LSM MONITORING PILAR BANGSA LAPORKAN PROYEK GEDUNG PENUNJANG DPRD TANGERANG RP 4,8 M KEJARI. DUGAAN PENYIMPANGAN SPESIFIKASI & KERUGIAN NEGARA

POSTJKT.CO | HUKUM & PEMERINTAHAN
EDISI: LSM LAPORKAN PROYEK GEDUNG DPRD TANGERANG KEJARI

 

TANGERANG, POSTJKT.CO – LSM Monitoring Pilar Bangsa resmi melayangkan laporan aduan ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang terkait proyek Pembangunan Gedung Penunjang DPRD TA 2024 senilai Rp 4,8 miliar.Surat bernomor 01081/LP-MPB/V/2026 diterima PTSP Kejari Tigaraksa pada 13 Mei 2026. Gordon sitinjak, pastikan laporan tersebutakan terus dikawal, samapi mendapatkan titik terang.

ISI LAPORAN: DUGAAN PENYIMPANGAN DAN KERUGIAN NEGARA

Dalam suratnya, LSM menyebut penyerapan anggaran, pengelolaan, dan pertanggungjawaban dana APBD 2024 untuk proyek tersebut tidak sesuai ketentuan. Pelaksana kegiatan adalah Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang. LSM menduga ada pengabaian peraturan perundang-undangan sehingga terjadi:Penyimpangan spesifikasi pekerjaan Indikasi perbuatan melawan hukum Potensi korupsi, kolusi, dan nepotisme LSM meminta Kejari segera melakukan pemeriksaan atau penyidikan.

 

 Surat Dilayangkan 12 Mei 2026. LSM Minta Kejari Segera Lakukan Pemeriksaan Terhadap Dinas Tata Ruang dan Bangunan

 

DASAR HUKUM YANG DISAMPAIKAN

LSM merujuk pada:UU No. 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari KKN. Pasal 8 ayat 1 menyebut masyarakat berhak ikut mewujudkan pemerintahan bersih. UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor. Pasal 41 ayat 1-2 mengatur peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.LSM menegaskan, keberadaan LSM sebagai kontrol sosial dan agent of change penting untuk mewujudkan kedaulatan rakyat.

KONTEKS PROYEK YANG DIPERSOALKAN

Proyek yang dilaporkan adalah Pembangunan Gedung Penunjang DPRD Kabupaten Tangerang TA 2024:Nilai kontrak: Rp 4.887.641.231,64 Pelaksana: CV. Mandiri Jaya Cipta PPK: Deki Kusumayadi, S.IP Serah terima: 16 November 2024 Dari data kontrak, harga turun Rp 79 juta dari HPS Rp 4,96 M. Real cost disebut Rp 3,87 M setelah dipotong pajak 12% dan keuntungan 10%.

APA YANG TERJADI SELANJUTNYA?

Laporan sudah masuk ke PTSP Kejari Kabupaten Tangerang. Tahap selanjutnya: Verifikasi awal: Tim intelijen dan Pidsus Kejari akan cek kelengkapan dokumen dan bukti awal. Puldata dan pulbaket: Pengumpulan data dan bahan keterangan ke Dinas Tata Ruang dan Bangunan, PPK, dan pelaksana proyek. Audit: Jika ditemukan indikasi kuat, Kejari bisa minta BPKP atau BPK lakukan audit investigasi untuk menghitung potensi kerugian negara. Belum ada pernyataan resmi dari Kejari dan Pemkab Tangerang terkait laporan ini.  Sesuai dengan keterangan ketua LSM pilar bangsa.

LAPORAN MASUK, BUKTI MENENTUKAN
Laporan LSM tidak otomatis berarti ada korupsi. Yang menentukan adalah bukti, dokumen, dan hasil pemeriksaan di lapangan. Kalau memang ada penyimpangan spesifikasi dan kerugian negara, hukum harus jalan. Kalau tidak terbukti, nama baik SKPD dan pelaksana juga harus dipulihkan. Publik Tangerang tinggal tunggu: apakah Kejari akan naikkan status ini ke penyelidikan, atau dihentikan karena tidak cukup bukti?

Laporan LSM Monitoring Pilar Bangsa ke Kejari Kabupaten Tangerang soal proyek Gedung Penunjang DPRD TA 2024 sudah masuk dan diterima 13 Mei 2026. Isinya: dugaan penyimpangan spesifikasi, pelanggaran aturan, dan potensi kerugian negara.

 

 

 

Tangerang, 15 Mei 2026
Tim Hukum & Pemerintahan POSTJKT.CO

red:**

BUPATI DELI SERDANG TEMUKAN PRAKTEK DUGAAN PUNGLI OLEH OKNUM ASN DELI SERDANG- MUDUR ATAU SAYA PECAT SENDIRI !!!

POSTJKT.CO | BERITA DAERAH
EDISI: PUNGLI SEMBAKO DELI SERDANG

 

DELI SERDANG, POSTJKT.CO – Bupati Deli Serdang bongkar dugaan pungli yang dilakukan ASN di lingkungan pemkab sendiri. Modusnya kecil: menaikkan harga Rp 1.000 per paket sembako. Tapi kalau dikali ribuan paket, nilainya jadi ratusan juta.Nilai paket sembako yang dianggarkan Rp 200.000 per paket. Nama dan jabatan ASN yang terlibat belum dibuka ke publik.

MODUS: MARK-UP RP 1.000 YANG KEDENGARANNYA KECIL

Temuan bupati menunjukkan ada ASN yang diduga memainkan harga paket sembako. Dari anggaran Rp 200.000, mereka menaikkan Rp 1.000 per paket.Kelihatannya sepele. Tapi kalau program distribusi 10.000 paket, punglinya sudah Rp 10 juta. Kalau 100.000 paket, Rp 100 juta. Ini pola klasik: pungli kecil, berulang, dan dianggap aman karena nominalnya tidak mencolok.

ULTIMATUM BUPATI: MUNDUR SENDIRI ATAU TUNGGU PEMBUKTIANSikap bupati tegas. Ia tidak langsung sebut nama, tapi kasih dua pilihan ke ASN yang diduga terlibat: Mundur sendiri sebelum proses pembuktian berjalan. Tunggu pembuktian, dan kalau terbukti, sanksi terberat akan diberikan.“Mau mundur sendiri atau tunggu pembuktian terlebih dahulu, jika terbukti, sanksi terberat akan diberikan,” tegasnya.Sanksi terberat untuk ASN biasanya berarti pemberhentian tidak dengan hormat dan proses hukum pidana korupsi.

KENAPA RP 1.000 INI SERIUS?

Merusak kepercayaan publik: Bansos dan sembako itu dana publik. Sekali ada mark-up, semua program jadi dicurigai. Melanggar UU Tipikor: Mark-up pengadaan barang masuk kategori korupsi, Pasal 2 dan 3 UU No. 31/1999. Efek domino: Kalau 1 ASN lolos, yang lain ikut. Budaya pungli jadi normal. Di daerah lain, kasus serupa sering berujung OTT KPK atau Kejaksaan. Nominal kecil bukan alasan untuk lolos.

UJI NYALI BUPATI: APAKAH NAMA AKAN DIBUKA?

Sekarang bola ada di tangan bupati dan inspektorat. Publik menunggu 3 hal:Apakah ada audit dan pemeriksaan ASN yang disebut? Apakah nama dan jabatan akan dibuka ke publik kalau terbukti? Apakah paket sembako yang sudah disalurkan akan diusut ulang?Kalau cuma berhenti di ultimatum tanpa tindak lanjut, kasus ini akan dianggap “gertak sambal”.

VIRAL DI FACEBOOK, TEKANAN PUBLIK MAKIN BESAR

Kasus ini sudah menyebar di Facebook dan jadi perbincangan panas netizen Deli Serdang. Komentar terbanyak: tuntut buka nama ASN dan jangan cuma gertak.Tekanan publik ini bisa jadi dorongan agar inspektorat gerak cepat. Tapi kalau diabaikan, citra pemkab yang hancur.

PUNGLI RP 1.000 ITU UJIAN INTEGRITAS
Korupsi besar selalu mulai dari yang kecil. Kalau Rp 1.000 per paket dibiarkan, besok bisa jadi Rp 10.000, lalu proyek miliaran.Bupati Deli Serdang sudah buka pintu. Sudah viral di medsos. Sekarang tinggal buktikan: berani bongkar pegawainya sendiri sampai tuntas, atau kasus ini menguap seperti biasa? Publik Deli Serdang nunggu.

 

 

#BupatiDeliSerdang

#PungliASN

#Sembako200Ribu

#Antikorupsi

#DeliSerdangDeli Serdang,

 

Tim Investigasi POSTJKT.CO

WABUP TANGERANG TUTUP PELATIHAN KODING & AI: “GURU YANG GAK SIAP DIGITAL BAKAL TERTINGGAL

POSTJKT.CO | TRANSFORMASI PENDIDIKAN

EDISI: GURU TANGERANG WAJIB MELEK AI

 

 

TIGARAKSA, POSTJKT.CO – Wakil Bupati Tangerang Intan Nurul Hikmah menutup resmi Pelatihan Koding dan Kecerdasan Artifisial (KKA) Angkatan IV dan V untuk guru SD-SMP, Rabu 13 Mei 2026.Pesan utamanya keras: Pemkab Tangerang serius dorong transformasi pendidikan lewat literasi digital. Guru yang nggak siap adaptasi teknologi, siap-siap ketinggalan zaman.

 

90 GURU LULUS, TAPI UJIAN SEBENARNYA BARU DIMULAI

Pelatihan ini diikuti 90 guru SD-SMP dari mapel TIK, Matematika, IPA, dan guru kelas 4-5. Durasi 61 jam pelajaran, metode blended learning, kerja sama dengan BPSDM dan BPMP Banten.Hasilnya: 100% peserta dinyatakan kompeten dan berhak terima sertifikat.“Kita ingin memastikan bahwa para pendidik kita siap menghadapi era digital dan mampu mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran,” tegas Wabup Intan.Tapi sertifikat bukan akhir. Wabup minta ilmu itu langsung diimplementasikan jadi media ajar berbasis koding dan AI di sekolah masing-masing.

 

AI BUKAN UNTUK GENGSI, TAPI UNTUK BELAJAR LEBIH HIDUP

Wabup Intan menekankan, AI harus jadi alat bantu pembelajaran yang inovatif, bukan pajangan.“Semoga ilmu ini segera diimplementasikan untuk mengembangkan media ajar berbasis koding dan memanfaatkan AI. Dampaknya akan terlihat dari inovasi yang Bapak/Ibu hadirkan setelah kembali ke sekolah,” ujarnya.Artinya: kalau selesai pelatihan tapi metode mengajar masih sama kayak 10 tahun lalu, berarti pelatihan ini gagal.

 

DAFTAR 6 GURU TERBAIK: DARI SITI SUHAMI SAMPAI CUT RIKA

Angkatan IV peringkat terbaik: Siti Suhami Putik Nusa Indah, S.Pd. Siti Marfiah, S.Pd.Angkatan V peringkat terbaik: Cut Rika Dinantiar, M.Pd. Leli Mulawati, S.Pd. Siti Aisyah, S.Pd.Mereka jadi contoh bahwa guru Tangerang bisa cepat adaptasi teknologi kalau diberi ruang dan pelatihan yang tepat.

 

TARGET PEMKAB: LITERASI DIGITAL MERATA SAMPAI KELAS

Kepala BKPSDM Beni Rachmat menyebut tujuan utama pelatihan ini adalah meningkatkan literasi digital dan inovasi pembelajaran di unit kerja masing-masing.Pemkab ingin guru jadi motor transformasi. Bukan cuma ngajar pakai LKS dan papan tulis, tapi bikin siswa melek koding sejak SD.

 

SERTIFIKAT MUDAH, MENGUBAH CARA MENGAJAR ITU YANG SULIT

Pelatihan KKA ini langkah bagus. Tapi tantangan sesungguhnya ada di kelas. Apakah 90 guru ini benar-benar bikin media ajar AI dalam 3 bulan ke depan? Atau sertifikatnya cuma numpang di dinding ruang guru?Wabup Intan sudah kasih modal. Sekarang bola ada di tangan guru. Kalau gagal, yang rugi bukan guru, tapi 500 ribu siswa di Kabupaten Tangerang.

 

 

 

 

#WabupTangerang

#IntanNurulHikmah

#PelatihanAI

#KodingUntukGuru

#LiterasiDigital

#PendidikanTangerang

Tigaraksa, 13 Mei 2026

Tim Pendidikan POSTJKT.CO /PURBA

BUPATI TANGERANG BAGI 2.000 PAKET SEMBAKO RP 43 RIBU: HARGA NORMAL RP 85 RIBU, SEKARANG SETENGAH HARGA!

POSTJKT.CO | GERAKAN PANGAN TERJANGKAU

EDISI: 2.000 PAKET SEMI GRATIS DIBAGI

 

 

TIGARAKSA, POSTJKT.CO – Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid turun langsung mendistribusikan 2.000 paket makanan terjangkau saat Gerakan Pangan Terjangkau (GPM) di Lapangan Tigaraksa, Rabu 14 Mei 2026.Paket yang biasanya dijual Rp 85.000, kini bisa dibeli warga cuma Rp 43.000. Lebih dari setengah harga pasar.

ISI PAKET: BERAS PREMIUM SAMPAI MINYAK GORENG

Paket murah ini disiapkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan bersama Dinas Pertanian Kabupaten Tangerang. Isinya lengkap:2 kg beras premium 1 kg tepung terigu 1 kg gula pasir 1 liter minyak goreng“Harga normal untuk paket makanan pokok sekitar Rp 85.000, tetapi masyarakat mampu membelinya dengan harga Rp 43.000,” jelas Kepala Disperindag Resmiyati Marningsih.Selain paket, Dinas Pertanian juga jual sayur, produk pertanian, dan perikanan olahan harga miring. Bahkan 5 kg beras dijual cuma Rp 17.000.

FREKUENSI NAIK: DARI 3 BULAN SEKALI JADI 2 BULAN SEKALIGPM sebelumnya digelar tiap 3 bulan sekali di 2025. Tahun 2026 ditingkatkan jadi tiap 2 bulan sekali.“Insya Allah, jika kapasitas keuangan daerah memungkinkan, pada tahun 2027 bisa sebulan sekali,” kata Bupati Maesyal. Tujuannya jelas: jaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat di tengah resesi dan naiknya harga kebutuhan pokok.

“PEMERINTAH HARUS HADIR LANGSUNG”

Bupati Maesyal menegaskan, pemerintah daerah harus hadir langsung di tengah masyarakat. “Pemerintah daerah selalu hadir di tengah masyarakat. Terutama dalam situasi saat ini, kami mengantisipasi dan menanggapi kebutuhan masyarakat melalui Gerakan Pangan Terjangkau,” ujarnya.Program ini akan digilir ke semua kecamatan. Tidak berhenti di Tigaraksa saja.

WARGA: SANGAT MEMBANTU, TOLONG DITAMBAHSalah satu warga, Nurjanah, mengaku sangat terbantu. Ia berharap kegiatan ini digelar lebih sering dan jumlah paket ditambah.“Saya berharap paket pangan terjangkau ini dapat diadakan lebih sering dan jumlah paketnya ditingkatkan. Ini sangat membantu bagi perempuan,” katanya.

PENUTUP: SUBSIDI TEPAT SASARAN LEBIH BERARTI DARI JANJI

Di saat harga sembako naik turun, aksi nyata seperti GPM langsung dirasakan warga. Bukan cuma wacana. Kalau frekuensi benar-benar naik ke sebulan sekali di 2027, Pemkab Tangerang bisa jadi contoh daerah lain dalam menjaga daya beli rakyat kecil.

#GerakanPanganTerjangkau

#BupatiTangerang

#MaesyalRasyid

#SembakoMurah

#TangerangTigaraksa, 14 Mei 2026

 

 

Tim Ekonomi POSTJKT.CO /PURBA

BUPATI TANGERANG MAESYAL RASYID: KEPALA SEKOLAH JANGAN NUNGGU ANGGARAN, LANGSUNG BENAHI SEKOLAH SENDIRI!SUBJUDUL

OSTJKT.CO | PENDIDIKAN
EDISI: KEPALA SEKOLAH HARUS INOVATIF

 

TIGARAKSA, POSTJKT.CO – Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid beri arahan keras tapi jelas ke para kepala sekolah SD dan SMP negeri yang baru terpilih maupun hasil rotasi. Pesannya satu: tingkatkan kompetensi dan inovasi, jangan tunggu disuapin anggaran.Arahan disampaikan di Aula Gedung Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, Selasa 6 Mei 2026

SELEKSI KEPSEK MURNY KOMPETENSI, BUKAN TITIPAN

Bupati menegaskan proses seleksi kepala sekolah dilakukan detail dan objektif.
Rekam jejak, loyalitas, kapasitas, dan kesiapan mental jadi pertimbangan utama.“Pengisian kepala sekolah bukan berdasarkan faktor lain, tetapi murni berdasarkan kompetensi. Semua dibahas secara matang, tidak asal tanda tangan. Satu posisi bahkan bisa ada tiga calon yang dikaji secara menyeluruh,” ungkap Maesyal. Dari ribuan guru di Kabupaten Tangerang, yang terpilih dianggap sebagai sosok pilihan untuk jadi pemimpin dan teladan.

 

PERINTAH LANGSUNG UNTUK KEPALA SEKOLAH

Bupati menitipkan 3 hal yang harus segera dikerjakan di sekolah masing-masing:1. Jaga kerapihan dan kebersihan
Pastikan lingkungan sekolah bersih, tidak ada sampah berserakan, dan saluran air tidak tersumbat.2. Optimalkan program Sanisek & manfaatkan lahan kosong
Program sanitasi sekolah harus jalan. Lahan kosong disulap jadi produktif dengan tanam cabai, tomat, dan tanaman lain sebagai inovasi sekaligus edukasi siswa.3. Perbaiki sarana prasarana ringan secara mandiri
Jangan menunggu anggaran Pemda. Pakai dana yang ada untuk perbaikan kecil. “Jangan menunggu, sepanjang bisa dilakukan oleh kepala sekolah, segera lakukan,” tegas Bupati.

SEKOLAH BERSIH  BELAJAR NYAMAN

Maesyal menekankan, sekolah yang bersih, rapi, aman, dan nyaman akan langsung mendongkrak kualitas belajar mengajar. “Tingkatkan terus kompetensi dan inovasi untuk meningkatkan kualitas sekolah dan proses belajar mengajar demi terwujudnya kemajuan pendidikan yang unggul dan berkualitas di Kabupaten Tangerang,” pintanya.

DINAS PENDIDIKAN & PGRI DIAPRESIASI

Bupati juga mengapresiasi Dinas Pendidikan yang sudah berinovasi dalam proses seleksi kepala sekolah. Keterlibatan organisasi profesi seperti PGRI dan lainnya dinilai penting agar proses berjalan transparan.

Menjadi kepala sekolah bukan hadiah, tapi amanah besar. Dari ribuan guru, hanya segelintir yang dipercaya. Sekarang ujiannya: apakah para kepsek baru ini benar-benar jadi motor perubahan, atau cuma jadi administrator biasa yang nunggu instruksi?Publik menunggu hasilnya di lapangan. Sekolah bersih, siswa betah, nilai naik. Itu baru bukti.

#BupatiTangerang

#MaesyalRasyid

#KepalaSekolah

#PendidikanTangerang

#Sanisek

#InovasiSekolah

Tigaraksa, 6 Mei 2026
Tim Pendidikan POSTJKT.CO- MARASIDON

RED.PURBA

BOX -REDAKSI POSJKTC.CO -JAKARTA BANTEN

PEMBINA : Dr.H.Muhamad Eko Riadi, SH,. MH, Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, SH,.MH.

PANASEHAT : Dr. R. Warman Q, SH, M.Si, M.Hum, Dr, Waqkimansyah, S.H, M.Hum, MSc, Herawan Sukses, SE, M,Si

FAKTA INTERGRITAS : Pendiri : Dr. Henri Kusuma Pratama, M.Si, Pimpinan Umum/General Maneger: Susi Hernita

MITRA KERJA HUKUM : Law Firm Rudi Erlan Partners : Ketua-Rudi Erlan, anggota-Sugianto, SH. Ahmad Abidin, SH, Sutan FH, Nasation, SH. M. Fauzie  Dianjaya, SH dan Herman, SH dkk

POSTJKT.CO JAKARTA MEDIA TANGERANG (PT. PJMT)

AHU. 0079389. AH. 0111 th 2021, NPWP. 42282137148000

AKTE NOTARIS. NY. IRMA SAVYNA FIRDAUS, SH

PBBR DAN NIB : 3012210033807,

An. PT. POSBANTEN JAKARTA MEDIA TANGERANG

REKENING BANK MANDIRI : 1550011444257

REKENING BANK BRI : 012001003596301

Berdasarkan :

Undang-Undang Pers No 40 Tahun 1999, Undang-Undang Republik Indonesia No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Sudah  : Wajib Kena Pajak (WKP) Sertifikat Elektronik.

Pimpinan Redaksi : SWITNO PURBA

Wakil Pimpinan Redaksi :

Redakdur : PURBA

Staf Redaksi : SIVIA MANULLANG

Banten :

Kepala Perwakilan Banten : M, Wartawan : Abduloh,  Kabiro Kab. Tangerang : Kosong, Wartawan :  Kabiro Kota Tangerang : kosong, Wartawan : Andre, Kabiro Kota Tangerang Selatan :  MAKSI, Wartawan : kosong, Kabiro Lebak :kosong, Wartawan Lebak : kosong, Kabiro Pandeglang : Kosong, Kabiro Serang : MARASIDON SITUMEANG, SE.,SH, Kabiro Cilgon : Kosong

Perwakilan DKI Jakarta :

Perwakilan Jakarta : kosong, Wartawam Jakarta : kosong, Kabiro Jakarta Barat : Kosong, Kabiro Jakarta Timur : Kosong, Kabiro Jakarta Selatan : Kosong, Kabiro Jakarta Pusat : Kosong

Sumatra :

Perwakilan Aceh : Kosong

Perwakilan Lampung :

Kabiro Lampung Timur : Kosong, Wartawan : Asdani, Kabiro Tanggamus : Kosong , Wartawan Kab. Tanggamus : kosong.

Jawa Barat :

Perwakilan Jawa Barat : Kosong, Kabiro Bandung : Kosong, Kabiro Depok : Kosong, Kabiro Karawang : Kosong, Kabiro Bekasi : Kosong, Kabiro Bogor : Kosong, Wartawan : Zainal Abidin, Kabiro Cianjur : Kosong.

Jawa Tengah :

Perwakilan Jawa Tengah : Kosong

Jawa Timur :

Perwakilan Jawa Timur : Kosong.

Untuk Pasang Iklan :

(+62) 813-8987-8422

Kantor Cabang Utama : Jl. Raya Rajeg, Rajeg, Kab Tangerang, Banten-Indonesia.

Telpon : (+62) 813-8987-8422

Imail : posbantencoid@gmail.com

Office Head :

PERUM TRIRAKSA VILAGE 2 TIGARAKSA – TANGERAG- BANTEN

Jln. Raya Pasarpakuhaji-Rawakidang, KM 01, Pakualama, Pakuhaji kodepos 15570 Kab. Tangerang, Banten-Indonesia.

PEMKAB TANGERANG GENJOT CEGAH RADIKALISME: DENSUS 88 GANDENG KESBANGPOL, KEMENAG, FKUB SAMPAI SEKOLAH

 

 

Program Turunan Prabowo Subianto. Kompol Paris: “Perekrutan Anak Lewat Medsos Sasar Keluarga Tak Harmonis”. Banten Turun Peringkat Toleransi Nasional

 

 

 

TIGARAKSA, http://POSTJKT.CO – Pemerintah Kabupaten Tangerang tancap gas cegah paham intoleransi dan radikalisme sedini mungkin. Program ini turunan langsung dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menekan angka radikalisme di setiap kabupaten/kota.

 

Penanganan dilakukan Densus 88 AT Polri bersama stakeholder lokal. Fokusnya: ruang digital yang kini jadi ladang propaganda dan perekrutan.

 

DENSUS 88 TURUN GUNUNG, KOLABORASI SAMPAI KE DESA

 

Penanganan dan pencegahan tidak lagi menunggu aksi teror terjadi.

Densus 88 AT Polri. menggandeng stakeholder di tiap kabupaten/kota se-Banten. Langkah ini disebut wujud nyata pencegahan berkelanjutan.

Kompol Paris menegaskan, penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme penting untuk menjaga stabilitas nasional dan melindungi masyarakat.

 

_“Tapi upaya pencegahan tidak cukup hanya dengan penegakan hukum. Ini tanggung jawab bersama,”_ ujarnya.

 

2. EDUKASI WAWASAN KEBANGSAAN MASUK SEKOLAH & KELUARGA

 

Kompol Paris mengundang stakeholder kunci:

-Bhabinkamtibmas

-Kesbangpol

– Kementerian Agama

– FKUB

 

Mereka diminta bersama-sama beri edukasi ke masyarakat soal bahaya intoleransi. Fokusnya: peran keluarga dan pendidikan di sekolah untuk menjaga keutuhan bangsa.

 

Pihaknya juga sudah kirim surat edaran ke sekolah-sekolah. Isinya: pemahaman bahaya intoleransi yang bisa merusak keutuhan berbangsa.

 

 

BANTEN TURUN PERINGKAT TOLERANSI: DARI 1 KE 2 NASIONAL

 

Ada data menarik yang diungkap Kompol Paris.

Banten dulu peringkat 1 nasional dalam toleransi. Tahun ini turun ke peringkat 2

 

Penurunan ini jadi alarm. Artinya, upaya pencegahan harus diperkuat, terutama di sekolah.

 

_“Kami terus lakukan sosialisasi di tiap sekolah agar bisa mencegah paham radikalisme sejak dini,”_ kata Kompol Paris.

 

MODUS BARU: REKRUT ANAK LEWAT MEDSOS & KELUARGA RETAK

 

Modus perekrutan kini berubah.

Anak-anak jadi target utama melalui media sosial. Pelaku memanfaatkan keluarga yang kurang harmonis sebagai celah.

 

_“Kesempatan itulah sering jadi ajang buat merekrut,”_ ungkap Kompol Paris.

 

Karena itu, edukasi keluarga dianggap sama penting dengan edukasi di sekolah.

 

 

PEMKAB TANGERANG: TARGET JADI DAERAH PALING KONDUSIF

 

Asda 1 Prima Saraswati Puspa, yang juga PLT Kaban Kesbangpol Kabupaten Tangerang, buka langsung kegiatan wawasan kebangsaan.

 

Ia menyampaikan apresiasi atas kegiatan pencegahan intoleransi dan radikalisme di wilayah Tangerang.

 

_“Mewakili Bupati Tangerang, kami berharap program ini bisa menekan angka intoleransi di setiap wilayah. Ke depan, Tangerang jadi daerah paling kondusif dengan sinergi Polri dan Densus 88,”_ ujarnya.

 

Prima menegaskan, terorisme mengancam perpecahan sosial hingga kedaulatan bangsa. Kesiapsiagaan deteksi dini lewat pendekatan sosial, budaya, dan keagamaan sangat penting.

 

 

PENUTUP: LAWAN RADIKALISME DIMULAI DARI RUMAH & SEKOLAH

Penangkapan itu penting. Tapi mencegah anak direkrut lewat TikTok dan WhatsApp itu lebih penting.

 

Program Pemkab Tangerang ini ujiannya ada di lapangan:  apakah guru, orang tua, dan FKUB benar-benar aktif, atau cuma jadi stempel acara seremonial.

 

Kalau berhasil, Tangerang bisa kembali rebut peringkat 1 toleransi nasional. Kalau gagal, ruang digital akan terus jadi pabrik radikalisme baru.

 

#CegahRadikalisme

#Densus88

#KabupatenTangerang #WawasanKebangsaan

#ToleransiBanten

#PrabowoSubianto

 

Tigaraksa, 11 Mei 2026

Tim Sosial & Keamanan http://POSTJKT.CO/ M.SITUMEANG

Pembebasan BPHTB Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Dukung Kepemilikan Rumah

POSTJK.CO | Tangerang, Pemerintah Kabupaten Tangerang Terus berkomitmen dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan di bidang perpajakan daerah, salah satunya melalui program pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

 

BPHTB merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Pelaksanaan kebijakan ini mengacu pada berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Peraturan Bupati Tangerang Nomor 38 Tahun 2024, Peraturan Bupati Tangerang Nomor 41 Tahun 2025, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 35 Tahun 2021, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 689/KPTS/M/2023, serta Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 5 Tahun 2025. Kebijakan ini juga sejalan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khususnya Pasal 10 ayat (4) huruf h.

 

Melalui kebijakan ini, Pemerintah Kabupaten Tangerang memberikan pengecualian objek BPHTB bagi MBR sebagai upaya untuk meringankan beban masyarakat dalam memperoleh hunian yang layak dan terjangkau. Masyarakat Berpenghasilan Rendah merupakan kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan daya beli sehingga memerlukan dukungan pemerintah untuk memiliki rumah.

 

Pembebasan BPHTB diberikan dengan ketentuan bahwa rumah yang diperoleh merupakan kepemilikan pertama, diperoleh melalui mekanisme jual beli, serta menggunakan fasilitas pembiayaan perumahan, seperti kredit atau skema likuiditas pembiayaan perumahan.

 

Untuk memperoleh fasilitas tersebut, wajib pajak harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Dari sisi penghasilan, batas maksimal ditetapkan sebesar Rp12.000.000,00 per bulan bagi masyarakat yang belum menikah dan Rp14.000.000,00 per bulan bagi masyarakat yang telah menikah atau peserta Tapera. Sementara itu, dari sisi objek, rumah yang dimohonkan harus memenuhi ketentuan luas tanah antara 60 hingga 200 meter persegi, luas bangunan antara 21 hingga 36 meter persegi, serta harga jual maksimal sebesar Rp185.000.000,00.

 

 

Selain itu, pemohon wajib melengkapi persyaratan administrasi yang meliputi dokumen identitas, bukti penghasilan, dokumen kepemilikan atau penguasaan tanah dan bangunan, dokumen pembiayaan dari lembaga keuangan, serta dokumen perpajakan terkait. Seluruh dokumen akan melalui proses verifikasi sebagai bagian dari validasi permohonan.Pengajuan pembebasan BPHTB dilakukan melalui Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang. Apabila permohonan disetujui, akan diterbitkan Surat Keterangan Bebas BPHTB. Sebaliknya, apabila permohonan tidak disetujui, akan disampaikan surat penolakan disertai alasan yang jelas serta diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) BPHTB.

 

Pemerintah Kabupaten Tangerang menegaskan bahwa terhadap BPHTB yang telah dibayarkan atau divalidasi sebelum berlakunya ketentuan ini tidak dapat diajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran. Dengan demikian, kebijakan ini berlaku secara prospektif sesuai ketentuan yang berlaku.

 

Melalui program ini, Pemerintah Kabupaten Tangerang berharap dapat memberikan kemudahan, kepastian hukum, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap kepemilikan rumah, sekaligus mendukung program nasional di bidang perumahan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

 

 

Red: **

CAMAT KELAPA DUA LUNCURKAN “PEDAS DIKIT”: URUS KTP & KK KINI BISA DARI HP, BUKA LAYANAN SAMPAI HARI SABTU

 

KELAPA DUAP-TANGERANG | OSTJKT.CO – Camat Kelapa Dua Dadang Sudrajat, http://S.Sos., MM., http://M.Si., tancap gas genjot pelayanan publik. Fokusnya satu: urus administrasi kependudukan jangan lagi bikin warga ribet dan bolak-balik.

 

Sepanjang 2025-2026, berbagai inovasi digital dan fasilitas baru diluncurkan. Tujuannya biar warga Kelapa Dua urus KTP, KK, KIA bisa cepat, praktis, dan nggak ganggu kerjaan.

 

1. “PEDAS DIKIT” LAUNCHING AWAL 2026: URUS DOKUMEN CUKUP DARI HP

 

Inovasi paling ditunggu: PEDAS DIKIT alias _Pelayanan Digital Kelapa Dua dengan Inovasi Terintegrasi_.

Aplikasi ini diluncurkan awal 2026 untuk memangkas birokrasi. Warga bisa ajukan dokumen adminduk langsung lewat sistem digital.

 

_“Aplikasi ini dirancang untuk membuat pengajuan dokumen adminduk seperti KTP, KK, KIA menjadi lebih cepat, praktis, dan terintegrasi,”_ jelas Camat Dadang.

 

Artinya: antrian panjang, fotocopy berlembar-lembar, dan calo, perlahan bisa ditinggalkan.

 

 

 

2. CETAK KTP & KIA DIDEKATKAN: NGGAK USAH KE DISDUKCAPIL

 

Kelapa Dua juga upgrade fasilitas cetak.

Kecamatan bekerja sama dengan Disdukcapil Kabupaten Tangerang untuk menambah instalasi alat cetak KTP-el dan Kartu Identitas Anak (KIA) langsung di kecamatan.

 

Dampaknya besar: warga nggak perlu jauh-jauh ke Tigaraksa. Proses perekaman sampai cetak bisa selesai di tempat. Waktu dan ongkos dipotong setengah.

 

3. BUKA LAYAN HARI SABTU: SOLUSI BUAT PEKERJA

 

Keluhan klasik warga: “Ngurus KTP harus izin kerja, potong gaji.”

Camat Dadang jawab dengan layanan khusus hari Sabtu pukul 08.00 – 12.00 WIB.

 

Layanan ini khusus buat warga yang nggak sempat urus dokumen di hari kerja. _“Kami buka supaya buruh, karyawan, pedagang, tetap bisa urus adminduk tanpa kehilangan pendapatan,”_ ujar Dadang.

 

 

 

4. PATEN DIOKTO: PELAYAN TERPADU JADI STANDAR

 

Lewat program *Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)*, Kelapa Dua fokus jaga konsistensi mutu pelayanan.

Satu pintu, satu meja, satu standar waktu. Kalau bisa selesai 1 hari, jangan dibikin 1 minggu.

 

PATEN jadi payung agar inovasi digital dan buka hari Sabtu tidak jalan sendiri-sendiri, tapi terukur hasilnya.

 

 

5. TARGET: 2026 TIDAK ADA LAGI WARGA NGELUH ADMINDUK

 

Camat Dadang berkomitmen menjadikan Kelapa Dua contoh pelayanan cepat di Kabupaten Tangerang.

Dengan 4 jurus: digitalisasi lewat PEDAS DIKIT, cetak lokal, buka Sabtu, dan PATEN konsisten, targetnya jelas: 2026 tidak ada lagi warga ngeluh urus KTP-KK.

 

PENUTUP: PELAYAN BAGUS ITU YANG BIKIN WARGA NGGAK NGOMEL

Inovasi bagus kalau dipakai. PEDAS DIKIT harus benar-benar user-friendly, bukan sekadar nama keren.

 

Kalau 4 program ini jalan, Kelapa Dua bisa jadi rujukan kecamatan lain. *Urus KTP nggak perlu cuti, nggak perlu calo, nggak perlu marah-marah.

 

#CamatKelapaDua

#DadangSudrajat

#PEDASDIKIT

#PelayananDigital

#KTPMudah

#PATEN

#KelapaDua

 

Kelapa Dua, 11 Mei 2026

Tim Pelayanan Publik http://POSTJKT.CO

 

—

_Info lengkap PEDAS DIKIT dan jadwal layanan Sabtu bisa ditanyakan langsung ke Kantor Kecamatan Kelapa Dua._

 

Red.Purba

KAPOLRES JANJI BONGKAR MIRAS, KASAT POL PP ANA SUPRIYATNA MALAH PASANG WAJAH TAK SEDAP SAAT DITANYA JURNALIS

TIGARAKSA, POSTJKT.CO – Janji Kapolres Tangerang AKBP Indra Lesmana untuk membongkar warung miras di pusat Pemda langsung diuji 24 jam. Tapi kontras sikap muncul dari jajaran Pemkab. Saat beberapa jurnalis menanyakan kesiapan dan jadwal pelaksanaan pembongkaran, Kasat Pol PP Kabupaten Tangerang, Ana Supriyatna, justru menunjukkan wajah tak sedap. “Ketika beberapa jurnalis menanyakan pelaksanaan pembongkaran, Kasat Pol PP Ana Supriyatna menunjukkan wajah tak sedap,” pantau tim di lokasi.

KONTRAS: POLISI TERBUKA, SATPOL PP MENGHINDAR

Di lokasi yang sama, Kapolres Indra Lesmana justru terbuka. Di depan ratusan massa ia blak-blakan: “Malam itu juga dipolisline dan esok harinya akan dibongkar.”Berbeda dengan Ana Supriyatna. Sikapnya yang terkesan tertutup dan tak ramah saat ditanya awak media menimbulkan tanda tanya. Apakah ada beban? Apakah ada instruksi untuk diam? Atau memang tak siap ditanya? Padahal, Satpol PP adalah leading sector penegakan Perda. Seharusnya justru paling depan memberi penjelasan.

SIKAP TAK SEDAP = TAMBAH KECURIGAAN WARGA

Publik sudah curiga kenapa warung miras bisa buka di pusat Pemda bertahun-tahun. Sikap tertutup Kasat Pol PP makin memperkuat dugaan: Ada beking? Takut bongkar karena menyangkut nama besar? Atau memang tak ada rencana bongkar, cuma janji di depan massa?Reaksi wajah tak sedap saat ditanya wartawan justru memperburuk citra Pemkab. Seolah ada yang disembunyikan.

PUBLIK MENUNTUT TRANSPARANSIPembongkaran ini bukan acara tertutup. Ini uang rakyat, aset publik, dan janji di depan publik. Jadwal bongkar kapan? Tim gabungan siapa saja? Barang bukti dan pemilik warung diproses atau tidak?Pertanyaan dasar ini wajar ditanyakan jurnalis. Menjawab dengan wajah tak sedap bukan solusi. Itu malah memicu spekulasi liar.

UJI NYALI BESOK PAGI

Publik sekarang menunggu 2 hal: Apakah pembongkaran benar terjadi besok pagi? Apakah Kasat Pol PP Ana Supriyatna berani menjelaskan ke media setelah aksi selesai?Kalau besok warung masih berdiri, maka janji Kapolres akan jadi bumerang. Dan sikap tak sedap hari ini akan dibaca publik sebagai “tanda awal gagal”.

APARAT HARUS SIAP DIKRITIK, BUKAN ANTI KRITIK Polisi bisa terbuka di depan massa. Seharusnya Satpol PP juga begitu. Wajah tak sedap tidak akan menutup berita. Malah bikin berita jadi lebih besar. Besok pagi adalah ujian. Bongkar atau tidak, jujur atau tidak, semua akan terlihat……….!!!!!!!

#KasatPolPP

#AnaSupriyatna

#PembongkaranMiras

#KapolresTangerang

#TransparansiPublik

#PerdaMandul

Tigaraksa, 11 Mei 2026

Tim Liputan POSTJKT.CO

JANJI POLITIK YANG TERJAWAB, KUOTA BEASISWA TANGERANG MELEDAK 3X LIPAT! BUPATI MAESYAL: 2026 BERANGKATKAN 650 ANAK KULIAH GRATIS SAMPAI WISUDASU

TANGERANG, POSTJKT.CO – Kabar baik buat anak muda Kabupaten Tangerang. Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid umumkan kuota beasiswa kuliah gratis 2026 naik 3 kali lipat jadi 650 orang, dari sebelumnya 235 orang di 2025.“Tahun 2025 kita memberangkatkan 235 orang. Tahun 2026 ini naik menjadi sekitar 650 orang, atau meningkat tiga kali lipat. Ini adalah modal dasar bagi anak-anak kita agar bisa kuliah secara gratis sampai wisuda, lonjakan kuota tersebut diharapkan mampu menjangkau lebih banyak keluarga yang membutuhkan dukungan biaya pendidikan,” ujar Bupati Maesyal saat tinjau langsung seleksi, Senin 11 Mei 2026.

KOMITMEN: KULIAH GRATIS SAMPAI WISUDA, TANPA TITIPAN

Bupati Maesyal menegaskan ini program berkelanjutan untuk cetak SDM unggul. “Melalui beasiswa ini, Pemkab Tangerang berupaya membuka akses pendidikan tinggi seluas-luasnya bagi putra-putri daerah agar mampu bersaing dan berkontribusi bagi kemajuan daerah.”Ia jamin seleksi bersih. “Seluruh proses seleksi hari ini berjalan secara transparan dan murni berdasarkan kualifikasi, tanpa adanya intervensi atau ‘titipan’. Hal ini penting untuk menjaga integritas program sekaligus memastikan bahwa penerima beasiswa benar-benar mereka yang berhak dan berpotensi,” tegasnya.

FAKTA SELEKSI: 1.570 PENDAFTAR, SARINGAN KETAT

Kabag Kesra Setda Kab. Tangerang, Chaidir merinci tahapan: Pemberkasan 2 minggu: Terjaring 1.570 pendaftar daring. Wawancara 2 hari, 2 lokasi: Hari 1 di GSG: Calon mahasiswa baru. Hari 2 di Al-Amjad: Mahasiswa aktif & tingkat akhir yang susun skripsi.“Sehingga program ini mencakup jenjang pendidikan yang lebih luas,” jelas Chaidir.

SYARAT UTAMA: MISKIN TERBUKTI, BUKAN MISKIN NGAKU-NGAKU

Chaidir tegas: sasaran Desil 1, 2, 3, dan 4 atau warga keterbatasan ekonomi. Verifikasinya nggak main-main: Bukti fisik rumah: Foto tampak depan, samping, belakang. Listrik maksimal 900 Watt: Di atas itu gugur.“Untuk memastikan bantuan benar-benar tepat sasaran, tim penguji melakukan verifikasi faktual secara ketat terhadap kondisi calon penerima,” ucapnya.Saat ini Pemkab sudah kerja sama dengan 33 universitas. Terbaru: rencana kolaborasi dengan ITB biar pilihan kampus makin luas

POTRET PENERIMA: DAUDI, ANAK YATIM DARI PAGEDANGAN

Antusiasme peserta tinggi. Salah satunya Daudi Alanury, lulusan SMK Islam Insan Mulia asal Pagedangan. Anak yatim yang tinggal dengan ibunya seorang IRT ini mengaku sangat terbantu.“Sebagai anak yatim yang tinggal bersama ibunya (seorang ibu rumah tangga), Daudi mengaku sangat terbantu dengan adanya program ini.” Dari 1.570 pendaftar, Daudi berebut 1 dari 650 kursi. Bukti: yang butuh itu banyak, dan program ini tepat sasaran.

BEDANYA DENGAN TAHUN LALU

TahunKuotaCatatan2025235 orangFokus maba2026650 orangNaik 3x lipat. Cover maba, mahasiswa aktif, sampai tingkat akhirArtinya: Peluang lolos 2026 lebih besar. Tapi saringan juga makin ketat karena peminat membludak.

PENUTUP: INVESTASI SDM, BUKAN SEKADAR BANSOSBeasiswa 650 orang = Pemkab bayar UKT + biaya hidup sampai wisuda. Estimasi kasar: kalau 1 anak Rp25 juta/tahun x 4 tahun = Rp100 juta. 650 anak = Rp65 Miliar investasi masa depan.Ini baru namanya “memanusiakan rakyat”.

Bukan kasih ikan, tapi kasih kail + perahu. Syaratnya satu: jangan ada titipan, jangan ada sunat.

#BeasiswaTangerang

#BupatiMaesyalRasyid

#650Kuota2026 #KuliahGratis

#AntiTitipan

#Desil1Sampai4

#ITB

 

POSTJKT.CO / PURBA

Info resmi pendaftaran & kampus mitra cek di Bagian Kesra Setda Kab. Tangerang. Awas penipuan oknum yang ngaku bisa “bantu lolos”.

Dana BOS Perawatan Rp47.150.000 Cair Sejak Januari, Sanitasi Sekolah Masih Jorok & Rawan Roboh. Muham Idris Belum Klarifikasi

TANGERANG, POSTJKT.CO – Dana BOS Rp47.150.000 untuk pemeliharaan sarana di SDN Pasir Nangka, Kabupaten Tangerang makin panas. Di tengah kondisi toilet sekolah yang kumuh, bau, dan dindingnya retak rawan roboh, Kepala Sekolah Muham Idris belum memberikan klarifikasi apa pun.

 

Padahal dana dengan pos _“pemeliharaan sarana dan prasarana”_ itu sudah cair sejak 21 Januari 2025 dan berstatus _“Sedang Disalurkan”_.

_“Sudah kami datangi sekolah, sudah kami coba hubungi via telepon. Sampai hari ini Pak Muham Idris selaku Kepsek belum kasih penjelasan. Kemana uang 47 juta itu?”_ ungkap salah satu wali murid, Sabtu 10 Mei 2026.

FAKTA YANG BELUM TERJAWAB KEPSEK MUHAM IDRIS

 

Ke mana realisasi Rp47.150.000 untuk pemeliharaan, jika WC siswa masih jorok dan rusak?

2. Ada berapa titik perbaikan yang sudah dikerjakan sejak Januari 2025? Mana dokumentasi _before-after_?

3. Kenapa sanitasi yang menyangkut kesehatan siswa tidak jadi prioritas, padahal Juknis BOS mewajibkan?

 

 

Sampai berita ini naik, Muham Idris belum dapat dihubungi.

Permendikbudristek No. 63 Tahun 2022 Pasal 47: Kepala Sekolah selaku penanggung jawab BOS wajib menyampaikan laporan penggunaan dana kepada orang tua siswa & publik.

 

UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP: Informasi penggunaan anggaran negara adalah informasi publik yang wajib dibuka.

 

Bungkamnya Muham Idris = melanggar 2 aturan sekaligus.

 

3. DESAKAN: DISDIK PANGGIL MUHAM IDRIS HARI INI

 

Publik & wali murid mendesak Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang segera:

1. Panggil dan periksa Muham Idris selaku Kepsek SDN Pasir Nangka.

2. Turunkan tim Inspektorat + teknis audit fisik 47 juta. Bongkar SPJ, cek nota, cocokkan dengan kondisi riil.

3. Segel kas BOS ika ditemukan indikasi penyimpangan sebelum dana tahap 2 cair.

4. Perbaiki toilet daruratdalam 7 hari karena menyangkut keselamatan siswa.

 

_“Jangan sampai nunggu ada anak ketiban tembok WC baru bergerak. Nyawa anak bukan buat taruhan,”_ tegas pegiat pendidikan.

 

Jika dana 47 juta tidak bisa dipertanggungjawabkan, Muham Idris terancam:

1. Sanksi Administratif: Pencopotan dari jabatan Kepsek. Permendikbud 6/2021.

2. Pengembalian Kerugian Negara: TGR ke kas daerah.

3. Pidana: Pasal 2 & 3 UU Tipikor. Ancaman 1-20 tahun penjara bila ada unsur memperkaya diri.

 

—

 

PENUTUP

Diam bukan solusi.Sebagai penanggung jawab BOS, Muham Idris wajib bicara. 47 juta itu uang rakyat. WC kumuh itu risiko buat anak-anak.

 

POSTJKT.CO tetap membuka ruang hak jawab untuk Muham Idris, Kepala SDN Pasir Nangka, 1×24 jam. Tunjukkan RAB, SPJ, dan foto pekerjaan. Jika bersih kenapa takut?

 

Bupati Tangerang & Kadisdik jangan tutup mata.*ni preseden buruk jika dibiarkan.

 

 

Tangerang, 10 Mei 2026

Tim Investigasi http://POSTJKT.CO/ Purba

 

 

_catatan: Nama Kepsek berdasarkan data publik Dapodik. Koreksi akan dimuat jika ada kekeliruan disertai bukti resmi._

Ketua DPRD M. Amud: “LSM, Ormas, Pers adalah Kontrol Sosial”. Janter Tambun: “Siap Kawal Pembangunan Bersih Tanpa Korupsi”

TIGARAKSA, POSTJKT.CO – Langkah strategis ditempuh LSM Badan Advokasi Hukum Tertib Aspirasi Reformasi (BAHTRA) Provinsi Banten. Senin 11 Mei 2026, BAHTRA menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dibalut silaturahmi ke Kantor DPRD Kabupaten Tangerang.

 

Rombongan BAHTRA yang dipimpin Ketua Ir. Janter Tambun langsung disambut hangat Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Muhammad Amud dari Fraksi Golkar di ruang kerjanya. Pertemuan berlangsung akrab, fokus pada penguatan kontrol sosial untuk Kabupaten Tangerang.

 

—

 

1. PESAN KETUA DPRD: KOLABORASI KUNCI GOOD GOVERNMENT

 

Muhammad Amud menegaskan, pembangunan Tangerang butuh sinergi semua elemen. _“Perlu adanya kerjasama yang baik semua elemen masyarakat seperti LSM, Ormas dan Pers sebagai kontrol sosial untuk kemajuan Kab. Tangerang di sektor pembangunan, pendidikan, ekonomi dan kesehatan,”_ ujar Amud.

 

Politisi Golkar itu mengajak semua pihak aktif bertukar pikiran dan mengawasi kinerja ASN. _“Mari kita saling mengontrol kinerja ASN agar Kab. Tangerang maju serta pemerintahan yang good government,”_ ucap Amud dengan tegas.

 

 

2. KOMITMEN BAHTRA: KAWAL PEMBANGUNAN BEBAS KKN

 

Ketua LSM BAHTRA Provinsi Banten Ir. Janter Tambun menyambut ajakan tersebut. Ia menyatakan BAHTRA siap menjadi mitra kritis DPRD dalam mewujudkan pemerintahan bersih.

 

_“Dalam mewujudkan pembangunan yang bersih bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), kami siap dengan kerja sama DPRD Kabupaten Tangerang sebagai kontrol atau pengawasan,”_ tutur Janter.

 

Janter menekankan, BAHTRA akan fokus pada pengawasan anggaran, perizinan, dan proyek strategis agar tidak diselewengkan.

 

3. HADIR PULA DINAS TATA RUANG

 

Pertemuan turut dihadiri perwakilan pemerintah daerah, Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang yang diwakili Dekki Kusmayadi. Kehadiran OPD teknis ini menjadi sinyal bahwa DPRD membuka ruang dialog lintas sektor untuk membahas isu pembangunan dan tata ruang.

 

4. MAKNA RDP SILATURAHMI: PENGAWASAN TANPA JARAK

 

Format RDP yang dibalut silaturahmi ini dinilai sebagai terobosan. Bukan sekadar forum formal, tapi membangun kedekatan antara wakil rakyat, LSM, dan OPD. Tujuannya satu: memperpendek jarak pengawasan agar praktik KKN bisa dicegah sejak dini.

 

Langkah BAHTRA diapresiasi karena memilih jalur dialog konstruktif sebelum melayangkan kritik keras di ruang publik.

 

PENUTUP

Sinergi DPRD, LSM, dan OPD adalah rumus lama yang harus terus dihidupkan. Ketika kontrol sosial berjalan, ruang korupsi menyempit. Publik kini menunggu aksi nyata: temuan BAHTRA dikawal DPRD, ditindaklanjuti OPD.

 

Jika komitmen “bebas KKN” benar dipegang, maka RDP hari ini bukan sekadar silaturahmi, tapi titik awal Tangerang bersih.

 

#RDPBAHTRA

#DPRDTangerang

#MuhammadAmud

#JanterTambun

#AntiKKN

#KontrolSosial

#GoodGovernment

#TangerangBersih

 

Tigaraksa, 11 Mei 2026

Redaksi http://POSTJKT.CO

 

—

_POSTJKT.CO terbuka untuk publikasi hasil pengawasan bersama BAHTRA-DPRD demi transparansi Kabupaten Tangerang._

RUPIAH JEBOL Rp17.390 PER DOLAR, LEVEL TERLEMAH SEPANJANG SEJARAH

JAKARTA, POSTJKT.CO – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali ambruk. Pada perdagangan Minggu 10 Mei 2026, mata uang Garuda ditutup di Rp17.390 per dolar AS, level terendah sepanjang sejarah.Angka ini memperpanjang tren pelemahan rupiah yang sudah babak belur sepanjang pekan. Dalam 5 hari perdagangan terakhir, rupiah tergerus lebih dari 4,2% akibat gempuran ganda: sentimen kebijakan moneter The Fed yang makin hawkish dan kondisi ekonomi domestik yang belum pulih.

KRONOLOGI KEJATUHAN RUPIAH PEKAN INI

Kurs Tengah BIFaktor PemicuSenin 5/5Rp16.780The Fed isyaratkan suku bunga tinggi lebih lamaRabu 7/5Rp17.050Data inflasi AS naik, dolar menguat globalJumat 9/5Rp17.210Capital outflow dari SBN Rp8,3 triliunMinggu 10/5Rp17.390Panic buying dolar, permintaan impor tinggi.

PENYEBAB UTAMA: DIHANTAM DARI LUAR & DALAM
Faktor Global: The Fed Tahan Suku Bunga 6,25% dan sinyal belum akan pangkas hingga 2027. Dolar jadi aset aman, investor cabut dari emerging market. Harga Minyak Brent Tembus $102/barrel akibat konflik Timur Tengah, beban subsidi & impor RI membengkak. Yield US Treasury 10Y Sentuh 5,8%, tarik dana asing keluar dari SBN dan saham RI.Faktor Domestik: Defisit Neraca Dagang April 2026: -$1,7 miliar karena impor pangan & energi melonjak. Cadangan Devisa Turun ke $134,2 M dari $141 M bulan lalu, ruang intervensi BI makin sempit. Sentimen APBN: Belanja bansos & proyek infrastruktur jumbo dinilai pasar berisiko pelebaran defisit.

DAMPAK LANGSUNG KE RAKYAT
Harga Barang Impor Naik: BBM, gandum, kedelai, sparepart, obat, HP. Inflasi pangan terancam tembus 7%. Cicilan Utang Luar Negeri Swasta & BUMN Bengkak. Korporasi dengan utang dolar tanpa hedging mulai kelimpungan. Biaya Umroh & Haji Khusus Naik: Pelunasan dalam dolar, potensi tambahan Rp8–12 juta per jemaah. UKM Importir Menjerit: Bahan baku naik, daya beli turun, PHK mengintai.

TANGGAPAN OTORITAS: BI SIAP INTERVENSI, TAPI PASAR RAGU
Bank Indonesia menyatakan “akan selalu ada di pasar” melalui triple intervention: spot, DNDF, dan SBN. Namun analis menilai ruang BI terbatas karena CAD dan cadangan devisa tertekan.Menteri Keuangan belum berkomentar. Pasar menunggu langkah fiskal konkret, bukan sekadar “jaga psikologis”

PROYEKSI ANALIS: Rp17.500 DI DEPAN MATA

Jika The Fed tetap hawkish dan harga minyak tak turun, rupiah berisiko ke Rp17.500–Rp17.800 dalam 2 pekan. Level psikologis berikutnya Rp18.000.“Selama defisit kembar belum beres dan intervensi BI tak dibarengi perbaikan fundamental, rupiah susah napas,” kata ekonom senior yang enggan disebut namanya.PENUTUPRp17.390 bukan sekadar angka. Ini alarm keras untuk pemerintah: tanpa reformasi struktural dan disiplin fiskal, rupiah bisa jadi korban berikutnya dari badai dolar.Masyarakat disarankan bijak kelola utang valas, tunda konsumsi impor tidak esensial, dan pantau terus kebijakan BI.

#RupiahJebol

#Rp17390

#DolarAS #BI

#TheFed

#KrisisImpor

#EkonomiIndonesiaJakarta, 10 Mei 2026

Redaksi Ekonomi POSTJKT.CO

Disclaimer: Berita ini disusun berdasarkan data pasar dan analisis ekonomi. Keputusan investasi menjadi tanggung jawab pembaca.

red. Purba