Medan, posjkt.com Bahkan ada warga yang punya surat tanah, tapi tanahnya sudah habis,” imbuh Camat Ibnu Hajar yang tak lupa mengucapkan terimakasih atas kepedulian Perusahaan BUMN tersebut dengan penanaman pohon. “Meskipun mungkin kita tidak dapat menikmatinya, tapi anak cucu kita yang akan mendapat manfaatnya kelak. Luar biasa ini nilai ibadahnya,” tandas camat. Kasubbag Humas PTPN I Regional 1, Rahmat Kurniawan kepada wartawan mengatakan, transformasi penggabungan PTPN I dimana PTPN 2. Menjadi PTPN I Regional 1 yang diperingati setiap 1 Desember, untuk kali pertama ini dirayakan dalam berbagai kegiatan yang positif. Sebagai bentuk wujud nyata kepedulian Perusahaan kepada masyarakat dan akan terus berlanjut. (Rizky Zulianda)

Tangerang, posjkt.com Maraknya perusahaan provider internet wifi yang di duga belum memenuhui standar operasional kewajiban Pemerintah Kab. Tangerang, minggu (17/11). Kurangnya edukasi pihak Pemkab. Tangerang tentang Peningkatan PAD. Kominfo Kab. Tangerang, belum ada rencana pemanggilan pihak usaha Internet lokal. Bahkan para LSM dan aktivis meminta pada pihak Pemkab Tangerang agar pendataan dan sehingga ia bisa melakukan perizinan agar masuk bayar pajak ke negara. Jika ini biarkan hal ini bisa menjamur di Kab. Tangerang tidak bayar pajak. Bisa saja ia menyalahkan Prefenkunsi jaringan stelit palapa punya negara. Bisa saja ia melanggar undang-undang 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi, di antaranya provider internet wifi yang berada di wilayah Rt 03 Rw 02 kampung teureup desa sukaharja kecamatan Sindang jaya kabupaten Tangerang-banten. Hasil investigasi awak media di lapangan betul…

Jakarta, posjkt.com Sebagai upaya melakukan deteksi dini untuk memitigasi timbulnya kejahatan pertanahan dan konflik di lapangan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperluas kerja sama dengan Kementerian Pertahanan dan Badan Intelijen Negara (BIN). “Kita buat early warning system, deteksi dini jangan sampai konflik pertanahan ini mengganggu stabilitas ketahanan dan pertahanan nasional,” kata Menteri Nusron dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan yang digelar di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, (15/11/2024). Jalinan kerja sama tersebut diresmikan dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid dengan Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin dan Kepala BIN, Muhammad Herindra. Penguatan kerja sama antara ketiga kementerian dan lembaga ini diharapkan dapat memberikan penguatan dalam upaya memberantas kejahatan pertanahan dan menyelesaikan permasalahan pertanahan yang…

Jakarta, posjkt.com Menteri Nusron dan Menteri Transmigrasi Sepakat Manfaatkan Tanah Telantar Seluas 564.957 Hektare untuk Menyukseskan Program Transmigrasi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertnahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menerima kunjungan Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, (13/11/2024). Usai pertemuan ini, kedua belah pihak bersepakat untuk memanfaatkan tanah telantar dalam rangka menyukseskan program transmigrasi. “Kami butuh kerja sama dengan lembaga apa pun yang bisa memanfaatkan tanah-tanah telantar supaya tanah tersebut mempunyai nilai ekonomi. Kebetulan hari ini datang pemanfaatannya dari transmigrasi. Jadi gayung bersambut, beliau punya program dan akan mendatangkan orang untuk memanfaatkan tanah tersebut,” ujar Menteri Nusron. Nusron Wahid memaparkan, tanah terindikasi telantar yang berpotensi dimanfaatkan untuk program nasional, khususnya transmigrasi ada seluas 564.957 hektare. Ia juga menjelaskan bahwa tanah…

Tangerang, posjkt.com Pengakuan Maman selaku bendahara desa Sasak terkait adanya dugaan penyalahgunaan dalam pengelolaan dana desa menjadi perhatian dan perbincangan hangat ditengah masyarakat. Mencuatnya pengakuan Maman setelah adanya investigasi dan konfirmasi lebih lanjut Lentera Masyarakat Banten kepada pemerintah desa Sasak Kabupaten Tangerang. Dalam keterangannya, Maman mengakui kepada Lentera Masyarakat Banten bahwa adanya penyimpangan dalam penyerapan anggaran dana desa. Meski awalnya sempat memberikan penjelasan yang berbelit-belit dan tidak sesuai dengan realita di lapangan. Pengakuan bendahara hingga dilaporkannya Kepala desa Sasak ke Kejaksaan Tinggi Banten pada akhirnya memicu kekecewaan banyak warga yang merasa bahwa bantuan untuk desa mereka tidak disalurkan sebagaimana mestinya. “Jika benar adanya kami kecewa dengan tindakan penyalahgunaan dana desa yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat kami. Sudah jelas ini sangat merugikan kami sebagai warga…

Tangerang, posjkt.com Gugatan Dinas pendidikan Kota Tangerang di tolak majelis hakim pengadilan negeri Tangerang kamis kamis 29 Oktober 2024. Putusan nomor 1448/pdt.G/2023 Pengadilan Negeri Tangerang Banten. Gugatan perdata oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang di ajukan ke ahli waris Tjimah Tipis Tergugat 1 sani, 2 Sambas 3 mayangsari, 4 asep supriatna 5 Dedy Irawan semua anak dari almarhum. Para tergugat di wakili. Kuasa hukumnya Setia Darma SH MH dan Murdipin SH Para tergugat beralamat di jalan ki Male Keluarahan Panunggangan timur Kecamatan Pinang Kota Tangerang. Dinas pendidikan Kota Tangerang menggugat ahli waris Tjimah Tipis di wakili kuasa hukumnya Dyah wuri Sulistiawati sh. Penggugat adalah Dinas pendidikan Kota Tangerang. Berdasarkan surat keterangan aset Sekda no 030/4852-DPKD/2013 bahwa sekolah Dasar panunggangan 3 adalah aset milik pemerintah Kota Tangerang…

Tangerang, posjkt.com Diduga Jualan Internet Tanpa Ijin Kominfo, Bumdes Desa Sukaharja Sindang Jaya Langgar Undang-Undang, tak mau mengurus izin mengunakan frekuensi stalit, Kab. Tangerang, Banten, kamis (07/11). Banyaknya provider internet yang di duga tidak memiliki ijin dari kementrian Komunikasi dan informatika, namun tetap menjalankan usaha provider internet. Tentunya hal ini melanggar UU 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi, seperti halnya yang terjadi diwilayah Desa Sukaharja , Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang yang melalui BUMDES melakukan usaha internet walau diduga belum memiliki ijin resmi. (7/11/24) Ketua DPC Abpednas Kabupaten Tangerang Saniman angkat bicara terkait pengusaha imternet tanpa ijin resmi ini, meriugikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab. Tangerang. Ketika, saat ditemui awak media dihalaman Desa Sukaharja, Sindang Jaya Saniman mengatakan bahwa menyikapi maraknya usaha internet tanpa ijin ini…

Jakarta, posjkt.com Jutaan Warga negara indonesia (WNI) dari pekerja berdasi sampai tukang ojeg, Jakarta, Indonesia minggu (03/11). Judin online ini sempat ramai di bicarakan oleh Natizen, bahwa banyak WNI meninggal karena judi online. Bahkan pekerja yang bekerja di perusahaan terkadang gaijinya tidak full pulang kerumah, karena tersandung judi online. Ada pula, draive antar sumatra-jawa pernah gantung diri karena uangnya habis karena judi online. “Kami minta pada ibu-ibu yang punya anak 3 ini, suaminya meninggal gantung diri karena uang setoran perusahaan habis bayar hutang di Judi Online”, tuturnya Nurhayati (45). Tahu-tahu suaminya bukan bawa uang tetapi, mayat suaminya yang di kirim oleh rekannya kerjanya. “Semoga Oknum pegawai Komdigi menjalankan aksinya dengan menyewa ruko, mempekerjakan operator, dan meminta imbalan kepada situs judi online supaya tidak diblokir”, katanya…

Jakarta, posjkt.com Memasuki masa 100 hari kerja dalam Kabinet Merah Putih, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid fokus pada penertiban 537 perusahaan/badan hukum yang memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) tanpa Hak Guna Usaha (HGU). Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Kerja perdana dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada Rabu (30/10/2024). “Sanksi utama yang akan diterapkan adalah denda pajak, dengan besaran yang saat ini sedang dihitung oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Saat ini, Kementerian ATR/BPN sedang menertibkan dan mengevaluasi, menahan dulu sementara proses pengajuan pendaftaran maupun penerbitan HGU-nya,” tegas Menteri Nusron usai memaparkan program kerja 100 harinya di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta Pusat. Menurutnya, tindakan perusahaan yang terus beroperasi tanpa izin mencerminkan…