MBG: DARI PROGRAM EMAS JADI RACUN”. DPR JANGAN JADI “PAHLAWAN KESIANGAN”

Posjktco / Tigaraksa,

Oleh: Pimpinan Redaksi POSTJKTCO

Program  Makan Bergizi Gratis – MBG  dijual ke publik sebagai “program emas”. Senjata pamungkas mengentaskan stunting, meningkatkan gizi anak, dan menggerakkan ekonomi UMKM. Anggaran fantastis digelontorkan. Triliunan.

Tapi hari ini, yang kita dapat bukan gizi. Yang kita dapat:  muntah, diare, rawat inap, dan trauma.

Dan yang lebih menyakitkan: baru setelah korban berjatuhan, tiba-tiba -DPR, khususnya PDIP” muncul sebagai “pahlawan”. Menuntut kompensasi. Menuntut tanggung jawab.

Maaf. Itu namanya “Pahlawan Kesiangan”. Datang setelah rumah terbakar, baru teriak “mana hydrantnya”.

1. SUBSTANSI YANG DIHINDARI: INI BUKAN MUSIBAH, INI KELALAIAN SISTEMIK.

Keracunan MBG bukan takdir. Ini 100% kelalaian yang bisa dicegah. Lihat 3 penyakitnya:

Pertama, Sindrom “Kejar Tayang”.
Target: 3 juta penerima di 2025, 82 juta di 2029. Dapur harus berdiri ribuan dalam hitungan bulan. Akibatnya? Verifikasi asal-asalan. Dapur sewa, tidak ada ventilasi, tidak ada alat pendingin. Yang penting “ada dapur”. Kuantitas menang, kualitas mati.

Kedua, Ladang “Kongkalikong” Baru.
Siapa pemilik dapur MBG? Berapa HPS nya? Kenapa vendor A bisa menang di 10 titik?

Ketiga, Pengawasan yang Mati Suri.
Di mana BPOM? Di mana Dinkes? Di mana Satgas Pangan? Seharusnya ada uji lab harian. Seharusnya ada asuransi wajib untuk setiap dapur. Seharusnya ada SOP jika 1 anak keracunan, 1000 dapur langsung di-stop. Tapi tidak ada. Yang ada hanya seremonial dan foto-foto.

Ini substansinya. Dan ini yang tidak disentuh oleh pernyataan “tanggung jawab kompensasi” dari DPR.

2. “KOMPENSASI” ITU PENTING. TAPI ITU TAMENG, BUKAN SOLUSI

Kami setuju 1000% dengan Wakil Ketua Komisi IX Charles Honoris. Korban harus ditanggung total. RS, lab lanjutan, rehab, psikolog. Negara wajib hadir.

Tapi hati-hati. “Kompensasi” bisa jadi tameng paling elegan untuk menutup borok.

Logikanya begini: Bayar korban 50 juta. Kasus selesai. Vendor tetap jalan. Pejabat BGN tetap aman. Tahun depan ganti nama program, kejadian lagi.

Itu bukan menyelesaikan masalah. Itu “membeli” masalah agar diam.

Rakyat tidak butuh santunan. Rakyat butuh jaminan bahwa anaknya tidak akan jadi korban berikutnya.

3. APA YANG HARUS DILAKUKAN SEKARANG? BERHENTI JADI PAHLAWAN KESIANGAN.

Kalau DPR dan PDIP serius, ini 4 langkah yang harus dilakukan sekarang juga. Bukan konferensi pers:

1. BENTUK PANSUS MBG DI DPR.
Panggil BGN, BPOM, Kemenkes, Kemendagri. Bongkar semua kontrak vendor. Buka semua HPS. Umumkan ke publik. Jangan ada yang ditutup-tutupi dengan alasan “rahasia negara”.

2. BEKUKAN & AUDIT SEMUA DAPUR BERMASALAH
Satu dapur keracunan = 1 provinsi di-audit. Gunakan dana BPK untuk audit forensik. Sama seperti BPK sedang audit APBD Banten 2026 fokus “Pengadaan Barang Jasa”. MBG harus jadi prioritas.

3. BUAT “UU PERLINDUNGAN KORBAN PROGRAM NEGARA”
Jangan ad hoc. Setiap program triliunan wajib punya 3 hal: Asuransi, SOP Kedaruratan, dan Mekanisme Kompensasi yang jelas. Biar tidak saling lempar tanggung jawab.

4. COPOT & HUKUM
Ada pejabat yang lalai. Ada vendor yang nakal. Seret ke APH. Jangan cuma jadi “bahan evaluasi”. Rakyat butuh efek jera.

UNTUK BANTEN DAN DAERAH LAIN

Perhatian. Program MBG ini akan turun ke daerah. Termasuk Provinsi Banten & Kab. Tangerang.

Di saat BPK sedang mengaudit “Dana Pendidikan”, MBG adalah bagian terbesarnya. Jangan sampai pola yang sama terulang: anggaran besar, pengawasan lemah, ujungnya anak-anak kita yang jadi kelinci percobaan.

 

Kepada DPR: Kami tunggu aksi, bukan statemen.
Kepada BGN: Ingat, ini perut anak Indonesia. Bukan proyek.
Kepada Pemerintah: Negara tidak boleh jadi bengkel tambal ban.

Karena jika hari ini kita diam, 5 tahun lagi kita akan membaca berita yang sama. Dengan korban yang berbeda. Dengan nama program yang berbeda.

Dan itu dosa kita bersama.

*#MBG

#AuditTuntas #BukanCumaKompensasi #KawalGiziAnak

#postjktco

—pimred/purba