Tapi kami juga meminta pemerintah untuk mengkaji ulang khususnya non bersubsidi dengan mengembalikan

Depok, posjkt.com

Ketika disambangi dan diwawancarai para awak media dikantornya DPRD Depok, salah satu anggota Dewan Gerindra Komisi Ekonomi dan Keuangan Rienova Serry Donie. S. SOS.,MM.,SI. dari fraksi partai Gerinda mengatakan bahwa, “Saya juga bagian dari rakyat.

“Kami sudah berusaha menyampaikan aspirasi ini kepada pimpinan lebih tinggi,” katanya Rienova Serry Donie. S. SOS.,MM.,SI. dari fraksi partai Gerinda

Menurut Rienova Serry Donie. S. SOS.,MM.,SI. dari fraksi partai Gerinda, Tapi jelas sekali bahwa dari Fraksi Gerindra ingin BBM dikembalikan kepada harga.

“Seperti biasanya dan pemerintah diminta untuk mengkaji ulang dampak kenaikan BBM ini semua harga jadi naik, sementara covid ini masih tahap pemulihan, “ucapnya.

“Belum ditambah lagi dengan kebijakan pemerintah yang menurut kami tidak pro kepada rakyat Indonesia jadi kalau dari Gerindra atau fraksi Gerindra bahwa kita ini menentang keputusan dari pemerintah terkait dengan kenaikan BBM.

Tapi kami juga meminta pemerintah untuk mengkaji ulang khususnya non bersubsidi dengan mengembalikan harga seperti biasa, “tegasnya

Lanjutnya lagi, Saya rasa karena dampaknya BBM tentu bukan hanya dengan naiknya BBM di Indonesia tapi juga inflasi – inflasi,” ucapnya.

“Harapan saya jangan sampai semua produk pangan kita juga ikut naik, karena kebutuhan utama manusia adalah bahan pokok.” ujarnya

Kalaupun BBM harus naik pemerintah harus memikirkan ketika BBM naik kira-kira para pekerja itu bagaimana apakah ada kenaikan upahnya? bagaimana keadaan masyarakat yang tidak bekerja, BLT bagaimana?.

Itu yang paling penting, solusi dari Gerindra adalah mengkaji ulang,”harapnya.
“Solusi dari fraksi Gerindra mengkaji ulang dan minta kembali harga seperti semula”. Tutupnya.

Supriyadi / postj

Agenda rapat membahas arah koalisi partai serta calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pilpres 2024.

Jakarta, posjkt.com

Partai Demokrat akan menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) yang akan digelar selama dua hari mulai 15 sampai 16 September 2022 di Jakarta.

Agenda rapat membahas arah koalisi partai serta calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pilpres 2024.

“Partai Demokrat akan membahas mengenai rencana koalisi parpol yang sedang dijajaki oleh Partai Demokrat bersama tiga ribuan.

Lebih pimpinan Partai Demokrat dan para wakil rakyat dari Partai Demokrat dari seluruh pelosok Indonesia di Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat 2022,” kata Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra kepada wartawan, Rabu (14/9/2022).

Herzaky menjelaskan ketua umum partai berlambang Mercy Agus Harimurti Yudhoyono akan mendengarkan masukan-masukan dan aspirasi yang akan disampaikan tiga ribuan lebih para pimpinan Partai Demokrat dari seluruh Indonesia.

“Para pimpinan Partai Demokrat dari seluruh Indonesia selama ini telah bertemu dan menyerap aspirasi langsung rakyat dari 34 provinsi, 514 kabupaten/kotamadya, dan 83 ribu desa dan kelurahan,” tuturnya.

“Masukan-masukan ini tentunya sangat berharga dan diperlukan oleh Partai Demokrat dalam menentukan langkah kedepannya menuju Pilpres dan Pileg 2024,” sambungnya.

Menurutnya, Demokrat harus bisa menjadi partai pemerintahan di 2024 mendatang, terlebih agar bisa terus membantu rakyat.

Untuk itu, kata dia, soal capres-cawapres dan koalisi akan dipertimbangkan secara komprehensif.
Ia menyampaikan, ada ambang batas presiden sebesar 20 persen.

Sedangkan Demokrat baru memiliki 9.36 persen kursi parlemen, membuat Demokrat harus berkoalisi dengan parpol-parpol parlemen lainnya.

“Apakah dalam rapimnas ini akan ada keinginan untuk berkoalisi dengan parpol mana saja, termasuk dengan Nasdem dan PKS yang selama ini sering disebut-sebut.

Sangat mungkin untuk dibahas dan direkomendasikan seperti apa jalan yang akan ditempuh oleh Partai Demokrat,” ujarnya.

Sementara itu terkait dengan nama capres-cawapres yang akan diusung Demokrat, Herzaky mengatakan, hal itu akan tergantung  dari masukan-masukan dan rekomendasi dari para pimpinan Partai Demokrat peserta Rapimnas.

Supriyadi / postj

Sangat memalukan seorang anggota DPRD Kab Lumajang tidak hapal Pancasila.

Jawa Timur, posjkt.com

KETUA DPRD Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Anang Ahmad Syaifudin memilih mundur dari jabatannya, tidak hapal Pancasila.

Vidio beredar kabar bahwa anggota dewan tidak hapal, Pancasila. Setelah videonya saat tidak hafal membacakan teks Pancasila viral di media sosial.

Keputusan pengunduran diri sebagai Ketua DPRD Lumajang, dibacakan saat rapat paripurna pembahasan perubahan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah, di gedung DPRD Kabupaten Lumajang, Senin (12/9/2022) siang.

Sebelumnya, video asli yang berdurasi lebih dari lima menit ini, merekam saat Anang beberapa kali salah melafalkan teks Pancasila dihadapan puluhan mahasiswa, saat demo penolakan kenaikan harga BBM beberapa waktu lalu.

Supriyadi / posjt

Untuk bekal para kader saat berada di lingkungan masyarakat sekaligus persiapan

Jakarta, posjkt.com

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Tangerang kembali menggelar pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dasar pada Sabtu (10/9) kemarin.

Untuk bekal para kader saat berada di lingkungan masyarakat sekaligus persiapan untuk menghadapi Pemilu 2024.

Kegiatan yang bertajuk Strategi Komunikasi Dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat ini, di ikuti oleh seluruh pengurus Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC)

Partai Demokrat di lima kecamatan secara bergiliran yang di gelar di Aula Kantor DPC Partai Demokrat Kabupaten Tangerang.

“Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dasar yang kami laksanakan kemarin, sebenarnya itu kegiatan yang rutin dilakukan setiap hari sabtu dan kemarin itu merupakan yang ke lima kalinya.

Dengan melibatkan 5 DPC yang ada di kabupaten Tangerang secara bergiliran” Kata Ketua BPOKK DPC Kabupaten Tangerang Ibrohim yang akrab disapa Ibo kepada portal desa. Minggu (11/9/2022).

Lebih lanjut, Pria Kelahiran Pakuhaji ini juga mengatakan sesuai dengan perintah Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai kader partai Demokrat yang tunduk dan patuh terhadap partai harus terus berjuang bersama masyarakat.

“Sengaja kami bekali para kader agar mereka mampu mengimplementasikan intruksi para pimpinan partai Demokrat termasuk Intruksi Bapak Nawa Said Dimyati selaku pemimpin di Kabupaten Tangerang, agar seluruh kader selalu hadir dan berjuang bersama masyarakat” Tandasnya

Diketahui pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dasar partai demokrat kabupaten Tangerang menghadirkan dua Narasumber yakni Deputi Bakomstra DPP Partai Demokrat Ricky Kurniawan dan Kepala BPOKK DPD Partai Demokrat Syahril Fauzi

Supriyadi / postj

Keluarga Besar PKS Dan Fraksi PKS, DPRD Kota Tangerang, Tolak Harga BBM Bersubsidi

TANGERANG, posjkt.com

Keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera kota Tangerang beserta dengan fraksi PKS DPRD kota Tangerang turun ke jalan dalam rangka menyampaikan aspirasi masyarakat khususnya kota Tangerang secara umum masyarakat Indonesia.

Saat Demo Tolak BBM Bersubsidi Di Kota Tangerang Banten, Di Tangcity Tangerang Banten,Sabtu (10/9/22)

Menurut Samsuri Anggota DPRD Kota Kota Tangerang,menyampaiknhari ini kita sama-sama sudah lihat dan kita rasakan.

” Bahwa seluruh masyarakat dengan naiknya harga BBM bersubsidi ini, tentunya tidak pro rakyat tidak Pro masyarakat karena tidak tepat disposisi masyarakat baru saja mulai pulih ekonominya dari pandemi yang sangat memberatkan masyarakat kota Tangerang,’ ungkap Anggota Komisi II.

Masih Samsuri menjelaskan apalagi saat ini kondisi ekonomi inflasi juga kemudian harga BBM ini dinaikkan.

” Akan memberikan dampak negatif dan dampak yang berat kepada masyarakat menengah ke bawah khususnya, oleh karena itu kami keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera kota Tangerang menolak tegas,bahkan kami seluruh fraksi di kota Tangerang dan keluarga serta masyarakat dari provinsi DPRD pusat pun menolak kenaikan BBM,” tegas Samsuri.

Oleh karena itu Anggota Dewan dari PKS Kota Tangerang menyatakan sekali lagi kami membawa aspirasi keluhan masyarakat menolak dan terus akan menyampaikan ini sampai masyarakat mengalami kesejahteraan yang lebih baik.

” Insyaallah Allahu Akbar Ya kita berharap BBM ini supaya disesuaikan lah dengan harga bahkan minyak mentah dunia hari ini mengalami penurunan dan kita lihat bahwa dengan subsidi ini dinaikkan bukan berarti memberikan keringanan atau bahkan kita diiringi dengan BLT ( Bantuan Langsung Tunai ),” jelas Samsuri

iapun menambahkan bahwa yang BLT ini sesungguhnya tidak tepat sasaran karena tidak semua BLT didapat oleh masyarakat menengah ke bawah itu.

” Oleh karena itu kami berharap Ke depan masyarakat ini tetap mendapatkan apa yang menjadi haknya yaitu dengan BBM murah BBM yang, tentunya juga tidak menyebabkan pemerintah menjadi sulit ya Oleh karena itu kami menolak dan meminta masyarakat ini mendapatkan apa yang terbaik dari pemerintah yang ada saat ini,” katanya Samsuri PKS Komisi II bidang Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Bidang Pendidikan Kesehatan.

Reporter. : Supriyadi / postj

Mardiono menjadi Plt Ketua Umum PPP yang menggantikan Suharso Monoarfa.

Jakarta, posjkt.com

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) M Mardiono berpose sebelum upacara pelantikan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (13/12/2019).

Mardiono menjadi Plt Ketua Umum PPP yang menggantikan Suharso Monoarfa.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengesahkan Muhammad Mardiono sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masa bakti 2020-2025.

Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menjelaskan pihaknya sudah menerima surat keputusan Kemenkumham terkait pengesahan Plt Ketua Umum PPP.

“Jadi sudah dikeluarkan SK-nya,” ujar Arsul Sani, Jumat (9/9/2022).

Adapun SK Kemenkumham terkait kepengurusan PPP tertuang dalam SK Nomor M.HH-26.AH.11.02.

Tahun 2022 tentang Pengesahan Plt Ketua Umum DPP PPP Masa Bakti 2020-2025 dengan kedudukan kantor tetap di Jalan Diponegoro Nomor 60 Jakarta Pusat.

Surat keputusan itu ditandatangani Menkumham Yasonna Laoly di Jakarta, Jumat (9/9/2022).

“Mengesahkan H Muhammad Mardiono sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan masa Bakti 2020-2025,” tulis Yasonna dalam diktum kesatu SK tesebut. Dikutip dari Kompas.com.

Merujuk pada keputusan itu, Plt Ketua Umum DPP PPP M Mardiono dinyatakan dalam Akta Notaris Nomor 5 tanggal 6 September 2022 mengenai Keputusan Rapat DPP PPP.

Dalam surat keputusan itu, Kemenkumham menyatakan susunan pengurus DPP PPP selain ketua umum tidak ada perubahan.

Formasinya tetap sama sesuai hasil Muktamar IX PPP yang berkasnya telah diterima oleh Kemenkumham.

Namun, hingga berita ini diturunkan, pihak Kemenkumham belum memberikan pernyataan resmi.
“Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,” tulis surat keputusan tersebut.

Diketahui Mukernas PPP di Banten, Minggu (4/9/2022), memutuskan untuk mengganti Suharso Monoarfa dengan Muhammad Mardiono.

Plt Ketua Umum PPP Mardiono bersama pengurus PPP kemudian menyerahkan berkas kepengurusan baru hasil Mukernas di Banten ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham pada Selasa (6/9/2022).

Mardiono merupakan Ketua Majelis Pertimbangan PPP dan juga menjabat sebagai Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Supriyadi / postj

Ada pun petikan surat keputusan itu mengesahkan H. Muhammad Mardiono sebagai Plt. Ketua Umum

Jakarta, posjkt.com

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengesahkan Muhammad Mardiono sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masa bakti 2020-2025.

“Kami sudah menerima surat keputusan Menkumham terkait pengesahan pelaksana tugas ketua umum PPP,” kata Wakil Ketua Umum DPP PPP Arsul Sani dihubungi di Jakarta, Jumat malam.

Ada pun petikan surat keputusan itu mengesahkan H. Muhammad Mardiono sebagai Plt. Ketua Umum DPP PPP dengan kedudukan kantor tetap di Jalan Diponegoro Nomor 60 Jakarta Pusat.

Surat keputusan itu yang ditandatangani Menkumham Yasonna Laoly di Jakarta, Jumat.

Sebelumnya, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyerahkan berkas kepengurusan baru hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jakarta, Selasa (6/9).

Berkas itu diserahkan langsung Pelaksana Tugas Ketua Umum DPP PPP Muhammad Mardiono yang didampingi sejumlah elite pimpinan partai berlambang Ka’bah tersebut.

“Saya bersama-sama dengan wakil ketua umum dan wakil sekjen atau dengan para ketua wilayah yang lain menyampaikan berkas-berkas permohonan perubahan di susunan kepengurusan PPP, khusus terkait dengan ketua Umum,” kata Mardiono di kantor Kemenkumham RI.

Mardiono menuturkan penyerahan berkas susunan kepengurusan baru di PPP itu merupakan kewajiban konstitusi setelah melalui beberapa tahapan yang dilakukan.

Tahapan itu dijalankan dari mulai keputusan rapat majelis hingga mahkamah partai dan diputuskan dalam Mukernas PPP yang berlangsung pada 4 hingga 5 September 2022 di Banten.

Supriyadi / postj

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo) Iya, kita semua tahu Pak Azwar Anas ini kan track record-nya jelas

Jakarta, posjkt.com

Presiden RI Jokowi Melantik menteri RPAN, sehingga untuk mengisi kekosongan di suatu jabatan menteri.

Untuk pelantikan hari ini, alasannya memilih Pak Azwar Anas?

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Iya, kita semua tahu Pak Azwar Anas ini kan track record-nya jelas.

“Waktu memegang birokrasi di Banyuwangi, banyak sekali yang saya lihat.

Saya langsung melihat ke sana saat itu, inovasi-inovasi di bidang pelayanan publik, inovasi-inovasi di urusan KTP, urusan perizinan yang dilakukan bisa di pasar, di mal”, katanya Sekneg di istina.

Menurut Sekneg, Saya kira beliau termasuk yang pertama saat itu, sehingga track record itu yang menyebabkan kita memilih Pak Azwar Anas.

Ada pesan khusus terhadap Pak Azwar Anas untuk jabatan yang baru?

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Iya ini sekali lagi, PANRB.

RB-nya itu reformasi birokrasi, digarap secara cepat sehingga birokrasi kita menjadi birokrasi yang melayani, birokrasi dengan kedisiplinan yang tinggi.

Saya kira beliau enggak usah, saya kira enggak usah diberi pesan-pesan sudah mengerti apa yang harus dilakukan.

Sangat mengerti, bukan mengerti, tapi sangat mengerti.

Pak Mardiono anggota Wantimpres menjadi plt. Ketum PPP?

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Itu masalah internal di PPP, saya enggak tahu. Itu selesai terlebih dahulu, baru kita bicara masalah Wantimpres.

Kalau di situ belum selesai dan itu wilayahnya internal PPP. Kalau di situ sudah ada kejelasan, baru berbicara masalah Wantimpres.

Belum ada komunikasi dengan Bapak dari PPP?

“Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Belum. Di Pak Mensesneg saja belum, apalagi di saya”, katanya sekneg

Supriyadi / postj

Partai Golkar memiliki tradisi dan berpengalaman dalam menghadirkan figur bukan hanya berdasarkan kontestasi

Tangerang, posjkt.com

Pengamat politik FISIP UIN Jakarta Luthfi Hasanal Bolqiah menanggapi rencana Partai Golkar menurunkan Ahmed Zaki Iskandar dan Airin Rachmi Diany untuk maju pada Pilkada 2024, sebagai Cagub DKI Jakarta dan Banten.

Luthfi menilai kedua calon tersebut memiliki peluang kuat untuk menang.

Menurutnya, Partai Golkar memiliki tradisi dan berpengalaman dalam menghadirkan figur bukan hanya berdasarkan kontestasi di internal, tapi juga faktor eksternal.

“Saya pikir Partai Golkar punya sejarah panjang mengantarkan kadernya menduduki posisi strategis di republik ini, baik di level nasional maupun daerah.

Terkait munculnya dua nama kader Golkar yang akan berlaga di DKI dan Banten, saya melihat keduanya punya peluang kuat untuk menang,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (3/9/2022).

Diketahui, DPD Golkar Provinsi Banten menurunkan Airin sebagai kandidat Cagub.

Ketua DPD Ratu Tatu Chasanah menerangkan Airin dipilih setelah melalui banyak pertimbangan, salah satunya aspirasi dari akar rumput hingga kekuatan figur.

Sementara untuk DKI Jakarta, DPD Golkar DKI Jakarta mengusung Ahmed Zaki Iskandar sebagai cagub pada Pilkada 2024 mendatang.

Namanya muncul usai pelaksanaan Rakerda DPD Partai Golkar DKI Jakarta beberapa waktu lalu yang turut dihadiri Wagub DKI Riza Patria serta sejumlah partai koalisi yang tergabung dalam KIB.

Luthfi mengatakan peluang keterpilihan Airin di Pilkada Banten sangat terbuka lebar.

Menurutnya, Airin merupakan tokoh perempuan yang dikenal publik mampu dan terbukti dalam memimpin Tangsel selama 10 tahun terakhir.

Karenanya, publik kali ini amat menantikan tampilnya Airin sebagai Gubernur Banten.

“Untuk Airin kalau saja dukungan keluarganya solid, kemenangan itu tampak nyata di depan mata, bukan bayangan.

Jadi dukungan dari Andika Hazrumy jelas sangat diperlukan olehnya termasuk dukungan dari Ratu Tatu. Andika bagaimanapun sudah menggalang kekuatan dan punya jaringan sendiri,” paparnya

“Sementara Ratu Tatu dengan kekuatannya di Kabupaten Serang akan sangat berarti bagi penambahan suara Airin yang basisnya masih di Tangerang Raya.

Tapi Airin memang populer, cerdas, pengalaman dan mau turun ketemu rakyat. Saya kira peluang menangnya cukup besar,” sambungnya.

Sementara itu, Luthfi mengungkapkan peluang Zaki maju sebagai cagub maupun cawagub akan lebih terbuka lebar bila berpasangan dengan figur yang sudah populer sebelumnya seperti Riza Patria atau Risma.

“Jangan lupa bahwa pilkada digelar setelah pilpres, sangat mungkin figur-figur yang gagal di pilpres dan yang sudah maju di pileg baik terpilih maupun tidak, akan mengincar posisi gubernur DKI.

Jadi dengan maju sebagai cawagub, peluang Zaki pasti lebih besar,” pungkasnya.

Supriyadi / postj

Sebagai informasi, Permohonan Uji Materi UU Pers di MK diajukan oleh Ketum DPP SPRI Hence Mandagi dan Ketua Organisasi

Jakarta, posjkt.com

Menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan Uji Materi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Pasal 15 Ayat (2) Huruf f dan Ayat (5) UU, Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pers Republik Indonesia – DPP SPRI menyambut baik isi putusan MK tersebut. Karena sesungguhnya putusan MK untuk perkara Nomor 38/PUU-XIX/2021 sudah memenuhi harapan Ketua Umum DPP SPRI selaku salah satu pemohon.

Pernyataan itu disampaikan Sekretaris Jenderal DPP SPRI Edi Anwar Asfar melalui siaran pers yang dikirim ke redaksi Jumat (2/9/2022) di Jakarta. Sekjen DPP SPRI Edi Anwar Asfar menegaskan, putusan MK terhadap uji materi UU Pers sudah mengembalikan hak regulator kepada organisasi-organisasi pers untuk menyusun dan menentukan sendiri (swa regulasi) peraturan-peraturan di bidang pers.

Namun begitu, lanjut Edi Anwar, putusan MK tersebut juga menegaskan bahwa peraturan-peraturan pers tersebut harus difasilitasi oleh Dewan Pers agar masing-masing organisasi pers tidak membuat peraturan sendiri. “Kami DPP SPRI sangat menghormati pertimbangan hukum MK dan akan tunduk pada putusan tersebut,” tandas Edi Anwar, wartawan senior yang pernah mengalami kriminalisasi pers.

Edi Anwar mengakui meski MK menolak permohonan, namun bagian pertimbangan putusan MK menegaskan bahwa Dewan Pers tidak boleh menentukan isi peraturan. “Kalau menentukan saja tidak boleh berarti tidak berwenang mengatur atau membuat aturan yang mengikat organisasi-organisasi pers,” tegasnya.

Edi Anwar juga mengatakan, DPP SPRI saat ini sedang membuat legal opinion tentang isi putusan MK terhadap perkara Nomor 38/PUU-XIX/2021 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut agar tidak terjadi kesimpangsiuran pemahaman di masyarakat terutama insan pers di seluruh Indonesia.

Isi putusan MK pada bagian Badan Nasional Sertifikasi Profesi – BNSP menurut Edi Anwar, juga tidak dipertimbangkan MK. “Sehingga hal tersebut tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait sertifikasi,” ujarnya.

Dalam pertimbangan MK disebutkan : “Jikapun benar terdapat peraturan-peraturan pers yang pembentukannya dimonopoli oleh Dewan Pers untuk kepentingan Dewan Pers, atau disusun tidak tidak sesuai dengan fungsi Dewan Pers, sebagaimana didalilkan para pemohon, hal tersebut adalah persoalan implementasi norma dan bukan persoalan konstitusionalitas norma sehingga bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk menilainya.“

Kewenangan Dewan Pers melakukan sertifikasi wartawan, lanjut Edi Anwar, tidak dipertimbangkan Majelis MK. “Untuk itu kami tetap mengacu pada peraturan yang berlaku terkait Sertifikasi Kompetensi Wartawan melalui BNSP dan LSP Pers Indonesia karena itu tidak dipersoalkan oleh MK. Dan kami berharap seluruh pihak menghormati hal tersebut,” imbuhnya.

Edi Anwar juga membeberkan, dalam siaran pers yang disebarkan Dewan Pers tentang pertimbangan MK terkait pelaksanaan UKW Dewan Pers sudah diputus pada tingkat PN adalah kurang lengkap. “Karena menurut MK persoalan uji kompetensi adalah persoalan konkret yang sudah diputus melalui putusan PN Jakarta Pusat dan juncto Putusan PT DKI Jakarta,” ungkapnya.

Jadi Edi Anwar menambahkan, memang benar Pengadilan Tinggi dalam pertimbangannya tidak menganggap UKW DP merupakan perbuatan melawan hukum. Namun dalam rilis pasca putusan MK, Dewan Pers sengaja menyembunyikan informasi tentang putusan di tingkat Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang sesungguhnya telah membatalkan Putusan di tingkat PN, meskipun pokok perkara tidak diterima.

“Kami juga menghormati keberadaan Dewan Pers hanya satu atau single bar sebagaimana putusan MK. Namun perlu diingat bahwa oleh karena MK menegaskan Dewan Pers tidak boleh menentukan peraturan pers maka Peraturan Dewan Pers tentang Konstituen Dewan Pers menjadi tidak berlaku, termasuk peraturan lainnya yang dibuat sendiri,” terangnya.

Oleh karena itu keberadaan 34 Organisasi Pers (termasuk SPRI) pembentuk Dewan Pers pasca UU Pers disahkan tahun 1999 harus diakui oleh Dewan Pers agar sejarah Dewan Pers tidak terputus. Keputusan bersama 34 organisasipers (minius 7 organisasi pers) memberi penguatan terhadap Dewan Pers pada tahun 2006 lalu, dan disertai dengan kesepakatan menerbitkan peraturan tentang Standar Organisasi Wartawan dan Standar Perusahaan Pers harusnya dihormati.

Sehingga, menurut Edi Anwar, Peraturan Dewan Pers tentang konstituen yang dibuat sendiri dan bukan oleh kesepakatan bersama 34 organisasi-organisasi pers adalah pelanggaran implementasi norma karena tidak sesuai dengan fungsi Dewan Pers.

Dewan Pers harus menghormati putusan MK dan mengembalikan hak 27 organisasi pers yang dicabut secara sepihak mengenai hak memilih dan dipilih sebagai anggota Dewan Pers, dan hak menyusun dan menentukan peraturan pers. “SPRI pun menghormati dan tunduk pada keputusan dan pertimbangan MK mengenai eksistensi Dewan Pers,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Permohonan Uji Materi UU Pers di MK diajukan oleh Ketum DPP SPRI Hence Mandagi dan Ketua Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi DPP SPRI Soegiharto Santoso, bersama Ketum DPP KOWAPPI Hans Kawengian.

Sumber : Uji Mpers / postj

PDI Perjuangan menjadi partai politik dengan perolehan suara tertinggi.

Jakarta, posjkt.com

Hasil survei yang diselenggarakan Saiful Mujani Research & Consulitng (SMRC) menunjukkan, PDI Perjuangan menjadi partai politik dengan perolehan suara tertinggi jika pemilihan umum (pemilu) digelar saat survei berlangsung.

“Jika pemilihan umum diadakan sekarang, PDI-P akan mendapatkan suara terbanyak, 24,8 persen,” kata Direktur Riset SMRC Deni Irvani dalam siaran pers, Sabtu (3/9/2022).

Sementara itu, posisi di bawah PDI-P diperebutkan oleh Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Golkar.

Gerindra tercatat memiliki elektabilitas 11 persen, PKB (9,5 persen), dan Golkar (9,1 persen).

Di luar empat partai di atas, ada dua partai yang memiliki elektabilitas di atas ambang batas parlemen 4 persen, yakni Partai Demokrat (6,6 persen) dan Partai Keadilan Sejahtera (4,1 persen).

Sementara itu, elektabilitas empat partai lainnya berada di bawah 4 persen yaitu Partai Nasdem (3,5 persen), Partai Perindo (3 persen), Partai Persatuan Pembangunan (2,7 persen), dan Partai Amanat Nasional (1,9 persen).

“Sedangkan partai-partai lain mendapatkan suara di bawah 1 persen. Masih ada 21,7 persen yang belum menentukan pilihan,” ujar Deni.

Survei ini dilaksanakan pada 5-13 Agustus 2022 dengan melakukan wawancara tatap muka terhadap 1.220 responden yang diilih secara acak.

Supriyadi / postj

Nah, berikut adalah daftar kenaikan harga BBM di Pertamina yang ditetapkan oleh pemerintah

Jakarta, posjkt.com

Harga BBM yang terbaru. Pemerintah tetap menaikan harga, karena masyarakat dan Harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite, Solar, dan Pertamax resmi naik mulai pukul 14.30 WIB hari ini.

Nah, berikut adalah daftar kenaikan harga BBM di Pertamina yang ditetapkan oleh pemerintah: ●Harga Pertalite dari Rp7.650 per liter jadi Rp10.000 per liter ●Harga Solar subsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter ●Harga Pertamax dari Rp12.500 menjadi Rp14.500 per liter

Nah, bagaimana perbandingan harga BBM antara SPBU milik Pertamina dengan SPBU milik swasta seperti Vivo, dan Shell?.

Mana yang termurah? Berikut rinciannya: Pertamina ●Solar Rp6.800 per liter ●Pertalite RON 90 Rp10.000 per liter ●Pertamax RON 92 Rp 14.500 per liter ●Pertamax Turbo RON 98 Rp15.900 per liter ●Dexlite CN 51 Rp 17.100 per liter.

Pertamina Dex CN 53 Rp 17.400 per liter Shell ●Shell Super RON 92 Rp15.750 per liter. ●Shell V-Power RON 95 Rp16.470 per liter. ●Shell V-Power Diesel CN 51 Rp18.310 per liter. ●Shell V-Power Nitro+ RON 98 Rp16.150 per liter.

Harga BBM Naik, Isi Tangki Full City Car Honda Brio Butuh Setengah Juta Rupiah Vivo ●Revvo 89 Rp8.900 per liter. ●Revvo 92 Rp15.400 per liter. ●Revvo 95 Rp16.100 per liter.

Supriyadi / postj

Acara kegiatan (MTQ) tingkat desa belimbing ke-1 tahun 2022 yang telah di laksanakan di depan kantor desa belimbing

Tangerang kab, posjkt.com

Mtq ini mulai Selenggarakan pada minggu pemdes belimbing, Kecamatan-Kosambi mengadakan (MTQ) tingkat desa belimbing ke-1 tahun pada 28 agustus 2022 yang telah di selenggarakan.

oleh kepala desa belimbing, H maskota dan di dampingi camat kosambi Dadang sudrajat,S.Sos,mm mengikuti acara kegiatan Mtq

Acara kegiatan (MTQ) tingkat desa belimbing ke-1 tahun 2022 yang telah di laksanakan di depan kantor desa belimbing dan antusias masyarakat kosambi ikut meriahkan.

Hadiri ormas yaitu” pemuda pancasila (pp) forkabi- Bppkb-forum, betawi rempuk (fbr) dan badan musyawarah (bamus) karang, taruna-aparatur desa belimbing-Babinsa-Binamas setempat yang serta ikut hadir dalam acara ini,” tutupnya

Assallam muallaikum saya Dais panitia (MTQ) tingkat desa belimbing, yang pertama mewakili kegiatan acara ini berjalan
dengan lancar dan baik allhamdulilah terlaksana,ujarnya Dais

harapan saya untuk masyarakat desa belimbing kec-kosambi, Kabupaten-tangerang yang mengikuti (MTQ) tingkat desa agar.

Lebih di dalami lagi potensi nya supaya masyarakat akhlakul karimah, kedepan nya (MTQ) masyarakat desa belimbing lebih baik lagi menghasilkan bibit-bibit unggul berpotensi

“lalu prestasi (MTQ) tingkat desa belimbing ke-1 tahun 2022, agar lebih maju lagi kedepan nya mewujudkan penguasaan
pemahaman santri terhadap nilai quran demi membentuk

Manusia yang bersih akhlakul karimah dan beriman hanya, itu saja yang saya sampaikan,pungkasnya

Supriyadi / postj

Rully Novindra bendahara Bapilu DPP Parsindo Optimis 34 DPW Lolos Pada Verifikasi Faktual Di KPU

Jakarta, posjkt.com

Hal ini di sampaikan Rully Novindra Bendahara Bapilu DPP Parsindo, ia Optimis 34 DPW Lolos Pada Verifikasi Faktual Di KPU pada Rapimnas 2022 , di DPP Partai Parsindo Jakarta Selatan, Senin (29/8/2022)

Rully Novindra sangat bersyukur ” Alhamdulillah di rapimnas hari ini 34 DPW yang hadir dan sisanya menghadiri Zoom meeting Oleh karena itu tadi ketua umum Pak Yusuf yang membuka acara dan sudah menyampaikan dan sekaligus untuk mereka tahu rasa juang di DPP ini.

Meskipun walaupun banyak fasilitas yang kita punya di hotel mewah atau di gedung megah tapi untuk teman-teman rekan-rekan DPW tahu kantor DPP perjuangan kita itu kita juga pun bergerak untuk mereka”

Lanjut “dan masih tersampaikan pada Rapimnas pada tema hari yang dihadiri perwakilan KPU untuk persiapan lolos masalah verifikasi dan konsolidasi ”

” saya sudah menyampaikan dari awal ya, kita Loyalis Soeharto kita mengangkat suara Pak Harto suara tradisional pada umumnya ada 20 juta suara di Indonesia Namun kita tetap mendorong untuk nasionalis religius dan milenial.

Jadi dari segmentasi demografi suara manapun tetap kita harus cari, itu karena semboyan parsindo ” parsindo menang Indonesia Jaya” Rakyat Sejahtera ” ungkap Rully

” Arahan DPP yang kita sudah meetingkan itu verifikasi lolos dan alhamdulillah untuk verifikasi di KPU yang utama kita lolos , mudah-mudahan di pemilu berikutnya bisa masuk kembali verifikasi faktual”

“Minta doanya kepada seluruh rekan-rekan media dan masyarakat dari segi elemen-elemen manapun untuk membantu dan mendorong Parsindo lolos ke kontestasi Pemilu 2024 ‘ harapnya

“Pada kontestasi partai politik ini kita harapkan parsindo harus punya threshold dan masuk 5 besar itu arahan Ketum dan Ketua Mahkamah partai, ” tutupnya

Supriyadi / postj

DKI Jakarta Ahmad Zaki Iskandar dirasa cocok oleh Koalisi Indonesia Bersatu (KIB)

Jakarta, posjkt.com

Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta Ahmad Zaki Iskandar dirasa cocok oleh Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) DKI Jakarta untuk maju mencalonkan diri dalam pemilihan gubernur (Pilgub) DKI Jakarta mendatang.

Tidak hanya itu mereka juga menyatakan siap mendukung dan memenangkannya
Demikian disampaikan Ketua DPW PPP DKI Jakarta Guruh Tirta Lunggana secara terang benerang di hadapkan.

Para kader Golkar dalam acara Rapat Konsolidasi Akbar DPD Golkar DKI Jakarta di Senayan, Jakarta, Minggu (28/8/2022)

“Jadi, ini adalah bagian dari cita-cita yang sudah diberikan oleh Partai Golkar, yang pada hari ini.

Alhamdulillah sama-sama kader Partai Golkar melihat bahwa sebentar lagi, sosok Ketua Zaki yang akan menjadi calon Gubernur DKI Jakarta,” kata Guruh Tirta Lunggana

Tidak mau ketinggalan Ketua DPW PAN DKI Jakarta Eko Hendro Purnomo juga mengatakan kalau dirinya siap menjadi tim sukses Ahmed Zaki Iskandar di Pilgub DKI 2022

“Kalau Bang Zaki gubernur, kita siap jadi tim suksesnya,” ucap Eko

Politisi sekaligus artis itu juga mengungkapkan dalam rapimnas PAN yang di gelar pada beberapa hari yang lalu.

Ketua Umum (Ketum) partai Golkar Airlangga Hartarto masuk dalam bursa calon presiden

“Semalam kami menyelenggarakan rapat kerja nasional, 9 calon presiden sudah diumumkan.

Dan Alhamdulillah, salah satu capres yang diajukan oleh PAN adalah Airlangga Hartarto,” ujarnya

Sambung Eko, oleh sebab itu dirinya juga setuju jika DPD PAN DKI Jakarta mengusung Airlangga Hartarto di rapimnas pada November mendatang

“Artinya, PAN saja memilih Ketum Golkar Airlangga Hartarto. Apalagi teman-teman semuanya pasti,” pungkasnya.

Supriyadi / postj