Arsip Kategori: DAERAH

posjkt.com | Tangerang — Diiringi semarak musik tradisional Tanjidor, Pemerintah Kecamatan Kelapa Dua sukses menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.

Bertempat di Aula Kecamatan Kelapa Dua, Selasa (27/1/2026), forum strategis ini merumuskan arah kebijakan pembangunan yang bertumpu pada optimalisasi industri, perdagangan, dan ketahanan pangan berkelanjutan.

Prioritas Pembangunan dan Penguatan Ekonomi

Camat Kelapa Dua, Dadang Sudrajat, mengungkapkan bahwa Musrenbang tahun ini menghasilkan 50 usulan prioritas yang dihimpun dari lima kelurahan dan satu desa. Lima pilar utama, kata Dadang, yang menjadi fokus meliputi penguatan ekonomi, peningkatan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, serta pemberdayaan masyarakat.

“Kami berkomitmen menekan angka kemiskinan ekstrem melalui langkah konkret, seperti pemberian stimulan gerobak usaha bagi Karang Taruna di setiap wilayah untuk mendorong kewirausahaan pemuda,” ujar Dadang.

Komitmen ini turut mendapat dukungan penuh dari anggota DPRD Kabupaten Tangerang yang hadir dalam acara tersebut.

Prestasi Sosial dan Vitalitas Ekonomi

Kecamatan Kelapa Dua terus menunjukkan performa positif sebagai salah satu mesin pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tangerang.

Sebagai wilayah yang masuk dalam tiga besar penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD), fokus utama dialokasikan pada pelayanan dasar dan infrastruktur seperti perbaikan jalan serta drainase.

Sektor sosial juga mencatat capaian impresif:

Penurunan Kemiskinan Ekstrem: Turun signifikan sebesar 19,8% pada periode 2023–2024.

Penanganan Stunting: Jumlah balita berisiko stunting berkurang dari 622 jiwa di tahun 2024 menjadi 420 jiwa di tahun 2025.

Inovasi Ketahanan Pangan dan Lingkungan

Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Kelapa Dua, Dwi Candra Budiman, menambahkan inovasi sektor ketahanan pangan akan difokuskan pada pemanfaatan Situ Kelapa Dua sebagai pusat budidaya ikan air tawar.

Program ini dirancang terintegrasi dengan sektor kesehatan untuk pemenuhan nutrisi balita stunting sekaligus pengembangan potensi wisata lokal.

Terkait isu lingkungan, pemerintah setempat mendorong pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat melalui edukasi pemilahan dan penguatan peran Bank Sampah.

Dukungan Legislatif

Anggota DPRD Kabupaten Tangerang, Abdul Kodir, menegaskan dukungannya terhadap usulan tersebut.

Ia memastikan pihak legislatif akan mengawal aspirasi Musrenbang RKPD 2027 agar pembangunan di kawasan strategis ini benar-benar tepat sasaran dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Acara ini ditutup dengan semangat kolaborasi antara unsur Forkopimcam, tokoh masyarakat, dan organisasi kepemudaan untuk mewujudkan Kelapa Dua yang lebih inklusif dan berkelanjutan di masa depan.

• Red

posjkt.com | Tangerang,Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid meninjau langsung lokasi banjir di Perumahan Taman Cikande, Kecamatan Jayanti pada Jumat (16/1/2026).

Dalam peninjauannya, Bupati Maesyal menyerahkan bantuan logistik, dan berinteraksi dengan warga terdampak, termasuk ikut memasak dan makan bersama.

Kunjungan tersebut didampingi oleh pejabat terkait seperti Kepala BPBD, Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, serta Camat Jayanti.

“Hari ini kami bersama Kepala BPBD, Pak Kadis Bina Marga, Pak Camat, alhamdulillah bisa bertemu langsung dengan masyarakat di Perumahan Taman Cikande, untuk melihat secara langsung kondisi banjir yang terjadi,” ujar Bupati Maesyal.

Ia juga menyampaikan bahwa masyarakat mengusulkan beberapa langkah penanganan banjir, di antaranya pembangunan tanggul di Sungai Cidurian serta pembangunan pintu air antara Sungai Cidurian dan Sungai Parung Ceri.

“Permohonan-permohonan ini akan segera kami bahas dan tindak lanjuti yang terbaik untuk masyarakat,” ungkapnya.

Ia menambahkan, pembangunan tanggul dan pintu air tersebut memerlukan ijin dan koordinasikan lebih lanjut dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), mengingat kewenangan sungai besar berada di pemerintah pusat.

Meskipun memerlukan perizinan dari BBWS karena kewenangan berada di pemerintah pusat, Pemkab Tangerang berupaya agar pembangunan pintu air dapat dipercepat.

Ia menambahkan, pembangunan tanggul dan pintu air tersebut memerlukan ijin dan koordinasikan lebih lanjut dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), mengingat kewenangan sungai besar berada di pemerintah pusat.

Meskipun memerlukan perizinan dari BBWS karena kewenangan berada di pemerintah pusat, Pemkab Tangerang berupaya agar pembangunan pintu air dapat dipercepat.

Mudah-mudahan ini bisa kita lakukan di tahun 2026, paling lambat 2027. Kami mohon doa dari masyarakat agar upaya ini bisa segera terealisasi sesuai ketentuan yang berlaku,” tambahnya.

Dalam beberapa hari terakhir, Bupati bersama jajarannya telah memantau dan turun langsung ke berbagai wilayah terdampak banjir di Kabupaten Tangerang, termasuk Kosambi, Teluknaga, Kresek, Pakuhaji, dan Jayanti.

Kunjungan ini, kata Bupati Maesyal, bertujuan untuk mendengarkan aspirasi dan menindaklanjuti permasalahan yang ada.

Tercatat secara keseluruhan, banjir kali ini melanda 24 kecamatan di Kabupaten Tangerang, mencakup 119 desa dan kelurahan, dengan sekitar 14 ribu kepala keluarga atau 62 ribu jiwa terdampak.

Bupati menekankan bahwa penanganan bencana ini merupakan tanggung jawab bersama seluruh unsur pemerintah daerah dan masyarakat.

Sementara itu, Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang, Iwan Firmansyah, menjelaskan bahwa penanganan banjir tidak bisa dilakukan sendiri oleh Pemkab, melainkan harus melibatkan koordinasi lintas sektor dengan BBWS C3 untuk sungai-sungai besar.

Iwan menambahkan, banjir juga disebabkan oleh alih fungsi lahan, berkurangnya daerah tangkapan air di hulu, serta perilaku masyarakat yang kurang peduli lingkungan.(AS/PUR)

posjkt.com  | Tangerang, 30 /12  Aliansi Solidaritas Rakyat Tangerang Raya masyarakat bersatu, warga Tangerang Raya kembali melakukan aksi protes di depan Kantor Bupati Tangerang, menuntut transparansi dan pertanggungjawaban atas dugaan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Aksi ini merupakan kesekian kalinya secara berturut-turut, dengan tuntutan agar penggunaan APBD lebih menyentuh kepentingan rakyat kecil.

Beberapa poin yang disoroti warga adalah:
– Penggunaan dana APBD untuk rapat mewah: Rp900 juta digunakan untuk rapat evaluasi di hotel mewah di Bandung, disertai acara konser musik.
– Fasilitas gedung tidak mendesak: Warga mempertanyakan pembangunan fasilitas gedung yang tidak mendesak, sementara infrastruktur desa masih terbengkalai.

Praktisi hukum M. Nasir, SH, menekankan bahwa persoalan ini bukan sekadar masalah etika, tapi potensi pelanggaran hukum terkait asas umum pemerintahan yang baik. Penggunaan APBD harus berlandaskan asas kemanfaatan dan kepentingan umum.

Staf Bupati, Fahmi sebagai ketua pelaksana dan Soleh Hudin sebagai Staf Ahli menerima audiensi Dikantor Bupati kabupaten Tangerang, menjawab pertanyaan dan koreksi dari perwakilan demonstran. Fahmi dalam menjawab bahwa kegiatan tersebut sudah terencana dan sudah tertera dalam anggaran tersebut dalam sirup. Fahmi juga menambahkan, kegiatan diluar daerah sifatnya berbagi, untuk menaikkan pendapatan daerah Jawa Barat. Dalam keterangannya Fahmi juga menjelaskan kegiatan tersebut murni rapat koordinasi dan evaluasi kinerja aparatur daerah setingkat kepala dinas dan wakilnha , camat dan dan undangan lainnya. Fahmi juga menolak anggapan bahwa kegiatan tersebut tidak bermaksud menghambur anggaran, dan kegiatan pentas musik band lokal yang notabene artis papan atas. Itu hanya persepsi publik saja, yang lebih dahulu viral disosial Media.

Menanggapi hal tersebut, perwakilan demonstran tidak menerima penjelasan ketua pelaksana kegiatan (Fahmi). Nasir SH  ketua LSM KIBRA, mempertanyakan urgensi kegiatan tersebut. Menurut Nasir kegiatan tersebut bertolak belakang dengan himbauan Prabowo Presiden RI, yang sudah melarang melakukan rapat rapat diluar daerah. Kegiatan tersebut juga dianggap mengakangi peraturan menteri dalam negri, yang melarang kegiatan diluar daerah kalo tidak terlalu penting atau urgensi.

Permen PAN-RB No. 6 Tahun 2015 mengatur bahwa rapat di luar kantor, termasuk di hotel, harus memenuhi kriteria tertentu seperti urgensi tinggi, keterbatasan fasilitas, dan aksesibilitas.

Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Jadi, rapat di hotel di luar daerah mungkin tidak diperbolehkan jika tidak memenuhi kriteria tersebut.

Jika mengacu pada peraturan pemerintah tersebut, jauh dari kata efisiensi, Fahmi seakan tidak memahami peraturan tersebut, sebagai Kabid dalam jajaran Bupati, sangat disayangkan, jika tidam memahaminya. Punkas Nasir keawak media.

Aliansi masyarakat bersatu, memastikan akan melaporkan kegiatan tersebut pada pihak kejaksaan, untuk dilakukan audit yang mendalam.

Red.Purba