MBG Tercoreng: 3 Eks Petinggi BGN Ditahan, Yayasan Afiliasi Diduga Raup Miliaran APBN per Hari!

JAKARTA, posjktco.co – Program prioritas Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG), diguncang skandal korupsi. Kejaksaan Agung resmi menahan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana beserta dua wakilnya, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, Rabu 3/6/2026.

Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka sehari setelah dicopot Presiden Prabowo, buntut dugaan penyelewengan tata kelola MBG yang didanai APBN.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, dalam konferensi pers di Gedung Bundar membeberkan modus para tersangka. Dadan dkk “diduga” menunjuk yayasan-yayasan yang terafiliasi dengan mereka untuk mengelola mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tanpa memenuhi syarat.

“Yayasan-yayasan tersebut bahkan disebut menerima insentif hingga miliaran rupiah setiap harinya dari program yang didanai APBN,”* tegas Syarief.

Dugaan Markup: Motor Listrik Rp1 T hingga TV 75 Inci”
Selain soal yayasan, penyidik “diduga” menemukan intervensi Dadan dkk terhadap PPK. Akibatnya, KAK pengadaan disusun tidak sesuai kebutuhan riil, sarat markup, dan direalisasikan penuh.

Diduga Barang-barang yang disorot dalam penyidikan:
1. 21.801 unit motor listrik senilai kurang lebih $1 miliar (sekitar Rp1 triliun).
2. 32.000 pasang sepatu dan lebih dari 31.000 tablet.
3. 5.400 unit televisi berukuran 75 inci.

Kejagung menilai pengadaan tersebut janggal karena “diduga”  tidak relevan dengan kebutuhan program pemenuhan gizi anak sekolah.

Hingga kini Kejagung belum merilis nama yayasan penerima insentif miliaran/hari tersebut. Desakan transparansi menguat dari publik dan pengamat.

“Jika benar miliaran rupiah mengalir per hari ke yayasan afiliasi, ini biadap. Itu uang jatah gizi anak,” ujar pengamat kebijakan publik [Nama Narasumber] kepada posjktco.co, Kamis 4/6/2026. Ia mendesak Kejagung menerapkan TPPU dan memiskinkan pelaku jika terbukti.

Ketiga tersangka dijerat Pasal 603 dan 604 juncto Pasal 20 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan ditahan di Rutan Salemba. Jampidsus menegaskan pendalaman kasus masih berjalan untuk mengumpulkan alat bukti tambahan dan menelusuri aliran dana.

Kasus ini menjadi ujian serius bagi program MBG. Kecepatan Presiden Prabowo mencopot 3 pejabat BGN diapresiasi, namun publik menunggu pembuktian: apakah uang negara benar-benar sampai ke piring makan anak, atau justru “diduga ” jadi bancakan elit.

 

 

 

 

 

Red.**
posjktco.co – Tajam & Terpercaya

MIRIS MAY DAY 2026: DITANYA PRABOWO SOAL MBG, BURUH MALAH TERIAK “TIDAK BERMANFAAT!” Program Rp500 Triliun Diragukan Rakyatnya Sendiri. Janji Gizi Anak Kandas di Lapangan?

posjkt.com | JAKARTA – Momen memalukan terjadi di May Day 2026. Presiden Prabowo Subianto didampingi sejumlah pejabat Percaya Diri tanya langsung ke ribuan buruh soal program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Monas, Jumat 1 Mei 2026.“Kita juga beri MBG.

Saya tanya ke saudara-saudara, MBG bermanfaat atau tidak?”Bukannya “Bermanfaat”, jawaban yang meledak justru: “TIDAK!”.

REALITA PAHIT DI BALIK PANGGUNG
Prabowo klaim MBG kunci lawan stunting & hidupkan ekonomi petani. Tapi buruh yang anaknya jadi target justru teriak tidak. Kenapa?Data lapangan yang sering muncul, Menu nggak konsisten – Hari ini telur, besok cuma nasi + kecap.

Telat distribusi, Jam 2 siang baru datang, anak udah masuk angin.Sasarannya meleset: Banyak sekolah elit dapat, SD di pelosok malah zonk.Anggaran Rp500 T, tapi buruh tetap ngeluh harga telur Rp32 ribu/kg, susu Rp20 ribu/kotak.Kalau bermanfaat, kenapa buruh yang paling butuh malah nolak?2. RP500 TRILIUN UNTUK SIAPA?
Prabowo bangga sebut anggaran perlindungan sosial Rp500 T. Tapi buruh teriak “tidak” ke MBG artinya: Ada yang salah antara duit gede & perut rakyat.Pertanyaan nusuk:Berapa dari Rp500 T yang beneran jadi telur & susu? Berapa yang habis di “biaya operasional, sosialisasi, pendampingan”?Vendor MBG siapa? Ada nggak “orang dekat” yang dapat kontrak pengadaan telur se-Indonesia?Anak buruh dapat MBG nggak? Atau cuma anak PNS yang fotonya dipajang di baliho?3. MAY DAY JADI PANGGUNG UJI NYALI
Prabowo berani tanya langsung. Salut.

Tapi lebih gila lagi kalau buruh berani jawab jujur, TIDAK.Itu artinya rakyat udah muak pencitraan. Anggaran boleh fantastis, baliho boleh gede, tapi kalau anak buruh tetap bawa bekel singkong ke pabrik, artinya program gagal.

Kondisi usang keadaan sekolah

Sok iya memeberi makan gratis disekolah, sementara kondisi dan sarana banyak yang rusak, menurut pimpinan redaksi posjkt.com. Bukan seharusnya kebutuhan dasar pendidikan dulu yang diberikan, sebagai amanat kostitusi, program yang seharusnya dituntaskan mencerdaskan anak bangsa.

 

-MBGBuatSiapa

-BuruhTeriakTidak

-AuditRp500T

-AnakBuruhButuhGiziBukanJanji

-MayDayBukanPanggungPencitraan

RED: PUR

Bukti Nyata Pelayanan Berbuah Prestasi, PERUMDAM TKR 7 Tahun Konsisten Berprestasi Raih TOP BUMD Awards

POSTJKTC.COM | Jakarta, perumdamtkr.co.id – Pelayanan air bersih yang secara konsisten diberikan oleh PERUMDAM TKR (Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja) Kabupaten Tangerang membuahkan hasil yang luar biasa dengan memenangkan secara berturut-turut penghargaan TOP BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Awards. Pada tahun 2026 ini menjadi tahun ketujuh PERUMDAM TKR memenangkan penghargaan bergengsi dikalangan BUMD tersebut, Senin, 13 April 2026.

Konsistensi dalam menghadirkan pelayanan air bersih yang berkualitas dan tata kelola perusahaan yang profesional terus menjadi komitmen utama PERUMDAM TKR. Melalui berbagai inovasi dan peningkatan kinerja yang berkelanjutan, perusahaan senantiasa berupaya memberikan pelayanan terbaik yang berdampak langsung bagi masyarakat Kabupaten Tangerang.

Komitmen tersebut menjadikan PERUMDAM TKR meraih prestasi yang menegaskan posisi perusahaan sebagai BUMD air minum yang konsisten berprestasi di tingkat nasional, sekaligus menjadi bukti nyata dedikasi seluruh insan perusahaan dalam menjaga kualitas layanan yang mengalir tanpa henti. Keberhasilan ini tidak hanya menjadi pencapaian Perusahaan saja, namun juga menjadi kebanggaan dari seluruh pihak yang turut andil di dalamnya.

Pencapaian ini tidaklah diraih secara instan, melainkan melalui proses panjang yang penuh komitmen, kerja keras, dan konsistensi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Berbagai penghargaan yang diraih, mulai dari Top Pembina BUMD 2026, Top CEO BUMD 2026, hingga predikat TOP BUMD Bintang 5 dan The Role Model BUMD 2026, menjadi bukti nyata atas kinerja unggul PERUMDAM Tirta TKR.

Kolaborasi yang solid serta komitmen dalam menjaga kualitas layanan menjadikan PERUMDAM TKR terus berkembang dan berprestasi, hingga berhasil meraih penghargaan eksklusif berupa Medali Platinum pada ajang TOP BUMD Awards 2026. Penghargaan ini menjadi penguat komitmen perusahaan untuk terus berinovasi serta memberikan motivasi agar tetap memberikan pelayanan terbaik.

Peran Jajaran Dewan Pengawas dan Direksi PERUMDAM TKR menjadi sangat krusial dalam mengarahkan arah kebijakan dan strategi perusahaan. Kepemimpinan yang bijak, visioner, serta penuh komitmen telah mampu menghadirkan berbagai terobosan dan penguatan kinerja, sehingga perusahaan terus berkembang dan meraih kepercayaan di tingkat nasional.

Di sisi lain, dedikasi seluruh pegawai PERUMDAM TKR juga menjadi fondasi utama dalam keberhasilan ini. Respons yang cepat terhadap keluhan pelanggan, ketanggapan dalam menangani kondisi di lapangan, serta semangat memberikan pelayanan terbaik menjadi nilai yang terus dijaga. Dukungan penuh dari para pemangku kepentingan turut memperkuat langkah PERUMDAM TKR untuk terus maju dan berkomitmen menjadi perusahaan air minum terbaik bagi masyarakat.

Sumber : Humas PERUMDAM TKR

red. Purba**

Mendagri Instruksikan kepala Daerah Siaga Satu Menghadapi Hari Raya IdulFitri, Menjaga Gejolak Kenaikan Harga

posjkt.com | Jakarta,_Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian telah menginstruksikan kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk tetap siaga di daerah masing-masing selama satu minggu sebelum hingga satu minggu setelah Idulfitri 1447 Hijriah. Ini untuk memastikan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah selama libur Lebaran.

Instruksi ini tertuang dalam Surat Edaran Mendagri Nomor 000.2.3/1171/SJ, yang meminta kepala daerah meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gangguan keamanan dan keselamatan. Mereka juga diminta memperkuat koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Selain itu, kepala daerah juga diminta menunda perjalanan dinas ke luar negeri pada 14-28 Maret 2026, kecuali untuk kegiatan sangat penting. Pemerintah daerah juga diharapkan meningkatkan kesiapan dalam mendukung kelancaran arus mudik dan pengawasan inflasi daerah .

 

PURBA**

Komnas Hak Asasi Manusia Menyerukan Menghentikan Tindakan Pelanggaran HAM di Papua

JAKARTA posjkt.com, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak pemerintah untuk segera menghentikan pendekatan militer yang selama ini diterapkan di Papua. Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, menegaskan bahwa kekerasan bukanlah solusi dalam mengatasi konflik bersenjata yang terus terjadi di wilayah tersebut. Peningkatan intensitas kekerasan itu justru memperparah kondisi warga sipil yang menjadi korban dalam bentrokan bersenjata yang terjadi sepanjang Oktober 2025.

Anis menyatakan bahwa Komnas HAM telah melakukan komunikasi dan koordinasi intensif dengan berbagai pihak, termasuk Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Kapolda Papua Tengah, Gubernur Papua Tengah, dan Bupati Intan Jaya, untuk menyatukan pemahaman mengenai pendekatan hak asasi manusia dalam pengamanan Papua. Komnas HAM juga mengecam keras penggunakan kekerasan yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan luka-luka, termasuk intimidasi terhadap relawan kemanusiaan yang sedang membantu pengungsi di wilayah itu.

Kasus terbaru mencatat adanya kontak tembak antara TNI dan Kelompok Sipil Bersenjata (KSB) di Intan Jaya yang menewaskan 14 orang, baik dari KSB maupun masyarakat sipil. Selain itu, bentrokan juga terjadi di Distrik Nabire Barat yang menelan korban jiwa dan luka dari warga sipil maupun aparat keamanan. Komnas HAM mengingatkan agar semua pihak menahan diri untuk mencegah eskalasi konflik yang berujung pada penderitaan masyarakat.

Komnas HAM meminta pemerintah untuk meninjau ulang strategi keamanan dengan pendekatan yang lebih humanis, mengedepankan dialog dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, serta menghindari kekerasan berulang. Langkah ini menjadi penting agar Papua kembali kondusif dan warga sipil dapat hidup dengan aman tanpa merasa terancam akibat konflik bersenjata. Komnas HAM juga menegaskan perlunya aparat penegak hukum bertindak transparan dan akuntabel untuk memastikan keadilan bagi korban kekerasan di Papua.

 

 

 

Red.M SITUMEANG

Bendera Merah Putih Viral Terbagi dua dalam Latihan persiapan Menyambut HUT TNI ke-80

JAKARTA | posjkt.com Jakarta, Dalam keteranga  pers Mayjen F Bendera Merah Putih yang sobek saat gladi resik HUT TNI ke-80 di Monas, Jakarta, tidak memiliki makna khusus atau simbolis yang terkait dengan kondisi negara atau bangsa. Menurut Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen Freddy Ardianzah, bendera tersebut robek karena hembusan angin yang cukup kencang, yaitu di atas 20 knot. Insiden ini dianggap sebagai hal biasa dalam sebuah latihan dan menjadi evaluasi untuk peringatan HUT TNI yang sebenarnya nanti tgl.10/10/2025.

Dalam kesempatan itu, Mayjen Freddy menjelaskan bahwa gladi resik tersebut bertujuan untuk menguji ketrampilan prajurit dan kekuatan material yang digunakan, termasuk bendera. Dengan demikian, insiden ini dapat menjadi pelajaran untuk memperbaiki kekurangan sebelum peringatan HUT TNI ke-80 pada 5 Oktober mendatang.

Purba…Pengamat politik  berpendapat berbeda dengan kejadian tersebut, robeknya bendera memperingatkan kita agar mejaga kesatuan bang, husus bagi elit elit politik, yang mencoba merusak kedamaian bangsa dengan, kebijakan kebijakan yang tidak bijak, seperti rajia plat nomor kendaraan daerah yang berbeda, kejadian di Sumatra Utara, keputusan yang melarang mati pajak tidak boleh isi BBM. Keputusan keputusan itu memicu perpecahan bagi kehidupan bangsa.

 

 

(MARASIDON)