POSTJKTC.CO | Tangerang -Tigaraksa_Rabu 3/6/2026, Gedung Serba Guna Tigaraksa penuh. Wabup Intan Nurul Hikmah buka acara, Camat Cucu Abdurrosyied sambut, 5 narasumber dari TNI-Polri-Kemenkumham-LBH- DPMPD ngisi materi. 14 desa/kelurahan kirim 10 utusan + paralegal.

Tema keren: “Penguatan Pos Bantuan Hukum”.

Bagus. Tapi publik Tigaraksa nanya 3 hal tajam setelah lampu panggung mati:

Wabup bilang Posbakum harus jadi garda terdepan. Fakta di lapangan: Warga sengketa tanah ke kantor desa, dijawab “nggak ngerti hukum”. Warga kena pungli RTLH, diarahkan “ke kecamatan aja”.

Kalau Posbakum cuma “ada plangnya” tapi paralegal-nya nggak berani dampingi warga lawan oknum, maka itu bukan garda terdepan. Itu garda pajangan. Penguatan Posbakum diukur dari jumlah sosialisasi… atau jumlah warga miskin yang menang perkaranya?

Narasumber Lengkap, Tapi Ada “Narasumber Utama” yang Nggak Diundang

Kasdim, Kakanwil Kemenkumham, Kapolsek, Ketua YLBHAS, Kabid DPMPD semua hadir. Lengkap. Tapi “narasumber utama” nggak diundang: warga korban….tidak ditampilkan untuk  mendengarkan keluhan, dari masyarakatnya.

Jangan sampai Posbakum jadi klub diskusi ASN. Bikin Posbakum “buka 24 jam” lebih penting daripada bikin acara “5 narasumber”.

140 Utusan = 140 Penyelesai Masalah?

140 orang ikut sosialisasi. Angkanya cantik. Tapi Tigaraksa punya 14 desa/kelurahan x ribuan KK. 1 paralegal desa harus beresin puluhan kasus: sengketa waris, KDRT, BPJS, pungli.

Bu Wabup Intan, Pak Camat Cucu, kami warga apresiasi niat baiknya. Tapi Tigaraksa nggak butuh “sosialisasi ke-100”. Tigaraksa butuh *”1 kasus warga miskin dimenangkan Posbakum”*.

Jangan sampai 2026 habis, plang Posbakum kinclong, spanduk sosialisasi numpuk, tapi warga tetap takut ke pengadilan.

*Kalimat penutup buat mereka:*

“Posbakum tanpa keberanian = pos ronda tanpa senter. Gelap, nggak berguna, cuma buat foto.”

Tugas Pemkab sekarang: Ubah Posbakum dari “program” jadi “pertolongan”. Kasih anggaran, kasih SK, kasih backing politik. Biar paralegal desa berani bilang ke oknum: “Pak, ini ada UU-nya. Saya dampingi warga sampai ke PN.”

Kalau itu jalan, baru Tigaraksa “semakin gemilang” bukan cuma di slogan.

—

Red.: **