TANGERANG, http://postjktc.co β Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Banten,Β menemukan kejanggalan besar dalam pengelolaan anggaran Pemerintah Kabupaten Tangerang.
Dari 8 proyek besar yang diperiksa, salah satunya adalah proyek Mall Pelayanan Publik / MPP yang berlokasi di suvarna lingkungan Citra Raya di Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kab. Tangerang yang diduga mengalami kelebihan bayar hampir Rp975 Juta.
Ironisnya, di tengah temuan itu, Pemkab Tangerang tetap meraih predikat WTP – Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK Kabupaten. Piagam WTP pun berjejer di kantor Pemda.
KRONOLOGI TEMUAN BPK BANTEN
Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI, terdapat 8 proyek besar di lingkungan Pemkab Tangerang yang tidak sesuai RAB / Rencana Anggaran Biaya.
Salah satu yang disorot tajam adalah proyek pembangunan *Mall Pelayanan Publik. Proyek dengan anggaran milyaran rupiah ini ditemukan BPK kelebihan bayar sebesar Rp975.000.000.
Angka itu bukan kecil. Hampir 1 Miliar uang rakyat yang diduga keluar tidak sesuai ketentuan.
SUDAH DISOROTI LSM, TAPI…
Temuan ini sebenarnya *bukan hal baru. Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat sudah lebih dulu menyoroti dan berkali-kali melayangkan surat peringatan ke Pemkab terkait proyek MPP ini.
Namun peringatan itu seolah angin lalu. Hasilnya, temuan yang sama kembali muncul di LHP BPK RI tingkat Provinsi Banten.
PARADOKS: TEMUAN MILYARAN VS PIAGAM WTP
Di satu sisi BPK Provinsi menemukan kelebihan bayar hampir 1 M.
Di sisi lain, BPK Kabupaten Tangerang tetap memberikan opini WTP – Wajar Tanpa Pengecualian kepada Pemkab Tangerang.
Akibatnya, kantor Pemda dihiasi deretan piagam penghargaan pengelolaan keuangan.
Kondisi ini memunculkan asumsi dan kekecewaan di masyarakat.
“Kalau ada temuan miliaran tapi tetap WTP, buat apa ada audit? Jangan-jangan ini semua cuma sandiwara belaka,” ujar salah satu aktivis LSM yang enggan disebut namanya.
TUNTUTAN PUBLIK
1. Kembalikan Uang Negara
Rp975 Juta kelebihan bayar harus segera disetor ke kas daerah.
2. Usut Oknum
Siapa yang bertanggung jawab atas ketidaksesuaian RAB di proyek MPP?
3. Evaluasi WTP
Apakah opini WTP masih relevan jika temuan material masih ada?
CATATAN REDAKSI:
WTP bukan berarti “bersih 100%”. WTP hanya opini bahwa laporan keuangan disajikan sesuai standar. Tapi *temuan kerugian negara Rp975 Juta adalah fakta yang tidak bisa ditutup piagam.
Uang itu bisa untuk membangun 10 sekolah, atau membiayai ratusan beasiswa.
Kata Lsm BAHTERA Kami mendesak BPK RI, Kejaksaan, dan KPK untuk menindaklanjuti temuan ini. Serta meminta Pemkab Tangerang terbuka ke publik: uang kelebihan bayar itu kemana?
#KawalAPBD
#BPK
#MPP
#Tangerang
#Korupsi
#WTP
#UsutTuntas
Red.: **
