c.

Memuat

01/09/ 2026
PROYEK RP1,9 MILIAR “INOVATOR HUB” DISOROT

TIGARAKSA, POSTJKTCo — Proyek miliaran rupiah di Kabupaten Tangerang kembali jadi sorotan. Kali ini giliran Pembangunan Inovator Hub -senilai Rp1.949.430.000 yang dikerjakan Dinas Tata Ruang dan Bangunan – DTRB.   Tak hanya soal kualitas, ditemukan juga dugaan “penyuntikan listrik negara” di lokasi proyek.     DETAIL PROYEK RP1,9 MILIAR Berdasarkan papan nama proyek yang dipasang di lapangan: **Komponen** **Rincian** **Nama Pekerjaan** Pembangunan Inovator Hub (Ruangan/Tempat Berkumpul Komunitas Wira Usaha Baru) & Sarana Prasarana **Satuan Kerja** Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kab. Tangerang **Lokasi** Kabupaten Tangerang **Anggaran** **Rp1.949.430.000,-** **Sumber Dana** APBD Tahun Anggaran 2026 **Pelaksana** **CV. RAZKA PUTRA SAMUDRA** **Masa Pelaksanaan** 120 Hari Kalender Inovator Hub ditujukan sebagai tempat berkumpul komunitas wirausaha pemuda. Program yang secara gagasan patut diapresiasi.   TEMUAN: DUGAAN SUNTIK LISTRIK DI LOKASI…

Read more
15/05/ 2026
LSM MONITORING PILAR BANGSA LAPORKAN PROYEK GEDUNG PENUNJANG DPRD TANGERANG RP 4,8 M KEJARI. DUGAAN PENYIMPANGAN SPESIFIKASI & KERUGIAN NEGARA

POSTJKT.CO | HUKUM & PEMERINTAHAN EDISI: LSM LAPORKAN PROYEK GEDUNG DPRD TANGERANG KEJARI   TANGERANG, POSTJKT.CO – LSM Monitoring Pilar Bangsa resmi melayangkan laporan aduan ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang terkait proyek Pembangunan Gedung Penunjang DPRD TA 2024 senilai Rp 4,8 miliar.Surat bernomor 01081/LP-MPB/V/2026 diterima PTSP Kejari Tigaraksa pada 13 Mei 2026. Gordon sitinjak, pastikan laporan tersebutakan terus dikawal, samapi mendapatkan titik terang. ISI LAPORAN: DUGAAN PENYIMPANGAN DAN KERUGIAN NEGARA Dalam suratnya, LSM menyebut penyerapan anggaran, pengelolaan, dan pertanggungjawaban dana APBD 2024 untuk proyek tersebut tidak sesuai ketentuan. Pelaksana kegiatan adalah Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang. LSM menduga ada pengabaian peraturan perundang-undangan sehingga terjadi:Penyimpangan spesifikasi pekerjaan Indikasi perbuatan melawan hukum Potensi korupsi, kolusi, dan nepotisme LSM meminta Kejari segera melakukan pemeriksaan atau penyidikan.…

Read more
21/10/ 2025
Dalam Rapat dengar pendapat Komisi 1-DPRD kabupaten Tangerang, Kades Cikupa Di Minta Cabut Laporan Polisi

          posjkt.com Belasan warga Desa Cikupa Kabupaten Tangerang, mendatangi gedung DPRD Kabupaten Tangerang untuk mencari perlindungan hukum terkait laporan polisi yang dilakukan oleh kepala desa mereka ke Polresta Tangerang. Laporan tersebut terkait sengketa lahan proyek pembangunan pusat niaga di Desa Cikupa yang tela berlangsung sejak 2021. Sebanyak 12 warga kini berstatus tersangka atas dugaan penyerobotan lahan. Kedatangan mereka ke DPRD adalah untuk mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPRD dan anggota dewan dari Daerah Pemilihan (Dapil) 5. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Kepala Desa Cikupa, Ali Makbud, beserta jajarannya, serta perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Tangerang. Temukan lebih banyak Ilmu Pengetahuan Science Ilmu Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tangerang, Mahfudz Fudianto mengatakan, bahwa RDP ini diadakan sebagai respons terhadap aduan masyarakat yang meminta perlindungan hukum. “Kami mengundang pihak-pihak terkait…

Read more
16/10/ 2025
Bupati Tangerang Tutup Puncak Lomba LPM Tingkat Kabupaten Tangerang Tahun 2025

Bupati Tangerang Tutup Puncak Lomba LPM Tingkat Kabupaten Tangerang Tahun 2025 POSJKT.COM // Tangerang – Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid, menghadiri sekaligus menutup kegiatan Puncak Penghargaan Lomba Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) Terbaik Tingkat Kabupaten Tangerang Tahun 2025 yang digelar di Joglo Ardes, Tigaraksa, Selasa (14/10/25). Dalam sambutannya, Bupati Tangerang menyampaikan bahwa keberadaan LPM memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan di tingkat desa sekaligus juga menjadi wadah pemberdayaan masyarakat agar mampu mengelola sumber daya pangan secara mandiri dan berkelanjutan. “Lumbung pangan ini harus menjadi sumber daya yang berputar dan memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah hanya berperan memfasilitasi, sementara masyarakat desa melalui LPM-lah yang menjadi motor penggeraknya,” jelas Bupati Maesyal Rasyid. Dia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat desa untuk…

Read more