Arsip Kategori: Pendidikan

Bogor, posjkt.com

Diduga seorang anak di bawah umur di baya orang tak di kenal, dan sudah beberapa hari ini anak tersebut belum pulang kerumahnya, sabtu (02/09).

Bagi yang menemukan anak ini yang atas nama Herawati (14) tahun ini agar secepatnya, kabar sesuai no Hanphone : +62 857 1649 5663 ini, karena orang tuanya risau.

Menurut Informasi dari berita kehilangan Atas Nama Herawati alamat kp Cipari RT 022 RW 009 no 10 desa Cikahuripan, Kec kalapa Nunggal Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat
Negara kesatuan Republik indonesia

“Kronologis kejadiannya, ia awal keluar dari Rumah pukul 19:00 wib malam hari senin 28 Agustus 2023 pamit mau beli jajanan ke warung dengan nama Herawati usia 14.th masih duduk di sekolah SMP kelas 2, belum kembali kerumah”, katanya Abdul Hanipah

Menurut Hanipah, bagi rekan-rekan, sanak family, dan yang menemukan segera hubungi Nomor : 085716495663, kasihan orang tuannya lagi menunggu di rumah.

“Jika rekan-rekan dan sanak family tau keberadaannya agar telpon polisi terdekat”, katanya Abdul hanipah Alias Ucok

sumber : Relawan Sosial Kemanusiaan
SOLUSI PASIEN URGENT NKRI
Terima kasih

Tangerang, posjkt.com.

Beberapa Aktivis dan LSM Gakorpan RI, geram mendengar bahwa sekolah beberapa cara untuk pungutan liar, dan berbagai cara, rabu (30/08).

Agar Bupati Tangerang melalui Dinas Pendidikan agar oknum kepala sekolah SMPN 2 Legok di proses hukum, sesuai Perbup Bupati Tangerang.

Diduga SMPN 2 Legok Kec. Legok Kab. Tangerang proses hukum dan Perbup Bupati Tentang Pungutan Liar di sekolah.

Ia minta pada pihak Dinas Pendidikan Kab. Tangerang, Banten agar panggil pihak Kepala Sekolah SMPN 2 Legok Kec. Legok Kab. Tangerang, yang memungut dana Buku, LKS dan baju seraga sekolah.

“Kami minta kepala dinas pendidikan kab. Tangerang proses sesuai kedinasan dan Perbup Bupati Tangerang”, kata dr. Bernard BB Sagian, SH, MH LSM Gakorpan RI.

Menurut ia, ini sudah penyakit di sekolah, untuk mencari seseran dari orang tua, dan ia tidak tahu sangsi apa ia dapat, setelah melakukan perbuatan itu.

“Lembaga pendidikan ditingkat SMP  Negeri penerima dana bantuan operasional (BOS) masing-masing Diduga menggunakan cara untuk meraup keuntungan pribadi dari penjualan buku ke peserta didiknya”, katanya.

Sehingga tak jarang sekolah yang mengabaikan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No 2 tahun 2008 tentang Buku, pasal (11) melarang sekolah menjadi distributor atau pengecer buku kepada peserta didik, Senin (28/08/2023).

Ragam dalih pun bermacam-macam dilakukan, salah satunya untuk menunjang kegiatan belajar mengajar, sebagai pendamping, atau referensi pengetahuan bagi anak didik.

Hal ini terkadang menjadi pembenaran, tanpa mengindahkan peraturan yang sudah jelas melarangnya.

Sebagaimana yang terjadi pada salah satu sekolah tingkat SMP Negeri 2 legok Kabupaten Tangerang, yang secara terang-terangan menjual buku LKS melalui arahan dari setiap wali kelas.

Pada Undang-Undang No.3 Tahun 2017 juga mengatur sistem perbukuan, tata kelola perbukuan yang dapat dipertanggung jawabkan secara menyeluruh dan terpadu, yang mencakup perolehan naskah.

Penerbitan, pencetakan, pengembangan buku elektronik, pendistribusian, penggunaan, penyediaan, dan pengawasan buku.

Aturan tersebut dipertegas dalam Permendikbud nomor 06 tahun 2021, tentang petunjuk teknis pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bahwa sekolah dilarang menjadi distributor buku LKS.

Penjualan buku, dan Lembar Kerja Siswa (LKS) juga marak terjadi setiap ajaran baru, bahkan setiap berganti semester.

Walau dikatakan tidak wajib, namun para murid mau tidak mau harus membelinya, karena banyak tugas yang diberikan lewat buku LKS tersebut.

Salah seorang murid membenarkan bahwasannya, ia telah membeli buku LKS yang disarankan wali kelasnya.

“Iya saya beli buku LKS melalui arahan dari wali kelas dan saya sudah bayar bukunya, tapi katanya masih PO jadi belum menerima buku,” Ujar salah seorang murid.

Saat di konfirmasi salah satu wali kelas SMP Negri 2 Legok, pada tanggal 24 Agustus 2023 membenarkan adanya LKS di Sekolahan, dikutip posbanten.co.id

“Benar ada LKS, Jadi sekolah merasa dibebankan harus bayar BOSDA yang tahun lalu. Kemudian penerbit punya ide untuk menitipkan LKS ke sekolah,” Ucap salah satu wali kelas.

Lanjut, ia menambahkan lagi terkait prosedur pengambilan buku LKS yang langsung ditransfer ke rekening penerbit.

“Apa bila memang Anak mau beli langsung transfer ke dia. Dan jangan sampai sekolah yang jadi tameng terkait adanya LKS, coba ke pak GR atau tanyakan ke gugus,” Pungkasnya.

Saat di konfirmasi Kepala Sekolah tersebut susah di temui dan tidak berada di tempat.

“Kami juga minta pada bapak bupati tangerang, proses oknum guru SMPN 2 Legok, kami orang tak punya, tetapi semua bayar, hal ini menghambat proses pendidikan lanjutan 9 tahun gagal”, kata Yanti dari orang tua.

Apalagi suami kami bekerja serabutan, boboro bayar buku, buat makan saja asal ketemu.

“Kami juga minta keringanan pada bapak bupati tangerang, agar oknum guru di proses hukum”, tuturnya

reporter : Iwan fs / postjkt

Kabupaten Tangerang, posjkt.com

Jeritan hati para siswa dan Siswi yang mencoba masuk ke SMA Negeri 1 balaraja dari SMPN 3 dan SMP N 1 balaraja, telah menjadi noda hitam bagi dunia pendidikan provinsi Banten, (13/07).

Diduga Kepala sekolah berbagai macam cara untuk mempersulitkan anak bangsa bersekolah.

Oknum diduga Kepala Sekolah SMAN 1 Balaraja membuat gaduh orang tua sekolah, aparat hukum tangkap kepala sekolah.

Aparat Hukum harus panggil Oknum diduga kepala SMAN 1 Balaraja, ada sekelompok orang tua tidak tenang gara-gara baut aturan sendiri,

Hal ini terjadi di SMAN1 Balaraja, mempersulit orang tua menyekolahkan anaknya untuk masuk di SMAN.

Bahkan orang tua menyekolahkan anaknya masuk sekolah sangat sulit, aturan yang berbelit-belit.

“Kami minta pada aparat hukum agar kepala sekolah SMAN 1 Balaraja di periksa, sesuai hukum yang berlaku”, katanya Warniman, SH (45).

Menurut Wardiman, bahwa sekolah SMAN 1 Balaraja harus di terapkan sistim jumlah bangku dan jarak tempu, jika itu sudah penuh kenapa di buka lagi, ini membuat gaduh pihak orang tua murid.

Menurut informasi, dimana Akreditasi kedua sekolah tersebut diduga kadaluarsa bukan kesalahan pada anak didik, akan tetapi para tenaga pendidik (guru) yang lalai untuk melakukan pengecekan Akreditasi sekolah jauh jauh.

Hari yang mengakibatkan seluruh siswa siswa yang berprestasi dari kedua sekolah itu kena hukum.

Nilai yang bisa masuk hanya 70 persen, sehingga para siswa dari SMPN1 balaraja dan SMPN 3 balaraja dapat dikatakan KO sebelum bertanding.

Dari informasi yang di himpun para awak media pada saat konfirmasi dengan panitia dengan tegas mengatakan, kita akan tetap mengacu pada juknis.

Namun sama sekali tidak membaca lebih bijak tentang PERMEN NO 1 TAHUN 2021 .yang cukup jelas diterangkan di sana.

Petunjuk juknis diktum 800/200/2023 mungkin kurang dibaca?

Bahkan ada nada sumir beredar mentang mentang punya kerabat penegak hukum sombong nya minta ampun.

Salah seorang siswi dari SMPN 1 balaraja yang berinisial GS mengatakan dengan nada sedih Mengatakan, Mengapa harus kami yang menerima hukuman.

“Tentu, ini jelas kesalahan guru, ” Ucap Gs Dengan berlinang air mata.

Apakah para panitia dan kepala sekolah SMAN 1 Kabupaten Tangerang ini tidak punya anak sehingga, masa bodoh dengan nasib kami ” Katanya

Menanggapi hal itu, Makmur Napitupulu selaku wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Wartawan Indonesia (GWI) ketika dimintai Tanggapan melalui telepon seluler dengan tegas Mengatakan, panitia dan kepala tertutup mata hatinya.

“Sensara orang tua murid menyekolahkan anak sekolah oleh rasa sok manusia paling benar”, ujar makmur ke media.

“Pernah saya sms ke panitia tentang para nasib anak bangsa tersebut, jawaban hanya ” Telah saya laporkan pada pimpinan” jawabnya .

Hal ini menunjukkan entah siapa yang menempatkan kepala sekolah seperti ini di sekolah yang cukup tua ini yang penuh dengan masyarakat dari seluruh lapisan daerah ada di Balaraja ini.

Dengan kejadian yang menimpa anak bangsa ini, panitia tidak mau berjuang dengan gigih memperjuangkan nasib anak bangsa, cukup hanya balasan sms saya uda lapor pimpinan ujar panitia .

Sudah 2 tahun lalu pernah terjadi sman1 balaraja juga menolak juara umum smpn 1 balaraja namun saya tetap berjuang ada satu panitia yang berhati mulia berkata di pecat pun saya siap asal anak bangsa ini berada di jalur pendidikan dan sekolahyang benar.

Adanya perjuangan panitia tersebut membuahkan hasil anak tersebut yang mewakili propinsi Banten ditingkat nasional dan selalu membuat harum nama SMAN 1 Kabupaten Tangerang.

Namun guru tersebut tidak pernah di sebut, itulah baru pahlawan tanpa tanda jasa.

“Bukan seperti kepala sekolah sekarang ini hanya enak duduk di kursi empuk”, katanya.

Piter siagian/sahat /postjkt