Arsip Kategori: Pembangunan

posjkt.com Tangerang,-Ditemukan proyek Spal di kp Wadas Desa Tamiang Gunung kaler dikerjakan asal jadi dan tanpa ada pengawasan. (5/07/25)

‌Saat awak media melewati lokasi proyek mendapati pemasangan batu dengan kondisi yang masih berair tanpa ada pengeringan terlebih dahulu tentunya hal ini akan membuat mutu bangunan tidak akan bertahan lama karena semen akan terserap oleh air.
‌Hal lain yang juga tampak nyata adalah para pekerja tidak dilengkapi dengan Alat Pelindung Diri (APD) dan tidak adanya papan proyek yang terpasang sehingga tidak ada informasi publik yang terpasang, karena masyarakat berhak tahu berapa besar anggaran yang dianggarkan dan anggaran berasal dari mana.

Menurut informasi yang kami dapat dari sekretaris desa Tamiang,bahwa kegiatan pekerjaan di kampung Wadas Desa Tamiang tersebut, adalah PL kecamatan,”ujar sekdes

Saniman ketua dpc Abpednas kabupaten Tangerang” menyayangkan adanya proyek yang tidak di lengkapi dengan papan kip, itu sebuah pelanggaran yang serius, “ujar saniman

Masyarakat butuh Transparansi prihal keuangan negara yang di pergunakan untuk pembangunan spal batu belah di kampung wadas, desa Tamiang kecamatan gunung kaler kab, Tangerang tersebut, sumbernya dari mana, berapa nominalnya dan juga berapa panjang spal yang di bangun, ” ujarnya

Dengan tidak memasang papan kip,sudah jelas melanggar UU nomor 14 tahun 2008, tentang keterbukaan publik,di sini pihak kecamatan sudah lalai dalam memberikan pekerjaan PL kepada seseorang atau kepada CV,yang sudah melalaikan kewajibannya sebagai pelaksana pembangunan spal tersebut.

Apalagi pengerjaanya yang di duga asal-asalan, di mana bagian bawah batu bekas tidak di bongkar kembali sehingga akan menambah kerugian masyarakat terhadap kwalitas proyek tersebut, “imbuhnya.

(Team posjkt.com)
‌

DEPOK, posjkt.com

Sebagai upaya mengurangi pembangunan bangunan di Daerah Aliran Sungai (DAS) dan meminimalisir risiko banjir serta erosi tanah, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memberikan solusi terkait kepemilikan dan penguasaan tanah di sempadan sungai.

Salah satunya, dengan menerbitkan Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) di kawasan sempadan sungai.

“Tanah yang ada di dalam garis sempadan sungai, itu kita tetapkan nanti menjadi tanah negara dan akan dimiliki oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS),” terang Menteri Nusron, usai menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Terkait Evaluasi Tata Ruang Bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, di Balai Kota Depok, Selasa (11/03/2025).

Rencananya, tanah di sempadan sungai akan didaftarkan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan HPL berada di bawah BBWS.

Dengan diterbitkannya sertipikat tanah tersebut, menurut Menteri Nusron secara otomatis tanah yang ada di sempadan sungai menjadi aset negara, sehingga bisa dilakukan pengelolaan ekosistemnya.

Terkait pemberitaan yang menyebut adanya sertipikat terbit untuk tanah di sempadan sungai, Menteri Nusron pun memberikan tanggapan.

“Akan kita kaji case by case. Kalau prosesnya tidak benar dan ditemukan ada kecurangan, akan kita batalkan, tapi kalau prosesnya benar dan memang itu haknya, akan ada pengadaan tanah, ganti rugi kerahiman,” tegas Menteri ATR/Kepala BPN.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengapresiasi solusi yang diberikan Menteri Nusron terkait penerbitan Sertipikat HPL di sempadan sungai.

Dengan demikian, kegiatan normalisasi dan pelebaran sungai dapat berjalan lancar tanpa terhambat oleh masalah kepemilikan tanah.

“Ini langkah strategis yang kita lakukan, yang Insyaallah berbagai hal di Jawa Barat dan hambatannya bisa terselesaikan dengan baik berkat kerja sama antara pemerintah provinsi dan Kementerian ATR/BPN,” terang Dedi Mulyadi.

Lebih lanjut Dedi Mulyadi menyampaikan, Rakor yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman ini merupakan penilaian yang sangat positif bagi Provinsi Jawa Barat untuk segera memperbaiki tata ruangnya.

Rakor juga dihadiri oleh Wali Kota/Bupati se-Jawa Barat; Kepala Dinas BMPR/SDA Kabupaten/Kota; dan Kepala Pertanahan Kabupaten/Kota.

Hadir mendampingi Menteri Nusron, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT) Asnaedi; Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR), Virgo Eresta Jaya; Plt. Dirjen Tata Ruang, Reny Windyawati.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis; Direktur Bina Perencanaan Daerah Wilayah I, Rahma Julianti; dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat beserta jajaran.

( trisno ).

Kabupaten Tangerang posjkt.com.

Dalam kata sambutnya, Camat cisoka Martono, mengucapkan terima kasih atas kehadiran tamu undangan dalam Musrembang kecamatan Cisoka Kab. Tangerang, Banten, selasa (21/01).

Dalam pidato sambutannya, Martono, mengharapkan musrembang yang di hadiri paradewan dapil satu dan dapil dua, mendukung sepenuhnya, program program prioritas tahun 2025 kali ini.

Adapun keluhan keluhan kepala desa terkait pembangunan jalan desa dan ketiadaan sekolah SMA di desa jeunjing di harapkan dapat segera dibangun.

“Karna kepala desa Jeunjing menjamin, jika karna kendala pengadaan lahan untuk pembangunan, kepala desa Jeunjing bertanggung jawab untuk mencari solusinya”, katanya Martono Camat Cisoka.

Perwakilan Kepala desa, sangat menyangkan, kegiatan musrembang yang dianggab hanya formalitas belaka.

Kata dia, karna dari sekian banyak usulan dan proposal proposal yang di ajukan, hampir tidak ada yang direalisasikan.

Namun di kesempatan kali ini, kami kepala desa, berharap, usulan pembangunan daerah kami, dapat perhatian husus dari bapemda.

Perwakilan bapemda, menjawab usulan usulan tersebut, kami akan evaluasi sebaik mungkin.

(posjkt.com/switno purba).