TDUP Diduga Belum Ada, One Two Six 126 Sudah Jualan Minuman Rp799 Ribu: Satpol PP Tangerang Main Mata…???

POSTJKTC.CO | TANGERANG – Publik Kabupaten Tangerang lagi-lagi diuji. Klub malam One Two Six 126 bebas beroperasi buka 21.00 WIB sampai selesai dengan banderol minuman Rp799.000- 6.999.000 / botol pasca diskon”  Elegan? Iya. Legal? Publik nunggu bukti.

Nota pembayaran / Bill payment 

Fakta di Lapangan vs Aturan
1. Konsep Sultan:  Cahaya biru + lampu warna-warni tabur. Live music artis lokal yang menurut pengunjung “kualitasnya nggak kalah sama papan atas”. Jam buka jam 9 malam, rawan bentrok jam malam anak + Perda KTR.
2. Harga Mencekik: Rp799 ribu sekali teguk. UMR Tangerang 2026 Rp4,7 juta. Artinya 1 botol = 6 hari kerja buruh pabrik. “Ini bukan hiburan rakyat, ini hiburan sultan,” kata netizen.
3. Dugaan Izin Bodong: Ramai media online membongkar One Two Six 126 diduga belum mengantongi TDUP/Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan masih tahap pengurusan.  Padahal UU No. 10/2009 + Perda Kab. Tangerang No. 2/2015 wajibkan TDUP sebelum buka.

“Katanya perizinannya super ketat, sulit ditembus investor. Faktanya? Tempatnya sudah nyala, musiknya sudah bunyi, botol Rp799 ribu sudah dijual. Kalau izinnya belum beres, berarti Pemkab kecolongan atau pura-pura nggak lihat?” tanya pegiat LSM Tangerang.

3 Tamparan untuk Pemkab Tangerang:
1. DPMPTSP Ke Mana?: NIB gampang, tapi TDUP hiburan malam syaratnya berat: lokasi, dampak sosial, rekomendasi Satpol PP + Polres. Kalau belum ada tapi nekat buka = melanggar.
2. Satpol PP Tidur?: Perda jelas batasi jam operasional hiburan malam. “Sampai selesai” tanpa jam tutup pasti = celah pelanggaran. Razia ke mana?
3. PAD atau Kongkalikong?: Omzet minuman Rp799 ribu x 100 botol = Rp79,9 juta/malam. Pajak Hiburan 40-75% = potensi puluhan juta/malam ke kas daerah. Masuk atau dibagi-bagi?

Prinsipnya Jelas:
Hiburan boleh, asal taat aturan. Jangan rakyat kecil kena razia warung kopi jam 10 malam, giliran klub mewah minum Rp799 ribu dibiarkan walau izin diduga belum lengkap. Ini namanya hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas.

Manajemen One Two Six 126, Kepala DPMPTSP Kab. Tangerang, Kasatpol PP, dan Kadisparpora berhak dan wajib klarifikasi: tunjukkan TDUP, IMB, NIB, izin keramaian. Kalau memang sudah lengkap, buka ke publik. Kalau belum, tutup sementara. Redaksi http://postjktc.co buka ruang 1×24 jam sesuai UU Pers No. 40/1999.

Asas praduga tak bersalah berlaku. Pihak pengelola belum terbukti bersalah sampai ada sanksi/putusan resmi.

—

Red.**

SPMB Banten 2026 Jalur Domisili Dibuka 10-11 Juni: Pimpred http://postjktc.co Sindir “Wajib Belajar Cuma Omon-Omon”

POSJKTCO | JAKARTA – Calon siswa SMA di Banten siap-siap. Sistem Penerimaan Murid Baru/SPMB Banten 2026 untuk Jalur Domisili Sekolah resmi dibuka cuma 2 hari: 10-11 Juni 2026. Telat daftar = gugur.

Jalur ini khusus buat calon murid yang berdomisili di sekitar sekolah tujuan. Jarak rumah ke sekolah jadi penentu utama, mengacu ketentuan Pemerintah Provinsi Banten.

 

Berdasarkan jadwal resmi, ini 3 tanggal kritis yang wajib dicatat orang tua:

1. 10-11 Juni 2026: Pendaftaran online 24 jam via portal SPMB Banten. Siapkan KK, KTP ortu, Akta, bukti domisili.

2. 13 Juni 2026 : Pengumuman hasil seleksi. Cek web resmi. Sistem + skor jarak yang bicara.

3. 15 Juni 2026: Daftar ulang ke sekolah. Nggak hadir = kuota hangus, dianggap mundur.

 

Catatan Kritis buat Warga Banten:

1. Gratis 100%. Nggak ada biaya daftar. Ada oknum minta “uang pelicin”? Lapor ULP Dindik Banten + Saber Pungli.

2. 1 Anak 1 Pilihan.  Double daftar = diskualifikasi sistem.

3. KK Minimal 1 Tahun. Numpang KK dadakan rawan gugur saat verifikasi.

 

Sindiran Tajam Pimpred http://postjktc.co:

Di tengah keterbatasan sarana prasarana sekolah negeri di Banten, aturan SPMB yang ketat justru dinilai mempersulit warga.

 

“Pemerintah bikin wajib belajar 12 tahun, tapi di lapangan sekolah negeri terbatas, kuota dikit, jarak jadi raja. Ini namanya wajib belajar cuma omon-omon. Negara hadirnya di slogan, bukan di bangku kelas,” tegas Pimpinan Redaksi http://postjktc.co.

 

Faktanya, rebutan kuota tetap sengit. Jarak rumah 100 meter bisa lolos, 101 meter bisa gagal. Sementara SMK/SMA swasta biayanya mencekik. Ujungnya? Banyak anak usia SMA terpaksa putus sekolah atau kerja.

 

Hingga berita ini naik, Dinas Pendidikan Provinsi Banten belum merilis kuota per sekolah Jalur Domisili. Orang tua disarankan cek web SPMB Banten mulai 9 Juni malam.

 

 

 

Red . postjktc.co

Hadiri Pertemuan Gubernur DKI Jakarta, Bupati Tangerang Perkuat Sinergi Pembangunan Aglomerasi Jabodetabek

JAKARTA,  Postjkt.co – Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid menghadiri pertemuan strategis bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Banten Andra Soni di Balai Kota Jakarta, Rabu (20/5/26), 

Pertemuan lintas daerah tersebut menjadi momentum penting dalam mempererat kolaborasi antarwilayah demi mewujudkan pembangunan metropolitan yang terintegrasi, berkelanjutan, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Maesyal Rasyid menyampaikan apresiasi atas inisiasi kerja sama yang dibangun antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten Tangerang, dan Pemerintah Kota Tangerang.

Salah satu pembahasan utama adalah rencana optimalisasi lahan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seluas 95 hektar yang berada di Desa Ciangir, Kecamatan Legok , Kabupaten Tangerang. Menurut Bupati Tangerang, lahan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus mendukung program strategis nasional.

“Pak Gubernur DKI ingin agar lahan Pemda DKI yang ada di Desa Ciangir ini bisa membawa manfaat nyata bagi masyarakat sekitar, sekaligus menyukseskan program-program strategis Presiden Republik Indonesia,” ujar Bupati Maesyal Rasyid

Ia menjelaskan, dari total lahan 95 hektar tersebut, sekitar 1,4 hektar telah digunakan untuk fasilitas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Sementara sisanya akan dimanfaatkan untuk mendukung sektor pertanian, kawasan pemukiman, dan pembangunan infrastruktur pendukung seperti tandon air.

“Ada sekitar 38 hektar yang diperuntukkan bagi sektor pertanian dan 47 hektar untuk kawasan pemukiman. Di dalamnya juga direncanakan pembangunan tandon air. Yang terpenting, dampaknya bisa langsung dirasakan masyarakat. Pembahasan teknis pemanfaatan lahan ini akan segera ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait dari Pemprov DKI Jakarta dan Pemkab Tangerang,” jelasnya.

Selain penataan lahan, pertemuan tersebut juga membahas penanganan isu strategis kawasan perkotaan, di antaranya pengelolaan sampah, pengendalian banjir, dan pengembangan transportasi massal berbasis aglomerasi.

Gubernur Banten Andra Soni menegaskan bahwa hubungan antara Jakarta dan Banten merupakan hubungan yang saling membutuhkan dan harus diperkuat melalui kolaborasi konkret lintas wilayah.

“Jakarta membutuhkan Banten, dan Banten juga membutuhkan Jakarta. Fokus kerja sama ini adalah pengelolaan sampah, penanggulangan banjir, dan transportasi,” ujar Andra.

Di bidang lingkungan, Pemerintah Pusat telah menetapkan wilayah Banten sebagai salah satu lokasi strategis pengembangan proyek nasional Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) atau Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa), termasuk di kawasan aglomerasi Tangerang Raya.

Sementara dalam upaya pengendalian banjir, para kepala daerah juga menyepakati rencana pembangunan embung besar melalui dukungan kolaboratif antara DKI Jakarta, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang guna mengendalikan debit air sekaligus menjadi sumber air baku yang bisa dimanfaatkan bagi masyarakat.

Di sektor transportasi, pengembangan dan perpanjangan jalur Mass Rapid Transit (MRT) menuju wilayah Tangerang juga terus dibahas dalam tahap kajian teknis sebagai langkah meningkatkan konektivitas dan mobilitas masyarakat antarwilayah.

“Pertemuan ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat kerja sama antar pemerintah daerah untuk menghadirkan pembangunan kawasan metropolitan yang lebih tertata, tangguh, modern, dan sejahtera bagi masyarakat Jabodetabek,” pungkasnya.

sumber  dikutip :

(Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kab. Tangerang)
NO: 400.14.4.3/40-Prokopim/V/2026

Red. postjkt.co

BUPATI TANGERANG SIAPKAN 9 PUTRA-DAERAH JADI PILOT & MEKANIK LEWAT BEASISWA TANGERANG GEMILANG

TANGERANG, POSTJKT.CO – Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid melakukan pertemuan lanjutan dengan manajemen Politeknik Penerbangan Indonesia Curug (PPIC) di Legok, Rabu 20 Mei 2026.Agenda utamanya membahas tindak lanjut penerimaan calon taruna melalui skema Beasiswa Tangerang Gemilang.

Pemkab Tangerang menyiapkan 9 orang calon taruna untuk masuk PPIC:2 orang diarahkan ke program pendidikan pilot7 orang diarahkan ke bidang teknis penerbangan seperti mekanik dan keahlian pendukung lainnya“Kita telah menyiapkan putra-putri terbaik Kabupaten Tangerang yang dipersiapkan menjadi pilot yang benar-benar asli Kabupaten Tangerang di PPIC ini,” ujar Bupati Maesyal Rasyid

Bupati menyebut program ini bagian dari komitmen Pemkab Tangerang untuk menyiapkan SDM unggul di bidang penerbangan agar bisa bersaing nasional maupun internasional.“Saya punya mimpi ada anak asli Kabupaten Tangerang yang jadi pilot lulusan dari sini. Saya akan bangga sekali,” katanya.Setelah pertemuan, Bupati juga meninjau fasilitas PPIC, termasuk Flight Simulator, dan sempat mencoba simulasi penerbangan.

Pemkab berharap kerja sama dengan PPIC membuka akses pendidikan lebih luas bagi warga Tangerang dan melahirkan tenaga profesional di sektor penerbangan dari daerah sendiri.Program Beasiswa Tangerang Gemilang sebelumnya juga dipakai untuk bidang kesehatan, teknik, dan vokasi lain. Untuk penerbangan, ini pertama kalinya kuota pilot dialokasikan khusus untuk putra-daerah.

PPIC Curug adalah satu-satunya politeknik penerbangan milik Kemenhub di Banten. Biaya pendidikan pilot swasta bisa mencapai Rp 1-1,5 miliar. Lewat skema beasiswa, Pemkab Tangerang memotong hambatan biaya agar anak daerah bisa masuk

Yang ditunggu selanjutnya: mekanisme seleksi 9 calon taruna, skema ikatan dinas, dan kepastian anggaran beasiswa di APBD 2026.

 

SUBER. WEB PEMDA KAB TANGERANG

REDAKTUR . PURBA

BUPATI TANGERANG, GUBERNUR DKI & BANTEN SEPAKATI OPTIMALISASI LAHAN CIANGIR 95 HEKTAR

JAKARTA, POSTJKT.CO – Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid bertemu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Banten Andra Soni di Balai Kota Jakarta, Rabu 20 Mei 2026. Pertemuan itu membahas optimalisasi lahan milik Pemprov DKI Jakarta seluas 95 hektar di Desa Ciangir, Kec. Legok, Kab. Tangerang.

Pertanian, Pemukiman, Tandon AirDari 95 ha lahan:1,4 ha sudah dipakai untuk fasilitas Lembaga Pemasyarakatan.38 ha dialokasikan untuk sektor pertanian.47 ha untuk kawasan pemukiman.Sisanya direncanakan untuk infrastruktur pendukung, termasuk pembangunan tandon air.“Pak Gubernur DKI ingin agar lahan Pemda DKI yang ada di Desa Ciangir ini bisa membawa manfaat nyata bagi masyarakat sekitar, sekaligus menyukseskan program-program strategis Presiden,” kata Bupati Maesyal Rasyid.Pembahasan teknis akan ditindaklanjuti Pemprov DKI dan Pemkab Tangerang.

Sampah, Banjir, TransportasiSelain lahan, pertemuan membahas isu kawasan perkotaan lintas wilayah:Pengelolaan sampah: Banten ditetapkan pusat sebagai lokasi strategis proyek PSEL/PLTSa di aglomerasi Tangerang Raya.Pengendalian banjir: Disepakati rencana pembangunan embung besar secara kolaboratif DKI Jakarta, Kab. Tangerang, dan Kota Tangerang. Fungsinya mengendalikan debit air dan jadi sumber air baku.Transportasi massal: Perpanjangan jalur MRT menuju Tangerang masuk tahap kajian teknis untuk tingkatkan konektivitas Jabodetabek.

. “Jakarta Butuh Banten, Banten Butuh Jakarta” Gubernur Banten Andra Soni menyebut hubungan kedua daerah saling membutuhkan dan harus diperkuat lewat kolaborasi konkret. Fokusnya tetap pada sampah, banjir, dan transportasi. “Pertemuan ini menjadi tonggak penting untuk menghadirkan pembangunan kawasan metropolitan yang lebih tertata, tangguh, modern, dan sejahtera bagi masyarakat Jabodetabek,” pungkasnya.

 

Lahan 95 ha milik DKI di Ciangir selama ini jadi sorotan karena posisinya di Kab. Tangerang tapi dikelola pemprov tetangga. Jika rencana 38 ha pertanian dan 47 ha pemukiman jalan, ini bisa jadi proyek percontohan kolaborasi lintas provinsi.Yang ditunggu publik: kapan pembahasan teknis selesai, siapa pelaksana, dan bagaimana mekanisme pengawasan agar lahan benar-benar dipakai untuk kepentingan warga sekitar, bukan dialihfungsikan.

 

SUMBER (Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kab. Tangerang)
NO: 400.14.4.3/40-Prokopim/V/2026

RED :(PURBA)

PEMKAB TANGERANG GENJOT CEGAH RADIKALISME: DENSUS 88 GANDENG KESBANGPOL, KEMENAG, FKUB SAMPAI SEKOLAH

 

 

Program Turunan Prabowo Subianto. Kompol Paris: “Perekrutan Anak Lewat Medsos Sasar Keluarga Tak Harmonis”. Banten Turun Peringkat Toleransi Nasional

 

 

 

TIGARAKSA, http://POSTJKT.CO – Pemerintah Kabupaten Tangerang tancap gas cegah paham intoleransi dan radikalisme sedini mungkin. Program ini turunan langsung dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menekan angka radikalisme di setiap kabupaten/kota.

 

Penanganan dilakukan Densus 88 AT Polri bersama stakeholder lokal. Fokusnya: ruang digital yang kini jadi ladang propaganda dan perekrutan.

 

DENSUS 88 TURUN GUNUNG, KOLABORASI SAMPAI KE DESA

 

Penanganan dan pencegahan tidak lagi menunggu aksi teror terjadi.

Densus 88 AT Polri. menggandeng stakeholder di tiap kabupaten/kota se-Banten. Langkah ini disebut wujud nyata pencegahan berkelanjutan.

Kompol Paris menegaskan, penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme penting untuk menjaga stabilitas nasional dan melindungi masyarakat.

 

_“Tapi upaya pencegahan tidak cukup hanya dengan penegakan hukum. Ini tanggung jawab bersama,”_ ujarnya.

 

2. EDUKASI WAWASAN KEBANGSAAN MASUK SEKOLAH & KELUARGA

 

Kompol Paris mengundang stakeholder kunci:

-Bhabinkamtibmas

-Kesbangpol

– Kementerian Agama

– FKUB

 

Mereka diminta bersama-sama beri edukasi ke masyarakat soal bahaya intoleransi. Fokusnya: peran keluarga dan pendidikan di sekolah untuk menjaga keutuhan bangsa.

 

Pihaknya juga sudah kirim surat edaran ke sekolah-sekolah. Isinya: pemahaman bahaya intoleransi yang bisa merusak keutuhan berbangsa.

 

 

BANTEN TURUN PERINGKAT TOLERANSI: DARI 1 KE 2 NASIONAL

 

Ada data menarik yang diungkap Kompol Paris.

Banten dulu peringkat 1 nasional dalam toleransi. Tahun ini turun ke peringkat 2

 

Penurunan ini jadi alarm. Artinya, upaya pencegahan harus diperkuat, terutama di sekolah.

 

_“Kami terus lakukan sosialisasi di tiap sekolah agar bisa mencegah paham radikalisme sejak dini,”_ kata Kompol Paris.

 

MODUS BARU: REKRUT ANAK LEWAT MEDSOS & KELUARGA RETAK

 

Modus perekrutan kini berubah.

Anak-anak jadi target utama melalui media sosial. Pelaku memanfaatkan keluarga yang kurang harmonis sebagai celah.

 

_“Kesempatan itulah sering jadi ajang buat merekrut,”_ ungkap Kompol Paris.

 

Karena itu, edukasi keluarga dianggap sama penting dengan edukasi di sekolah.

 

 

PEMKAB TANGERANG: TARGET JADI DAERAH PALING KONDUSIF

 

Asda 1 Prima Saraswati Puspa, yang juga PLT Kaban Kesbangpol Kabupaten Tangerang, buka langsung kegiatan wawasan kebangsaan.

 

Ia menyampaikan apresiasi atas kegiatan pencegahan intoleransi dan radikalisme di wilayah Tangerang.

 

_“Mewakili Bupati Tangerang, kami berharap program ini bisa menekan angka intoleransi di setiap wilayah. Ke depan, Tangerang jadi daerah paling kondusif dengan sinergi Polri dan Densus 88,”_ ujarnya.

 

Prima menegaskan, terorisme mengancam perpecahan sosial hingga kedaulatan bangsa. Kesiapsiagaan deteksi dini lewat pendekatan sosial, budaya, dan keagamaan sangat penting.

 

 

PENUTUP: LAWAN RADIKALISME DIMULAI DARI RUMAH & SEKOLAH

Penangkapan itu penting. Tapi mencegah anak direkrut lewat TikTok dan WhatsApp itu lebih penting.

 

Program Pemkab Tangerang ini ujiannya ada di lapangan:  apakah guru, orang tua, dan FKUB benar-benar aktif, atau cuma jadi stempel acara seremonial.

 

Kalau berhasil, Tangerang bisa kembali rebut peringkat 1 toleransi nasional. Kalau gagal, ruang digital akan terus jadi pabrik radikalisme baru.

 

#CegahRadikalisme

#Densus88

#KabupatenTangerang #WawasanKebangsaan

#ToleransiBanten

#PrabowoSubianto

 

Tigaraksa, 11 Mei 2026

Tim Sosial & Keamanan http://POSTJKT.CO/ M.SITUMEANG

BBM SUBSIDI LANGKA SE-INDONESIA: RAKYAT ANTRI 5 JAM, 9 PARTAI DI SENAYAN BUNGKAM Pertalite Langka, Solar Antri Kilometer, Tidak Satu Pun Parpol Turun ke Jalan – Ada Apa?

POSTJKTC.COM | JAKARTA – Pom bensin antre ular. Motor mogok di jalan. Nelayan nggak melaut. Pertalite & Solar subsidi raib dari Sumatera sampai Papua sejak awal Mei 2026. Tapi yang lebih ANEH  lagi seperti langkanya BBM subsidi begitu juga langkanya politikus bertanya kemana BBM subsidi, DPR RI isi 9 partai, 580 anggota dewan, GAJI + TUNJANGAN Rp70 JUTA/BULAN – TIDAK SATU PUN TERIAK DI JALAN.

FAKTA DI LAPANGAN: RAKYAT YANG JERIT Tangerang: Antre Pertalite 3-5 jam. Warga  ngaku isi bensin “kayak nunggu bansos dan BLT”. SPBU jatah 8 ton habis jam 10 pagi.

ANTRI BANSOS

Lampung: Nelayan demo bakar ban. Solar Rp10.000/liter di pengecer. Kapal dongkrak 2 minggu.Makassar: Ojol mogok. Tarif naik 50%. Penumpang kabur ke bus.Medan: Pertalite dioplos Pertamax. Motor jebol. Bengkel panen.Palembang: SPBU buka 2 jam/hari. Satpam jadi “calo” Pertalite Rp15.000/liter.Kata sopir angkot Ciputat, Bang Jono: “Dulu demo BBM naik rame. Sekarang BBM-nya ilang, partai malah ilang juga. Kita disuruh sabar, dewan gaji lancar.”CEK 9 PARTAI DI SENAYAN: SIKAPNYA APA? NIHIL.Postjktc.com cek medsos & rilis resmi per 5 Mei 2026:PartaiKursi DPRSikap Soal Langkanya BBM SubsidiAksi MassaPDIP110 “Pemerintah sedang atasi”  hening.

Golkar102“Distribusi tersendat” hening.

Gerindra86“Minta Pertamina transparan” hening.

NasDem69“Kaji ulang kuota”hening.

PKB68“Jangan panik”Nhening.

PKS53“Kritik di komisi” hening.

Demokrat44“Pemerintah lalai” hening.

PAN48“

Evaluasi MyPertamina” juga bungkam.

Total: 580 Anggota DPR.  Tak satupun  bersuara  Turun ke Jalan. PADAHAL DULU GINI: 2013: BBM naik Rp2.000 – PDIP, Gerindra, PKS demo berjilid-jilid.
2022: Pertalite naik Rp10.000 – Buruh + mahasiswa + semua partai oposisi turun.
2026: BBM Subsidi GAIB – Senayan sunyi. Kantor partai adem. Mobil dinas tetap isi Pertamax Turbo. DUGAAN KENAPA PARTAI MENDADAK BISU: Tahun 2026 = Tahun Konsolidasi. Pileg-Pilpres baru kelar 2024. Mesin partai capek, logistik habis. Demo butuh duit.“Beban Moral” Koalisi. 8 dari 9 partai sekarang di kabinet. Demo = demo bapak sendiri. Oposisi tinggal PKS, tapi kursi cuma 53. BBM Langka ≠ BBM Naik. Narasinya susah. Nggak bisa teriak “Tolak Kenaikan”. Isunya teknis: kuota, distribusi, MyPertamina error. Nggak seksi buat spanduk.Elite Nggak Ngantri. Anggota DPR isi Pertamax pakai kartu e-toll dinas. Nggak ngerasain antre 5 jam. Jadi nggak marah.SUARA RAKYAT: “PARTAI CUMA ADA KALAU BUTUH SUARA”Netizen +62 mengamuk: “Giliran kampanye, baliho sampai ke WC. Giliran Pertalite ilang, hidungnya aja nggak nongol.” – @OjolBekasi“DPR kerjanya apa? Gaji 70 jt buat rapat doang? Turun dong ke SPBU, rasain antre.” – @EmakTigaraksa“Partai itu kayak pacar toxic. Datang pas butuh, hilang pas kita susah.” – @AnakNelayanLampungANALISA posjkt.com: INI KRISIS LEGITIMASI BBM = Nyawa Rakyat. Langit boleh runtuh, asal motor bisa jalan & nasi bisa dimasak. Kalau BBM gaib, negara dianggap gagal.Partai Diciptakan UU buat “Agregasi Kepentingan”. Kepentingan 280 juta rakyat ngantri BBM, tapi 9 partai nggak agregat apa-apa. Buat apa ada partai?Kosongnya Jalan = Kosongnya Kepercayaan. 2029 rakyat bakal nanya: _“2026 kalian kemana waktu gue dorong motor?”*TUNTUTAN posjkt.com KE 9 PARTAI: Bentuk Pansus BBM Gaib DPR dalam 1×24 jam. Panggil Dirut Pertamina, BPH Migas, Menteri ESDM.Anggota DPR piket di SPBU. Rasain antre. Live TikTok. Biar tau derita rakyat. Potong gaji 50% kalau dalam 7 hari BBM subsidi nggak normal. Duitnya subsidi ojol & nelayan. Kalau nggak sanggup, BUBAR AJA. Ganti jadi ormas. Nggak usah ngaku wakil rakyat.

UNTUK PERTAMINA & PEMERINTAH, Stop alasan “kuota terbatas”.  Kuota 31,6 juta KL Pertalite 2026 itu angka APBN. Kalau habis di Mei, artinya ada yang nyolong, entah mafia, entah industri. Buka data CCTV SPBU + GPS truk tangki ke publik. RAKYAT SUDAH ANTRI. PARTAI JANGAN ANTRI NUNGGU 2029. TURUN KE JALAN ATAU TURUN DARI KURSI.

BBMGaibDPRBudek #

9PartaiKemana #

RakyatAntriDewanGajian #

PansusBBMSekarang #

PertaliteBukanBarangMewah #

PostjktcBelaRakyatJakarta, 5 Mei 2026 | 07:30 WIBTim Investigasi Postjktc.com

TEMUAN Dugaan SKANDAL MALADMINISTRASI PIP DI SMK BINA PUTRA: KCD BANTEN TEGAS, BUKU TABUNGAN SISWA DITAHAN, UANG MISKIN DIPOROT

 

POSTJKTC.COM | KAB.TANGERANG – Dugaan Skandal busuk kembali mencoreng dunia pendidikan Banten! Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Provinsi Banten resmi membongkar praktik kotor pengelolaan Program Indonesia Pintar (PIP) di SMK Bina Putra, Desa Tapos, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang.

Ini bukan salah ketik. Ini  “MALING TERSTRUKTUR TERHADAP HAK ANAK MISKIN” Temuan KCD jadi tamparan keras: stop mainkan duit siswa kurang mampu!

Kronologi berawal   dari JERITAN Orang Tua siswa  yang tidak mau disebutkan namanya.

Skandal ini pecah karena orang tua siswa sudah tak tahan. Puncaknya 12 April 2026,  postjktc.com menguliti kasus ini lewat portal berita yang sudah ramai dibicarakan dikalangan jurnalis kabupaten Tangerang_“Skandal Dana PIP di SMK Bina Putra Tapos, Operator Bungkam,salah satu  Orang Tua Siswa membongkar Penarikan Misterius”_. Tersebut, pihak bank patut dipertahankan.

Berita itu pematik sumbu. KCD Banten langsung sidak. Hasilnya? Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) setebal dosa sekolah: SMK tersebut terbukti menginjak-injak Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen Nomor 10 Tahun 2025 tentang Tata Kelola PIP!

BONGKAR 3 DOSA SMK BINA PUTRA: MODUS MALING DANA PIP!*

1. PENYANDERAAN BUKU TABUNGAN*
Permensesjen 10/2025 Pasal 19 ayat 2 teriak lantang: buku rekening PIP “WAJIB” di tangan siswa/orang tua. SMK Bina Putra? Buku tabungan dikurung di lemari sekolah! Siswa dilarang pegang, dilarang cek saldo, dilarang tarik. Ini bukan sekolah. Ini lembaga gadai!

2. PENARIKAN MISTERIUS, OPERATOR MINGKEM….? Kenapa?
Orang tua siswa bongkar fakta keji: ada penarikan dana PIP tanpa izin, tanpa pemberitahuan. Ditanya ke operator, jawabannya: bungkam. Ditanya ke kepsek, lempar sana-sini. Diam karena bersalah! Uang Rp1,8 juta/siswa/tahun itu nyawa bagi keluarga miskin. Dikorup diam-diam = KEJAHATAN ini sangat menciderai hati orang tua siswa dan murid itu sendiri.

Diduga MALADMINISTRASI DARI HULU KE HILIR, saling menutupi.
LHP KCD Banten temukan: data penerima PIP tak transparan, sosialisasi ke siswa NOL, LPJ sekolah amburadul tak bisa dipertanggungjawabkan. Dana negara diperlakukan kayak uang kas arisan RT.

“CUKUP! KAMI TIDAK TOLERANSI!” ungkap salah satu pejabat.

Kepala KCD Pendidikan Provinsi Banten menegaskan: _“PIP itu hak mutlak siswa miskin. Ditahan, disunat, diselewengkan = melawan negara. SMK Bina Putra kami beri sanksi tegas dan jadi contoh!”_

Sanksi yang sudah di depan mata:*
1. Wajib kembalikan seluruh dana PIP yang disalahgunakan ke siswa.*
2. Copot operator dan semua oknum yang terlibat.
3. Rekomendasi sanksi berat untuk Kepala SMK Bina Putra.
4. Serahkan ke Aparat Penegak Hukum jika ditemukan unsur pidana korupsi.

RP1,8 JUTA ITU BUKAN UANG JAJAN PEJABAT rakus , ungkap salah satu tokoh masyarakat Aan Sekjen FBB

PIP SMK 2026 = Rp1.800.000 per siswa per tahun. Bagi warga Tapos, itu uang buat beli seragam, bayar kontrakan, makan seminggu. Ketika sekolah menahan buku tabungan, artinya sekolah menahan hidup mereka.

Permensesjen 10/2025 lahir justru untuk matikan modus busuk ini. Tapi SMK Bina Putra malah jadi pemain lama yang tak jera.

 

 

Red.***

Hadiri Kegiatan Bersama Menteri Lingkungan Hidup RI, Bupati Tangerang : Pemkab Tangerang Siap Berkolaborasi dan Dukung Percepatan Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik

POSTJKTC.COM |Banten-Serang,– Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid menghadiri kegiatan bersama Menteri Lingkungan Hidup RI, Hanif Faisol yang digelar di Aula KP3B Serang, Jumat (27/3/26).

 

Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Pemerintah Kota Serang, Kota Cilegon, dan Kabupaten Serang tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL), serta dilanjutkan dengan Rapat Percepatan PSEL untuk wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Tangerang,Maesyal Rasyid menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam percepatan penanganan sampah. Menurut dia, permasalahan sampah merupakan tantangan bersama yang harus ditangani secara kolaboratif dan terintegrasi

 

“Pemerintah Kabupaten Tangerang sangat mendukung dan siap berkolaborasi dalam percepatan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik ini sebagai solusi jangka panjang yang berkelanjutan,” ujar Bupati Maesyal Rasyid

 

Ia menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tangerang terus berkomitmen untuk memenuhi seluruh persyaratan yang diperlukan, baik dari sisi administrasi maupun kesiapan lokasi, agar pelaksanaan program PSEL dapat segera berjalan.

 

“Kami juga siap mempercepat proses yang masih berjalan, termasuk penyelesaian administrasi. Harapannya, program ini dapat segera terealisasi sehingga mampu mengurangi beban sampah sekaligus memberikan manfaat energi bagi masyarakat,” lanjutnya.

 

Lebih lanjut, Bupati juga menekankan pentingnya pengelolaan sampah dari hulu yang terintegrasi dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam membuang dan memilah sampah

 

“Selain pembangunan sarana dan prasarana, edukasi kepada masyarakat untuk tidak buang sampah sembarangan dab memilah sampah organik dan anorganik juga menjadi kunci keberhasilan. Dengan begitu, pengelolaan sampah akan lebih efektif dan efisien,” jelasnya.

 

Menteri Lingkungan Hidup RI, Hanif Faisol, menyampaikan bahwa kolaborasi antara daerah di Provinsi Banten, khususnya Serang Raya Cilegon dan Tangerang Raya, merupakan langkah strategis dalam menyelesaikan persoalan sampah secara nasional.

 

“Dua kawasan ini berkontribusi lebih dari 5.000 ton sampah perhari yang akan diselesaikan melalui fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik. Ini merupakan langkah konkret dalam mendukung target nasional penyelesaian sampah,” ujar Hanif

 

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah pusat telah menargetkan percepatan penyelesaian berbagai persyaratan administrasi dan teknis dalam waktu singkat, sehingga proses pembangunan fasilitas PSEL dapat segera direalisasikan.

 

Sementara itu, Gubernur Banten, Andra Soni menegaskan bahwa permasalahan sampah merupakan isu serius yang harus ditangani secara bersama-sama dan berkelanjutan, bukan hanya pemerintah dan masyarakat namun juga dunia usaha atau pihak swasta lainnya

 

“Setiap masyarakat di Banten memproduksi sekitar 0,7 kilogram sampah perhari. Dengan jumlah penduduk yang besar, ini menjadi tantangan yang harus segera kita selesaikan melalui sistem pengelolaan yang modern dan terpadu,” ungkapnya.

 

Ia berharap program pengolahan sampah menjadi energi listrik dapat segera terealisasi, sehingga pemerintah daerah dapat lebih fokus pada pengelolaan sampah dari hulu, termasuk edukasi dan pembinaan masyarakat.

 

“Saya berharap program ini dapat terealisasi secepatnya, sehingga pemerintah daerah pun dapat lebih fokus dalam penanganan sampah, termasuk edukasi dan pembinaan kepada masyarakat,” ujarnya

 

Red (*)

 

(Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kab. Tangerang)

 

NO: 400.14.4.3/48-Prokopim/III/2026

JEMBATAN SEPANJANG JALAN RAYA SERANG / JALAN NEGARA , PROPINSI BANTEN BANYAK RUSAK?

posjkt.com | BANTEN, Berdasarkan pantauan  posjkt.com (awal 2026), beberapa jembatan dan ruas jalan di sepanjang Jalan Raya Serang hingga perbatasan Tangerang mengalami kerusakan, terutama akibat curah hujan tinggi, banjir, dan beban kendaraan berat.

  • Jalan Raya Serang–Petir (Sukalaksana, Kota Serang): Pada Januari 2026, jembatan di kawasan ini sempat tergenang air akibat hujan deras, mengakibatkan lalu lintas nyaris terputus.
  • Jalan Raya Serang-Jakarta (KM 24, Balaraja): Terdapat perbaikan jalan (pengecoran) yang menyebabkan kemacetan arus lalu lintas, terutama saat hujan. Sangat disayangkan Proyek bernilai fantastis , tidak dilengkapi pagar pengaman proyek dan panapan informasi proyek.
  • Jalan Raya Bojonegara, Kabupaten Serang: Dilaporkan adanya kondisi jalan rusak/terkini pada awal Februari 2026.
  • Perbatasan Tangerang-Serang hingga Flyover Balaraja: Banyak lubang di badan jalan dan minim penerangan, meningkatkan risiko kecelakaan.

 

  • Jembatan di Padarincang & Pulo Ampel: Beberapa jembatan mengalami kerusakan serius (ambles) akibat curah hujan tinggi, dengan perbaikan sementara yang diupayakan.
  • Jembatan Cibulakan (Serang-Pandeglang): Perbaikan jembatan ini menyebabkan arus lalu lintas tersendat.
Pengguna jalan diimbau untuk berhati-hati, terutama saat melintasi area yang berlubang, licin, atau dalam perbaikan. Waspadai genangan air di jembatan terutama saat hujan deras melanda wilayah Serang dan Tangerang.
Keadan jalan yang maikn membahayakan bagi penguna jal, rawan terjadi kecelakaan, diharpkan agar kementrian terkait segera melakukan perbaikan.
red.*/purba

SELAMAT HARI PERS NASIONAL 2026

posjkt.com / BANTEN, Kepala Perwakilan Banten mengucapkan SELAMAT  HARI PERS NASIONAL 2026.

KAPER BANTEN, M. Situmeang, mengucapkan selamat Hari Pers Nasional 2026! Semoga pers di Kabupaten Tangerang dan Indonesia makin jaya dan terus berperan dalam mencerdaskan bangsa.

 

 

 

Red ( M. SITUMEANG / KAPER BANTEN )

PIMPINAN REDAKSI posjkt.com MENGUCAPKAN SELAMAT HARI PERS NASIONAL 2026

posjkt.com / Banten–Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2026 akan diselenggarakan pada 7 hingga 9 Februari 2026 di Kota Serang, Provinsi Banten.

Kegiatan ini merupakan agenda nasional yang menjadi momentum penting bagi Insan Pers Indonesia untuk memperkuat profesionalisme, integritas, serta peran pers dalam kehidupan demokrasi.

Hari Pers Nasional diperingati setiap tahun sebagai bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menegaskan kemerdekaan Pers sebagai salah satu wujud kedaulatan rakyat.

Peringatan ini juga menjadi ruang refleksi bagi insan pers dalam menjalankan fungsi informasi, pendidikan, kontrol sosial, dan hiburan secara bertanggung jawab.

Rangkaian kegiatan HPN 2026 direncanakan mencakup seminar dan diskusi jurnalistik, forum kebangsaan, kegiatan edukasi pers, bakti sosial, serta agenda silaturahmi insan pers dari berbagai daerah di Indonesia.

Seluruh kegiatan tersebut dirancang untuk meningkatkan kualitas jurnalistik, memperkuat etika profesi, serta mendorong kolaborasi yang konstruktif antara pers, pemerintah, dan masyarakat.

Penyelenggaraan HPN 2026 di Provinsi Banten diharapkan dapat memberikan manfaat yang luas, baik bagi insan pers maupun masyarakat daerah.

Selain memperkuat peran pers nasional, kegiatan ini juga diharapkan dapat mendukung promosi potensi lokal, budaya, dan pariwisata, serta memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat setempat.

Panitia penyelenggara menegaskan bahwa seluruh rangkaian HPN 2026 akan dilaksanakan secara tertib, aman, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Prinsip netralitas, kebersamaan, serta kepentingan publik menjadi landasan utama dalam setiap pelaksanaan kegiatan.

Koordinasi dengan pihak-pihak terkait terus dilakukan guna memastikan kelancaran dan kenyamanan seluruh peserta.

Melalui peringatan Hari Pers Nasional 2026 ini, diharapkan insan pers semakin memperkuat komitmen terhadap penyajian informasi yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab, serta terus menjaga kepercayaan publik.

Pers diharapkan tetap menjadi pilar demokrasi yang sehat dan mitra strategis dalam mendukung Pembangunan Nasional.

 

PIMPINAN REDAKSI POSTJK.COM

KEPALA UPT KANTOR BERSAMA SAMSAT BALARAJA PLT AWAL PASENGGONG, ”BANYAK PR”?

posjkt.com | Banten–Awal Pasenggong menjabat sebagai Plt Kepala UPTD PPD (Samsat) Balaraja pada awal Januari 2026, yang ditandai dengan peresmian Gerai Samsat di Kantor Kecamatan Kronjo. Langkah ini merupakan bagian dari upaya mendekatkan layanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) kepada masyarakat dan memperkuat sinergitas dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang.
Beberapa poin penting terkait kepemimpinan dan kebijakan di Samsat Balaraja pada awal 2026:
Peresmian Gerai: Awal Pasenggong meresmikan gerai layanan baru di Kronjo pada 3 Januari 2026, yang memungkinkan wajib pajak membayar pajak kendaraan, balik nama, dan layanan lainnya di kantor kecamatan.
Optimalisasi Layanan: Fokus pada mendekatkan akses pelayanan (tidak perlu ke kantor pusat/sewa gerai baru) agar sinergitas antara Provinsi Banten dan Pemkab Tangerang terwujud.
Target 2026: Samsat Balaraja berencana membuka beberapa gerai lagi di kantor kecamatan atau fasilitas pemerintah lainnya di Kabupaten Tangerang sepanjang tahun 2026.
Awal Pasenggong menggantikan kepala sebelumnya, Ali Hanafiah, yang aktif memberikan pelayanan hingga akhir 2025 (termasuk program pemutihan).

Loket UPT Samsat Balaraja

Program kerja utama UPT Samsat Balaraja pada awal 2026 berfokus pada pendekatan pelayanan melalui pembukaan gerai di kantor kecamatan (contoh: Kronjo) untuk memudahkan akses pembayaran PKB, sinergitas dengan Pemkab Tangerang (opsen PKB), serta perluasan gerai di fasilitas pemerintah tanpa sewa. Selain itu, fokus utamanya meliputi:
Peningkatan Layanan: Mempermudah warga membayar pajak sambil mengurus dokumen kependudukan (KTP/KK) di kecamatan.
Perluasan Jaringan: Membuka lebih banyak gerai di kantor kecamatan atau fasilitas Pemkab Tangerang pada 2026 untuk efisiensi biaya sewa.
Digitalisasi: Mendukung penggunaan aplikasi SIGNAL untuk pembayaran pajak kendaraan.
Optimalisasi Pendapatan: Mengoptimalkan penerimaan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui kemudahan akses layanan.
Program ini bertujuan mendekatkan pelayanan ke masyarakat Kabupaten Tangerang, mengurangi antrean di kantor induk, dan meningkatkan kepatuhan pajak.

 

 

(PURBA)

DANA BOS Rp. 1.590.000,00 PER -SISWA DINILAI MASIH SANGAT MINIM UNTUK BIAYA OPRASINAL MANDRASAH?

posjkt.com  ][ BANTEN,–Dana BOS Madrasah , disalurkan oleh Kementerian Agama untuk membantu operasional RA dan Madrasah (MI, MTs, MA, MAK), dengan pencairan triwulanan yang mensyaratkan penyelesaian laporan triwulan sebelumnya dan verifikasi data EMIS, dengan alokasi tergantung jumlah siswa dan kebijakan tahunan, serta memastikan kualitas pendidikan dan penyediaan layanan meski di masa pandemi.
Poin-Poin Penting Dana BOS Madrasah .
    • Penyaluran: Dilakukan per triwulan (3 bulan) melalui bank penyalur setelah pengajuan dan verifikasi syarat terpenuhi.
    • Syarat Pencairan: Lembaga harus sudah menyelesaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) dan membelanjakan minimal 80% dana dari triwulan sebelumnya
      .
  • Dasar Perhitungan: Data EMIS (Electronic Madrasah Information System) yang valid, terutama data siswa dan rombongan belajar, menjadi dasar alokasi dana.
  • Target Penggunaan: Untuk meningkatkan mutu pembelajaran, aksesibilitas siswa, mendukung PJJ/PTM, dan mencegah penyebaran Covid-19.
  • Pencairan Tahap Akhir (Contoh): Pada Oktober 2025, Kemenag mencairkan dana Triwulan III dan IV sebesar Rp4,01 triliun untuk BOS Madrasah dan BOP RA.
Langkah yang Perlu Dilakukan Madrasah,
  1. Pastikan Data EMIS Valid: Selalu perbarui data siswa dan rombongan belajar di portal EMIS.
  2. Siapkan LPJ: Selesaikan laporan pertanggungjawaban setiap triwulan tepat waktu.
  3. Pantau Portal BOS Kemenag/eRKAM: Cek status validasi dan kesiapan salur.
  4. Gunakan Dana Sesuai RKAM: Patuhi Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM). 
  • Satuan biaya untuk RA adalah Rp 600.000 per siswa per tahun, sementara MI, MTs, MA mengikuti ketentuan Juknis.

Menurut Guru Besar UIN Palembang, alokasi BOS Madrasah ( anggaran ) ini adalah bentuk komitmen kuat Kementerian Agama untuk memastikan kelangsungan layanan pendidikan yang berkualitas, terutama pada periode semester kedua . “Saya mengajak seluruh jajaran Kemenag, baik pusat maupun daerah, untuk mengawal proses ini secara akuntabel. Dana ini harus tepat sasaran, digunakan sebagaimana mestinya, dan dilaporkan secara tertib oleh pihak madrasah,” tegasnya.

Besaran dana BOS Madrasah per siswa untuk tahun anggaran 2025 (berdasarkan proyeksi/juknis terbaru) disesuaikan per jenjang: MI Rp940.000, MTs Rp1.160.000, dan MA Rp 1.590.000 per siswa per tahun. Dana ini disalurkan untuk membantu biaya operasional madrasah negeri maupun swasta.

Namun sangat disayangkan, berdasarkan INVESTIGASI posjkt.com  Madrasah setingkat negri masih saja melakukan pungutan liar yang dibungkus dengan kebijakan komite, dengan dalih atas kesepakatan bersama. Sebagai sekolah yang berbasis ilmu religius seharusnya, sudah sepantasnya menjadi contoh ketaatan akan peraturan dan larangan. Seperti keterangan HUMAS MAN 4 Tangerang, segala bentuk pungutan disekolah sudah disepakati bersama dengan orang tua wali murid. Besaran iuran yang disepakati, SPP Rp.150.000,00/bulan tabungan siswa Rp.25.000/ bulan. Daftar ulang tahun lalu , menurut keterangan Humas kisaran Rp.750.000. Berbeda dengan keterangan salah siswa Man 4 Kab. Tangerang besaran daftar ulang Rp. 1.000.000 lebih. ungkap siswi kelas 12, nama nara sumber dirahasiakan.

Kepala sekolah MAN 4 KAB.TANGERANG belum dapat dihubungi, menurut keterangan Humas, yang terucap dari dirinya senada dengan pikiran kepala sekolah.

Larangan memungut iuran kesiswaan di lingkungan Madrasah Negeri diatur secara tegas dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 16 Tahun 2020 tentang Komite Madrasah.
Berikut adalah poin-poin penting terkait larangan tersebut berdasarkan peraturan terbaru:
  • PMA Nomor 16 Tahun 2020 (Pasal 10 & 11): Mengatur larangan bagi Komite Madrasah, baik perseorangan maupun kolektif, untuk melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya.
  • Definisi Pungutan vs Sumbangan: Komite Madrasah dilarang memungut iuran yang bersifat wajib, mengikat, memiliki jumlah tertentu, dan ditetapkan waktunya (pungli). Namun, Komite Madrasah diperbolehkan menerima sumbangan yang bersifat sukarela, tidak mengikat, dan tidak ditentukan jumlah maupun waktunya.
  • Larangan Spesifik: Komite Madrasah dilarang menjual buku pelajaran, bahan ajar, seragam, atau bahan pakaian seragam di dalam madrasah.
  • Penegasan Kemenag:Madrasah Negeri dipastikan gratis SPP atau iuran wajib bulanan, dan Kemenag melarang keras adanya pungutan sumbangan yang memberatkan wali murid.
  • Sanksi: Jika terjadi praktek pungutan liar (pungli), oknum yang bersangkutan dapat diberikan pembinaan, peringatan, hingga tindakan hukum lebih lanjut.
Dengan demikian, pungutan yang berkedok sumbangan di madrasah negeri yang bersifat wajib dan mengikat adalah pelanggaran peraturan.
RED.TIM posjkt.com/PURBA

278 Personel Polda Banten Laksanakan Upacara Korps Raport Kenaikan Pangkat

posjkt.com | BANTEN, Kapolda Banten, Irjen Pol Hengki, memimpin Upacara Laporan Kenaikan Pangkat Polri Polda Banten Periode 1 Januari 2026 di Lapangan Apel Polda Banten. Dalam kesempatan itu, ia menekankan bahwa kenaikan pangkat bukan hanya hak personel, tapi juga penghargaan atas prestasi, dedikasi, dan loyalitas.

“Kenaikan pangkat ini bukan semata-mata hak, namun penghargaan atas prestasi, dedikasi, dan loyalitas. Di baliknya, terkandung tanggung jawab dan harapan yang semakin besar,” ujar Kapolda Banten.

 

Sebanyak 278 personel Polda Banten menerima kenaikan pangkat, dengan rincian:
– Kombes Pol: 5 personel
– AKBP: 12 personel
– Kompol: 9 personel
– AKP: 19 personel
– IPTU: 22 personel
– Aiptu: 13 personel
– Aipda: 39 personel
– Bripka: 8 personel
– Brigpol: 42 personel
– Briptu: 79 personel

Kapolda Banten juga mengingatkan personel untuk menjunjung tinggi prinsip Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan) dalam menjalankan tugas.

Red.postjk.com

 

.