Etika Kejaksaan Negeri Kota Tangerang tidak sesuai kinerjanya dan pihak pelapor tidak tindak lanjut kasus dugaan korupsi.

Tangerang, posjkt.com

Diduga Kejaksaan Negeri (KN) Kota Tangerang, Banten sekokngkol untuk mengizinkan kepala sekolah SMAN 7 Kota Tangerang melakukan pungutan liar, jumat (10/11).

Bahkan dalam proses hukum tidak berjalan, namun tampak Intel Kejaksaan Negeri Kota Tangerang engan memproses kasus dugaan korupsinya.

Beberapa Kepala Sekolah yang ada di Kota Tangerang, sepertinya tak punya etika dan menjalakan tugas sebagai aparat penegak hukum terkesan lambat.

“Kami minta pada pihak aparat hukum lain, jika pihak intel kejaksaan negeri Kota Tangerang, pilih-pilah kasus ini nantinya korupsi akan meningkat”, katanya dr. Bernard BB Sagian, SH, MH dari Aktivis Hukum.

Ia berharap pada pihaknya, secara hukum dan ayat hukum bahwa ada pelapor dan ada korban kok tidak di lakukan mulai penyelidikan lebih lanjutnya.

Pihak kejaksaan Negeri Kota Tangerang juga tidak boleh memonis tampa ada keputusan pengadilan Negeri Kota Tangerang.

Kejaksaan Negeri juga tak boleh memutuskan bahwa kepsek SMAN 7 itu tidak ada bersalah, ia sebagai penyidik ia berusaha menjalankan tugas sebagai topoksinya.

Diduga Kepala SMAN 7 Kota Tangerang korupsi dana sumbangan berkedok penipuan pada orang tua siswa, dengan alasan rapat-rapat, rabu (08/11).

Pada hal ia mengalang dana cara melibatkan komite sekolah dan ada beberapa orang tua murid yang di anggap memenuhui kouta rapat.

Pada hal rapat cuma beberapa orang tua murid, tetapi ia memungut pada orang tua siswa ratusan juta rupiah yang di gali cara tipu-tipu.

Dana yang di pungut itu pada orang tua murid sangat bertentangan pada Permendikbud RI No. 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah mengatur.

Kata Kepsek yang lain, bahwa perbuatan Kepala Sekolah SMAN 7 Kota Tangerang, berani juga, untuk cara membuat kegiatan yang bertantangan dengan aturan dari Kemendibud tahun 2016 tetantang rapat komite.

“Kami minta pada pihak Dinas Propinsi Banten harus di panggil Kepseknya agar berita yang sudah di tayang akar tidak melebar kemana-mana”, ujarnya kepsek yang tidak mau di sebutkan indetitasnya.

Diduga SMAN 7 Kota Tangerang, Banten di bekingi oleh aparat dan anak penjabat yang sekolah di sana, sehingga korupsi enggan pihak kejaksaan Kota Tangerang menangkap, senin (30/10).

Pihak Kepala sekolah SMAN 7 Kota Tangerang, Sekolah Anak anak Pejabat.

“Saya tahu di belakangnya ini Pak”, katanya sebut saja Megawati (45).

Menurut Megawati, bahwa SMAN 7 bukan anak anak sekolah warga biasa.

Kata Mega, bisa jasa pihak aparat tak tangkap, karena Kebanyakan anak Pejabat.

Kasus pungutan liar di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 7 Kota Tangerang, Banten belum jadi tersangkah, minggu (29/10).

Walaupun belum ada tersangkah, tetapi pihak belum ada pemanggil lagi kasus pungutan liar itu.

Pada hal LSM dan Aktivis sudah melaporkan ke Kejaksaan Negeri Kota Tangerang belum ada penjelasannya tentang tersangkah.

Diduga Intel Kejari Tangerang masih tahap dalam laporan masih dalam pemeriksaan berkas.

Sehingga diduga tak serius menangani kasus SMAN 7 Kota Tangerang tersebut.

Kasus dugaan yang melanggar pungutan liar di SMAN 7 Kota Tangerang, belum di tangkap Kejaksaan Kota Tangerang, seperti di biarkan saja, kamis (26/10).

Pada hal yang pungutan liar itu sudah di larang oleh kementeri Pedidikan Nasional, kini pihak Kepala sekolah masih langgar.

Bahkan oknum kepala sekolah SMAN 7 Kota Tangerang, belum ada penyidikan lebih lanjut.

Diduga Kejaksaan Negeri Kota Tangerang melakukan pembiaran, sehingga pihak sekolah tidak ada nyali dalam penyidikan lebih lanjut.

“Kami akan melaporkan pada pihak kejati Banten tentang oknum kepala SMAN Kota Tangerang, bila tak ada hasilnya”, katanya dr. Bernard BB Sihaan, SH, MH Aktivis Gakorpan RI

Mulai pada (16/10/23) laporan adanya pungutan di SMAN 7 kota Tangerang kepada pihak kejaksaan negeri kota Tangerang oleh Perkumpulan PERANGKAP pada 20 Juli 2023.

Terus dilanjutkan pemeriksaan dengan memanggil saksi – saksi pihak terkait diantaranya komite sekolah, pengurus OSIS.

Berdasarkan konfirmasi langsung pelapor yaitu pengurus perkumpulan PERANGKAP diwakili oleh Heryanto Manurung kepada Kasi Intel kejaksaan negeri kota Tangerang Khusnul Fuad, SH.

Tetapi dengan alasan beliau sibuk disuruhnyalah untuk bertemu dengan Kasubsi Ivan mengenai perkembangan perkara pungutan di sekolah tersebut.

Untuk sementara perkembangannya masih atas keinginan orangtua siswa,dan perkara ini hanya sebagai pelanggaran administratif.

Dan dikembalikan ke pada instansi dindik untuk sanksinya ungkap Ivan selaku Kasubsi Intel yang memeriksa para saksi.

“Ketika dipertanyakan tentang pungutan bahwasannya didalamnya ada dugaan korupsinya,Ivan menjelaskan apanya yang korupsi itu hanya sanksi administrasi”, ujarnya kepada Heryanto Manurung selaku perwakilan dari perkumpulan perangkap.

Padahal jelas di dalam Permendikbud RI No. 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah mengatur, Komite Sekolah hanya dapat menggalang dana berupa sumbangan dan bantuan dan itu sama sekali tidak berkaitan dengan perpisahan atau wisuda

“Dengan demikian menurut ketentuan, tidak ada dasar hukum bagi sekolah atau komite sekolah menyelenggarakan perpisahan atau wisuda siswa dengan cara memungut uang dari siswa atau orang tua/wali,” katanya

Ketika perwakilan perangkap mempertanyakan sampai dimana kasus laporan ini, Ivan menjelaskan bahwa akan terus dilaksanakan panggilan saksi.

Tetapi beliau mengatakan bahwa surat edaran permintaan dana perpisahan yang ditandatangani kepala sekolah SMAN 7 Kota TANGERANG Prastowo, M.Pd atas sepengetahuan komite sekolah dan para orangtua murid yang sudah sepakat.

Menurut Supriadi (45) memberatkan iuran yang di terapkan oleh kepala sekolah SMAN 7 Kota Tangerang, apalagi masa-masa sulit seperti ini.

“Ia juga berharap untuk pungutan ia, tak perna di libatkan pada orang tua murid”, ujarnya.

Ketika di tanya pada pihak Aktivis, Samsudin, SH, MH bahwa pungutan yang tampa ada persetujuan dari orang tua tak sah.

Itu ciri-ciri memperkaya diri sendiri dengan mengunakan jabatan untuk mencari keutungan ini bisa masuk pada pemerasan berencana.

“Itu juga bisa di katakan korupsi berjemaah antara Kepsek dan Guru”, ujarnya

(sahat / heryan / postjkt)