Fantastis 1,7 Milyar Anggaran pengadaan Kendaraan PUSKEMAS KELILING, 4 Unit..Mahal Banget?

posjkt.com / Tangerang, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmizi, menuai sorotan tajam setelah menunjukkan sikap antikritik dan tidak transparan terkait penggunaan anggaran publik. Menurut informasi yang beredar di sejumlah Media Online_”, Ia menolak ditemui awak media yang mencoba mengonfirmasi transparansi anggaran pengadaan 4 (empat) unit mobil Puskesmas Keliling (Pusling) senilai Rp1,7 miliar, bahkan memblokade akses informasi dengan meminta klarifikasi dilakukan secara tertulis.

Sikap ini memicu kekecewaan dan pertanyaan tentang transparansi penggunaan anggaran publik di Dinkes Kabupaten Tangerang.

Apakah ini akan berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah?

Sikap “buang badan” Hendra Tarmizi sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang memang mencederai prinsip keterbukaan informasi publik. Sebagai pejabat publik, ia seharusnya menjunjung tinggi kode etik dan disiplin, termasuk bersikap kooperatif terhadap fungsi kontrol sosial, seperti yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Perlu diiingat, diduga Anggaran yang sudah ditetapkan dalam SIRUP APBD TAHUN 2025, untuk pembangunan parkir kendaraan bermotor Rp.600.000.000,00, peruntukan RSUD Tigaraksa, menguap? Kemana dialih, menjadi pertanyaan publik!

Dengan menolak ditemui awak media dan memblokade akses informasi, Hendra Tarmizi tidak memenuhi harapan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran publik. Apakah ini akan berdampak pada integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah?  Ketertutupan Hendra Tarmizi sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang memicu kecurigaan publik tentang adanya penyalahgunaan wewenang atau korupsi dalam pengelolaan anggaran di Dinkes. Kasus penutupan Klinik Nurbakti di Desa Tobat, Kecamatan Balaraja, yang diduga cacat administrasi, semakin memperburuk citra pelayanan kesehatan di bawah komandonya. ( dikutip dari Expos Banten )

Tindakan Hendra yang enggan dikonfirmasi secara langsung dianggap sebagai preseden buruk bagi keterbukaan informasi di Pemerintah Kabupaten Tangerang. Publik menanti ketegasan pimpinan daerah untuk mengevaluasi kinerja Kadis yang dinilai eksklusif dan antipati terhadap transparansi ini. Apakah pimpinan daerah akan mengambil tindakan tegas atas kasus ini? Sampai saat dipublikasikan Brita ini, pihak Dinkes, belum dapat Ditemui.

Red*

JEMBATAN SEPANJANG JALAN RAYA SERANG / JALAN NEGARA , PROPINSI BANTEN BANYAK RUSAK?

posjkt.com | BANTEN, Berdasarkan pantauan  posjkt.com (awal 2026), beberapa jembatan dan ruas jalan di sepanjang Jalan Raya Serang hingga perbatasan Tangerang mengalami kerusakan, terutama akibat curah hujan tinggi, banjir, dan beban kendaraan berat.

  • Jalan Raya Serang–Petir (Sukalaksana, Kota Serang): Pada Januari 2026, jembatan di kawasan ini sempat tergenang air akibat hujan deras, mengakibatkan lalu lintas nyaris terputus.
  • Jalan Raya Serang-Jakarta (KM 24, Balaraja): Terdapat perbaikan jalan (pengecoran) yang menyebabkan kemacetan arus lalu lintas, terutama saat hujan. Sangat disayangkan Proyek bernilai fantastis , tidak dilengkapi pagar pengaman proyek dan panapan informasi proyek.
  • Jalan Raya Bojonegara, Kabupaten Serang: Dilaporkan adanya kondisi jalan rusak/terkini pada awal Februari 2026.
  • Perbatasan Tangerang-Serang hingga Flyover Balaraja: Banyak lubang di badan jalan dan minim penerangan, meningkatkan risiko kecelakaan.

 

  • Jembatan di Padarincang & Pulo Ampel: Beberapa jembatan mengalami kerusakan serius (ambles) akibat curah hujan tinggi, dengan perbaikan sementara yang diupayakan.
  • Jembatan Cibulakan (Serang-Pandeglang): Perbaikan jembatan ini menyebabkan arus lalu lintas tersendat.
Pengguna jalan diimbau untuk berhati-hati, terutama saat melintasi area yang berlubang, licin, atau dalam perbaikan. Waspadai genangan air di jembatan terutama saat hujan deras melanda wilayah Serang dan Tangerang.
Keadan jalan yang maikn membahayakan bagi penguna jal, rawan terjadi kecelakaan, diharpkan agar kementrian terkait segera melakukan perbaikan.
red.*/purba

Peringati HPN Sedunia, DPKP Kab. Tangerang Gelar Pangan Murah Serentak Seluruh Indonesia

 

POSJKT.COM  |  Tangerang,– Dalam Rangka Peringatan Hari Pangan (HPN) Sedunia ke-44 Tahun 2024 yang jatuh pada tanggal 16 Oktoebr, serta untuk menjaga Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan di Kabupaten Tangerang, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Tangerang, melaksanakan kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak di Seluruh Indonesia,

 

Gerakan pangan Murah (GPM) serentak tersebut di laksanakan di Lapangan parkir Gedung Usaha Daerah (GUD) Pemkab Tangerang, Rabu, 16 Oktoebr 2024.

 

Pelaksanaan GPM serentak ini, DPKP Kabupaten Tangerang mengundang beberapa pihak unutk berkolaborasi dalam pelaksanaan GPM serentak seperti BULOG Cabang Tangerang, Dinas Perikanan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, PT Primafood, Atung Farm, Poktan Karya Jaya, Poktan Sukamukti, UMKM Binaan DPKP Kabupaten Tangerang dan Tim Inflasi.

 

Kepala DPKP Kabupaten Tangerang, Ir Asep Jatnika Sutrisno mengatakan Pelaksanaan GPM yang dilaksanakan kali ini merupakan GPM serentak yang dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia, dengan tema yang diangkat pada peringatan tahun ini yaitu “Hak Atas Pangan untuk Kehidupan dan Masa Depan yang Lebih Baik”.

 

“Tujuan GPM ini untuk membantu masyarakat mendapatkan pangan dengan harga yang lebih terjangkau, terutama pangan di bawah harga Pasar seperti beras SPHP, Beras produksi lokal petani binaan atau Poktan, Gula, Minyak Goreng, Telur, dan sayuran seperti Bawang merah, bawang putih dan lainnya,” ujar Asep

 

GPM Serentak merupakan upaya pemerintah dalam memberikan kemudahan aksebilitas pangan bagi masyarakat untuk memperoleh harga pangan yang terjangkau dan berkualitas. Strategi yang dilakukan dalam GPM yaitu dengan memotong rantai distribusi atau pasokan agar diperoleh harga yang relatif terjangkau dan murah bagi konsumen.

 

Salah satu perserta GPM sdernatka Kabupaten Tangerang, Tarjoni Ketua Kelompok Tani Karya Jaya Desa Carenang Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang mengatakan sangat bersyukur dirinya diundang partisipasi peserta GPM Serentak se Indonesia dalam rangka memperingati Hari pangan Sedunia.

 

“Kami selalu ikut partisipasi kegitan GPM di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang, prodak yang kami tawarkan berupa Beras lokal Banten, beras yang kami jual hasil panen dari anggota kelompok tani dengan harga dibawa pasar, saya juga mengucapkan terima kasih kepada DPKP, Pak Kabid Munir yang selalu undnag kami berpartisipasi di Kegiatan GPM,” kata Tarjoni usai melaksanakan GPM serentak.

 

Dalam kegiatan ini, DPKP Kabupaten Tangerang memfasilitasi pelaksanaan kegiatan GPM berupa penyediaan tenda, meja dan kursi, transport penjaga stand, konsumsi, dan sarana promosi seperti umbul-umbul, backdrop, baliho, dll.

 

Adapun daftar harga produk yang dijual : Beras SPHP Uk. 5 Kg = Rp. 55.000, ⁠Telur Ayam = Rp. 24.500/Kg, ⁠Daging Ayam Beku = Rp. 30.000/Ekor, ⁠Minyak Rosebrand 1L = Rp. 17.000, ⁠Gula = Rp. 17.500/Kg dan Aneka Buah dan Sayur, Produk Perikanan, Pangan Olahan, dll.

 

DIKUTIP DARI

(Diskominfo Kab.Tangerang/DR/nD)

Nomor : PR/ 612-DISKOMINFO/X/2024

RED. PURBA

SELAMAT HARI PERS NASIONAL 2026

posjkt.com / BANTEN, Kepala Perwakilan Banten mengucapkan SELAMAT  HARI PERS NASIONAL 2026.

KAPER BANTEN, M. Situmeang, mengucapkan selamat Hari Pers Nasional 2026! Semoga pers di Kabupaten Tangerang dan Indonesia makin jaya dan terus berperan dalam mencerdaskan bangsa.

 

 

 

Red ( M. SITUMEANG / KAPER BANTEN )

Hari Jadi Ke-7, RSUD Pakuhaji Mantapkan Transformasi Layanan Kesehatan

posjkt.com | TANGERANG – RSUD Pakuhaji merayakan hari jadinya yang ketujuh dengan semangat baru dalam meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah utara Kabupaten Tangerang. Perayaan yang berlangsung meriah di halaman rumah sakit pada Jumat (31/01/2025) ini mengusung tema “Gerak Bersama Menuju Transformasi Kesehatan Semakin Gemilang”.

 

Momentum ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk forum koordinasi pimpinan kecamatan (Forkopimcam), yang turut serta dalam prosesi potong tumpeng sebagai simbol kebersamaan dan komitmen dalam meningkatkan layanan kesehatan.

 

Direktur RSUD Pakuhaji, dr. Umie Kulsum, mengungkapkan rasa syukur serta apresiasi kepada seluruh tenaga kesehatan dan staf yang telah berkontribusi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Ia berharap bertambahnya usia menjadikan RSUD Pakuhaji semakin prima, profesional, dan humanis dalam melayani pasien serta terus berkomitmen untuk menjadi pusat kesehatan andalan bagi masyarakat Kabupaten Tangerang.

 

“Semoga dengan bertambahnya usia menjadikan RSUD Pakuhaji sebagai pusat pelayanan kesehatan yang semaklin prima, profesional dan humanis,” ungkapnya.

 

Di usia yang ke-7, RSUD Pakuhaji juga memperkuat layanan kesehatan darurat guna memenuhi kebutuhan pasien di wilayah utara Kabupaten Tangerang. Sejumlah fasilitas baru diresmikan, di antaranya gedung layanan hemodialisa untuk pasien dengan gangguan ginjal, Unit Transfusi Darah (UTD) guna memenuhi kebutuhan darah bagi pasien, ruang VIP pria dan wanita yang masing-masing satu ruangan untuk meningkatkan kenyamanan pasien, mushola baru sebagai sarana ibadah bagi pasien dan keluarga, serta genset untuk memastikan pasokan listrik tetap stabil di rumah sakit.

 

Selain itu, dr. Umie mengungkapkan rencana jangka panjang RSUD Pakuhaji, termasuk pembukaan galeri bank darah serta peningkatan sarana dan prasarana penunjang meski menghadapi tantangan keterbatasan lahan. Ia berharap RSUD Pakuhaji terus berinovasi dalam mewujudkan layanan kesehatan yang semakin gemilang dan menjadi rumah sakit kebanggaan masyarakat Kabupaten Tangerang.

 

“Alhamdulillah kita ada penambahan gedung layanan hemodialisa, Unit Transfusi Darah (UTD), Ruang VIP laki-laki dan perempuan masing-masing satu, Musholah serta Genset,” jelasnya.

 

Ke depan, pihaknya merencanakan membuka galeri bank darah untuk kebutuhan di wilayah utara adanya perbaikan sarana prasarana penunjang dan masih terdapat keterbatasan lahan.

 

“Berharap RSUD Pakuhaji terus berinovasi dalam menuju cita cita kesehatan yang semakin gemilang,” kata dr Umie.

Dikutip dari,

(Diskominfo Kab. Tangerang/DR/nD)

Red.POSTJK.COM

PIMPINAN REDAKSI posjkt.com MENGUCAPKAN SELAMAT HARI PERS NASIONAL 2026

posjkt.com / Banten–Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2026 akan diselenggarakan pada 7 hingga 9 Februari 2026 di Kota Serang, Provinsi Banten.

Kegiatan ini merupakan agenda nasional yang menjadi momentum penting bagi Insan Pers Indonesia untuk memperkuat profesionalisme, integritas, serta peran pers dalam kehidupan demokrasi.

Hari Pers Nasional diperingati setiap tahun sebagai bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menegaskan kemerdekaan Pers sebagai salah satu wujud kedaulatan rakyat.

Peringatan ini juga menjadi ruang refleksi bagi insan pers dalam menjalankan fungsi informasi, pendidikan, kontrol sosial, dan hiburan secara bertanggung jawab.

Rangkaian kegiatan HPN 2026 direncanakan mencakup seminar dan diskusi jurnalistik, forum kebangsaan, kegiatan edukasi pers, bakti sosial, serta agenda silaturahmi insan pers dari berbagai daerah di Indonesia.

Seluruh kegiatan tersebut dirancang untuk meningkatkan kualitas jurnalistik, memperkuat etika profesi, serta mendorong kolaborasi yang konstruktif antara pers, pemerintah, dan masyarakat.

Penyelenggaraan HPN 2026 di Provinsi Banten diharapkan dapat memberikan manfaat yang luas, baik bagi insan pers maupun masyarakat daerah.

Selain memperkuat peran pers nasional, kegiatan ini juga diharapkan dapat mendukung promosi potensi lokal, budaya, dan pariwisata, serta memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat setempat.

Panitia penyelenggara menegaskan bahwa seluruh rangkaian HPN 2026 akan dilaksanakan secara tertib, aman, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Prinsip netralitas, kebersamaan, serta kepentingan publik menjadi landasan utama dalam setiap pelaksanaan kegiatan.

Koordinasi dengan pihak-pihak terkait terus dilakukan guna memastikan kelancaran dan kenyamanan seluruh peserta.

Melalui peringatan Hari Pers Nasional 2026 ini, diharapkan insan pers semakin memperkuat komitmen terhadap penyajian informasi yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab, serta terus menjaga kepercayaan publik.

Pers diharapkan tetap menjadi pilar demokrasi yang sehat dan mitra strategis dalam mendukung Pembangunan Nasional.

 

PIMPINAN REDAKSI POSTJK.COM

KEPALA UPT KANTOR BERSAMA SAMSAT BALARAJA PLT AWAL PASENGGONG, ”BANYAK PR”?

posjkt.com | Banten–Awal Pasenggong menjabat sebagai Plt Kepala UPTD PPD (Samsat) Balaraja pada awal Januari 2026, yang ditandai dengan peresmian Gerai Samsat di Kantor Kecamatan Kronjo. Langkah ini merupakan bagian dari upaya mendekatkan layanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) kepada masyarakat dan memperkuat sinergitas dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang.
Beberapa poin penting terkait kepemimpinan dan kebijakan di Samsat Balaraja pada awal 2026:
Peresmian Gerai: Awal Pasenggong meresmikan gerai layanan baru di Kronjo pada 3 Januari 2026, yang memungkinkan wajib pajak membayar pajak kendaraan, balik nama, dan layanan lainnya di kantor kecamatan.
Optimalisasi Layanan: Fokus pada mendekatkan akses pelayanan (tidak perlu ke kantor pusat/sewa gerai baru) agar sinergitas antara Provinsi Banten dan Pemkab Tangerang terwujud.
Target 2026: Samsat Balaraja berencana membuka beberapa gerai lagi di kantor kecamatan atau fasilitas pemerintah lainnya di Kabupaten Tangerang sepanjang tahun 2026.
Awal Pasenggong menggantikan kepala sebelumnya, Ali Hanafiah, yang aktif memberikan pelayanan hingga akhir 2025 (termasuk program pemutihan).

Loket UPT Samsat Balaraja

Program kerja utama UPT Samsat Balaraja pada awal 2026 berfokus pada pendekatan pelayanan melalui pembukaan gerai di kantor kecamatan (contoh: Kronjo) untuk memudahkan akses pembayaran PKB, sinergitas dengan Pemkab Tangerang (opsen PKB), serta perluasan gerai di fasilitas pemerintah tanpa sewa. Selain itu, fokus utamanya meliputi:
Peningkatan Layanan: Mempermudah warga membayar pajak sambil mengurus dokumen kependudukan (KTP/KK) di kecamatan.
Perluasan Jaringan: Membuka lebih banyak gerai di kantor kecamatan atau fasilitas Pemkab Tangerang pada 2026 untuk efisiensi biaya sewa.
Digitalisasi: Mendukung penggunaan aplikasi SIGNAL untuk pembayaran pajak kendaraan.
Optimalisasi Pendapatan: Mengoptimalkan penerimaan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui kemudahan akses layanan.
Program ini bertujuan mendekatkan pelayanan ke masyarakat Kabupaten Tangerang, mengurangi antrean di kantor induk, dan meningkatkan kepatuhan pajak.

 

 

(PURBA)

UPT SAMSAT CILEDUG TINGKATKAN PELAYANAN PRIMA

posjkt.com | BANTEN, Kepala UPTD Samsat Ciledug (Bapenda Banten) dijabat oleh Taufik Sigit Pamungkas. Program kerjanya fokus pada peningkatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui razia penertiban, sosialisasi, serta pelayanan Samsat Keliling (Samling) untuk mempermudah wajib pajak di wilayah hukum Polda Metro Jaya. 
Program Kerja Utama (2025-2026),
Kantor Samsat Ciledug 
  • Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD): Mengejar target realisasi pajak kendaraan bermotor.
  • Razia Pajak Kendaraan: Penertiban pajak kendaraan bermotor (PKB) secara berkala.
  • Samsat Keliling (Samling): Pelayanan perpanjangan STNK tahunan di berbagai titik strategis.
  • Optimalisasi Layanan: Melayani BBN-KB (Bea Balik Nama) dan pendaftaran kendaraan baru/mutasi.
  • Peningkatan Pelayanan: Merespons keluhan warga untuk memberikan pelayanan yang lebih baik. 

Samsat Ciledug senantiasa berbenah dan melakukan pembenahan secara kontinyu, dalam peningkatan pelayanan prima.

 

(PURBA)

DANA BOS Rp. 1.590.000,00 PER -SISWA DINILAI MASIH SANGAT MINIM UNTUK BIAYA OPRASINAL MANDRASAH?

posjkt.com  ][ BANTEN,–Dana BOS Madrasah , disalurkan oleh Kementerian Agama untuk membantu operasional RA dan Madrasah (MI, MTs, MA, MAK), dengan pencairan triwulanan yang mensyaratkan penyelesaian laporan triwulan sebelumnya dan verifikasi data EMIS, dengan alokasi tergantung jumlah siswa dan kebijakan tahunan, serta memastikan kualitas pendidikan dan penyediaan layanan meski di masa pandemi.
Poin-Poin Penting Dana BOS Madrasah .
    • Penyaluran: Dilakukan per triwulan (3 bulan) melalui bank penyalur setelah pengajuan dan verifikasi syarat terpenuhi.
    • Syarat Pencairan: Lembaga harus sudah menyelesaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) dan membelanjakan minimal 80% dana dari triwulan sebelumnya
      .
  • Dasar Perhitungan: Data EMIS (Electronic Madrasah Information System) yang valid, terutama data siswa dan rombongan belajar, menjadi dasar alokasi dana.
  • Target Penggunaan: Untuk meningkatkan mutu pembelajaran, aksesibilitas siswa, mendukung PJJ/PTM, dan mencegah penyebaran Covid-19.
  • Pencairan Tahap Akhir (Contoh): Pada Oktober 2025, Kemenag mencairkan dana Triwulan III dan IV sebesar Rp4,01 triliun untuk BOS Madrasah dan BOP RA.
Langkah yang Perlu Dilakukan Madrasah,
  1. Pastikan Data EMIS Valid: Selalu perbarui data siswa dan rombongan belajar di portal EMIS.
  2. Siapkan LPJ: Selesaikan laporan pertanggungjawaban setiap triwulan tepat waktu.
  3. Pantau Portal BOS Kemenag/eRKAM: Cek status validasi dan kesiapan salur.
  4. Gunakan Dana Sesuai RKAM: Patuhi Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM). 
  • Satuan biaya untuk RA adalah Rp 600.000 per siswa per tahun, sementara MI, MTs, MA mengikuti ketentuan Juknis.

Menurut Guru Besar UIN Palembang, alokasi BOS Madrasah ( anggaran ) ini adalah bentuk komitmen kuat Kementerian Agama untuk memastikan kelangsungan layanan pendidikan yang berkualitas, terutama pada periode semester kedua . “Saya mengajak seluruh jajaran Kemenag, baik pusat maupun daerah, untuk mengawal proses ini secara akuntabel. Dana ini harus tepat sasaran, digunakan sebagaimana mestinya, dan dilaporkan secara tertib oleh pihak madrasah,” tegasnya.

Besaran dana BOS Madrasah per siswa untuk tahun anggaran 2025 (berdasarkan proyeksi/juknis terbaru) disesuaikan per jenjang: MI Rp940.000, MTs Rp1.160.000, dan MA Rp 1.590.000 per siswa per tahun. Dana ini disalurkan untuk membantu biaya operasional madrasah negeri maupun swasta.

Namun sangat disayangkan, berdasarkan INVESTIGASI posjkt.com  Madrasah setingkat negri masih saja melakukan pungutan liar yang dibungkus dengan kebijakan komite, dengan dalih atas kesepakatan bersama. Sebagai sekolah yang berbasis ilmu religius seharusnya, sudah sepantasnya menjadi contoh ketaatan akan peraturan dan larangan. Seperti keterangan HUMAS MAN 4 Tangerang, segala bentuk pungutan disekolah sudah disepakati bersama dengan orang tua wali murid. Besaran iuran yang disepakati, SPP Rp.150.000,00/bulan tabungan siswa Rp.25.000/ bulan. Daftar ulang tahun lalu , menurut keterangan Humas kisaran Rp.750.000. Berbeda dengan keterangan salah siswa Man 4 Kab. Tangerang besaran daftar ulang Rp. 1.000.000 lebih. ungkap siswi kelas 12, nama nara sumber dirahasiakan.

Kepala sekolah MAN 4 KAB.TANGERANG belum dapat dihubungi, menurut keterangan Humas, yang terucap dari dirinya senada dengan pikiran kepala sekolah.

Larangan memungut iuran kesiswaan di lingkungan Madrasah Negeri diatur secara tegas dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 16 Tahun 2020 tentang Komite Madrasah.
Berikut adalah poin-poin penting terkait larangan tersebut berdasarkan peraturan terbaru:
  • PMA Nomor 16 Tahun 2020 (Pasal 10 & 11): Mengatur larangan bagi Komite Madrasah, baik perseorangan maupun kolektif, untuk melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya.
  • Definisi Pungutan vs Sumbangan: Komite Madrasah dilarang memungut iuran yang bersifat wajib, mengikat, memiliki jumlah tertentu, dan ditetapkan waktunya (pungli). Namun, Komite Madrasah diperbolehkan menerima sumbangan yang bersifat sukarela, tidak mengikat, dan tidak ditentukan jumlah maupun waktunya.
  • Larangan Spesifik: Komite Madrasah dilarang menjual buku pelajaran, bahan ajar, seragam, atau bahan pakaian seragam di dalam madrasah.
  • Penegasan Kemenag:Madrasah Negeri dipastikan gratis SPP atau iuran wajib bulanan, dan Kemenag melarang keras adanya pungutan sumbangan yang memberatkan wali murid.
  • Sanksi: Jika terjadi praktek pungutan liar (pungli), oknum yang bersangkutan dapat diberikan pembinaan, peringatan, hingga tindakan hukum lebih lanjut.
Dengan demikian, pungutan yang berkedok sumbangan di madrasah negeri yang bersifat wajib dan mengikat adalah pelanggaran peraturan.
RED.TIM posjkt.com/PURBA

“Seperti Kebakaran Jenggot” Gubernur Banten Andra Soni Melakukan Moratorium Ijin Tambang.

posjkt.com | BANTEN–Gubernur Banten Andra Soni mengumumkan kebijakan moratorium penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) baru untuk menjamin keselamatan warga dan kelestarian lingkungan. Langkah ini diambil setelah terjadi beberapa bencana alam di Banten, seperti banjir dan tanah longsor, yang dipengaruhi oleh kondisi alam dan aktivitas pertambangan.

Andra Soni menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan instansi terkait untuk mitigasi bencana dan penataan ruang yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim. Pemprov Banten juga telah membentuk Satgas Pengendalian Banjir untuk menangani permasalahan banjir di wilayah Banten.

Banjir dilingkungan sekolah 

Para pecinta Lingkungan, berpendapat bahwa kebijakan tersebut seperti pahlawan kesiangan, setelah begitu banyak bencana yang menimpa Wilayah Banten, baru ada Moratorium. Seharusnya sudah di prediksi sejak awal, jangan tunggu bencana dulu baru Moratorium.” Seharusnya sudah dilakukan mitigasi sejak awal, karna cuaca dapat diprediksi”  “pungkasnya.

 

 

Red.

Walau Badai Dan Banjir Menerpa, Disdik Kabupaten Tangerang Menjamin Kegiatan Belajar Mengajar Tetap Berjalan Maksimal.

posjkt.com |Tangerang, Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang merespons cepat peristiwa ambruknya plafon di salah satu ruang kelas Sekolah Dasar Negeri (SDN) Budimulya, Kecamatan Cikupa, yang terjadi pada Rabu (28/1/2026). Insiden tersebut dipastikan tidak menimbulkan korban jiwa.

Plafon berbahan PVC berukuran sekitar 1,22 x 2,44 meter dilaporkan jatuh diduga akibat cuaca ekstrem berupa hujan lebat disertai angin kencang yang melanda wilayah Kabupaten Tangerang dalam sepekan terakhir.

Kepala Dinas Dadan dan Kabid SD Dilly Windu

Kepala Bidang Pengelolaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Dili Windu mengatakan, pihaknya langsung melakukan langkah cepat begitu menerima informasi Insiden Ambruk plafon ruang belajar dari salah satu guru SDN BUDIMULYA.

“Begitu mendapatkan informasi, kami segera berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk mengamankan lokasi,” ungkap  Kabid Bidang SD, biasa disapa bunda Dilly W.

Dilly W memastikan seluruh siswa serta tenaga pendidik dalam kondisi aman. Dia menjelaskan, Dinas Pendidikan bersama pihak sekolah telah melakukan peninjauan awal terhadap ruang kelas terdampak. Serta memeriksa kondisi bangunan lainnya guna mengantisipasi potensi risiko lanjutan.

“Kami memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan dengan memindahkan siswa ke ruang kelas lain yang masih aman dan layak. Perbaikan akan segera ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku,” tambahnya.

Dilly W juga menegaskan, sebelumnya Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang telah mengedarkan surat imbauan kepada seluruh satuan pendidikan terkait kewaspadaan terhadap cuaca ekstrem. Dalam imbauan tersebut, sekolah diberikan fleksibilitas untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) sebagai langkah preventif demi keselamatan warga sekolah.

 

Kabid menegaskan, keselamatan peserta didik dan tenaga pendidik adalah prioritas utama. Dilly juga menghimbau seluruh sekolah untuk terus meningkatkan kewaspadaan dan segera melapor apabila terdapat kondisi sarana prasarana yang berpotensi membahayakan.

Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang mengapresiasi langkah cepat pihak sekolah dan dukungan orang tua siswa, serta peran masyarakat sekitar yang turut menjaga situasi tetap kondusif.

“Koordinasi lintas pihak akan terus dilakukan untuk memastikan lingkungan belajar yang aman di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu,” tandasnya.

 

(PURBA)

“AMBRUK LAGI-ROBOH LAGI” ATAP DAN PLAFON SEKOLAH MILIK PEMKAB TANGERANG

posjkt.com | Tangerang , Angin kencang dan disertai hujan deras menghantam atap ruang belajar murid SDN BUDI MULYA sampai ambruk. Roboh lagi… dah masih untung tidak memakan korban jiwa. Diduga kurang tanggab kurang respon dan pengawasan dinas pendidikan atas laporan/aduan operator sarana prasarana dan aduan publik, terkait keadaan dan kondisi sekolah. Selain faktor cuaca sekolah mudah roboh tidak lepas dari faktor usia bangunan yang sudah tua dan sudah lapuk.Kondisi Sdn 2 bunar

Insiden atap atau plafon sekolah roboh terjadi  sepertinya sudah menjadi hal yang biasa di Kabupaten Tangerang pada Januari 2026 akibat cuaca ekstrem dan hujan deras. Kasus menonjol menimpa SMAN 5 Kosambi (22/1/2026), mengakibatkan 6-12 siswa luka-luka tertimpa plafon saat belajar. Selain itu, SDN Budimulya Cikupa juga mengalami atap ambruk (28/1/2026), namun tidak ada korban jiwa. 
Berikut detail informasi terkait:
  • SMAN 5 Kabupaten Tangerang (Kosambi) (Januari 2026): Plafon kelas X di lantai 2 ambruk saat kegiatan belajar mengajar (KBM) berlangsung pada Kamis pagi (22/1/2026). BPBD menyebut penyebabnya adalah cuaca ekstrem dan atap bocor. Enam hingga dua belas siswa dilaporkan mengalami luka-luka.
  • SDN Budimulya, Cikupa (Januari 2026): Plafon ruang kelas ambruk pada Rabu (28/1/2026). Dinas Pendidikan segera merespons, memastikan tidak ada korban jiwa, dan memindahkan siswa ke ruang aman. Ruang kelas yang terdampak langsung diperbaiki.
  • SDN Kedung Dalam II, Mauk (Agustus 2025): Atap sekolah ambruk akibat hujan deras, mengakibatkan dua siswa terluka saat mengambil alat tulis. Sekolah ini sempat direncanakan direhabilitasi melalui APBD Perubahan 2025.
  • Tindakan Dinas Pendidikan terkesan hanya ceremonial belaka, melihat dan meninjau. Dindik Kabupaten Tangerang melakukan peninjauan, mengimbau kewaspadaan cuaca ekstrem, dan memperbaiki bangunan yang rusak. …?
Pihak sekolah diimbau untuk waspada dan melaporkan segera jika ada sarana yang berpotensi membahayakan. 

Dari sekian banyak kejadian menurut Ketua  LSM  pilar bangsa, prioritas pembangunan yang berskala prioritas yang diusulkan dalam MUSRENBANG tingkat kecamatan seharusnya berfokus pada pembenahan ahlak dan moral bangsa. Agar pelaksanaan pembangunannya benar-benar dilaksanakan dengan baik.

(Purba)