yang berkelanjutan di tingkat kelurahan.

 

Penyaluran bantuan dan pembinaan berkelanjutan ini menjadi langkah Pemkab Tangerang menjaga daya tahan ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif lokal.

 

Red. Maxi

KOALISI MAHASISWA DAN MASYARAKAT LAPORKAN DUGAAN KETIDAKWAJARAN APBD SEKRETARIAT DPRD TANGERANG KE KPK

POSTJKT.CO| Tangerang _ Koalisi masyarakat dan mahasiswa yang tergabung dalam Kerapatan Indonesia Tanah Air (KITA) Banten dan  Gema Kosgoro Banten, resmi melaporkan dugaan ketidakwajaran pengelolaan APBD di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang ke Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin [tanggal laporan].

 

Laporan mencakup Tahun Anggaran 2022 hingga 2026. Aktivis mendesak KPK melakukan penyelidikan menyeluruh, termasuk memeriksa Sekretaris DPRD Kabupaten Tangerang berinisial NA dan sejumlah anggota legislatif terkait pengelolaan anggaran.

 

Berdasarkan dokumen yang dihimpun koalisi, ada beberapa pos yang dinilai mencolok:

– Sewa hotel untuk kegiatan dewan

– Makanan dan minuman rapat serta reses

– Perjalanan dinas

– Pengadaan pakaian dinas dan atribut DPRD

 

 

Koordinator KITA Banten Agus S” menyebut alokasi untuk sewa hotel dan pakaian dinas di DPRD Kabupaten Tangerang diduga termasuk terbesar di Provinsi Banten.

 

“Skala anggaran yang begitu besar ini harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik,” ujar Agus saat ditemui di Jakarta.

 

Koalisi juga meminta KPK mengusut tata kelola program Pokir yang disinyalir rawan praktik transaksional atau commitment fee dengan pihak ketiga.

 

Selain KPK, koalisi meminta Badan Pemeriksa Keuangan RI melakukan Audit Dengan Tujuan Tertentu secara menyeluruh. Fokusnya pada validitas laporan pertanggungjawaban, manifes hotel, hingga realisasi fisik pengadaan mamin reses, perjalanan dinas, dan pakaian dinas.

 

Audit investigatif dinilai penting untuk membandingkan dokumen dengan kondisi di lapangan.

 

 

Koalisi menyoroti pola yang kerap ditemukan dalam kasus serupa di daerah lain:

– Manipulasi dokumen perjalanan dinas: bilyet hotel dan tiket tidak sesuai realisasi

– Reses dan mamin administratif : laporan kegiatan digelembungkan volume dan kehadiran

– Komparasi Pokir: penempatan program titipan legislatif di OPD yang rawan jadi celah korupsi

 

Pola ini pernah diusut KPK dan Kejaksaan di wilayah lain, seperti di Magetan.

 

 

“Langkah kami melaporkan ke KPK adalah bentuk tanggung jawab moral sebagai warga negara,” kata Agus.

 

Ia meminta KPK memanggil dan meminta keterangan pihak yang bertanggung jawab, termasuk Sekwan selaku Kuasa Pengguna Anggaran, serta anggota legislatif pengampu program Pokir.

 

Koalisi juga mendesak BPK RI turun tangan melakukan audit investigatif komprehensif agar transparansi di Kabupaten Tangerang bisa diuji secara hukum.

Ketua LSM Bahtera Janter Tambunan SH menyampaikan pernyataan terbaru terkait laporan koalisi mahasiswa dan masyarakat ke KPK soal dugaan ketidakwajaran APBD Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang TA 2022-2026.

JANTER TAMBUNAN SH / LSM BAHTERA

Janter mengatakan dirinya baru saja dihubungi media untuk dimintai tanggapan. Ia menegaskan bahwa jika hasil audit atau penyelidikan menunjukkan “zong” atau nihil temuan, maka laporan yang beredar diduga direkayasa dan ada dugaan oknum BPK disuap.

 

“Barusan media menelepon saya. Statement saya, kalau hasilnya zong berarti diduga laporan direkayasa dan diduga oknum BPK disuap,” ujar Janter.

 

Ia juga mengingatkan publik untuk tetap berpegang pada “asas praduga tak bersalah” atau _presumption of innocence_. Menurutnya, kesimpulan soal adanya pelanggaran hanya bisa diambil setelah ada hasil resmi dari lembaga penegak hukum dan pemeriksa keuangan negara.

 

Pernyataan ini disampaikan di tengah proses pelaporan yang dilakukan Kerapatan Indonesia Tanah Air (KITA) Banten dan Gema Kosgoro Banten ke KPK. Laporan itu menyoroti pos anggaran sewa hotel, mamin, perjalanan dinas, pakaian dinas, hingga dana Pokir di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang.

 

 

 

Red.**

TPS3R MANGKRAK, DINAS LINGKUNGAN SALAHKAN SDM DAN BIAYA OPERASIONAL, TOKOH MASYARAKAT: ITU di duga SALAH TATA KELOLA ANGGARAN

KABUPATEN TANGERANG, POSTJKT.CO – Program TPS3R di wilayah Kabupaten Tangerang kembali jadi sorotan setelah mangkrak. Penyebabnya masih jadi perdebatan antara pihak dinas dan tokoh masyarakat.

Budi, Sekretaris Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup, mengakui TPS3R tidak berjalan optimal. Menurutnya ada dua faktor utama: kekurangan sumber daya manusia dan biaya operasional yang dianggap tinggi.“SDM kita kurang, operasionalnya juga mahal. Itu yang bikin program jalan di tempat,” ujar Budi.TPS3R atau Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle seharusnya jadi solusi pengurangan sampah di tingkat kelurahan/desa. Tapi tanpa operator dan dana operasional yang pasti, fasilitas banyak yang terbengkalai.

 

Program Yang Pernah Lewat Konsultasi Kini Mangkrak, Siapa Bertanggung Jawa?

Masalahnya di Tata Kelola AnggaranPendapat berbeda disampaikan tokoh masyarakat Janter Tambunan SH. Ia menilai kemangkrakan TPS3R bukan soal SDM dan biaya, tapi soal tata kelola anggaran yang tidak tepat.“Sebelum program ini dibuat, sudah ada konsultasi. Jadi alasan SDM kurang dan biaya tinggi itu kurang masuk akal. Ini lebih ke salah kelola anggaran,” kata Janter.Menurutnya, jika sejak awal perencanaan sudah melibatkan masyarakat dan penghitungan kebutuhan riil, maka fasilitas tidak akan mangkrak setelah dibangun.3. Program Lewat Konsultasi, Tapi Hasil NolFakta bahwa program ini pernah melalui tahap konsultasi membuat persoalan jadi serius. Artinya, kebutuhan dan kapasitas di lapangan sudah dipetakan sebelum proyek berjalan.Jika tetap mangkrak, maka ada dua kemungkinan: perencanaan tidak sesuai kondisi lapangan, atau pelaksanaan dan pengawasan anggaran lemah.

 

TPS3R dibangun pakai uang publik untuk mengurangi beban TPA. Jika mangkrak karena alasan administratif, maka yang dirugikan adalah warga yang tiap hari bergelut dengan sampah.Publik berhak tahu rincian anggaran pembangunan, pelatihan SDM, dan biaya operasional TPS3R di setiap lokasi. Tanpa itu, tudingan salah kelola akan terus muncul.

 

 

 

Red.Mara

TB YAYAT MUNJIAT, DARI SINDDANG JAYA KE TIGARAKSA: ASN YANG DIPERCAYA URUS PERSOALAN WARGA

TIGARAKSA, POSTJKT.CO – Di tengah padatnya aktivitas Kecamatan Tigaraksa sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Tangerang, nama TB Yayat Munjiat muncul sebagai salah satu ASN yang dipercaya memegang peran penting.Laki-laki yang akrab disapa TB ini bukan wajah baru di birokrasi kecamatan. Rekam jejaknya dimulai dari Kecamatan Sindang Jaya, lalu berlanjut ke Tigaraksa dengan posisi yang lebih strategis.

 

TB. YAYAT MUJIAT, SE. MM MENGUCAPKAN SELAMAT MENYAMBUT IDUL ADHA 1447 HIJRIAH

 

TB memulai karier ASN di bidang yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Pengalaman sebagai exbank di kecamatan memberinya pemahaman tentang alur administrasi, keuangan desa, dan pelayanan publik.“Di Sindang Jaya dulu beban kerjanya banyak soal administrasi desa dan bantuan sosial. Di sana TB belajar cepat, karena langsung ketemu masalah di lapangan,” ujar seorang rekan kerja yang pernah bertugas bersamanya.

 

Pengalaman Panjang di Tingkat Kecamatan Jadi Modal Tangani Beban Kerja Pusat Pemerintahan Kabupaten Tangerang

 

Pindah ke Kecamatan Tigaraksa, beban kerja TB meningkat. Tigaraksa adalah pusat pemerintahan kabupaten, sehingga persoalan yang masuk lebih kompleks: mulai dari pelayanan KTP, surat pengantar, sengketa batas wilayah, hingga koordinasi program kabupaten.Jabatan yang dipegang TB saat ini membuatnya terlibat langsung dalam penyelesaian persoalan administratif dan teknis di kecamatan. Beberapa staf kecamatan menyebut TB sebagai orang yang “ngerti alur dan cepat cari solusi”.

Langsung ke Lapangan  Ciri khas TB yang disebut rekan kerja adalah kebiasaan turun ke lapangan. Ia tidak menunggu laporan tertulis untuk merespons persoalan warga.“Kalau ada warga datang ngeluh, TB biasanya langsung minta data dan cek ke lapangan. Nggak suka nunda,” kata seorang staf kecamatan yang meminta namanya tidak disebut.Warga di sekitar kantor kecamatan juga menyebut TB cukup mudah dijangkau saat jam kerja. Meski begitu, mereka berharap sistem pelayanan bisa lebih cepat karena beban kerja di Tigaraksa memang tinggi.

WAJAH BARU KANTOR KECAMATAN TIGARAKSA

Tigaraksa punya tantangan tersendiri. Sebagai lokasi kantor bupati, DPRD, dan OPD, kecamatan ini jadi barometer pelayanan publik kabupaten. Setiap keluhan warga di Tigaraksa cepat sampai ke tingkat kabupaten.Di sinilah peran ASN senior seperti TB diuji: menjaga pelayanan tetap berjalan, meski tekanan kerja tinggi.

TB Yayat Munjiat adalah contoh ASN yang tumbuh dari pengalaman lapangan. Dari Sindang Jaya ke Tigaraksa, ia dipercaya menangani persoalan yang langsung menyentuh masyarakat.

 

REDAKTUR : purba

DPRD TANGERANG INSTRUKSIKAN SATPOL PP TERTIBKAN THM DI SAMANEA, KUASA HUKUM AKUI ADA KESALAHAN IZIN

TANGERANG, POSTJKT.CO – Komisi I dan Komisi II DPRD Kabupaten Tangerang menggelar Rapat Dengar Pendapat terkait dugaan pelanggaran izin usaha Tempat Hiburan Malam di kawasan Samanea Kadaton/Suvarna Sutera, Desa Pasir Gadung, Senin 25/05/2026. Rapat membahas operasional Tenant di bawah naungan PT Pijar Berkreasi Sejahtera: Pusat Bir Suvarna, Si Botol, Hunter Beer and Cafe, serta Hibisa Hotel dan room karaoke.

 

Dalam Rapat Dengar Pendapat DPRD memutuskan Satpol PP Kabupaten Tangerang harus menegakkan Perda secara tegas terhadap Tenant yang diduga melanggar izin usaha. Nama-nama yang disebut dalam RDP adalah Pusat Bir Suvarna, Si Botol, Hunter Beer and Cafe, serta Hibisa Hotel dan karaoke. Penindakan akan dikoordinasikan langsung oleh Kepala Satpol PP Ana Supriyatna. Hadir dalam rapat Kepala Disperindag Resmiati, Kepala DPMPTSP Hendra Herawan, anggota Komisi I Bimo Mahfudz Fudianto, anggota Komisi II Yakub dan Deden Umardani, serta Camat Cikupa Supriyadi.

 

DPRD juga meminta PT Samanea Tangerang Development bersikap kooperatif membantu Pemkab dalam proses penegakan perda. Kuasa Hukum Samanea Reja Alfiandi menyatakan pihaknya menghormati hasil RDP dan siap mendukung langkah pemerintah daerah. “Kami akan melakukan verifikasi langsung terhadap tenant yang bersangkutan. Secara legalitas kami mengakui ada kesalahan dan siap mendukung penegakan perda,” ujar Reja usai rapat.Pihak Operational & Property Management Samanea, Dimas, juga hadir dalam pertemuan tersebut.

 

Meski ada pelanggaran izin, DPRD menegaskan tetap mendukung investasi dan pembangunan Samanea. Dukungan diberikan untuk percepatan pembangunan pusat perbelanjaan, hotel, dan wisata kuliner guna mendorong pertumbuhan ekonomi serta membuka lapangan kerja di Kabupaten Tangerang. Satpol PP disebut akan segera melakukan koordinasi teknis untuk mengeksekusi penindakan terhadap tenant yang dinilai melanggar aturan perizinan.

Kasus ini jadi ujian konsistensi Pemkab Tangerang: tegas pada pelanggaran, tapi tidak mematikan iklim investasi. Penindakan yang terukur akan menjaga keduanya.

 

red. Marasidon

Masyarakat Rajeg Segera Nikmati Akses Air Bersih, PERUMDAM TKR Wujudkan Pemerataan Layanan di Kabupaten Tangerang

POSTJKTC.CO | Tangerang, perumdamtkr.co.id – Masyarakat Kabupaten Tangerang merupakan prioritas utama PERUMDAM TKR (Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja) Kabupaten Tangerang dalam memenuhi akses air bersih yang layak. Tanggung jawab tersebut terus diwujudkan melalui perluasan jangkauan jaringan perpipaan air bersih ke berbagai wilayah pelayanan. Salah satu wilayah yang saat ini tengah menjadi fokus pengembangan layanan adalah Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, yang sedang dalam proses perpanjangan jaringan perpipaan air bersih.

 

Perluasan jaringan perpipaan air bersih yang saat ini tengah dilakukan ditargetkan dapat segera tersedia bagi masyarakat. Upaya tersebut diharapkan semakin mempermudah masyarakat di wilayah Rajeg dapat segera menikmati layanan air bersih yang lebih dekat, layak, aman, dan berkelanjutan.

Langkah ini juga sejalan dengan arahan Bupati Tangerang yang mendorong percepatan pemenuhan akses air bersih bagi masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah yang membutuhkan peningkatan layanan air bersih. Melalui perluasan jaringan tersebut, PERUMDAM TKR berkomitmen air bersih masyarakat Rajeg dapat terpenuhi secara bertahap dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Nantinya, sejumlah kawasan perumahan di wilayah Rajeg akan dialiri air bersih PERUMDAM TKR, sehingga masyarakat diharapkan tidak lagi mengalami kekhawatiran dalam pemenuhan kebutuhan air bersih sehari-hari. Sebagai perusahaan umum daerah yang bergerak di bidang pelayanan air bersih, PERUMDAM TKR memiliki fungsi utama dalam menyediakan layanan dasar berupa air bersih bagi masyarakat.

 

Pemerataan akses air bersih ini juga sejalan dengan program pemerintah pusat dalam penyediaan layanan air bersih yang memenuhi standar bagi masyarakat. Perluasan jaringan dilakukan untuk kepentingan masyarakat sekaligus untuk mendukung peningkatan kualitas hidup warga Kabupaten Tangerang.

 

 

Redaktur : Purba

 

 

Press Release No. 021/PR-TKR/V/2026

Sumber : Humas PERUMDAM TKR

KEMENDIKDASMEN TEGASKAN SPMB HARUS TRANSPARAN, ADIL, DAN INKLUSIF

“Setiap Anak Punya Hak Sama untuk JAKARTA, // POSTJKT.CO – Kemendikdasmen menegaskan setiap anak berhak mendapat akses sekolah dan pendidikan bermutu tanpa diskriminasi. Komitmen itu disampaikan dalam konteks penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru yang lebih terbuka dan ramah masyarakat.

Hak Dasar Anak Tidak Boleh Dibatasi

Prinsip dasarnya sederhana: setiap anak punya hak yang sama untuk bersekolah. Tidak boleh ada pembedaan berdasarkan latar belakang ekonomi, disabilitas, tempat tinggal, atau status sosial.

 “Setiap Anak Punya Hak Sama untuk Bersekolah dan Dapat Pendidikan Bermutu”

Kalau ada sekolah yang masih mempersulit pendaftaran dengan alasan administratif yang tidak jelas, itu bertentangan dengan hak dasar tersebut.

SPMB Dituntut Transparan dan Bebas Pungli.

Melalui partisipasi semesta, Kemendikdasmen bersama kementerian dan lembaga lain berkomitmen menyelenggarakan SPMB yang transparan, adil, inklusif, dan tanpa diskriminasi.

Artinya, proses seleksi harus bisa diaudit publik. Kuota, jalur penerimaan, dan kriteria harus diumumkan sejak awal. Praktik titipan, pungli, dan manipulasi data harusnya tidak punya ruang lagi.

Bukan Sekadar Masuk Sekolah, Tapi Layanan Ramah

Komitmen ini bukan hanya soal proses masuk sekolah. Kemendikdasmen menyebut tujuannya juga menghadirkan layanan pendidikan yang lebih ramah bagi anak, orang tua, dan masyarakat.

Ramah di sini berarti informasi mudah diakses, jalur pengaduan jelas, dan sekolah wajib melayani tanpa membedakan. Orang tua tidak boleh dipingpong hanya karena tidak kenal orang dalam.

Komitmen bagus tidak ada artinya kalau tidak diawasi. SPMB yang transparan baru terjadi kalau masyarakat ikut mengawal dan berani melaporkan pelanggaran.

Jika terjadi diskriminatif, segera laporkan.

 

 

red.purba

 

WABUP INTAN: “PERPUSTAKAAN TANGERANG HARUS BERUBAH TOTAL, JANGAN KUNO LAGI

TANGERANG // POSTJKT.CO– Wakil Bupati Tangerang Intan Nurul Hikmah meminta perpustakaan daerah berubah total. Alasannya sederhana: kalau tampilannya masih kuno dan membosankan, Gen Z dan Alpha tidak akan datang.

 

Pernyataan itu disampaikan saat menutup Festival Literasi Tangerang Gemilang 2026 di halaman Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah, Kamis 21 Mei 2026.

“Saya Minta Berubah Semua”

Intan tidak mau perpustakaan hanya jadi gudang buku yang sepi. Ia menuntut penataan ulang agar lebih modern, berwarna, dan nyaman.

 

“Saya minta berubah semua, supaya perpustakaan itu bisa lebih menarik, modern, lebih berwarna, dan penataannya lebih enak serta nyaman. Kalau zaman sekarang anak-anak bilangnya Instagramable,” tegas Intan di hadapan peserta festival.

 

Gen Z dan Alpha Jadi Sasaran, Perpustakaan Dituntut Jadi Ruang Publik yang Nyaman dan Instagramable

 

 

Bagi Wabup, ruang baca harus bisa bersaing dengan kafe dan tempat nongkrong anak muda. Kalau tidak, literasi akan kalah dengan scrolling TikTok.

 

Literasi Lawan Hoaks, Bukan Cuma Baca Judul

 

Intan menekankan literasi harus jadi kebutuhan, bukan sekadar program seremonial. Di era banjir informasi, kemampuan membaca utuh dan memvalidasi kebenaran jadi tameng melawan hoaks.

 

“Berpikir kritis bukan sekadar membaca judul atau cuplikan singkat yang sepotong-sepotong,” ujarnya.

 

Ia meminta generasi muda Tangerang dibekali keterampilan memahami informasi secara utuh agar tidak mudah terprovokasi dan menjaga keharmonisan sosial.

 

Tantang Perpusip Bikin Kompetisi Menulis

 

Demi memacu kreativitas, Intan menantang Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk lebih berani bikin kegiatan rutin. Salah satu idenya: kompetisi menulis untuk anak sekolah tahun depan.

 

Karya terbaik tidak hanya diberi penghargaan, tapi akan dicetak resmi dan masuk katalog Perpustakaan Kabupaten Tangerang. Dengan begitu, perpustakaan benar-benar jadi pusat pembelajaran sekaligus ruang kreasi.

 

 

 

Festival Literasi Tangerang Gemilang 2026 ditutup dengan talkshow bersama tokoh nasional Maman Suherman dan Shahnaz Haque. Ada juga penyerahan piagam penghargaan, pameran buku, dan penampilan seni dari anak-anak setempat.

 

Intan mengapresiasi Dinas Perpusip, panitia, dan komunitas literasi yang menyukseskan acara. Ia berharap festival tahunan ini terus jadi ruang masyarakat memperluas wawasan.

 

 

Perpustakaan modern bukan cuma soal cat warna-warni dan sofa empuk. Tapi kalau tanpa itu anak muda tidak mau datang, maka perubahan fisik jadi langkah pertama yang logis.

 

Tantangannya sekarang ada di Dinas Perpusip: berani atau tidak mengeksekusi perintah Wabup dan membuktikan perpustakaan Tangerang bisa jadi tempat nongkrong cerdas.

 

 

 

Red -: Purba

SDN Prahu Satu Terbengkalai, Anggaran Perawatan Diduga Tak Jalan

SUKAMULYA, TANGERANG |POSTJKT.CO – SDN Prahu Satu dibiarkan terbengkalai. Padahal gedungnya masih berdiri, ruang kelas masih bisa dipakai, dan siswa di Sukamulya masih butuh tempat belajar layak.

GEDUNG SDN PRAHU SATU TERBENGKALAI

Yang terjadi justru sebaliknya: perawatan nihil, halaman kotor, fasilitas rusak pelan-pelan. Aset negara dibiarkan busuk di depan mata.

 

Kondisi bangunan SDN Prahu Satu belum masuk kategori rusak berat. Artinya, dengan perawatan rutin dan perbaikan kecil, sekolah ini masih bisa dipakai penuh.

 

Faktanya, tidak ada perawatan berarti. Cat mengelupas, saluran air mampet, lingkungan tidak dirawat. Lama-lama kerusakan kecil jadi besar. Biaya perbaikan pun naik berlipat.

Warga Marah: Ini Pemborosan Aset Publik

 

“Miris melihat keadaan sekolah yang terbengkalai di kabupaten Tangerang. SDN Prahu Satu yang masih layak untuk digunakan, namun dibiarkan terbengkalai tak terurus. Sementara masih banyak yang membutuhkan sarana yang lebih layak,” kata warga setempat.

 

Kritiknya telak: di satu sisi ada sekolah kekurangan ruang kelas dan mebel, di sisi lain ada sekolah yang sengaja dibiarkan mati.

 

Perawatan sekolah dasar adalah tanggung jawab bersama Pemdes Prahu dan Dinas Pendidikan Kab. Tangerang. Dana BOS untuk pemeliharaan rutin juga turun tiap tahun.

 

Pertanyaannya sederhana: kemana anggaran perawatan itu? Mengapa inventarisasi dan perbaikan ringan tidak dilakukan? Apakah ada unsur pembiaran supaya nanti bisa diajukan rehab total dengan anggaran besar?

Membiarkan sekolah layak pakai rusak adalah pemborosan dan pengkhianatan terhadap siswa. Perbaikan sekarang cuma butuh ratusan juta. Kalau dibiarkan 2 tahun lagi, butuh miliaran untuk rehab total.

 

Dinas Pendidikan Kab. Tangerang dan Pemdes Prahu harus segera turun, buka data anggaran perawatan SDN Prahu Satu 3 tahun terakhir, dan jelaskan ke publik kenapa sekolah ini dibiarkan mati suri.

Tim : Investasi Postjktc.co

Red.**

LSM GERUDUK PUSPEM TANGERANG, SOROT DUGAAN TIDAK TRANSPARAN ANGGARAN DPRD RP 43,4 MILIAR

TANGERANG, POSTJKT.CO – Ratusan demonstran yang tergabung dalam Koalisi Lembaga Anti Korupsi (Kontak) memadati kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Tangerang, Rabu 20 Mei 2026.Aksi dimulai sejak pukul 10:00 WIB. Massa menyuarakan dugaan ketidaktransparanan anggaran fantastis senilai Rp 43.482.535.000 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025.

Demonstran mendesak pemerintah membuka rincian penggunaan anggaran Sekretariat DPRD TA 2025. Menurut massa, pagu Rp 43,4 miliar dinilai besar tanpa penjelasan publik yang memadai soal peruntukannya.Massa membawa spanduk dan orasi bergantian, meminta agar dokumen anggaran dibuka ke publik untuk diaudit bersama.2. Fokus pada Transparansi dan AkuntabilitasAksi ini menyorot prinsip transparansi dalam pengelolaan anggaran DPRD. Sekretariat DPRD sebagai penunjang administrasi seharusnya bisa menunjukkan rincian pos belanja, volume pekerjaan, dan harga satuan.Tanpa data itu, publik tidak bisa menilai apakah anggaran digunakan sesuai kebutuhan dan standar kewajaran.

Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari Sekretariat DPRD terkait tuntutan massa.

Anggaran Rp 43,4 miliar bukan angka kecil. Di tengah tuntutan efisiensi dan keterbukaan, publik berhak tahu rincian : anggaran itu dipakai untuk apa, berapa volume, dan siapa penerima manfaatnya. Massa menyebut ini sebagai bentuk pengawasan partisipatif.

Ir. Janter Tambunan ketua LSM BAHTERA yang turut hadir dalam aksi tersebut menyebut hal yang sama.
“Pagu Rp 43,4 miliar dinilai besar tanpa penjelasan publik yang memadai soal peruntukannya,” ujarnya di lokasi aksi.

Langkah selanjutnya ada di tangan DPRD dan Pemkab Tangerang untuk membuka data atau membiarkan dugaan terus bergulir. pungkas Janter.

 

 

 

red. **

BUPATI TANGERANG SIAPKAN 9 PUTRA-DAERAH JADI PILOT & MEKANIK LEWAT BEASISWA TANGERANG GEMILANG

TANGERANG, POSTJKT.CO – Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid melakukan pertemuan lanjutan dengan manajemen Politeknik Penerbangan Indonesia Curug (PPIC) di Legok, Rabu 20 Mei 2026.Agenda utamanya membahas tindak lanjut penerimaan calon taruna melalui skema Beasiswa Tangerang Gemilang.

Pemkab Tangerang menyiapkan 9 orang calon taruna untuk masuk PPIC:2 orang diarahkan ke program pendidikan pilot7 orang diarahkan ke bidang teknis penerbangan seperti mekanik dan keahlian pendukung lainnya“Kita telah menyiapkan putra-putri terbaik Kabupaten Tangerang yang dipersiapkan menjadi pilot yang benar-benar asli Kabupaten Tangerang di PPIC ini,” ujar Bupati Maesyal Rasyid

Bupati menyebut program ini bagian dari komitmen Pemkab Tangerang untuk menyiapkan SDM unggul di bidang penerbangan agar bisa bersaing nasional maupun internasional.“Saya punya mimpi ada anak asli Kabupaten Tangerang yang jadi pilot lulusan dari sini. Saya akan bangga sekali,” katanya.Setelah pertemuan, Bupati juga meninjau fasilitas PPIC, termasuk Flight Simulator, dan sempat mencoba simulasi penerbangan.

Pemkab berharap kerja sama dengan PPIC membuka akses pendidikan lebih luas bagi warga Tangerang dan melahirkan tenaga profesional di sektor penerbangan dari daerah sendiri.Program Beasiswa Tangerang Gemilang sebelumnya juga dipakai untuk bidang kesehatan, teknik, dan vokasi lain. Untuk penerbangan, ini pertama kalinya kuota pilot dialokasikan khusus untuk putra-daerah.

PPIC Curug adalah satu-satunya politeknik penerbangan milik Kemenhub di Banten. Biaya pendidikan pilot swasta bisa mencapai Rp 1-1,5 miliar. Lewat skema beasiswa, Pemkab Tangerang memotong hambatan biaya agar anak daerah bisa masuk

Yang ditunggu selanjutnya: mekanisme seleksi 9 calon taruna, skema ikatan dinas, dan kepastian anggaran beasiswa di APBD 2026.

 

SUBER. WEB PEMDA KAB TANGERANG

REDAKTUR . PURBA

BUPATI TANGERANG, GUBERNUR DKI & BANTEN SEPAKATI OPTIMALISASI LAHAN CIANGIR 95 HEKTAR

JAKARTA, POSTJKT.CO – Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid bertemu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Banten Andra Soni di Balai Kota Jakarta, Rabu 20 Mei 2026. Pertemuan itu membahas optimalisasi lahan milik Pemprov DKI Jakarta seluas 95 hektar di Desa Ciangir, Kec. Legok, Kab. Tangerang.

Pertanian, Pemukiman, Tandon AirDari 95 ha lahan:1,4 ha sudah dipakai untuk fasilitas Lembaga Pemasyarakatan.38 ha dialokasikan untuk sektor pertanian.47 ha untuk kawasan pemukiman.Sisanya direncanakan untuk infrastruktur pendukung, termasuk pembangunan tandon air.“Pak Gubernur DKI ingin agar lahan Pemda DKI yang ada di Desa Ciangir ini bisa membawa manfaat nyata bagi masyarakat sekitar, sekaligus menyukseskan program-program strategis Presiden,” kata Bupati Maesyal Rasyid.Pembahasan teknis akan ditindaklanjuti Pemprov DKI dan Pemkab Tangerang.

Sampah, Banjir, TransportasiSelain lahan, pertemuan membahas isu kawasan perkotaan lintas wilayah:Pengelolaan sampah: Banten ditetapkan pusat sebagai lokasi strategis proyek PSEL/PLTSa di aglomerasi Tangerang Raya.Pengendalian banjir: Disepakati rencana pembangunan embung besar secara kolaboratif DKI Jakarta, Kab. Tangerang, dan Kota Tangerang. Fungsinya mengendalikan debit air dan jadi sumber air baku.Transportasi massal: Perpanjangan jalur MRT menuju Tangerang masuk tahap kajian teknis untuk tingkatkan konektivitas Jabodetabek.

. “Jakarta Butuh Banten, Banten Butuh Jakarta” Gubernur Banten Andra Soni menyebut hubungan kedua daerah saling membutuhkan dan harus diperkuat lewat kolaborasi konkret. Fokusnya tetap pada sampah, banjir, dan transportasi. “Pertemuan ini menjadi tonggak penting untuk menghadirkan pembangunan kawasan metropolitan yang lebih tertata, tangguh, modern, dan sejahtera bagi masyarakat Jabodetabek,” pungkasnya.

 

Lahan 95 ha milik DKI di Ciangir selama ini jadi sorotan karena posisinya di Kab. Tangerang tapi dikelola pemprov tetangga. Jika rencana 38 ha pertanian dan 47 ha pemukiman jalan, ini bisa jadi proyek percontohan kolaborasi lintas provinsi.Yang ditunggu publik: kapan pembahasan teknis selesai, siapa pelaksana, dan bagaimana mekanisme pengawasan agar lahan benar-benar dipakai untuk kepentingan warga sekitar, bukan dialihfungsikan.

 

SUMBER (Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kab. Tangerang)
NO: 400.14.4.3/40-Prokopim/V/2026

RED :(PURBA)