Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian resmi melantik tiga Penjabat (Pj.) Gubernur Daerah Otonom Baru (DOB) Papua

Jakarta –posjkt.com

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian resmi melantik tiga Penjabat (Pj.) Gubernur Daerah Otonom Baru (DOB) Papua. Pelantikan tersebut berlangsung di Plaza Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Jumat (11/11/2022).

Pelantikan ini merupakan rangkaian acara dari peresmian tiga DOB Papua, yakni Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan yang berlangsung secara bersamaan.

Baca juga : Anggota Polisi, Warga Kerjasama Perbaiki Jembatan di Desa Balai Sepuak

Ketiga Pj. yang dilantik tersebut berasal dari kalangan sipil serta merupakan putra-putri asli Papua. Ketiganya dilantik setelah lolos seleksi oleh Tim Penilai Akhir (TPA).

Mereka dilantik berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) RI Nomor 115/P Tahun 2022 tanggal 10 November 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Gubernur.

“Dengan mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanallahu Wa Ta’ala, atas rahmat dan taufiknya, pada hari Jumat, tanggal 11 November 2022.

Saya Menteri Dalam Negeri resmi melantik Saudara Apolo Safanpo sebagai Penjabat Gubernur Papua Selatan, Saudari Ribka Haluk sebagai Penjabat Gubernur Papua Tengah.

Baca juga : Keduanya adalah Kades Salembaran Jati Kecamatan Kosambi Pandu Triwijaya dan Kades Kandawati Kecamatan Gunung Kaler Sumarni

Saudara Nikolaus Kondomo sebagai Penjabat Gubernur Papua Pegunungan,” kata Mendagri mengucapkan kata-kata pelantikannya.

Diketahui, Pj. Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo merupakan Staf Ahli Mendagri Bidang Pemerintahan yang lahir di Agats, 24 April 1975.

Kemudian Pj. Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo merupakan Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Kerjasama Internasional Kejagung, yang lahir di Merauke pada 13 Maret 1964.

Sedangkan Pj. Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk merupakan Staf Ahli Mendagri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik yang lahir di Piramid pada 10 Januari 1971.

“Saya percaya bahwa Saudara/Saudari akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan,” ujar Mendagri.

Para Pj. yang dilantik tersebut akan memimpin jalannya pemerintahan di tiga DOB Papua hingga terpilihnya kepala daerah definitif hasil Pilkada Serentak Tahun 2024.

Supriyadi / postj

Komitmen Lestarikan Lingkungan Hidup, Polda Jateng Gulung 23 Aksi Illegal Mining dan Sita 70 Barang Bukti

Jateng, posjkt.com

Satgas Puser Bumi Polda Jateng dan jajarannya berhasil menggulung, Selama 2022, Polda Jateng Gulung 23 Aksi Illegal Mining dan Tangkap 22 Tersangka.

Komitmen Lestarikan Lingkungan Hidup, Polda Jateng Gulung 23 Aksi Illegal Mining dan Sita 70 Barang Bukti

Satgas Puser Bumi Polda Jateng dan jajarannya berhasil menggulung 23 aksi penambangan illegal atau illegal mining dan menangkap 22 tersangka selama periode Januari hingga pertengahan Oktober 2022.

Keberhasilan itu, digelar Kapolda Jateng, Irjen Pol Ahmad Luthfi pada konferensi pers yang dilaksanakan di lapangan apel Kompi 4 Batalyon A Pelopor Satbrimobda Jateng di Pati pada Kamis (13/10/2022).

Selain menangkap tersangka, Polda Jateng juga menyita 70 barang bukti berupa 26 excavator, 1 loader, 43 truk serta uang tunai Rp 36 juta.

“Adapun estimasi kerugian negara yang terjadi mencapai Rp 7.222. 028.860,” tegas Kapolda.

“Dari 23 kasus terbanyak diungkap Ditreskrimsus sejumlah 5 kasus, Polres Pati 4 kasus, Polres Magelang 4 kasus dan Polres Klaten 3 kasus. Polres-polres lain rata-rata satu kasus.

Adapun motif para pelaku melakukan illegal mining adalah untuk mencari keuntungan pribadi ,” tambahnya

Kapolda menyebut, illegal mining dilakukan dengan sejumlah modus diantaranya melakukan penambangan tidak pada titik koordinat yang diizinkan.

Melakukan penambangan tanpa izin dan melakukan penataan lahan namun melakukan penambangan ilegal.

“Ada juga yang ijinnya masih dalam tahap explorasi namun melaksanakan tahap operasi produksi,” ungkapnya

Para pelaku akan dijerat dengan pasal 158 dan pasal 160 Undang-undang No 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang No 4 tahun 2009.

Tentang pertambangan mineral dan batu bara dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 100 miliar.

Ditandaskan Kapolda, pihaknya berkomitmen menindak tegas illegal mining tanpa pandang bulu. Setiap pelaku akan diproses sesuai aturan yang berlaku.

Namun, penindakan saja tidak cukup untuk memberantas aksi illegal mining di Jawa Tengah.

Sejumlah upaya dilakukan Polda Jateng diantaranya melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait untuk bersama-sama mengawasi pertambangan yang berizin dan pertambangan yang tidak berizin.

Selain itu juga dilakukan upaya preventif dengan menghimbau masyarakat khususnya pelaku usaha untuk berpartisipasi dengan melengkapi seluruh perizinan usaha.

Pelestarian lngkungan hidup, tambah Kapolda, menjadi atensi semua pihak termasuk presiden dan DPR RI.

Di bidang penegakan hukum, Kapolri sudah menginstruksikan jajaran untuk melakukan penegakan hukum sesuai aturan yang berlaku.

“Pelestarian lingkungan itu penting untuk generasi mendatang. Bila dibiarkan, penambangan illegal dapat membawa dampak kerusakan lingkungan yang luar biasa dan mengancam masa depan bangsa,” terangnya

Supriadi / postj

Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri berhasil meraih ISO 27001:2013

Jakarta, posjkt.com

Raih ISO 27001, Dirjen Zudan Ingatkan Dukcapil Jangan Lengah dan Terus Berbenah, Rabu (11/10)

Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri berhasil meraih ISO 27001:2013, yakni sebuah standar internasional terkait sistem manajemen keamanan informasi (SMKI).

Menurut Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh, cyber security system itu adakah sebuah proses. Dukcapil pun adalah sebuah proses bukan semata-mata hasil yang harus diperbaiki terus menerus.

Dirinya menekankkan tonggak besar ISO 27001:2013 sebagai sebuah sistem keamanan informasi sudah diraih tapi ini bukan hasil final.

“Yang lebih penting lagi Dukcapil harus menjaga konsistensi. Kata kunci sebuah sistem, adalah konsistensi, baru kemudian surveillance dan monitoring yang terus menerus,” pesannya dalam acara Penyerahan Sertifikat ISO 27001:2013 Ditjen Dukcapil Kemendagri, di Jakarta, Rabu (12/10/2022).

Dirinya pun mengingatkan Dukcapil untuk terus menerus berbenah.

“Jangan kemudian mengatakan: Tenang Pak Dirjen kita sudah ISO 27001. Kita baru bisa tenang kalau berbenah terus menerus.”

Sebab, katanya mewanti-wanti, dalam perlindungan data pribadi itu ada masalah yang sangat besar.

“Awareness tentang pentingnya perlindungan data pribadi di Indonesia belum terbangun. Belum juga terbangun awareness dari pengendali data pribadi, kemudian berbagai lembaga yang menyimpan data pribadi,” tegasnya.

Sementara di tempat yang sama Inspektur Khusus Itjen Kemendagri, Teguh Narutomo sangat mengapresiasi Ditjen Dukcapil yang sudah mengawali untuk kita mempersiapkan diri melindungi semua transaksi data yang ada di Ditjen Dukcapil.

“Momentumnya sangat tepat ketika UU Pelindungan Data Pribadi yang baru disahkan. Ini menyatakan Dukcapil siap menyambut dan siap memberikan pelayanan yang lebih maksimal pada masyarakat,” kata Teguh Narutomo seraya menambahkan bahwa penyerahan ISO 207001 sebagai langkah awal menunjukkan kepada dunia Dukcapil siap mengemban amanah ini.

Dukcapil / Supriyadi / postj

 

Kedekatan antara Tentara Nasional Indonesia dengan rakyat memang tidak bisa dipisahkan

Papua, posjkt.com

Jalin Tali Kasih, Satgas Yonif Raider 321/GT/13/1 Kostrad Berbagi Makanan Kepada Warga di Pedalaman Papua

Kedekatan antara Tentara Nasional Indonesia dengan rakyat memang tidak bisa dipisahkan lagi.

Terbukti saat Satgas Yonif Raider 321/GT/13/1 Kostrad berbagi makanan disambut hangat masyarakat Distrik Mbua, Kabupaten Nduga, Papua.

Hal tersebut disampaikan Dansatgas Yonif Raider 321/GT/13/1 Kostrad Mayor Inf Ricky J. Wuwung, S.Sos., M.I.P., dalam rilis tertulisnya di Pos Kotis, Distrik Mbua, Kabupaten Nduga, Papua (29/09/22).

“Berbagi makanan kepada warga ini sebagai wujud keharmonisan dan sinergitas Yonif Raider 321/GT/13/1 Kostrad dengan warga, dan ini sebagai wujud kebersamaan antara TNI dan rakyat,” ucap Dansatgas.

Lebih lanjut dikatakan, bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mendekatkan diri dengan masyarakat, hal ini sebagai implementasi doktrin TNI bersikap ramah terhadap rakyat.

“Ini adalah langkah kecil kami untuk menyapa warga di sini, dengan harapan dapat memberikan kesan baik kepada masyarakat Distrik Mbua,” imbuhnya.

Sementara itu, salah satu warga Distrik Mbua, Mama Indianus (47), mengucapkan terima kasih kepada Satgas Yonif Raider 321/GT/13/1 Kostrad yang telah berbagi makanan kepada warga Distrik Mbua.

”Terimakasih Bapak TNI telah berbagi dengan kami, semoga Tuhan membalas kebaikan bapak tentara,” Ucapnya.

Autentifikasi Papen Satgas Yonif Raider 321/GT/13/1 Kostrad Letda Chk Arya Yudhistira, S.H.

Deni / sani / postj

Ketua Forum Peneliti Kebijakan Daerah Kab. Manggarai Barat Laurensius Logam, Menyatakan Siap Bersinergi Dengan Kepolisian Saat Kunjungan Kuker Ibu Negara Dan Ibu Wakil Negara

Kupang, posjkt.com

Jelang kunjungan kerja Ibu Presiden RI Hj. Iriana Joko Widodo, S.E., M.M, dan ibu Wakil Presiden Ibu Hj. Wury Ma’aruf Amin Tanggal 28 s/d 29 September 2022, di Labuan Bajo Kab. Manggarai Barat Ketua Pemantau Keuangan Negara,

Sekaligus Ketua Forum Peneliti Kebijakan Daerah Kab. Manggarai Barat Laurenssius Logam siap mendukung dan menjadi suksesor sebagai tokoh masyarakat.

Laurensius Logam siap menjadi garda terdepan untuk memastikan Kamtibmas selama kunjungan kerja Ibu Presiden dan Ibu Wakil Presiden selesai, Selasa 27 September 2022.

Dalam pernyataan nya Laurensius Logam juga menegaskan siap bersinergi dengan Kepolisian untuk bersama-sama menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif di Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat.

Pernyataan Laurensius Logam ini bermaksud menepis isu-isu miring pasca kenaikan harga BBM yang memicu aksi-aksi Unras secara masif di Wilayah NTT.

Laurensius Logam juga berharap kegiatan kunjungan kerja Ibu Presiden dan Ibu Wakil Presiden dapat memberikan kontribusi positif untuk kemajuan pariwisata Labuan Bajo sebagai kawasan wisata premium super prioritas.

Berikut kutipan pernyataan Ketua Pemantau Keuangan Negara sekaligus Ketua Forum Peneliti Kebijakan Daerah Kabupaten Manggarai Barat, Laurensius Logam,

“Saya Lourensius Logam ketua Pemantau Keuangan Negara Lourensius Logam Ketua Pemantauan Keuangan Negara sekaligus Ketua Forum Peneliti Kebijakan Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Pada kesempatan ini menyampaikan, memberikan dukungan dan juga siap menjadi suksesor kegiatan yang di pimpin langsung oleh Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan ibu Wakil Negara Ibu Wuri Handayani,

Kami siap menjadi garda terdepan untuk memastikan Kamtibmas selama kegiatan ini selesai.

“Kami juga siap bersinergi dengan Kepolisian untuk bersama-sama menciptakan situasi yang kondusif di Labuan Bajo”.

Penulis ; Nyimas Ayu Haryati / posj

JAKSA AGUNG DAN MENTERI PERDAGANGAN RI MENANDATANGANI NOTA KESEPAHAMAN TENTANG KERJA SAMA DAN KOORDINASI

Jakarta, posjkt.com

Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan menandatangani.

Nota Kesepahaman antara Kementerian Perdagangan RI dengan Kejaksaan RI tentang Kerja Sama dan Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi.

Adapun Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi para pihak dalam mengoptimalkan kerja sama dan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi para pihak di bidang perdagangan secara seimbang dan proporsional.

Nota Kesepahaman bertujuan untuk menetapkan upaya-upaya dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka meningkatkan kerja sama dan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi para pihak di bidang perdagangan.

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi pertukaran data dan/atau informasi.

Pengamanan pembangunan strategis di bidang perdagangan, pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain di bidang perdata dan tata usaha negara.

Koordinasi penanganan pengaduan masyarakat, pengawasan dan penegakan hukum, koordinasi dan optimalisasi kegiatan pemulihan aset di dalam maupun luar negeri,

Peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan bentuk kerja sama lain yang disepakati oleh para pihak.
Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang.

Kecuali apabila para pihak memutuskan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum berakhirnya jangka waktu tersebut.

Penandatanganan Nota Kesepahaman dihadiri oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin yang didampingi oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan Dr. Bambang Sugeng Rukmono, S.H., M.H., Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Dr. Febrie Adriansyah, S.H., M.H.

Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Feri Wibisono, S.H., C.N., Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI Tony T. Spontana, S.H., M.Hum., Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen Ade Eddy Adhyaksa, Kepala Biro Hukum.

Hubungan Luar Negeri Asep Maryono, S.H., Kepala Pusat Penerangan Hukum Dr. Ketut Sumedana, S.H., M.H., Asisten Umum Jaksa Agung Herry Hermanus Horo, Asisten Khusus Jaksa Agung Hendro Dewanto, S.H., M.Hum. dan juga dihadiri oleh Menteri

Perdagangan Zulkifli Hasan didampingi Sekretaris Jenderal Drs. Suhanto, M.M., Inspektur Jenderal sekaligus selaku Plt. Kepala Bapebbti Didid Noordiatmoko, M.M., Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib

Niaga sekaligus selaku Plt. Dirjen Perdagangan Luar Negeri Veri Anggriono Sutarto, S.E., M.Si., Staf Ahli Bidang Iklim Usaha dan Hubungan Antar Lembaga sekaligus selaku Plt.

Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Drs. Syailendra, M.M., Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Drs. Didi Sumedi, MBA., Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Dr. Ir. Kasan, M.M.

(K.3.3.1 / mangapul saragih sitio / postj

Yusril mengatakan bertemu dengan Presiden membahas soal percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Jakarta, posjkt.com

Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/9/2022).

Yusril mengatakan bertemu dengan Presiden membahas soal percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Hanya sedikit saja bicara tentang masalah IKN. Ya jadi apa yang kita bisa bantu. Beliau masalah apa namanya percepatan IKN ini supaya bisa jalan. Karena menyusul pembicaraan hampir enam bulan lalu, pada waktu itu juga masalah IKN,” kata Presiden.

Yusril mengaku dimintai pendapat tentang aspek legalitas pelibatan swasta dalam pembangunan IKN.Ia diminta presiden untuk berbicara dengan Kepala Otoritas IKN Bambang Susantono.

“Tapi memang pak presiden membicarakan masalah legal aspeknya kan semua peraturan UU sudah tersusun ya, baik UU maupun PP. Kalau ada hal-hal lebih detil-detil yang memerlukan analisis atau pertimbangan hukum atau pun drafting mungkin saya bisa membantu,” katanya.
Yusril mengatakan bahwa sulit membangun kota tanpa melibatkan swasta.

Namun di satu sisi swasta menyadari bahwa pembangunan perkantoran IKN akan dilakukann oleh BUMN.Oleh karena itu swasta akan terlibat dalam pembangunan kawasan pemukiman dan komersial.

Supriyadi / postj

Terkait program manajemen kesehatan dan kebersihan menstruasi (MKM), Zaki mengatakan program

Tangerang kab, posjkt.com

Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar yang dikenal dengan program unggulan terkait menstruasi terpilih menjadi Ketua Aliansi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI) periode 2022-2026.

Terkait program manajemen kesehatan dan kebersihan menstruasi (MKM), Zaki mengatakan program ini bertujuan membantu menyosialisasikan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi sekaligus mengurangi perundungan di sekolah.

Kita juga akan ada acara advokasi and horizontal learning (AHL) beberapa program unggulan yang kita ajak untuk daerah lain replikasi.

Seperti sanisek sanitren dari Kabupaten Tangerang, Manajemen Kesehatan Menstruasi, ada Sekolah Kurasaki,” ungkapnya, Zaki dalam munas AKKOPSI di Kabupaten Tangerang, Kamis (8/9/22).

Selain itu, dirinya juga akan membawa program unggulan lain, yakni dari Kabupaten Lumajang dan Kota Magelang.

“Ini akan kita bawa ke daerah yang membutuhkan dan melihat kemampuan mereka untuk mereplikasi agenda-agenda peningkatan sanitasi yang nanti bisa dilaksanakan,” ucapnya.

Zaki pun menargetkan akan mengoptimalkan peran AKKOPSI terhadap seluruh anggota yang tergabung. Saat ini, anggota AKKOPSI berjumlah sekitar 400 daerah, namun yang aktif hanya sekitar 50 daerah.

“Mudah-mudahan kita bisa menjadi aliansi yang memang aktif mendukung para anggota dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat,” imbuhnya.

Selain itu, dirinya juga akan menindaklanjuti peran pemerintah provinsi yang minim dalam pengentasan sanitasi. Sebab, program sanitasi ini merupakan program unggulan yang memiliki peran penting dalam peningkatan sumber daya manusia.

“Harusnya program sanitasi ini menjadi salah satu program unggulan di provinsi masing-masing, karena selain turunan dan domino effect banyak, ini jadi program wajib dalam rangka menurunkan tingkat stunting di Indonesia yang dimulai dari sanitasi itu,” tuturnya.

Supriyadi / postj

Dari ke 19 Pati TNI AD yang mendapatkan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi dari pangkat semula

Jakarta, posjkt.com

Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurachman memimpin acara laporan korps Kenaikan Pangkat 19 Perwira Tinggi (Pati) TNI AD di Aula A.H. Nasution, Mabesad, Selasa (6/9).

Dari ke 19 Pati TNI AD yang mendapatkan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi dari pangkat semula, terdapat enam orang yang meraih bintang dua (Mayor Jenderal) yaitu Mayjen TNI Ujang Martenis, S.H.

Mayjen TNI Gumuruh W., S.E., M.B.A., Mayjen TNI Agus Winarna, S.I.P., M.Si., M.Tr.(Han)., Mayjen TNI Haryanto, S.I.P., M.Tr.(Han)., Mayjen TNI Purwito Hadi Wardhono, S.E., M.Hum., dan Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos., S.H., M.Han.

Sedangkan 13 orang lainnya meraih bintang satu (Brigadir Jenderal) yakni, Brigjen TNI Yosef Tripriyanto, Brigjen TNI Danang Wiranta, Brigjen TNI Grandy Mangiwa, Brigjen TNI Arsil Tanjung, Brigjen TNI Drs. Syaiful Mashuri, M.Si., Brigjen TNI Haryadi, S.E., Brigjen TNI Marsudi Sarwono, S.H., M.Si. (Han).

Brigjen TNI Rachmat Eko Samodro, S.Sos., Brigjen TNI Syaepul Mukti Ginanjar, S.I.P., Brigjen TNI Herdiyana Prabhudi, S.E., Brigjen TNI M. Natsir Abdullah, S.H., M.Si., Brigjen TNI Agus Mintarto, S.Sos., M.M., dan Brigjen TNI dr. Andrianto Wahjudi, Sp.An., K.A.K.V.

Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurachman mengatakan, bahwa kenaikan pangkat merupakan suatu kepercayaan serta amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus senantiasa di syukuri dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, sebagai suatu bentuk penghormatan dan penghargaan atas prestasi dan dedikasi, serta pengabdian dalam melaksanakan tugasnya kepada bangsa dan negara. Ungkapnya, dalam keterangan di Jakarta, Rabu (7/9/22).

“Kenaikan pangkat ini tidak terlepas dari proses. Itu diartikan bahwa pangkat dan jabatan tidak serta merta diberikan begitu saja, tetapi pasti ada hal-hal yang dilalui dengan baik sehingga Tuhan memberikan anugerah tersebut dan menjadi suatu amanah yang pertanggungjawabannya harus sampai kepada anak buah,” ujarnya.

Kasad menambahkan, sebagai pemimpin harus bisa mengembangkan kemampuan sehingga dengan menyandang pangkat dan jabatan yang lebih tinggi bisa terlihat bedanya, yaitu ada getaran getaran positif yang berdampak kepada anak buah.

“Perubahan nilai, perubahan status dan perubahan pangkat tentunya harus ada artinya, tidak serta merta hanya simbol semata sehingga tidak bisa membedakan mana yang dulu dengan yang sekarang,” tandas Jenderal Dudung mengakhiri amanatnya

Supriyadi / postj

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo) Iya, kita semua tahu Pak Azwar Anas ini kan track record-nya jelas

Jakarta, posjkt.com

Presiden RI Jokowi Melantik menteri RPAN, sehingga untuk mengisi kekosongan di suatu jabatan menteri.

Untuk pelantikan hari ini, alasannya memilih Pak Azwar Anas?

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Iya, kita semua tahu Pak Azwar Anas ini kan track record-nya jelas.

“Waktu memegang birokrasi di Banyuwangi, banyak sekali yang saya lihat.

Saya langsung melihat ke sana saat itu, inovasi-inovasi di bidang pelayanan publik, inovasi-inovasi di urusan KTP, urusan perizinan yang dilakukan bisa di pasar, di mal”, katanya Sekneg di istina.

Menurut Sekneg, Saya kira beliau termasuk yang pertama saat itu, sehingga track record itu yang menyebabkan kita memilih Pak Azwar Anas.

Ada pesan khusus terhadap Pak Azwar Anas untuk jabatan yang baru?

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Iya ini sekali lagi, PANRB.

RB-nya itu reformasi birokrasi, digarap secara cepat sehingga birokrasi kita menjadi birokrasi yang melayani, birokrasi dengan kedisiplinan yang tinggi.

Saya kira beliau enggak usah, saya kira enggak usah diberi pesan-pesan sudah mengerti apa yang harus dilakukan.

Sangat mengerti, bukan mengerti, tapi sangat mengerti.

Pak Mardiono anggota Wantimpres menjadi plt. Ketum PPP?

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Itu masalah internal di PPP, saya enggak tahu. Itu selesai terlebih dahulu, baru kita bicara masalah Wantimpres.

Kalau di situ belum selesai dan itu wilayahnya internal PPP. Kalau di situ sudah ada kejelasan, baru berbicara masalah Wantimpres.

Belum ada komunikasi dengan Bapak dari PPP?

“Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Belum. Di Pak Mensesneg saja belum, apalagi di saya”, katanya sekneg

Supriyadi / postj