Diduga pengerasan dan alasan beton tidak tidak memenuhui standar pengecoran, bahkan plastik di pasang pinggir bekisting

Foto Warga lagi nujuk pekerjaan betonisasi.

Tangerang, posjkt.com

Pelaksanaan pekerjaan betonisasi pada Dinas Bina Marga dan Sumberdaya Air tahun Anggaran 2022 Rehabilitate Jalan Cadas Sepatan, Kecamatan Sepatan malam kamis (10/11)

Adanya Pelaksanaan kegiatan Bentonnisasi Dinas Bina Marga dan Sumberdaya Air dengan pagu nilai sebesar Rp 945.449.700.10 yang di Kerjakan oleh CV. Bintang Maha Putra (CV. BMP) APBD Kabupaten Tangerang.

 

 

Diduga pelaksanaan pekerjaan terkesan asal jadi saja.

Baca juga : Steven Pimpinan PT. Terang Dunia Internasional Hadiri Public Expose BIKE

Menurut Salah satu dari masyarakat di Tempat Pelaksanaan Pekerjaan (SPP) Sahrudin mengatakan kepada awak media bahwa pelaksanaan pekerjaannya kurang maksimal

“Salah satunya pekerjaan untuk pengerasaanya kurang pemadatannya”, katanya Sahrudin warga setempat.

 

Dudi LSM mengatakan, bahwa Besi dowelnya juga kurang dan pelastiknya seharusnya yang putih di bentangi di bawah, dan bukan sampaing bekesting.

Baca juga : Sambil menyelam minum air, lakukan Anjangsana Satgas Yonif Raider 142/KJ dapat ilmu cara membuat atap Rumbia

“Ini plastiknya cuma di tarok samping bekisting bukan di ampar di bawah beton”, ujar Dudi salah satu dari LSM dan masyarakat desa karet.

Nur / Ahmad pelor

DPUPR Kota Tangerang : Tidak ada hujun dan tidak ada angin, kujuk-kujuk ia tantangi pihak KPK.

Kota Tangerang, posjkt.com

Diduga tindakan pihak oknum PPK DPUPR Kota Tangerang, Banten tidak segan-segan ia melakukan perkataan tidak senonoh itu.

Kami tidak takut sama KPK, Kami juga akan tantangi pihak KPK itu, Jika kami terbukti melakukan tindakan korupsi, siap di periksa”, katanya Matono lewat Jurnalis di ruang kerjannya.

Tidak ada hujun dan tidak ada angin, kujuk-kujuk ia tantangi pihak KPK.

Baca juga : Bayi Telah di temukan : Pencarian jarak dari TKP sekitar 2 KM, dengan mengunakan perahu karet.

Pada hal Jurnalis cuma menayakan, tentang pelaksanaan dan pelelangan proyek untuk tahun 2022 ini.

Eeeeh jawabannya, sewot, sewot. Tidak disangka, nyali oknum PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Bidang Bina Marga Kementrian PUPR, sanggup tantangin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK-RI) ‘Matono’ minta dirinya di datangi KPK.

Moment itu di ucapkan saat bersitegang dengan ‘Zulham’ Dirjen Intelijen dan investigasi LP2KP diruangan Susyono Kasi pengadaan Tanah Badan pertanahan Kota Tangerang,(07/11/2022).

“Hadirkan KPK kesini, saya tidak takut!,” Ujar Martono diruangan.

Baca juga : Keuangan tidak menutup kemungkinan terjadi gagal bayar seperti kasus fenomenal saat ini yakni kasus gagal bayar Koperasi Indosurya

Peristiwa tersebut berlangsung saat LP2KP mendatangi kantor BPN kota Tangerang, terkait permasalahan soal sengketa tanah Tol JORR kunciran milik Alm.Biru Sena nomor bidang 116 di Kelurahan Kunciran kaya Kec.Pinang Kota Tangerang Banten, yang di klaim oleh Agus Elia Darius.

Sempat bersitegang, antara Martono PPK Bina Marga, dengan Zulham, LP2KP (Lembaga Pemantau Pembangunan dan Kinerja Pemerintah). Menurut Zulham, tidak tepat pembayaran lahan milik Alm.Biru Sena di lemparkan ke pengadilan.

“Apa alasan yang tepat, kenapa pihak PPK Bina Marga Kementrian PUPR dan BPN kota Tangerang langsung menggiring persoalan tersebut ke pengadilan untuk dilakukan konsinyasi, jadi itu tidak tepat,” kata Zulham.

Saat itulah Zulham berbicara kalau ada yang tidak beres dengan oknum PPK dan BPN tersebut. Dan Zulham berbicara akan melaporkan nya ke komisi pemberantasan korupsi, karena diduga ada persengkokolan dengan mafia tanah.

Tiba tiba dengan suara lantang, Martono menyambut bahasa Zulham, dan meminta hadirkan KPK di tempat itu. Dirinya berkata, kalau dia tidak takut.

Sebenarnya permasalahan lahan milik Alm.Birz Sena, sebelum nya sudah clear. Dengan keputusan hasil mediasi dan cek lokasi (objek lahan) dan ditanda tangani oleh semua team panitia saat sek lokasi.

Namun tiba tiba, persoalan tersebut di giring ke pengadilan oleh BPN dan atas rekom salah satu nya dari Martono sebagai PPK Bina Marga Kementrian PUPR untuk konsinyasi.

manahan / henry / postj

Dalam acara peresmian Gedung K-9 Unit Satwa turut hadir Wakapolda Metro Jaya, Penjabat Gubernur DKI Jakarta

Jakarta -posjkt.com

Bertempat di Gedung Promoter Irjen Pol. Dr. Mohammad Fadil Imran, M.Si Kapolda Metro Jaya di dampingi Karo Ops, Dirbinmas, Dirlantas, Dirpamobvit, Kabid TIK dan Kabidhumas menerima kunjungan dari Dirut PT. Transportasi Jakarta. Selasa (1/11/2022).

Baca juga : Ketua Mahkamah Agung RI (Ketua MA) Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. menghadiri wisuda kelulusan Program dan Pelatihan Calon Hakim

Kunjungan tersebut dalam rangka audiensi antara PT. Transportasi Jakarta dengan Kapolda Metro Jaya

 

 

Dalam audiensi dengan Dirut PT. Transportasi Jakarta, Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil menyampaikan pertemuan ini menjadi hal yang baik untuk kita semua

Kami siap bekerja sama dengan PT. Transportasi Jakarta dengan segala kemampuan yang kami persiapkan. ucap Irjen fadil

Baca juga : Terakhir, Cak Imin menyoroti bangsa Indonesia punya ketaatan dan loyalitas terkait agama

kami ingin CCTV yang terdapat di halte busway bisa terkoneksi di Comand Center di Polda Metro Jaya agar bisa termonitor apabila teejadi tindak kejahatan

Tv yang berada di dalam busway agar menampilkan himbauan segala bentuk Kamtibmas. Kata Irjen Fadil

Dirut PT. Transportasi Jakarta Bapak Yana menyampaikan berterimakasih kepada Kapolda atas waktunya telah menerima kami untuk berdiskusi terkait pengamanan jalur Busway

Polda Metro Jaya telah bekerja sama melakukan MOU dengan kami, saat ini sebanyak 150 personel Polda Metro Jaya diantaranya Personel Lantas dan Personel Pam Obvit telah bergabung dan banyak membantu serta mengamankan jalur Busway.

 

 

Kami ingin menjalin kerjasama yang lebih baik, terkait arahan Kapolri kedepan petugas Lantas dilapangan tidak lagi menggunakan tilang manual melainkan sudah menggunakan tilang etle (elektronik), dan saat ini sudah terlaksana dengan menggunakan penindakan tilang etle

kami berharap Kapolda mendukung membatu kegiatan dari PT. Transportasi Jakarta yang kami kerjakan agar bisa berkolaborasi dengan baik, tutup Yana Dirut PT. Transportasi Jakarta

Supriyadi / postj

Dalam acara peresmian Gedung K-9 Unit Satwa turut hadir Wakapolda Metro Jaya, Penjabat Gubernur DKI Jakarta.

Jakarta, posjkt.com

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Dr. Mohammad Fadil Imran, M.Si meresmikan Gedung K-9 Unit Satwa Polda Metro Jaya, Selasa (01/11)

Dalam acara peresmian Gedung K-9 Unit Satwa turut hadir Wakapolda Metro Jaya, Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Pangdam Jaya.

Wakajati, Ketua Pengadilan DKI Jakarta, Walikota Jakarta Barat, PJU Polda Metro Jaya, Kapolres Jakarta Barat. Senin (31/10/2022)

Baca juga : Dan saat yang bersamaan Presiden Jokowi juga 

Dalam sambutannya Kapolda menyampaikan saya tidak ingin acara ini dimaknai hanya sekedar.

“peresmian”, momentum hari ini adalah sebuah awalan, awal kita berdiskusi, awal kita berubah, momentum ini adalah momentum yang inclusive dan terbuka.

Baca juga : Gerakan tersebut diluncurkan PKB dalam rangka menguatkan solidaritas antarumat beragama di Indonesia

Saya ingin fasilitas ini tidak hanya menjadi sekedar fasilitas, K9 harus menjadi Lab Hidup yang tumbuh.

Menjadi sebuah ekosistem yang berguna untuk lingkungan sekitar. Ujar Irjen Fadil

K9 harus dapat menjadi rumah untuk satwa K9 dan juga rumah bagi masyarakat umum khususnya pecinta.

Pemerhati bahkan perlindungan satwa, inilah yang dimaksud dengan pelayanan

Oleh karena itu pada sore ini kami undang, perwakilan dari Fakultas Kedokteran Hewan IPB, Komunitas pecinta hewan.

Perhimpunan Dokter, Industri pendukung bahkan sampai dengan UMKM yang berhubungan. kata Irjen Fadil

Selain dapat menjadi rumah bagi satwa yang layak, K9 ini dapat dijadikan tempat penelitian, tempat magang mahasiswa, tempat berlatih, tempat diskusi bagi masyarakat

Saya berharap fasilitas dan ekosistem ini mampu memberikan semangat baru kepada seluruh personel.

Serta memberikan fasilitas yang mendukung kinerja Satwa K9 agar dapat lebih optimal dalam membantu kinerja kepolisian.

Saya ingin jajaran K9 berbangga hati, kalian adalah salah satu anggota-anggota terbaik dan layak diapresiasi.

Tidak selamanya dengan perkembangan teknologi seperti saat ini, mereka akan menggunakan teknologi untuk mengelabui penegak hukum.

Namun justru terkadang kita luput dengan cara pengungkapan barang bukti secara konvensional.

Polda Metro Jaya harus mampu untuk menggunakan dan terampil dalam melaksanakan teknik.

Maupun taktik Anjing Pelacak untuk memperkuat proses surveilance dan patrol kepolisian seperti di negara-negara maju lainnya (New York Police Department, Tokyo Metropolitan Police Department, London Police Service, dll.)

Saya berharap kepada seluruh personel K9 Unit Satwa untuk senantiasa meningkatkan kemampuan personel yang melatih kemampuan satwanya, serta memberikan fasilitas kepada satwa yang memadai guna menghadapi berbagai potensi ancaman gangguan.

Saya bermimpi, suatu saat nanti, hero (anjing k9) disini dapat menorehkan sejarah yang dikenang, syukur-syukur bisa menjadi film netflix suatu saat nanti. tutup Fadil

Dalam acara tersebut dipertunjukan juga atraksi K9 dalam menghedus Narkotika dan mengenali pelaku kejahatan, Kapolda juga sempat memberikan medali kepada K9 selanjutnya peresmian gedung dengan di tandai pemotongan pita.

Supriyadi / postj

Diduga pekerjaan tidak memenuhui standar Disnaker dan fisik seperti batu, dan besi yang di pakai memenuhui Standar RAB.

Teluknaga, posjkt.com

Pihak inspektorat Tigaraksa, harus cermat pemeriksaan dan BPK Provinsi Banten, untuk proyek yang tidak memakai standar operasional dan atributnya..

Diduga pekerjaan tidak memenuhui standar Disnaker dan fisik seperti batu, dan besi yang di pakai memenuhui Standar RAB.

FA AMPUH. ( Forum Aksi Aliansi Masyarakat Peduli Hukum ) Catur Winata Ketua FA. AMPUH. mengatakan bahwa pihanya akan melaporan proyek yang di erjakan tidak berdasar aturan. Sabtu (22/10)

“Jika tidak adanya plang. Di sebabkan akhibat adanya konpirasi antara pengawas dan pelaksana proyek alun-alun di Teluknaga”,  katanya FA AMPUH Catur Winata Sabtu (23/10)

Yang seakan mati fungsi. Adanya kesengajaan dan pembiaran, dan meminta agar BPK.RI (Badan pemeriksa keuangan Republik Indonesia ) agar segera mengaudit pelaksanaan proyek tesebut. Dan menjatuhkan sanksi. Kepada oknumnya perusahaan itu.

“Diduga Proyek pekerjaan Alun-alun di depan Gedung Kecamatan Teluknaga kabupaten Tangerang Banten diduga tidak pakai papan informasi kini menjadi sorotan. Pasalnya, di lokasi proyek tidak ada ditemukan papan anggaran dan terkesan asal jadi”, katanya Catur Winata

Diduga, ada indikasi proyek tersebut tidak ingin masyaakat tidak tahu, sehingga terkesan ditutup-tutupi supaya tidak diketahui nilai anggaran dan sumber anggaran yang digunakan di lapangan.

Dugaan tersebut diperkuat dari keterangan Kasi Pembangunan Kecamatan Teluknaga, Dasuki, S.Pd dirinya bingung saat ditemui wartawan di ruang kerjanya.

“Kami juga sudah memberiantahkan pada perusahaan dan juga bilang sama pemborongnya agar dibuatkan papan proyeknya, namun sampai sekarang belum di pasang,” kata Dasuki,(19/10/2022).

Menurut Dari keterangan Dasuki, informasi yang kami dapat itu tidak salah dan kalau proyek tersebut bernilai Rp.2 milyar rupiah dan sumber anggaran dari APBD Kabupaten Tangerang.

Terakhir, saat disinggung tentang pihak yang mengerjakan, Dasuki hanya bisa menjelaskan, kalau proyek tersebut dikerjakan oleh H. tidak jelas.

Sampai akhir penjelasan, Dasuk tidak mengetahui PT. yang mengerjakan, bahkan dengan gamblang oleh Dasuki lupa nama PT perusahaannya.

“Saya lupa nama Perusahaannya, tapi nanti kita ingatkan dan saya kasih tau ke bapak,” kata Dasuki kepada wartawan menemuinya di ruang kerja, selasa.

Dilihat dari kondisi pengerjaan proyek Alun-alun tersebut, pembangunan sudah berjalan sampai 40% dan sesuatu yang janggal dan patut dipertanyakan, dengan pengerjaan sejauh itu tidak ada papan anggaran di pampang.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan belum juga ada papan nama proyek, dan belum diketahui persis nama PT/ perusahaan yang melakukan pekerjaan tersebut, dan diketahui hanya seseorang yang bernama PT. Ya tidak Jelas sebagai pelaksana, belum dapat berkomonikasi dan tidak jelas juntrungnya.

(henry / posb)

Diduga kontraktor, Pihak Ispektorat agar benar-benar melakukan pemeriksaan harus objektif.

TANGERANG, posjkt.com

Masih ada lagi pihak ke-3 dari kontaktor yang nakal, diduga pembangunan paving blok mengunakan bahan bekas, Selasa (18/10)

Di duga pelaksanaan pembangunan paving blok jalan trotoar yang harus barang paving yang bagus, ini sebaliknya.

Pihak Ispektorat agar benar-benar melakukan pemeriksaan harus objektif.

Biar anggaran APBD tidak terkesan asal pengeluaran, jika terbukti ada pekerjaan mengunakan barang bekas jangan ada yang di bayar.

Baca juga : Diduga pembangunan kantor Desa Lebak Wangi, mengunakan ADD tidak ada papan informasi?

“Kami minta pada Dinas terkait harus jelas, dan apa bila terdapat pekerjaan yang di lakukan oleh pihak kontraktor harus jelas”, katanya sadiman (35) warga jalan kaki.

Menurut sadiman, Berbagai upaya untuk meraup keuntungan besar dilakukan oleh kontraktor pelaksana proyek Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Tangerang.

Porsi keuntungan yang telah ditentukan sesuai aturan seolah tidak memuaskan dan dianggap kurang. Dikutip postangsel.com

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menggunakan material bekas atau material usang. Hal itu terpantau postangsel.com pada proyek.

“Pembangunan Trotoar Jl. Sangego Utara Sisi Kiri” dan “Pembangunan Trotoar Jl. Benteng Betawi (arah ke Maulana Hasanudin”.

Dugaan bahwa kanstin yang digunakan adalah barang bekas atau usang terlihat dari kondisi kanstin yang berlumut.

Beberapa diantaranya tampak sudah tidak utuh dan ada sisa bekas adukan semen yang menempel.

Dari laman pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kota Tangerang diketahui bahwa proyek trotoar jalan Sangego Utara dilaksanakan oleh CV. Putri Nur Hasan dengan kontrak Rp 973.122.400,22.

Sedangkan proyek trotoar jalan Benteng Betawi arah Maulana Hasanudin dilaksanakan oleh CV. Fafindo dengan kontrak Rp 1.568.126.000,00.

Terkait dugaan pemakaian material bekas tersebut, M. Ichsan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus selaku Kepala Bidang Binamarga pada DPUPR Kota Tangerang yang disambangi ke kantornya untuk dikonfirmasi, tidak berada di kantornya.

Tidak ada, pak. Pada rapat di hotel, hotel apa itu,” kata sekuriti setempat, Selasa (18/10/2022).

Postangsel / post

Diduga pembangunan kantor Desa Lebak Wangi, mengunakan ADD tidak ada papan informasi?

Sepatan Timur – posjkt.com

Diduga Proyek Pembagunan gedung, kantor Desa Lebak Wangi tidak memakai pelang papan proyek, sehingga seperti pembangunannya sendiri, di kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang, Selasa (18/10)

Gedung Desa Lebak Wangi di bangun dengan anggaran dana desa, harus di pertanggung jawab, penguna dan pemakai anggaran pemerintah.

Pemakai atau mengunakan Anggaran APBDS tahun 2022. Yang di lucurkan oleh pemerintah pusat untuk meningkatkan pembangunan Desa, dan ada timbul pertanyaan ada apa?

Dari kalangan masyarakat dan media kenapa Pada saat Pelaksanaan mereka tidak mau memakai pelang papan proyaknya?.

Apa ada apa?, seakan ada kecerigaan dan Pelaksanaan terkesan tertutup.

Sedangkan kegiatan pembangunan sekecil apa-pun yang mengunakan Anggaran ADD harus ada papan informasi.

Ada juga berbentuk  pembangunan rumah kades, itu tidak pakai papan pengumuman informasi.

Keterbukaan publik yang di tetapkan dalam undang undang no.14 tahun 2008 tentang keterbukaan inpormasih publik.

Pada saat awak media ingin kompirmasih terkait pembagunan Desa tidak ada di tempat.

Menurut Mas media, sudah beberapa ingin bertemu Dan ingin kompermasih terkait pembagunan, tidak ada menemuinya.

Sekdes juga tidak ada di tempat pula, namun akan tetapi tidak ada di tempat.

Yang di temui ada salah satu stafnya mengatakan, “bahwa beliau sedang rapat di Luar”,  ujar salah satu stafnya.

Menurut Guntur, LSM Aksi Ampu bahwa setiap pembangunan harus ada papan informasi, apa lagi mengunakan Anggaran dana desa.

“Kami akan dorong pihak terkait untuk cek kepastian apa benar proyek pembangunan kontor desa tidak pakai papan informasi?”, Katanya Guntur.

Nur / pelor / postj

Yusril mengatakan bertemu dengan Presiden membahas soal percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Jakarta, posjkt.com

Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/9/2022).

Yusril mengatakan bertemu dengan Presiden membahas soal percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Hanya sedikit saja bicara tentang masalah IKN. Ya jadi apa yang kita bisa bantu. Beliau masalah apa namanya percepatan IKN ini supaya bisa jalan. Karena menyusul pembicaraan hampir enam bulan lalu, pada waktu itu juga masalah IKN,” kata Presiden.

Yusril mengaku dimintai pendapat tentang aspek legalitas pelibatan swasta dalam pembangunan IKN.Ia diminta presiden untuk berbicara dengan Kepala Otoritas IKN Bambang Susantono.

“Tapi memang pak presiden membicarakan masalah legal aspeknya kan semua peraturan UU sudah tersusun ya, baik UU maupun PP. Kalau ada hal-hal lebih detil-detil yang memerlukan analisis atau pertimbangan hukum atau pun drafting mungkin saya bisa membantu,” katanya.
Yusril mengatakan bahwa sulit membangun kota tanpa melibatkan swasta.

Namun di satu sisi swasta menyadari bahwa pembangunan perkantoran IKN akan dilakukann oleh BUMN.Oleh karena itu swasta akan terlibat dalam pembangunan kawasan pemukiman dan komersial.

Supriyadi / postj

Desa Dorong dan Sarapat, 9 September 2022 di Desa Didi dan Karang Langit dan 12 September 2022

Tamiang Layang, posjkt.com

Musyawarah perencanaan pembangunan desa atau Musrenbangdes Rencana Kerja Pemerintah Desa atau RKPDes tahun anggaran 2023 pada 16 desa di Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur dimulai pada Rabu, 7 September 2022. Pada hari tersebut, Musrenbangdes dilaksanakan di Desa Jaar dan Desa Mangkarap.

Selanjutnya, pada jadwal 8 September 2022, dilaksanakan di Desa Dorong dan Sarapat, 9 September 2022 di Desa Didi dan Karang Langit dan 12 September 2022 dilaksanakan di Desa Sumur dan Matabu.

Kemudian, tanggal 13 September 2022 di Desa Magantis dan Haringen, 14 September 2022 di Desa Maragut dan Jaweten,  15 September 2022 di Desa Harara dan Gumpa dan tanggal 16 September 2022 di Desa Matarah dan Pulau Patai.

Camat Dusun Timur, Nina Marissa yang diwawancarai sebelum acara Musrenbangdes menjelaskan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk mempersiapkan pelaksanaan penganggaran yang bersumber dari dana desa atau DD maupun alokasi dana desa atau ADD tahun anggaran 2023.

“Meskipun kita belum ada acuan dari pemerintah pusat terkait penggunaan DD maupun ADD, namun dengan Musrenbangdes ini kita bisa mempersiapkan segala sesuatu terkait rencana penggunaan anggaran tersebut,” ujarnya.

Karena banyak kegiatan di desa yang tertunda selama pandemi covid-19 dari tahun 2020, Nina mengarahkan pemerintah desa agar memprioritaskan penggunaan anggaran untuk kegiatan yang tertunda tersebut.

“Dan kita juga harus melihat skala prioritas dari kegiatan yang akan dilakukan serta LKPDes (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Desa) tahun-tahun sebelumnya yang belum terlaksana namun menjadi prioritas,” tuturnya

Supriyadi / postj

lapangan,setelah sehari pengecoran, terlihat coran retak-retak sehingga di poles

Tangerang kab,posjkt.com

duga akibat pengecoran telalu tipis, betonisasi di jalan kencana timur RW 01 kelurahan kota bumi, baru sehari sudah retak-retak,pekerjaan betonisasi yang di kerjakan oleh CV Weekend corporation,yang di biayai oleh anggaran apbd provinsi Banten tahun anggaran 2022 dengan anggaran 189.100.000,00,-

Pengerjaan betonisasi itu seharusnya 20 cm, kalo mengacu kepada bigisting yang ada, tapi Ternyata di temukan di lapangan pengecoran ada yang cuma 8cm,sehingga coran terlalu tipis baru sehari sudah retak-retak,ujar rahim

Menurut pantauan awak media posjakartaraya di lapangan,setelah sehari pengecoran, terlihat coran retak-retak sehingga di poles seperti terlihat di gambar, kesannya beton berbatik, “ujarnya

Ketua forum Rajeg bersatu angkat bicara prihal pengerjaan betonisasi di jalan kencana timur tersebut” Seharusnya kegiatan betonisasi itu dikerjakan sesuai dengan RAB,sehingga kualitas coran bisa di pertanggung jawabkan,dan tidak mudah retak-retak, “ujar saniman

Saya berharap kepada pelaksana dan pengawas hadir di setiap ada kegiatan betonisasi, sehingga kualitas bisa di pantau, pelaksana dan pengawas tidak ada di lokasi kegiatan betonisasi bisa di indikasikan kedalam kategori korupsi,karna bisa juga ada upaya pembiaran kepada pekerja untuk melakukan kecurangan-kecurangan” Ujar saniman

Mengacu kepada hal tersebut di atas kami akan berupaya membuat laporan kepada inspektorat provinsi banten dan BPK agar segera mengaudit pekerjaan jalan kencana timur RW 01 kelurahan kota bumi yang di kerjakan oleh CV weekend corporation “ujar ketua frb

Red postjkt

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Tangerang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Jakatta, posjkt.com — Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Tangerang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang sepakat mewujudkan Kota Tangerang terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

 

Hal itu ditandai dengan adanya penandatanganan pakta integritas antara Kejari Kota Tangerang dengan DPRD Kota Tangerang di Ruang Paripurna Gedung DPRD Kota Tangerang, Senin (1/8/2022).

Adapun acara tersebut dihadiri Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Erich Folanda didampingi para Kepala Seksi dan Kasubag Pembinaan Kejaksaan Negeri Kota Tangerang serta Ketua DPRD Kota Tangerang, Gatot Wibowo, dan seluruh anggota DPRD Kota Tangerang.

 

Dalam kegiatan tersebut, telah dilakukan penandatanganan pakta integritas secara simbolis oleh Kepala Kejari Kota Tangerang bersama dengan Ketua DPRD Kota Tangerang, selanjutnya diikuti seluruh anggota DPRD Kota Tangerang.

Gatot pun mengucapkan terima kasih atas ketersediaan dan kesempatan yang diberikan Kepala Kejari Kota Tangerang bersama jajarannya untuk bersama-sama menyelenggarakan kegiatan penandatanganan pakta integritas dengan jajaran DPRD Kota Tangerang.

“Hal tersebut sangat kami apresiasi,” ucap Gatot.

 

Gatot menuturkan, peran legislasi dan peran eksekutif berjalan seiring sejalan, di mana fungsi tersebut tidak bisa dilaksanakan sendiri oleh jajaran DPRD Kota Tangerang tanpa adanya sinergitas dan dukungan dalam bentuk pandangan dan pendapat hukum dari Kejari Kota Tangerang.

“Sehingga harapan ke depannya saya bersama seluruh anggota DPRD Kota Tangerang akan meningkatkan pola koordinasi guna meminimalisir dan mencegah adanya perbuatan-perbuatan yang dapat mencederai kepercayaan masyarakat Kota Tangerang,” kata Gatot.

Penandatanganan pakta integritas antara Kejari Kota Tangerang dengan DPRD Kota Tangerang sesuai petunjuk Kepala Kejaksaan Tinggi Banten. Kemudian, hal ini juga merupakan tindaklanjut penandatangan pakta integritas pada tingkat Provinsi Banten pada 24 Juni 2022 di Pendopo Gubernur Provinsi Banten.

Kepala Kejari Kota Tangerang Erich Folanda juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua DPRD Kota Tangerang dan seluruh anggota DPRD Kota Tangerang atas terselenggaranya dan kesediaannya untuk menandatangani pakta integritas ini.

“Pelaksanaan penandatangan pakta integritas merupakan Instruksi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatus Negara dan Reformasi Birokrasi Nonor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di lingkungan Kementrian / Lembaga dan Pemerintah Daerah yang dimaksudkan untuk menciptakan Clean Government dan Good Government,” ungkapnya.

 

Kejari Kota Tangerang, lanjut Erich, Bersama dengan segenap elemen pemangku kepentingan di wilayah Kota Tangerang senantiasa berupaya menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan dan hasil pembangunan untuk mewujudkan masyarakat Kota Tangerang yang adil dan makmur dalam kerangka Pancasila dan NKRI.

“Terlebih khusus bersama DPRD Kota Tangerang untuk menegakkan legislasi, melaksanakan anggaran daerah, serta mengawasi dan memantau setiap pelaksanaan peraturan daerah yang sudah disepakati bersama pimpinan daerah guna memastikan pelaksanaan pembangunan dan hasil pembangunan dapat tercapai dan dinikmati oleh masyarakat Kota Tangerang dengan tepat sasaran, tepat anggaran, tepat mutu dan tepat mutu,” paparnya.

Berikut Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Kepala Kejari Kota Tangerang dengan Ketua DPRD Kota Tangerang bersama seluruh anggota DPRD Kota Tangerang tercantum dua poin penting mengenai :

I.Komitmen Bersama yang berisi :

1.Kami bertekad untuk menjadi Role Model dan Agen Perubahan Anti Korupsi kepada masyarakat.

2.Kami tidak akan memberi perintah, mengarahkan dan/atau menitipkan sesuatu apapun kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berhubungan dan bertentangan dengan kewenangan dan melanggar Sumpah Jabatan.

3.Kami berjanji tidak akan meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4.Kami akan senantiasa menghindarkan diri dari segala bentuk praktik penyimpangan dan benturan kepentingan yang mengarah pada perbuatan melawan hukum.

5.Apabila kami melanggar hal-hal tersebut diatas maka kami siap menerima konsekuensi dan bertanggung jawab secara hukum apabila terdapat indikasi melakukan perbuatan Tindak Pidana Korupsi.

II.Rencana aksi yang harus dilaksanakan sebagai berikut :

1.Kami akan memperkuat literasi budaya Anti Korupsi kepada masyarakat.

2.Kami akan mengedepankan sinergi kolaborasi dalam proses penegakan hukum dengan melakukan penyampaian, pertukaran, dan pemulihan data informasi kepada aparat penegak hukum.

3.Kami akan membentuk sistem deteksi dini (Early Warning System) terhadap penggunaan, pengelolaan serta penyerapan anggaran dan transaksi keuangan APBD Kota Tangerang yang dapat diakses oleh publik.

4.Kami akan membentuk aplikasi Whistle Blowing System (WBS) dan Pedoman Benturan Kepentingan (Conflict of Interest) sebagai unit pengendalian dan layanan pengaduan dugaan tidak pidana korupsi di lingkungan pemerintah.

5.Kami akan membentuk tim pencegahan korupsi bersama dengan Aparat Penegak Hukum untuk mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan di wilayah Kota Tangerang.

Red supriyadi posjkt.com

Gelar Rapimnas partai prima Di Acacia Jakarta, Partai Prima Sudah Siap Mendaftar Ke KPU Besok

Jakarta, posjkt.com – DPP Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) pada hari ini hingga Senin (1/8/2022) menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) yang berlangsung di Hotel The Acacia, Jakarta. Rapimnas yang berlangsung selama dua hari diikuti oleh perwakilan DPW Prima dari seluruh provinsi di Indonesia, juga jajaran pengurus DPP, Majelis Pertimbangan Partai (MPP), Majelis Pakar, dan tamu undangan khusus.

Di Rapimnas sendiri dibahas terkait rencana Partai Prima akan membawa ribuan anggota saat mendaftar sebagai calon peserta Pemilu 2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Senin (1/8).

 

Ketua Umum Partai Prima Agus Jabo mengatakan, menjelang pendaftaran partai politik (Parpol) calon peserta Pemilu 2024 akan menggelar konsolidasi nasional berbentuk Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) pada Minggu sore ini (31/7).

 

Jadwal pendaftaran peserta Pemilu yang diterbitkan oleh KPU dimulai Senin besok (1/8) sampai 14 Agustus 2024.

Konsolidasi berskala nasional itu bertujuan untuk memantapkan persiapan menuju pendaftaran di KPU dan verifikasi partai politik.

 

Agus Jabo menjelaskan, bahwa Partai Prima akan mendaftar sebagai parpol peserta Pemilu 2024 di Kantor KPU pada Senin (1/8).

 

“Prima sedang merampungkan proses pengisian Sipol KPU. Secara nasional, semua persyaratan sesuai ketentuan UU Pemilu dan peraturan KPU sudah terpenuhi. Kita sudah mantap 100 persen untuk mendaftar,” jelasnya.

 

Lanjut Agus, Partai Prima sendiri fokus ke persiapan verifikasi besok ke KPU. Agus menjelaskan Partai Prima sendiri sudah berdiri di 34 provinsi, 424 kabupaten dan di 4.000 kecamatan.

“Kita akan daftar ke KPU untuk verifikasi administrasi dan faktual 35% diisi oleh kader perempuan. Untuk parlementary treshold 4% kita harus lolos. Jadi kita sudah siap untuk besok, kita daftar bisa diterima oleh Rakyat karena Prima ini partainya bukan rakyat biasa. Kita bisa menang Pemilu karena kalau enggak menang Pemilu kita susah untuk berjuang ikut mengatur negeri. Ini kan jadi kita sudah mempersiapkan diri untuk bisa lolos. Untuk anggota yang sudah terdaftar di Partai Prima ya tercatat sekitar 290.000 anggota,” tuturnya.

 

Pada proses pendaftaran di KPU besok, DPP Prima akan diantar oleh 2.500-an anggota Prima dari DKI Jakarta dan pengurus DPW.

Gubernur Sumatera Barat H. Mahyeldi Ansharullah, S.P. gelar Datuak Marajo dan Bupati Agam Dr. H. Andri Warman, M.M menghadiri acara Silaturahmi Akbar & Baralek

Jakarta, posjkt.com —- Gubernur Sumatera Barat H. Mahyeldi Ansharullah, S.P. gelar Datuak Marajo dan Bupati Agam Dr. H. Andri Warman, M.M menghadiri acara Silaturahmi Akbar & Baralek Gadang Iwarga Tahun 2022-1443 H di Hotel Balairung, Matraman, Jakarta Pusat, Minggu (31/7/2022).

 

Dala sambutannya Mahyeldi mengapresiasi inisiatif warga perantauan asal Gadut Sumatera Barat se Jabodetabek menggelar forum silaturahmi yang mengulas pembangunan Sumatera Barat tersebut.

“Pemerintah Provinsi Sumatera Barat selalu terbuka terhadap kritikan, karena kritik merupakan bukti rasa cinta terhadap Sumatera Barat. Namun, harapan kita tentu setelah kritikan ada solusi yang ditawarkan,” ujar Gubernur.

Sementara itu, Andri Warman mengatakan acara silaturahmi merupakan inisiatif dari warga diaspora asal Gadut Sumatera Barat.

“Semoga acara silaturahmi ini menjadi tonggak sejarah bagi kita semua untuk secepatnya membangun Nagari yang kita cintai,” ucap Andri.

“Dukungan Bapak-Ibu, Saudara-Saudari semua sangat kita harapkan membantu Pemerintah Sumatera Barat,” imbuhnya.

Wakil Ketua Iwarga Nova Asyaranti mengatakan tugas dan kewajiban dari Iwarga untuk mengumpulkan aspirasi dan program dari perantau gadut di Jakarta.

 

“Sekarang saya jadi wakil ketua yang pasti kita membantu program dari ketua yakni mengumpulkan sebanyak-banyaknya perantau gadut di Jakarta dan sekitarnya. Visi dari Iwarga adalah dari dari anggota untuk anggota. Kedepannya kita tuh ada ada pengajian terus ada ada lomba Tahfidz,” paparnya.

Sedangkan Bendaraha Umum Iwarga, Ilen menyebut kehadiran Gubernur Sumatera Barat dan Bupati Agam sangat disambut baik para warga Gadut perantauan di Jakarta dan sekitarnya.

 

“Wah senang banget ya, kita bisa menyampaikan aspirasi kita kepada Pemerintah untuk membangun kampung halaman kita,” jelasnya.

Red posjkt.com

Mengawali agenda kunjungan kerjanya di Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Guesthouse, Beijing

Jakarta, posjkt.com —- Mengawali agenda kunjungan kerjanya di Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri RRT (Premier) Li Keqiang di Villa 5, Diaoyutai State Guesthouse, Beijing, Selasa sore, 26 Juli 2022.

Saat tiba, Presiden Jokowi disambut oleh Premier Li dan langsung melaksanakan foto bersama. Setelahnya, Presiden Jokowi dan Premier Li beserta masing-masing delegasi bersama-sama menuju ruang pertemuan.

Dalam sambutan pengantarnya, Presiden Jokowi menyampaikan RRT adalah mitra strategis Indonesia dan kedua negara telah berhasil mengisi kemitraan tersebut dengan kerja sama yang saling menguntungkan.

“Dalam pertemuan dengan Premier Li saya berharap kita dapat membahas berbagai kerja kerja sama khususnya di bidang perdagangan, investasi, infrastruktur, keuangan, pendanaan, serta maritim,” ucap Presiden Jokowi.

Presiden menambahkan, nilai perdagangan antara Indonesia dan RRT terus meningkat dan sudah melampaui USD100 miliar. Presiden Jokowi berharap kerja sama tersebut dapat terus ditingkatkan.

“Peluang untuk meningkatkan angka perdagangan sangat besar,” ujar Presiden Jokowi.

Dalam pertemuan tersebut pihak RRT menyampaikan komitmen untuk menambah impor CPO 1 juta ton dari Indonesia. Selain itu, RRT prioritaskan impor produk pertanian dari Indonesia. Kedua pemimpin juga bahas kerja sama pembangunan Green Industrial Park di Kalimantan Utara.

Sementara itu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, kunjungan Presiden Jokowi ke Beijing merupakan kunjungan pertama pemimpin dunia yang dilakukan setelah Olimpiade Musim Dingin di Beijing pada awal 2022. “Fokus utama pertemuan kedua pemimpin adalah meningkatkan kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan,” jelas Menlu.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Li yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, dan Duta Besar RI Beijing Djauhari Oratmangun.

Red posjkt.com

dalam rangka Himayatul Ummah (melindungi umat) dan taqwiyatul ummah

Jakarta, posjkt.com – Majelis Ulama Indonesia (MUI) berperan penting sebagai Shadiqul Hukumah (mitra pemerintah), Khadimul Ummah (pelayan umat), dalam rangka Himayatul Ummah (melindungi umat) dan taqwiyatul ummah (memberdayakan umat). Dalam implementasinya, sebagai wadah organisasi umat muslim yang terdiri dari bermacam-macam organisasi masyarakat (ormas) Islam, MUI harus dapat menyatukan umat Islam untuk memajukan Indonesia, salah satunya dengan pengaktifan kembali Forum Ukhuwah Islamiyah.

“Dalam beberapa rapat yang lalu, saya minta supaya ada Pusat Dakwah Islam yang dilakukan oleh MUI yang menghimpun seluruh Da’i dari ormas-ormas maupun juga dari lembaga-lembaga menjadi satu kegiatan dakwah yang terkoordinasi dan terintegrasi supaya arahnya sama,” ungkap Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin ketika memberikan arahan pada Milad Majelis Ulama Indonesia (MUI) ke-47 di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa, (26/07/2022).

Kesamaan arah tersebut menurut Wapres, harus dilakukan dengan penyamaan gerakan koordinasi antar ormas Islam yang dilakukan oleh suatu lembaga yang dapat merepresentasikan semua ormas islam tersebut, yaitu MUI.

“Gerakan yang terkoordinasi sehingga semuanya berjalan bersama di bawah tenda besar yaitu pimpinan MUI. MUI adalah menjadi Imamah Institusionaliyah, nah ini. Pemimpin secara kelembagaan,” jelasnya.

Dalam acara yang bertemakan “Merajut Kesatuan dan Kekuatan Umat Dalam Kebhinekaan” tersebut, Wapres menekankan agar selalu memegang teguh prinsip-prinsip MUI, agar tercipta pemahaman yang sama sehingga umat Islam di Indonesia selalu bersatu.

Lebih jauh, Wapres mengutip Imam Ibnu Athaillah, mengenai perbedaan yang tidak perlu dikhawatirkan, justru yang perlu dikhawatirkan adalah dorongan hawa nafsu yang tidak terkendali.

“Kita tidak boleh ada ego kelompok,” tegasnya.

“Fanatisme kelompok kesampingkan, itu baru kita bisa membangun ukhuwah dan kesatuan umat Islam dalam bingkai kesatuan NKRI,” tuturnya.

Wapres yang mewakili pemerintah pun sangat berharap, bahwa partisipasi dan kemitraan MUI itu akan terus diberikan tidak hanya ketika pandemi, namun dalam rangka menjaga persatuan umat pada kondisi akan datang yang tidak terduga, salah satunya dalam momentum pemilihan umum presiden 2024.

“Ketika kita menghadapi krisis seperti krisis-krisis pangan yang mungkin datang, yang madznunah, kemudian al-madhar al-madznunah, bahaya yang tak diduga-duga, dan juga dalam rangka kita menjaga keutuhan umat, keutuhan bangsa dalam rangka menjaga pemilu pilpres yang akan datang,” harapnya.

Sebelumnya, Ketua MUI Pusat selaku Ketua Panitia Milad ke-47 MUI, Muhammad Cholil Nafis menyampaikan bahwa saat ini kondisi di Indonesia akan memasuki tahapan politik, sehingga penting untuk membangun kesatuan dan kekuatan untuk membangun Indonesia yang sejahtera di masa yang akan datang. Oleh karena itu, dalam kesempatan milad kali ini, MUI telah menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menyusun persepsi yang sama tentang dakwah di Indonesia.

“Mudah-mudahan acara ini adalah menjadi titik awal pasca pandemi dan kita bisa membangun persatuan dan mari kita merawat di masa yang akan datang. Karena kalau ternyata proses politik, proses transisi nanti tidak dilakukan dengan baik itu akan menjadi malapetaka, itu akan mundur pada 50 tahun ke belakang, tapi kalau kita bisa melakukannya disitulah umat Islam membangun peradaban di Indonesia,” harapnya.

Sebagai informasi, rangkaian acara Milad MUI pada 26 Juli 2022 telah dilakukan sejak pagi hari pada pukul 08.00, acara tersebut dimulai dengan kegiatan Silaturahmi Da’i dan Halaqah Dakwah Nasional, kemudian Forum Ukhuwah yang mengundang tokoh masyarakat serta pimpinan ormas Islam dan selanjutnya Pembukaan Acara Annual Conference on Fatwa Studies ke-6. Pada kesempatan ini juga, Bank Indonesia (BI) telah meluncurkan program Wakaf, Infak, Zakat, dan Sedekah Pesantren (WIZSTREN). Ini adalah program baru BI yang bekerjasama dengan Himpunan Pebisnis dan Usahawan Pondok Pesantren (Hebitren).

Hadir dalam peringatan Milad tersebut, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman, Para Menteri Kabinet Kerja, Para Duta Besar Negara-negara Sahabat, para Kepala Staf Angkatan, para pimpinan lembaga pemerintah dan non-kementerian, para pimpinan partai-partai politik, Ketua Umum MUI Miftachul Akhyar, Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas, Wakil Ketua Umum MUI Marsudi Syuhud, Wakil Ketua Umum MUI Basri Bernanda, Sekretaris Jenderal DP MUI Amirsyah Tambunan serta seluruh jajaran Dewan Pimpinan serta seluruh pengurus dan anggota Keluarga Besar MUI.

Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wakil Presiden Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, serta Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah.

Red posjkt.com