JAKARTA, posjktco.co – Program prioritas Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG), diguncang skandal korupsi. Kejaksaan Agung resmi menahan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana beserta dua wakilnya, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, Rabu 3/6/2026. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka sehari setelah dicopot Presiden Prabowo, buntut dugaan penyelewengan tata kelola MBG yang didanai APBN. Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, dalam konferensi pers di Gedung Bundar membeberkan modus para tersangka. Dadan dkk “diduga” menunjuk yayasan-yayasan yang terafiliasi dengan mereka untuk mengelola mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tanpa memenuhi syarat. “Yayasan-yayasan tersebut bahkan disebut menerima insentif hingga miliaran rupiah setiap harinya dari program yang didanai APBN,”* tegas Syarief. Dugaan Markup: Motor Listrik Rp1 T hingga TV 75 Inci” Selain soal yayasan, penyidik “diduga”…

posjkt.com | Jakarta,_Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian telah menginstruksikan kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk tetap siaga di daerah masing-masing selama satu minggu sebelum hingga satu minggu setelah Idulfitri 1447 Hijriah. Ini untuk memastikan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah selama libur Lebaran. Instruksi ini tertuang dalam Surat Edaran Mendagri Nomor 000.2.3/1171/SJ, yang meminta kepala daerah meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gangguan keamanan dan keselamatan. Mereka juga diminta memperkuat koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Selain itu, kepala daerah juga diminta menunda perjalanan dinas ke luar negeri pada 14-28 Maret 2026, kecuali untuk kegiatan sangat penting. Pemerintah daerah juga diharapkan meningkatkan kesiapan dalam mendukung kelancaran arus mudik dan pengawasan inflasi daerah .   PURBA**

JAKARTA posjkt.com, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak pemerintah untuk segera menghentikan pendekatan militer yang selama ini diterapkan di Papua. Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, menegaskan bahwa kekerasan bukanlah solusi dalam mengatasi konflik bersenjata yang terus terjadi di wilayah tersebut. Peningkatan intensitas kekerasan itu justru memperparah kondisi warga sipil yang menjadi korban dalam bentrokan bersenjata yang terjadi sepanjang Oktober 2025. Anis menyatakan bahwa Komnas HAM telah melakukan komunikasi dan koordinasi intensif dengan berbagai pihak, termasuk Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Kapolda Papua Tengah, Gubernur Papua Tengah, dan Bupati Intan Jaya, untuk menyatukan pemahaman mengenai pendekatan hak asasi manusia dalam pengamanan Papua. Komnas HAM juga mengecam keras penggunakan kekerasan yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan luka-luka, termasuk intimidasi terhadap relawan kemanusiaan yang sedang membantu pengungsi…

JAKARTA | posjkt.com Jakarta, Dalam keteranga  pers Mayjen F Bendera Merah Putih yang sobek saat gladi resik HUT TNI ke-80 di Monas, Jakarta, tidak memiliki makna khusus atau simbolis yang terkait dengan kondisi negara atau bangsa. Menurut Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen Freddy Ardianzah, bendera tersebut robek karena hembusan angin yang cukup kencang, yaitu di atas 20 knot. Insiden ini dianggap sebagai hal biasa dalam sebuah latihan dan menjadi evaluasi untuk peringatan HUT TNI yang sebenarnya nanti tgl.10/10/2025. Dalam kesempatan itu, Mayjen Freddy menjelaskan bahwa gladi resik tersebut bertujuan untuk menguji ketrampilan prajurit dan kekuatan material yang digunakan, termasuk bendera. Dengan demikian, insiden ini dapat menjadi pelajaran untuk memperbaiki kekurangan sebelum peringatan HUT TNI ke-80 pada 5 Oktober mendatang. Purba…Pengamat politik  berpendapat berbeda dengan kejadian…