TANGERANG, http://postjktc.co – Puluhan aktivis dari Gerakan KAWAN Kabupaten Tangerang menggelar aksi damai di Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang. Aksi ini didukung Koalisi Aktivis Banten Bangkit yang terdiri dari LSM Gmaks, LSM GASAK, LSM Gprukk, Paseba Tangerang Utara, LSM Aliansi Banten Menggugat, LSM Ombak, dan LSM KARAT.

Tujuan aksi: mendesak aparat penegak hukum tidak menutup mata* terhadap dugaan penyimpangan yang merugikan keuangan negara dan masyarakat.

Isu Utama Yang Disorot
Samudi, selaku Koordinator Lapangan Gerakan KAWAN, menyebut ada  persoalan besar yang harus segera diusut tuntas:

Gerakan KAWAN mempertanyakan:

– Pengelolaan aset daerah yang seharusnya bisa dipertanggungjawabkan kepada publik

“*Masyarakat berhak mengetahui bagaimana uang yang berasal dari pengelolaan aset daerah dikelola,” tegas Samudi.

2. Dugaan Ketidakwajaran Pengadaan Patient Monitor PM-15 RSUD Tigaraksa*
Aktivis meminta Kejaksaan melakukan audit menyeluruh terhadap:
– Proses pengadaan
– Spesifikasi teknis
– Kewajaran harga
– Seluruh dokumen pendukung

“Bila hasil pemeriksaan menemukan penyimpangan atau kerugian keuangan negara, maka penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu,” lanjut Samudi.

Aksi Untuk Kepentingan Publik, Bukan Menghakimi
Gerakan KAWAN menegaskan aksi ini bukan untuk menghakimi pribadi. Tujuannya memastikan setiap dugaan diperiksa secara objektif berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum.

“*Kami mengajak Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang menunjukkan keberpihakan pada kepentingan publik melalui penanganan yang transparan, profesional, dan akuntabel,*” ujar Samudi di depan massa.

Tuntutan Gerakan KAWAN:
1. Kejari Kab. Tangerang segera membentuk tim khusus untuk menelusuri 2 kasus di atas
2. Membuka akses informasi hasil penanganan kepada publik
3. Menindak tegas jika ditemukan unsur pidana korupsi

Hingga berita ini ditayangkan, pihak Kejaksaan Negeri Kab. Tangerang menerima aspirasi massa dan menyatakan akan menindaklanjuti tuntutan sesuai prosedur hukum.

Catatan Redaksi:
Aset daerah dan anggaran kesehatan adalah uang rakyat. Keterbukaan dan penegakan hukum adalah kunci agar kepercayaan publik tidak runtuh.

—

Purba

BANTEN, postjktc.co – Ditengah masih banyaknya warga yang kesulitan air bersih dan kebutuhan pokok,  Aliansi Mahasiswa Demokrasi Banten Bersatu AMDBB  turun langsung ke lapangan.

AMDBB menggelar bakti sosial dengan menyalurkan  bantuan air bersih dan paket sembako untuk masyarakat di sejumlah titik di Provinsi Banten.

Titik Penyaluran Air Bersih
Bantuan air bersih difokuskan untuk warga di wilayah Kecamatan Tirtayasa yang kerap mengalami krisis air bersih, yaitu:
1. Kampung Tirtayasa, Kec. Tirtayasa
2. Kampung Laban, Kec. Tirtayasa
3. Kampung Samparwadi, Kec. Tirtayasa

Ratusan jeriken air bersih disalurkan langsung agar warga bisa langsung memanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari.

Titik Penyaluran Paket Sembako
Selain air bersih, AMDBB juga membagikan  paket sembako kepada warga di:
1. Perumahan Griya Karundang Asri
2. Kecamatan Pontang
3. Kecamatan Cikande

Ratusan paket berisi kebutuhan pokok ini dibagikan door to door agar tepat sasaran.

“Mahasiswa Hadir Saat Rakyat Butuh”
Nur Hadi, Koordinator AMDBB, menegaskan kegiatan ini adalah wujud nyata pengabdian mahasiswa kepada masyarakat.

“*Mahasiswa harus hadir bukan hanya ketika menyampaikan kritik, tetapi juga saat masyarakat membutuhkan bantuan nyata. Melalui kegiatan bakti sosial ini, kami ingin menunjukkan bahwa gerakan mahasiswa juga memiliki kepedulian sosial dan semangat gotong royong untuk membantu masyarakat yang sedang mengalami kesulitan,” ujar Nur Hadi.

Menurutnya, aksi ini juga untuk memperkuat semangat gotong royong dan mempererat hubungan antara mahasiswa dengan masyarakat.

Ajak Kolaborasi Selesaikan Masalah Rakyat
AMDBB berharap bantuan ini bisa meringankan beban warga. Sekaligus mengajak  pemerintah, dunia usaha, dan organisasi masyarakat  untuk berkolaborasi menghadirkan solusi jangka panjang.

“Ke depan, AMDBB berkomitmen untuk terus menjalankan kegiatan sosial, kemanusiaan, dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari peran mahasiswa dalam mendukung pembangunan daerah,” tutup Nur Hadi.

Aksi AMDBB ini mendapat apresiasi warga. Mereka berharap kegiatan serupa bisa terus dilakukan, terutama di daerah-daerah yang masih kekurangan air bersih dan terdampak ekonomi.

—

redatur : purba/081389878422

POSTJKTC.CO | Tangerang,_Proses pemadaman kebakaran yang melanda Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, hingga saat ini masih terus berlangsung. Sebagai upaya mempercepat penanganan musibah tersebut, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja (PERUMDAM TKR) Kabupaten Tangerang bergerak cepat memberikan dukungan untuk memastikan ketersediaan suplai air di lokasi kejadian.

Sebagai respons atas tanggap darurat bencana, PERUMDAM TKR telah menerjunkan sebanyak 10 unit mobil tangki air bersih, Selasa, 7 Juli 2026. Seluruh armada tersebut disiagakan secara penuh (standby) di sekitar lokasi untuk membantu menyuplai kebutuhan air bagi tim pemadam kebakaran (Damkar).
Tak hanya mengerahkan bantuan armada tangki, PERUMDAM TKR juga mengambil langkah strategis untuk memastikan kelancaran operasional pemadaman. Agar memudahkan petugas Damkar mendapatkan suplai air dengan cepat, PERUMDAM TKR telah membuka akses Washout (WO) atau titik pengurasan jaringan pipa yang berlokasi paling dekat dengan titik kejadian.
Pembukaan jalur WO ini agar mobil pemadam tidak perlu menempuh jarak jauh untuk melakukan pengisian ulang tangki. Dengan begitu, diharapkan tim pemadam dapat mengakses air dengan lebih mudah, sehingga proses pemadaman dan pendinginan area kebakaran bisa berjalan lebih efektif dan efisien.
Menjaga stabilitas ketersediaan air di sekitar lokasi kebakaran merupakan prioritas utama yang harus didahulukan, mengingat kondisi di lapangan akibat material TPA yang mudah terbakar. Kesiagaan PERUMDAM TKR untuk terus hadir dan bersinergi dengan berbagai pihak terkait di TPA Jatiwaringin diharapkan dapat menjadi dukungan nyata dalam percepatan penanganan kebakaran.
Langkah ini sekaligus menegaskan komitmen PERUMDAM TKR yang tidak hanya berfokus pada pelayanan distribusi air bersih masyarakat, tetapi juga responsif dalam penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Tangerang. PERUMDAM TKR juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, petugas pemadam kebakaran, dan pihak terkait lainnya agar dukungan air di lapangan dapat tersalurkan dengan baik.

Red.**

TANGERANG, http://postjktc.co – Proses tender pengadaan di Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang diduga diwarnai praktik tidak sehat. Seorang peserta lelang mengaku dihubungi oknum yang mencatut nama Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tangerang, Dadan Gandana.

Informasi ini disampaikan oleh salah satu kontraktor peserta tender dengan inisial *MS*. Demi keamanan, identitas lengkapnya dirahasiakan dalam pemberitaan ini.

Kronologi Pengakuan MS ke Redaksi Jurnalkota.

Menurut pengakuan MS, ia menerima pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal. Pengirim mengaku bernama “Rajbi Fadillah” dan menyebut mendapat tugas dari Kepala Dinas Pendidikan.

Isi chat awal: menanyakan apakah MS ikut tender di Disdik Kab. Tangerang. Setelah itu, MS diarahkan menghubungi nomor lain yang disebut sebagai nomor Kepala Dinas. Nomor itu memakai *foto profil gambar Dadan Gandana.

Tak lama, MS juga menerima pesan dari nomor lain dengan *foto profil bertuliskan “ULP”*. Pengirim kembali menanyakan paket pekerjaan yang diikuti MS.

Hingga berita ini ditulis, *belum dapat dipastikan apakah nomor tersebut benar milik pejabat Disdik/ULP atau merupakan pihak yang mencatut identitas untuk tujuan tertentu. Seluruh informasi masih perlu verifikasi lebih lanjut.

Mengapa Ini Serius?

Pencatutan nama pejabat dalam proses pengadaan berpotensi:

1. Merugikan Peserta: Bisa diminta “fee”, “jatah”, atau diarahkan ke rekanan tertentu

2. Mencederai Integritas : Merusak asas transparansi, persaingan sehat, dan fair play di LPSE

3. Merusak Kepercayaan Publik: Jika dibiarkan, citra Disdik dan Pemkab Tangerang ikut tercoreng

Aturan Main: Komunikasi Resmi Hanya Lewat LPSE

Berdasarkan Perpres 12/2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

Semua komunikasi tender  wajib melalui sistem LPSE dan Berita Acara Resmi. Pejabat dilarang menghubungi peserta secara pribadi terkait pemenang atau teknis penawaran.

Imbauan & Solusi

1. Untuk Peserta Tender: Jangan mudah percaya chat WA pribadi. Laporkan ke ULP, Inspektorat, dan Saber Pungli jika ada yang mencatut nama pejabat dan minta uang.

2. Untuk Disdik & ULP Kab. Tangerang: Segera buat pengumuman resmi dan klarifikasi nomor kontak resmi. Lakukan audit internal chat dan jejak digital.

3. Untuk APH: Jika ada bukti kuat, lakukan penelusuran nomor dan motif. Ini bisa masuk ranah UU ITE dan Tipikor.

Hak Jawab untuk Pihak Terkait….

1. Dadan Gandana, Kadisdik Kab. Tangerang: Apakah Bapak pernah memerintahkan staf menghubungi peserta via WA pribadi? Apakah nomor yang beredar itu benar milik Bapak?

2. ULP Kab. Tangerang: Apakah ada laporan serupa dari peserta lain? Bagaimana SOP pengamanan data peserta?

3. Inspektorat: Apakah akan menelusuri dugaan pencatutan nama ini?

Catatan Redaksi:….

Tender pendidikan itu menyangkut nasib sekolah, guru, dan anak. Jangan sampai ternoda oleh permainan oknum.

_Redaksi http://postjktc.co masih berupaya meminta konfirmasi resmi ke Dinas Pendidikan dan ULP Kab. Tangerang._

—

Red. Purba

PANDEGLANG, http://postjktc.co_ Sebanyak 81 unit kendaraan dinas milik Pemkab Pandeglang senilai Rp 6,9 miliar saat ini tidak diketahui keberadaannya.

Temuan itu terungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Banten atas LKPD TA 2025 yang baru dirilis.

Rincian Aset yang “Menghilang” 1990-2023

Berdasarkan LHP BPK, 81 unit kendaraan itu terdiri dari 34 mobil dan 47 sepeda motor. Perolehannya merentang dari “medio 1990 hingga 2023.

Aset tersebut tercatat sebagai milik 3 OPD:

1. Dinas Kesehatan: 53 unit

2. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan [DPKP]: 27 unit

3. Dinas Perhubungan:  1 unit

Total nilai: Rp 6,9 miliar  uang negara.

Apa Kata BPK?

BPK dalam LHP-nya menyoroti lemahnya penatausahaan dan pengendalian aset. Akibatnya, keberadaan kendaraan tidak dapat ditelusuri, berisiko rusak, hilang, atau disalahgunakan.

Ini masuk kategori “kerugian negara potensial karena aset tidak bisa dimanfaatkan untuk pelayanan publik.

Dampaknya ke Warga Pandeglang

1. Pelayanan Terganggu: 53 unit mobil/motor Dinkes yang hilang bisa saja dipakai untuk ambulans desa, Puskesmas keliling, atau distribusi obat.

2. Beban APBD: Kalau aset benar-benar hilang/rusak, Pemkab harus beli baru lagi pakai uang rakyat.

3. Kepercayaan Publik: Aset dibeli sejak 1990, artinya sudah berganti 5-6 Bupati. Penelusurannya jadi PR besar.

Hak Jawab untuk Pemkab Pandeglang…

1. Bupati  dan Sekda: Apa langkah konkret 30 hari ke depan untuk menelusuri 81 unit ini?

2. Kepala Dinkes, DPKP, Dishub: Di mana posisi terakhir kendaraan di OPD Anda? Ada bukti serah terima tidak?

3. Inspektorat: Sudahkah ada temuan internal sebelum BPK masuk?

Catatan Redaksi:

Rp 6,9 miliar itu bisa untuk bangun 10 Puskesmas pembantu atau beli 50 ambulans baru. 

BPK sudah memberi lampu kuning. Tinggal Pemkab Pandeglang mau serius menindaklanjuti atau dibiarkan “hilang” selamanya.

_Redaksi http://postjktc.co masih menunggu klarifikasi resmi dari Pemkab Pandeglang terkait temuan BPK ini._

—purba

CILEGON, http://postjktc.co– Gebyar Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda XII Banten 2026 resmi ditutup Gubernur Banten di Stadion Geger Cilegon, Rabu 17/6/2026. Gemuruh sorak atlet muda + dentum kembang api jadi penutup manis pesta olahraga pelajar se-Banten.

Kabupaten Tangerang pulang bawa hasil membanggakan: 50 Emas, 56 Perak, 61 Perunggu = Total 167 medali. Posisi 3 besar se-Banten! Lebih spesial lagi, Kabupaten Tangerang resmi ditunjuk jadi tuan rumah Popda XIII 2028 mendatang.

Kadis Ratih: Popda Bukan Soal Medali, Tapi Cetak Karakter Juara

Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Disporabudpar Kab. Tangerang Dra. Ratih Rahmawati, MM hadir langsung kasih semangat ke atlet muda. Menurutnya, Popda itu panggung lahirnya generasi tangguh.

“Popda merupakan wahana pembinaan karakter, sarana pengembangan potensi generasi muda, sekaligus instrumen strategis untuk menjaring bibit-bibit atlet pelajar terbaik yang akan menjadi kebanggaan daerah,” ungkap Ratih dengan mata berbinar.

Bu Ratih menekankan, misi besarnya bukan cuma podium. Tapi membangun ekosistem olahraga dari hulu ke hilir.

“Pembinaan harus menyeluruh: mulai dari pencarian bakat dini, pelatihan berjenjang, peningkatan kualitas pelatih, dukungan sport science, hingga pemenuhan gizi dan pelayanan kesehatan olahraga. Inilah fondasi penting membangun SDM unggul berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.

Medali Mengalir, Harga Diri Daerah Naik

Perjuangan atlet pelajar Kabupaten Tangerang terbayar lunas. Dari cabor atletik, renang, pencak silat, sampai bulu tangkis, mereka unjuk gigi lawan kota/kabupaten lain.

Klasemen Akhir Popda XII Banten 2026:

1. Kota Tangerang: 106 Emas, 75 Perak, 84 Perunggu | Total 265

2. Tangsel: 60 Emas, 71 Perak, 61 Perunggu | Total 192

3. Kab. Tangerang: 50 Emas, 56 Perak, 61 Perunggu | Total 167 🔥

4. Kota Cilegon: 35 Emas, 40 Perak, 58 Perunggu | Total 133

5. Kota Serang: 28 Emas, 19 Perak, 39 Perunggu | Total 86

6. Kab. Lebak: 15 Emas, 25 Perak, 57 Perunggu | Total 97

7. Kab. Pandeglang: 12 Emas, 10 Perak, 56 Perunggu | Total 78

8. Kab. Serang: 8 Emas, 18 Perak, 31 Perunggu | Total 57

Tigaraksa Siap Tuan Rumah 2028!*

Pengumuman paling bikin bangga: Kabupaten Tangerang resmi jadi tuan rumah Popda XIII 2028. Artinya 2 tahun ke depan GOR, Stadion Mini, dan venue olahraga di Tigaraksa dan kecamatan lain bakal direnovasi dan dibenahi.

“Warga Tangerang siap sambut atlet se-Banten 2028. Ini momentum benahi sport center + bangkitkan ekonomi UMKM di sekitar venue,” kata pelatih salah satu cabor.

Selamat untuk atlet, pelatih, orang tua, dan KONI Kab. Tangerang. 167 medali ini bukti: anak Tangerang nggak kalah saing!

—

Red.**

TANGERANG |postjktc.co – Tangis haru pecah di halaman SDN Negeri Ganda Sari 3. Di bawah kepemimpinan Ibu Prihantini, S.Pd, sekolah menggelar tasyakuran pelepasan siswa kelas 6 dengan suasana hangat, sederhana, tapi penuh makna. Rabu 17/6/2026.

Acara dimeriahkan penampilan tarian daerah oleh siswa-siswi kelas bawah. Kostum warna-warni memukau mata. Tawa + tepuk tangan orang tua mengiringi setiap gerakan lincah anak-anak.

Panggung Kecil, Kenangan Besar
Tujuh penari cilik jadi bintang panggung: Naziha, Saffa, Ainun, Afifah, Arsyilia, Auryn, dan Khanaya. Dengan kostum daerah yang menarik, mereka membawakan tarian penuh semangat. Meski panggung sederhana, sorot mata anak-anak itu nunjukin kebanggaan luar biasa.

“Lihat anak kita naik panggung pakai baju adat, rasanya bangga campur sedih. Nggak nyangka udah mau lulus SD,” ujar salah satu wali murid sambil mengusap air mata.

Kepsek mengukapkan ke awk mmedia  Ini Kerja Keras Korlas dan Komite
Ibu Prihantini, S.Pd selaku Kepala Sekolah menyampaikan tasyakuran ini nggak akan terlaksana tanpa gotong royong.

“Pelepasan kelas enam ini tidak terlepas dari kerja keras korlas dan komite. Tampilan yang sederhana namun penuh makna buat anak didik kami. Yang penting anak-anak bahagia dan punya kenangan indah sebelum melangkah ke SMP,” tuturnya dengan mata berkaca-kaca.

Beliau juga berpesan ke siswa kelas 6: “Teruslah jadi anak hebat, jaga nama baik almamater Ganda Sari 3. Guru-guru akan selalu mendoakan kalian sukses di jenjang berikutnya.”

Tasyakuran Penuh Makna
Tanpa panggung mewah atau gedung mahal, SDN Ganda Sari 3 membuktikan wisuda itu soal makna, bukan mahalnya acara. Senyum anak, pelukan guru, dan doa orang tua jadi “panggung” paling megah hari itu.

Selamat jalan anak-anak hebat kelas 6 SDN Ganda Sari 3. Terbanglah tinggi, raih cita-cita. Guru  dan almamater selalu bangga sama kalian.

red. lin/pur

TANGERANG, http://postjktc.co – Pemerintah Kabupaten Tangerang mulai membangun Gedung IGD Maternal, Hemodialisa, dan Rawat Inap 6 lantai di RSUD Balaraja. Ground breaking dilakukan Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid, Rabu 17/6/2026, sebagai langkah antisipasi lonjakan pasien dari Tangerang Barat hingga Serang dan Bogor.

Peletakan batu pertama dilakukan secara simbolis oleh Bupati Maesyal bersama jajaran manajemen RSUD Balaraja, Forkopimda, dan perangkat daerah terkait.

Antisipasi Lonjakan Pasien Regional
Dalam sambutannya, Bupati Maesyal Rasyid menyebut pembangunan ini jawaban strategis atas meningkatnya kebutuhan layanan kesehatan.

“Alhamdulillah hari ini kita memulai pembangunan sarana dan fasilitas kesehatan berupa perluasan IGD Maternal, ruang Hemodialisa atau cuci darah, serta gedung rawat inap. Ini merupakan bentuk antisipasi dan upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pasien yang berobat ke RSUD Balaraja,” ujar Bupati Maesyal.

Bupati menekankan RSUD Balaraja tidak hanya melayani warga Kab. Tangerang. RSUD ini juga jadi rujukan pasien dari Kabupaten Serang hingga Bogor. Karena itu kapasitas harus ditingkatkan.

“Rumah sakit ini melayani masyarakat yang sangat luas. Karena itu kita harus menyiapkan fasilitas yang memadai agar pelayanan kepada pasien semakin optimal. Penambahan ruang rawat inap, IGD, dan Hemodialisa menjadi bagian dari upaya tersebut,” ungkapnya.

Fokus Pelayanan: Cepat, Ramah, Profesional
Bupati Maesyal mengapresiasi Direktur RSUD Balaraja dan jajaran yang responsif menjawab kebutuhan warga. Ia meminta pembangunan berjalan tepat waktu, tepat mutu, dan transparan.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Direktur RSUD Balaraja yang telah berinisiatif meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan. Kami juga berterima kasih kepada Kejaksaan, Kepolisian, dan seluruh pihak yang melakukan pendampingan agar pembangunan ini berjalan lancar, transparan, dan sesuai aturan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Bupati menegaskan infrastruktur harus diiringi kualitas pelayanan.

“Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat yang datang mendapatkan pelayanan yang cepat, ramah, bersih, nyaman, dan profesional. Dengan pelayanan yang baik, pasien akan merasa tenang dan proses pemulihan pun menjadi lebih baik,” tegasnya.

Hemodialisa Naik Jadi 40 Bed, IGD Maternal Standar Tinggi
Direktur RSUD Balaraja dr. Chorah Usman menjelaskan gedung baru ini untuk memenuhi standar regulasi dan menjawab kebutuhan pasien.

Saat ini ruang IGD Maternal masih terbatas. Padahal kasus maternal dan neonatal risiko tinggi, butuh fasilitas standar untuk menekan Angka Kematian Ibu dan Bayi.

Untuk Hemodialisa, antrean panjang jadi masalah. Kapasitas sekarang hanya 13 mesin/bed.

“Dengan pembangunan ruang Hemodialisa yang baru dan lebih luas, kapasitas pelayanan dapat ditingkatkan hingga mencapai 40 mesin atau tempat tidur. Ini akan sangat membantu mengurangi antrean pasien yang membutuhkan layanan cuci darah,” jelas dr. Chorah.

Harapan Warga Tangerang Barat
Pembangunan 6 lantai ini diharapkan jadi solusi antrean IGD dan cuci darah yang selama ini dikeluhkan warga. Warga Tangerang Barat, Cikupa, Tigaraksa, Mauk kini tak perlu jauh-jauh ke RSUD Tangerang atau Jakarta.

Redaksi http://postjktc.co akan mengawal progres pembangunan ini sampai selesai dan beroperasi. Transparansi anggaran  dan+ mutu bangunan jadi sorotan agar uang rakyat benar-benar dirasakan manfaatnya.

red. purba/linda

POSTJKT.CO | TANGERANG – Di tengah arus deras game online dan media sosial yang bikin banyak siswa terdistraksi, SMP Negeri 2 Curug justru menelurkan “generasi emas”. Buktinya: siswi bernama Biyuti Sabening Claytia berhasil mencetak nilai hampir sempurna pada Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2026*.

Hasilnya bikin bangga: Bahasa Indonesia 96,67  istemewa dan Matematika 86,67, baik , Nilai 96,67 untuk Bahasa Indonesia tergolong langka. Itu artinya dari 100 soal, Biyuti cuma “kecolongan” 3-4 soal aja.

Prestasi ini nggak lepas dari tangan dingin Kepala Sekolah Purwaningsih,S.Pd., M.Pd yang dikenal sebagai Kepala Sekolah Penggerak. Di bawah kepemimpinannya, SMPN 2 Curug konsisten dorong literasi  dan disiplin belajar.

“Ini bukti anak zaman now masih bisa fokus. Di tengah gempuran game online dan medsos yang katanya merusak, Biyuti Sabening Claytia justru ngalahin godaan itu dengan prestasi. Nilai segitu nggak datang tiba-tiba. Itu hasil kerja keras siswa, bimbingan guru, dan dukungan ortu,” ujar Purwaningsih saat ditemui di sekolah.

Purwaningsih nggak pelit apresiasi. Dia langsung angkat topi buat guru dan anak-anak SMPN 2 Curug. “Prestasi gemilang ini harus dipertahankan selamanya. Biyuti jadi contoh bahwa sekolah negeri bisa bersaing. Tugas kita sekarang jaga konsistensi, jangan euforia sesaat,” tegasnya.

Kunci Sukses “Generasi Emas” Versi Kepsek Penggerak:

1. Literasi Jadi Napas: Tiap pagi 15 menit baca buku non-pelajaran. Bahasa Indonesia 96,67 itu buahnya.

2. Guru Nggak Gaptek: Lawan game online bukan dengan larangan, tapi bikin belajar se-asyik game. Matematika 86,67 bukti metodenya nyantol.

3. Kolaborasi Ortu: HP nggak disita, tapi diatur. Sekolah dan rumah satu frekuensi.

Nilai TKA 96,67 + 86,67 ini jadi tamparan halus buat stigma “anak sekarang malas baca, sukanya scroll TikTok”. Biyuti Sabening Claytia membuktikan: gadget bisa jadi alat, bukan tuan.

Wali murid lain pun bangga. “Denger anak orang bisa 96,67 jadi malu sendiri. Anak saya disuruh baca 1 halaman aja ngeles. Mudah-mudahan ini jadi cambuk,” kata salah satu ortu.

Redaksi http://postjktc.co ucapkan selamat untuk Biyuti Sabening Claytia, guru, dan jajaran SMPN 2 Curug. Prestasi ini milik publik Tangerang. Kami buka ruang untuk Kepsek Purwaningsih + guru Bahasa Indonesia & Matematika cerita metode jitu ngajarnya. Biar sekolah lain bisa niru.

—

PURBA

POSTJKT.CO | JAKARTA – Tamparan keras buat penguasa. Ribuan mahasiswa lumpuhkan Bundaran HI, Kamis 12/6/2026. Bukan cuma teriak, mereka bawa bukti: bon belanja sembako dan struk Pertalite yang bikin dompet menjerit.

“Sembako naik, BBM naik, gaji UMR segitu-gitu aja. Rakyat kecil mau makan apa?!” gema orasi pecah di tengah Jalan Sudirman-Thamrin.

Harga beras, minyak goreng, telur, cabai menurut mahasiswa melesat. Bon belanja ibu-ibu yang diangkat ke atas mobil komando jadi “bukti hidup”. Daya beli anjlok, tapi kebutuhan dapur nggak bisa ditunda.

Harga Pertalite/Pertamax dinilai mahasiswa memberatkan. Efek domino: ongkos angkot naik, harga sayur naik, biaya produksi naik. “BBM naik 1x, harga ikut naik 10x,” teriak mahasiswa.

Lulusan nganggur, buruh di-PHK. UMR 2026 Rp4,7 juta di Tangerang nggak cukup buat nutup 3 pukulan: sembako mahal + BBM mahal + cicilan.

“Reformasi Jilid II” Mengintai

BEM Seluruh Indonesia BEM SI nggak main-main. Kasih waktu 18 hari ke pemerintah perbaiki ekonomi. Kalau gagal?  Demo besar-besaran “Reformasi Jilid II” Juli 2026 siap digelar.

“Ini bukan makar. Ini jeritan rakyat yang udah di ujung tanduk,” kata korlap aksi

Kapolri Listyo Sigit -Hormati hak unjuk rasa, tapi minta tertib dan konstruktif. Polisi kawal penuh biar nggak anarkis.

Kepala BIN M Herindra – Imbau jaga persatuan. “Jangan sampai ada hal yang tidak menguntungkan kita semua”.

Kalau subsidi BBM dicabut buat efisiensi, kenapa harga sembako nggak dikontrol? Mana keberpihakan ke rakyat bawah?

UMR naik tipis, inflasi harga pokok + BBM naik tajam. Hitung-hitungan rakyat: makin kerja, makin tekor.

Bantuan sosial cukup atau cuma “obat penenang”? Mahasiswa minta kebijakan struktural, bukan bansos sesaat.

Kemenko Perekonomian, Kementerian ESDM, Kementerian Perdagangan, dan BEM SI berhak + wajib klarifikasi: data inflasi sembako, alasan kenaikan BBM, dan skema subsidi/BLT yang disiapkan. Redaksi http://postjktc.co buka ruang 1×24 jam sesuai UU Pers No. 40/1999.

Hingga berita ini naik, kebijakan baru pengendalian harga sembako + BBM belum diumumkan.

—

Red. **

TANGERANG,  – Aksi Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid yang turun langsung meninjau rumah Herman di Desa Pasir Muncang, Jayanti, Selasa 2/6/26, dan langsung memerintahkan pembangunan 4×6 meter hari itu juga, layak diapresiasi. Gerak cepat dan  gotong royong memang yang dibutuhkan warga miskin. Tapi aksi heroik ini justru memunculkan kritik” ..mengapa warga seperti Herman harus “viral dulu” atau “didatangi bupati” baru dapat rumah layak?

Data RTLH vs Kecepatan Reaksi Pemkab Tangerang tiap tahun dapat alokasi BSPS/RTLH dari pusat dan  APBD. Data DTKS dan data RTLH kecamatan seharusnya sudah memetakan warga miskin tanpa rumah layak, termasuk Herman yang tinggal di lahan perusahaan, hidup sebatang kara, sakit kaki-pinggang.

Tokoh lsm bahthra memberikan kritik tajam Jika Bupati baru “tadi pagi mendapat informasi”, berarti sistem pendataan  dan pelaporan camat/kades/puskesmas belum jalan. RTLH bukan kasus dadakan. Kondisi Herman pasti sudah bertahun-tahun. Kenapa baru bergerak saat pimpinan turun?

Solusi 4×6 Meter di Lahan Perusahaan: Legal, tapi RawanBagus kakaknya Ibu Ela ikhlas hibahkan lahan 4×6 meter. Tapi ini kasus khusus. Kritiknya: Bagaimana dengan ratusan warga miskin lain yang “numpang” di tanah negara/BUMN/swasta? Tanpa sertifikat, tanpa hibah, mereka akan tetap “invisible” meski miskin.Pemkab perlu punya SOP: RTLH di lahan non-milik = wajib ada skema sewa, hibah, atau relokasi. Jangan tunggu Bupati nego langsung ke perusahaan.

Puskesmas Baru Turun Saat Bupati DatangPetugas Puskesmas hadir  dan rencana rujuk ke RSUD Balaraja itu benar.

Seharusnya kunjungan rumah untuk lansia sebatang kara dan  sakit kronis itu agenda rutin Puskesmas, bukan “diminta saat Bupati hadir”. Di mana peran kader Posyandu Lansia dan pendamping PKH/DTKS selama ini?

“Gotong Royong” Bagus, Tapi Jangan Jadi Pengganti AnggaranMaterial + tukang “sudah dipesan” itu cepat.

Kalau semua RTLH harus andalkan “donasi dan tenaga relawan”, kapan tuntasnya? Tahun 2024 target RTLH nasional masih jauh. Pemkab harus tunjukkan: berapa kuota RTLH Jayanti 2026, berapa yang sudah terealisasi, dan Herman urutan ke berapa di data resmi.Apresiasi: Kehadiran pemimpin langsung ke lapangan memberi efek kejut yang baik ke bawahannya.

Efek kejut tidak boleh jadi sistem. Warga miskin berhak dapat rumah sehat tanpa harus menunggu Bupati “lewat”.Tuntutan ke Pemkab Tangerang:Buka data: Jumlah RTLH di Kec. Jayanti dan Kab. Tangerang per Juni 2026. Berapa yang sudah, berapa antrian.Audit: Kenapa Herman tidak masuk prioritas DTKS/RTLH sebelum ini?SOP: Standarkan penanganan RTLH di lahan non-milik agar tidak kasus per kasus?

Pengamat kebijakan publik menilai , langkah langkah  yang dilakukan bupati tidak terlepas dari “pencitraan belaka”.

red.**

Gerindra

Red : Purba

Perkuat Sinergi lintas sektoral, TP PKK Kelurahan Tigaraksa lakukan kerja sama dengan YLBHA Syariah Tigaraksa dan DPK KNPI Tigaraksa

​Tingkatkan Kualitas SDM, TP PKK Kelurahan Tigaraksa Gandeng YLBHA Syariah dan KNPI

POSTJKTCO| ​TIGARAKSA – Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kelurahan Tigaraksa resmi menjalin sinergi strategis dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi (YLBHA) Syariah Tigaraksa serta Dewan Pengurus Kecamatan (DPK) KNPI Tigaraksa. Langkah ini diambil sebagai upaya nyata dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di wilayah tersebut.

​Penandatanganan Kerja Sama

​bertempat di Aula Kelurahan Tigaraksa, agenda penting ini dilaksanakan pada Rabu, 6 Mei 2026. Sinergi tersebut dikukuhkan melalui penandatanganan dua Perjanjian Kerja Sama (PKS) sekaligus yaitu : Kemitraan Penyuluhan Hukum dengan YLBHA Syariah Tigaraksa yang berfokus pada edukasi dan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak, kemitraan Pendidikan dengan DPK KNPI Tigaraksa mengenai penyelenggaraan Program Paket Kesetaraan guna menekan angka putus sekolah.

​Prosesi penandatanganan dilakukan langsung oleh Ketua TP PKK Kelurahan Tigaraksa, Ny. Sri W. Eko Suyanto; Pimpinan YLBHA Syariah, Abdul Khoir, S.H., M.H., CPM; dan Ketua DPK KNPI Tigaraksa, Badru Salam.

​Acara ini dihadiri oleh Camat Tigaraksa, H. Cucu Abdurrosyied, S.H., S.IP., M.Si., dan Lurah Tigaraksa, Eko Suyanto, S.E. Kehadiran para pemangku kepentingan ini menegaskan dukungan penuh terhadap program pemberdayaan masyarakat.

​”Sinergi ini adalah langkah progresif untuk memastikan warga Kelurahan Tigaraksa, terutama kaum perempuan dan generasi muda, mendapatkan akses pendidikan dan perlindungan hukum yang layak,” ujar Lurah Tigaraksa di sela-sela acara.

​

​Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Kepala UPTD Puskesmas Tigaraksa, dr. Tuti, Ketua TP PKK Kecamatan Tigaraksa, Ny. Hj. Indah Yuni Cucu Abdurrosyied, Bhabinkamtibmas Kelurahan Tigaraksa Bripka Giri Manggala, Ketua LPM, Karang Taruna, Ketua RW, Ketua RT, ​Kader PKK dan Kader Posyandu se-Kelurahan Tigaraksa.

​Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan TP PKK Kelurahan Tigaraksa dapat menjadi motor penggerak dalam menciptakan lingkungan yang lebih teredukasi, sadar hukum, dan memiliki daya saing SDM yang lebih tinggi. (ES).

Dikutip dari Web Resmi Pemda Kabupaten Tangerang

Red.**

POSTJKTC.COM | TIGARAKSA – Kasus pelecehan seksual 13 anak laki-laki di Villa Sodong, Tigaraksa, akhirnya terang. Polresta Tangerang resmi angkat bicara. Kasat Reskrim Polresta Tangerang, Kompol Septa Badoyo, menegaskan: “Pelaku pedofil sudah diamankan dan akan diproses dengan prosedur dan hukum yang berlaku.” Senin (4/5/2026). KRONOLOGI KEJAHATAN 6 TAHUN, di duga KEDOK NAGIH UTANG”
Pelaku yang berprofesi “bank keliling” ini diduga mencabuli 13 anak laki-laki sejak 2020 hingga Mei 2026. Menurut salaha  satu nara sumber ( warga setempat)  Modusnya datang ke rumah korban untuk nagih utang orangtua. Korban diancam agar bungkam. Muhamad Ridwan Rangkuti SH, warga Villa Sodong, sebelumnya mendesak:
“Saya akan mendorong semoga polisi menangani pelaku dan korban dengan UU Perlindungan Anak, agar pelaku bisa dijerat hukum yang berlaku.”Data RT: Korban bisa bertambah. “Menurut info dari RT, korban ada 13 anak laki-laki, semenjak tahun 2020 sampai sekarang, ada kemungkinan bisa bertambah,” kata Ridwan.

Kades Sodong, Bambang, lewat WhatsApp:  “Terkait dugaan pelecehan seksual sekarang lagi diproses di Polresta Tangerang. Saat ini kami percayakan kepada pihak kepolisian, biar jalur hukum yang proses. ”

SIKAP TEGAS POLRESTA TANGERANG
Pernyataan Kompol Septa Badoyo jadi angin segar. Artinya: Pelaku tidak lepas. Sudah ditahan di Mapolresta Tangerang. Proses hukum jalan. Bukan “mediasi” atau “damai”. UU Perlindungan Anak jadi senjata utama – sesuai tuntutan warga.WARGA BALAS: “PROSEDUR SAJA TIDAK CUKUP!”
Statement polisi disambut warga Villa Sodong dengan catatan:
“Diproses hukum yang berlaku itu wajib. Tapi kami minta Pasal Kebiri Kimia PP 70/2020 dipakai. Korban 13 anak. 6 tahun. Ini kejahatan luar biasa,” kata salah satu orangtua korban ke Postjktc.com.

KENAPA PREDATOR MAKIN BERANI? 4 BIANG KEROK SISTEM Hukuman Lemah: Vonis rata-rata cuma 7 tahun. Bebas 3,5 tahun karena remisi. PP Kebiri Kimia 2020 baru dipake 2x se-Indonesia. RT/RW/Kades ” Tuli” Kasus Villa Sodong 6 tahun. Mana fungsi deteksi dini desa? Dana Desa triliunan, CCTV 1 aja nggak ada. Orangtua Gagap Seksual, Nggak ngajarin “body safety” ke anak. Anak nggak tau bedanya sayang vs cabul. Rentenir & Pinjol Merajalela: Kasus Villa Sodong bukti”.  Binamas kemana..???

TUNTUTAN PUBLIK KE POLRESTA TANGERANG: Terapkan Pasal 76E jo 82 UU 35/2014 – Ancaman 20 tahun penjara karena korban lebih dari 1.Jerat Kebiri Kimia – PP 70/2020 wajib karena pelaku punya relasi kuasa sebagai penagih utang. Bongkar Sindikat Bank Keliling – Sita HP pelaku, periksa jaringan rentenir Tigaraksa. Publikasi Identitas Pelaku – SE MA 1/2023 membolehkan demi lindungi anak lain. posjkt.com AKAN KAWAL 3 HAL: Berita Acara Pemeriksaan sampai P21. Jangan ada SP3 gaib. Pendampingan 13 korban – Psikolog + visum + restitusi dari pelaku. Sidak bank keliling se-Tigaraksa bersama Satpol PP. UNTUK KORBAN LAIN YANG MASIH TAKUT:
Lapor sekarang. Utang orangtua bukan alasan anak dilecehkan.
UPTD PPA Kab. Tangerang: 0812-8000-9119 | Unit PPA Polresta: 021-5990645. Gratis & rahasia.6 TAHUN PREDATOR BERKEDOK RENTENIR BERKELIARAN. SEKARANG KANDANG.
TUGAS POLISI: BUKTIKAN “PROSES HUKUM” = “HUKUMAN MAKSIMAL + KEBIRI”.

#KompolSeptaKamiKawal

#KebiriPedofilVillaSodong

#13AnakBukanMainan

#SikatRentenirBejat

#PolrestaTangerangBuktikan

#PostjktcPantauSampaiVonisTigaraksa, 5 Mei 2026 | 00:10 WIB
Redaksi Postjktc.com

Postjktc.com | Banten, -Ketum Jenal Abidin & Sekjen Dian Permana, (dikututip dari media pelitagemilang.id) “ Bebeknya Gaib, Anggarannya Nyata”, Skandal dana desa kembali mengguncang Kabupaten Tangerang. Dewan Pimpinan Pusat LSM Jawara Banten resmi melaporkan dugaan tindak pidana korupsi Dana Desa Pasar Kemis, Kecamatan Pasar Kemis periode TA 2022 s/d 2025 ke Polda Banten Direktorat Reserse Kriminal Khusus.Laporan pengaduan itu disampaikan langsung Jenal Abidin, Ketua Umum LSM Jawara Banten bersama Dian Permana alias Bang Donald, Sekretaris Jenderal, kepada awak media .“Kami sudah masukkan Laporan Pengaduan ke Polda Banten. Surat Tanda Penerimaan Laporan sudah kami pegang. Kami minta kasus ini ditangani intensif. Pungkasnya.

PROYEK BEBEK FIKTIF, ANGGARAN NYATA Dari dokumen laporan pengaduan yang diterima redaksi, LSM Jawara Banten membongkar 2 dugaan proyek fiktif program Ketahanan Pangan (Ketapang) :TA 2022: Rp63.855.000 LENYAP Program: Peternakan Bebek Lokasi: Kampung Kebon Kelapa RT/RW 04/05, Desa Pasar Kemis Hasil Verifikasi Lapangan LSM: “Kegiatan tersebut tidak pernah ada atau tidak ditemukan realisasinya.” Artinya: Bebeknya gaib, kandangnya zonk, Rp63,8 juta raib.TA 2023: Rp81.626.000 DIDUGA FIKTIF LAGI Program: Peternakan Bebek Lokasi: Kampung Picung RT/RW 02/05, Desa Pasar Kemis Hasil Penelusuran LSM: “Tidak ada kegiatan sebagaimana dilaporkan.” Artinya: 2 tahun berturut-turut, anggaran bebek dikucurkan. 2 tahun berturut-turut, bebeknya nggak ketemu.Total dugaan kerugian negara dari 2 proyek bebek: Rp145.481.000. Itu baru bebek. LSM Jawara Banten menyebut laporan ini mencakup dugaan korupsi TA 2022-2025. Artinya, potensi kerugian bisa lebih besar.2. SUDAH DILAPORKAN KE POLDA BANTENData Laporan Pengaduan: Tanggal: 17 April 2026 Waktu: 20.00 WIB Jenis: Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Pelapor: Jenal Abidin & Dian Permana, DPP LSM Jawara Banten Terlapor: Oknum Pemerintah Desa Pasar Kemis Diterima: Ditreskrimsus Polda Banten“Dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan, kami berharap dapat segera dilakukan penanganan intensif terkait dugaan ini,” ucap Dian Permana.3. PASAL YANG MENGANCAM: UU TIPIKORJika terbukti, pelaku diduga melanggar: Pasal 2 Ayat 1 UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001: Setiap orang yang melawan hukum memperkaya diri/orang lain/korporasi yang merugikan keuangan negara. Ancaman: Penjara seumur hidup atau 4-20 tahun + denda Rp200 juta-Rp1 miliar. Pasal 3: Penyalahgunaan kewenangan. Ancaman: 1-20 tahun + denda Rp50 juta-Rp1 miliar. Pasal 8: Penggelapan dalam jabatan. Ancaman: 3-15 tahun + denda Rp150 juta-Rp750 juta.4.

APBDes Rp4 MILIAR, BEBEK Rp145 JUTA HILANG Temuan ini makin panas karena sebelumnya terungkap APBDes Pasar Kemis 2025 tembus Rp4.091.421.365, diteken Kades Al Haetomi, SE 08 Januari 2026. Uang miliaran ada….? Tapi program Ketapang Rp145 juta untuk bebek diduga fiktif.  Kades Al Haetomi, SE. harus menjelaskan kemasyarakat di mana kandang bebek Rp63,8 juta TA 2022? Tunjukkan titiknya! Mana bebek Rp81,6 juta TA 2023? Tunjukkan fotonya, tunjukkan peternaknya! Kalau bebek fiktif, ke mana larinya duit Rp145 juta itu?

Penegak hukum dan istansiterkait harus segera Cek Kampung Kebon Kelapa & Kampung Picung. Ada kandang bebek nggak? AUDIT INVESTIGATIF INSPEKTORAT: Buka RAB Ketapang 2022-2025. Sita LPJ Desa Pasar Kemis. PERIKSA KADES & TPK: Siapa yang teken pencairan? Siapa yang buat laporan fiktif? SITA ASET: Kalau terbukti, sita aset senilai kerugian negara. Kembalikan ke kas desa! USUT 2024-2025: Laporan LSM mencakup sampai 2025. Jangan-jangan ada bebek gaib jilid 3 & 4.“Dana Desa itu untuk cegah stunting, bukan buat bancakan. Bebek fiktif sama saja rakyat dikibulin. Polda harus tegas!” –  sepertii kata Jenal Abidin, Ketum LSM Jawara Banten dimedia peleita gemilang.id .
Kabupaten Tangerang lagi-lagi jadi sorotan. Setelah 708 mobil dinas Rp45 M tidak terlacak BPK, kini muncul bebek gaib Rp145 juta di Desa Pasar Kemis. UUD 1945 Pasal 31 bilang negara wajib biayai pendidikan. UU Desa bilang Dana Desa untuk kesejahteraan. Tapi kalau bebek aja bisa fiktif, gimana nasib anak sekolah?Publik menunggu: Berani nggak Polda Banten seret oknum Kades ke penjara? Atau kasus ini bakal “hilang” kayak 708 mobil dinas?

Untuk memastikan kebenaran isu tersebut tim posjkt.com, mendatangi kantor desa pasar kemis dan bertemu sekertaris desa dikantornya, menurut keterangan sekdes terkait spj yang ditanda tangani Bahrul Ulum, “ya itu adanya kami tidak sempurna, dan kami hanya melaksanakan printah dengan keterbatasan yang ada” jadi tolong jangan dibahas kami mohon maaf, masih banyak kekurangan” ungkapnya.

-BebekGaibPasarKemis

-AuditDanaDesa

-TangkapKoruptorDesa

-Itik GaibPasarKemis

-AuditDanaDesa

-TangkapKoruptorDesa

-PoldaBantenBerani
Sumber: Dikutip darike pelitagemilang.id, 17 April 2026
postjktc.com | 24 April 2026