SETELAH BERBAGAI PERTIMBANGAN DPR-RI, RESMI MENGHENTIKAN TUNJANG SENILAI 50 JT UNTUK PERUMAHAN

posjkt.com // Setelah berbagai kejadian desakan masayarakat yang berunjuk rasa diberbagai daerah, DPR-RI resmi menghentikan tunjangan perumahan untuk anggota dewan sebesar 50 jt per bulan terhitung sejak 31 Agustus 2025.

Hal tersebut diungkapkan wakil ketua DPR RI SUFMI DASCO AHMAD dalam konfrensi pers, menanggapi 17 + 8 tuntutan Rakya, pada jumat 5 September 2025.

Gaji dan tunjangan anggota DPR RI terdiri dari beberapa komponen, antara lain:

Gaji Pokok,

– Anggota DPR: Rp 4.200.000

– Anggota DPR merangkap wakil ketua: Rp 4.620.000

– Anggota DPR merangkap ketua: Rp 5.040.000

 

Tunjangan,

– Tunjangan istri: 10% dari gaji pokok (Rp 420.000 untuk anggota DPR)

– Tunjangan anak: 2% dari gaji pokok per anak, maksimal 2 anak (Rp 168.000 untuk anggota DPR)

– Tunjangan jabatan: Rp 9.700.000 untuk anggota DPR, Rp 15.600.000 untuk wakil ketua, dan Rp 18.900.000 untuk ketua

– Tunjangan kehormatan: Rp 5.580.000 untuk anggota DPR, Rp 6.450.000 untuk wakil ketua, dan Rp 6.690.000 untuk ketua

– Tunjangan komunikasi intensif: Rp 15.554.000 untuk anggota DPR, Rp 16.009.000 untuk wakil ketua, dan Rp 16.468.000 untuk ketua

 

Penerimaan Lain,

– Bantuan listrik dan telepon: Rp 7.700.000

– Asisten anggota: Rp 2.250.000

– Fasilitas kredit mobil: Rp 70.000.000 per orang per periode

 

Fasilitas Lainnya,

– Perlengkapan rumah lengkap

– Uang pensiun: 60% dari gaji pokok

– Tunjangan beras: Rp 30.900 per

Gaji dan tunjangan anggota DPR RI terdiri dari beberapa komponen, antara lain:

Gaji Pokok,

– Anggota DPR: Rp 4.200.000

– Anggota DPR merangkap wakil ketua: Rp 4.620.000

– Anggota DPR merangkap ketua: Rp 5.040.000

 

Tunjangan,

– Tunjangan istri: 10% dari gaji pokok (Rp 420.000 untuk anggota DPR)

– Tunjangan anak: 2% dari gaji pokok per anak, maksimal 2 anak (Rp 168.000 untuk anggota DPR)

– Tunjangan jabatan: Rp 9.700.000 untuk anggota DPR, Rp 15.600.000 untuk wakil ketua, dan Rp 18.900.000 untuk ketua

– Tunjangan kehormatan: Rp 5.580.000 untuk anggota DPR, Rp 6.450.000 untuk wakil ketua, dan Rp 6.690.000 untuk ketua

– Tunjangan komunikasi intensif: Rp 15.554.000 untuk anggota DPR, Rp 16.009.000 untuk wakil ketua, dan Rp 16.468.000 untuk ketua

 

Penerimaan Lain,

– Bantuan listrik dan telepon: Rp 7.700.000

– Asisten anggota: Rp 2.250.000

– Fasilitas kredit mobil: Rp 70.000.000 per orang per periode

 

Ditengah masa sulit dan menurunnya daya beli masyarakat, akhrinya pemerintah memutuskan untuk, membatalkan kebijakan yang sebelumnya sudah ditetapkan.

 

 

 

Red. Beriman M

KENDARAAN TAKTIS BRIMOB GILAS DRIVER ONLINE PADA SAAT DEMO?

POSTJK.COM Jakarta -Terjadi insiden tragis saat demo di Jakarta pada Kamis, 28 Agustus 2025, di mana seorang driver ojek online (ojol) bernama Affan Kurniawan, 21 tahun, meninggal setelah ojolnya terlindas kendaraan taktis Brimob di kawasan Pejompongan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Insiden ini terjadi saat terjadi bentrokan antara demonstran dan polisi .

Detail kronologi kejadian masih terus diselidiki, namun laporan menyebutkan bahwa situasi demo memanas dan berujung pada kontak fisik antara demonstran dan aparat keamanan.

Informasi terkait:
– Korban:Affan Kurniawan, 21 tahun, driver ojol
– Lokasi:Kawasan Pejompongan, Tanah Abang, Jakarta Pusat
– Waktu: Kamis, 28 Agustus 2025
– Penyebab:Ojol terlindas kendaraan taktis Brimob

Kasus ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui penyebab pasti dan siapa yang bertanggung jawab atas insiden tersebut.

Dikutip dari berbagai sumber terpercaya.

 

 

 

 

 

 

 

AKSI NASIONAL 10 AGUSTUS 2022 GERAKAN BURUH BERSAMA RAKYAT (GEBRAK)

Jakarta, posjkt.com
AKSI NASIONAL 10 AGUSTUS 2022
GERAKAN BURUH BERSAMA RAKYAT (GEBRAK)
“Rakyat Bersatu! Lawan Regulasi dan Kebijakan Otoriter Rezim Jokowi-Amin
Yang Menyengsarakan Rakyat”
Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) dengan ini menyampaikan salam hormat setinggi-tingginya kepada kelas buruh, pemuda-pelajar dan mahasiswa serta seluruh rakyat Indonesia. Menjelang 77 Tahun Indonesia merdeka, rezim oligarki Jokowi-Amin semakin giat menyediakan ‘karpet merah’ bagi Si Pemilik Modal untuk menjarah tanah, air, dan kemanusiaan kita. Buruh diperas habis-habisan tenaganya oleh UU Cipta Kerja yang justru mencipta nestapa. Kaum tani dan rakyat desa digerus tanahnya oleh aturan yang mempermudah investasi dan usaha. Anak-anak muda pelajar dan mahasiswa, semakin sulit mendapat Pendidikan yang layak serta ketidakpastiaan kerja. Ibu-ibu menjerit atas kenaikan harga-harga.
Omnibuslaw Cipta Kerja terbukti tidak mampu menyelamatkan rakyat dari jurang duka nestapa. Dua tahun kebelakang paska Omnibuslaw Cipta Kerja di sahkan, jutaan pekerja justru lebih mudah kehilangan kerja, upah ditetapkan jauh dibawah standard dan kriteria hidup sejahtera. Kaum tani dan masyarakat adat dihantui konflik agrarian. Elit berkuasa menetapkan kebijakan dan regulasi semena-mena. Konstitusi di-kangkangi atas nama kemudahan investasi dan usaha. Kritik presiden bisa di penjara. Demonstrasi diancam pidana. Kebebasan dan kemanusiaan kita babak belur oleh regulasi dan kebijakan rezim oligarki Jokowi-Amin, boneka pemodal dan pengusaha.


Regulasi dan kebijakan dibahas dan disah-kan diam-diam di gedung mewah ‘Senayan’. Omnibuslaw Cilaka, UU P3, RKUHP dan SISDIKNAS. Tanpa peduli regulasi dan kebijakan tersebut berpengaruh terhadap hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, Gerakan Buruh bersama Rakyat (GEBRAK) dalam aksi nasional 10 Agustus 2022 menuntut :
1. Cabut Omnibuslaw Cipta Kerja dan PP Turunannya!
2. Cabut UU P3!
3. Batalkan Revisi Kitab Hukum Undang-undang Pidana (RKUHP)!
4. Batalkan Revisi UU SISDIKNAS!
5. Stabilkan Harga Kebutuhan Pokok!
Pusat Informasi :
081280646029// 081398499749

0

Kami yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Buruh bersama Rakyat :
Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Sentral Gerakan Buruh Nasional (SGBN), Konfederasi Serikat Nasional (KSN), Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI), Federasi Pekerja Indonesia (FKI), Federasi Serikat Buruh Makanan dan Minuman (FBMM), Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM), Serikar Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta),

Kesatuan Perjuangan Rakyat (KPR), Jaringan Komunikasi SP Perbankan (JARKOM SP Perbankan), Sekolah Mahasiswa Progresif (SEMPRO), Liga Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (LMID), Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI), Federasi Pelajar Jakarta (FIJAR), Komite Revolusi Pendidikan Indonesia (KRPI), dll

Partai Garuda Mendaftarkan ke KPU, Ahmad Ridha Targetkan Partai Lolos Ke Senayan

Jakarta posjkt.com -Ketum Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda) Ahmad Ridha Sabana menyampaikan bahwa partainya akan memasang target yang lebih maju dari apa yang mereka capai pada pemilu edisi sebelumnya.

https://youtu.be/OyaJRXcdpp4

21 hingga 23 kursi di parlemen, menurut Ahmad jadi target yang kini coba mereka realisasikan pada keikutsertaan mereka di Pemilu Tahun 2024 ini.

“Kursi? Minimal kan 18-19 ambang batasnya, tapi saya targetkan 21 sampai 23,” ujar Ahmad kepada wartawan di Kantor KPU, Rabu (3/8).

https://youtu.be/POhOmQnJqcc

Untuk mencapai target itu, dinilai Ahmad bukanlah hal yang mudah. Garuda, kata Ahmad, setidaknya harus bisa mencapai batas ambang 6 persen.

Untuk itu, Ahmad menyebut pihaknya telah menyiapkan strategi khusus, salah satunya dengan memetakan dapil mana saja yang dapat mereka rebut nantinya dalam pemilu mendatang.

“Ya ambang batas harus, kalau target bicara ambang batas ya harus, bahkan strategi kita ke depan kita meyakini melampaui ambang batas sampai 6%.

Bagaimana caranya? Itu strategi kita enggak bisa cerita dong tapi yang pasti kami pasca Pemilu kemarin kita sudah memetakan dapil-dapil mana yang bisa kita curi mana yang bisa kita rebut.

“Tentunya dengan memetakan secara detail dan itu memang keahlian kita lah,” ucap Ahmad.

Dapil Indonesia wilayah Timur, menurut Ahmad masih menjadi target yang akan diperkuat Garuda.

Sembari tentunya coba menjaring pemilih di wilayah Jawa dan Sumatera.

“Kita spesialis dapil yang sulit-sulit. Saya kira di timur kita sudah buktikan kita kuat, tapi bukan berarti Jawa tidak perhatikan, tidak. Karena ini adalah suara untuk lolos parlemen threshold kan adalah jumlah suara sah tentunya suara sah kita kejar, tapi mungkin kursi akan lebih banyak kita dapat di Indonesia bagian timur. Tapi kalau suara sah pasti akan lebih banyak di Pulau Jawa dan Sumatera,” beber dia.

Tak hanya fokus mengurus suara partai, Ahmad menyatakan Garuda juga terbuka dengan peluang berkoalisi dengan parpol lain.

Ia bahkan mengaku ada ketertarikan dari parpol parlemen yang ingin mengajak partainya untuk bergabung.

“Yang pasti kami berteman kepada seluruh saudara-saudara abang-abang saya yang banyak memberikan kami arahan pengalaman beliau beliau kepada kami. Akhirnya beliau melirik, dia mengetahui bahwa teman-teman muda ini perlu diberi kesempatan,” ungkap Ahmad.

“Jadi ada mungkin dari anggota dewan ya kan dari tingkat provinsi atau kabupaten kota bahkan di parlemen yang memang tertarik untuk bergabung secara eksplisit ketemu saya sudah ada yang bicara gitu.

Bukan ada permasalahan dengan partainya mungkin dia ingin mencoba,” lanjut dia.
Yang pasti, Ahmad menargetkan partainya untuk dapat menjadi partai pemersatu di tengah kemungkinan potensi munculnya perbedaan antar partai.(kumparancom)

“Yang pasti kita mau menyatukan. Pemilu yang akan datang harusnya tidak lagi terbelah partai Garuda akan jadi salah satu partai yang akan menyatukan dua poros atau tiga poros yang akan mungkin terjadi itu saya pastikan kita akan duduk di situ,” kata Ahmad

Kekuatan serta komunikasi kita selalu berinteraksi dengan para senior di dalam kepengurusan Partai, untuk pencalegkan pasti kami punya kejutan tersendiri dan Partai Garuda mempunyai semua kalangan entah dari Artis maupun dari mana saja dan kita ditaksir oleh partai – partai lainnya,”Tutur nya.

https://youtu.be/POhOmQn

https://youtu.be/POhOmQnJqcc

Jajaran Partai Garuda menyambangi kantor KPU Pusat mendaftarkan diri sebagai calon peserta Pemilihan Umum tahun 2024, Menurut Yohana, Sekjen Partai Garuda bahwa menembus ambang batas 2024 bukanlah wacana akan tetapi harus benar benar terwujud mengingat kepengurusan sudah terbentuk di 34 Provinsi, 514 Kabupaten dan Kota sebanyak 100 % Sedangkan untuk tingkat PAC 77 %, Imbauhnya.

https://youtu.be/YmuTUsS0ypc

9
Untuk Jawa barat dapat satu kursi dan wilayah Jawa tengah dapat kursi sebanyak mungkin kalau melihat kelengkapan kepengurusan yang sudah terbentuk menurut Sekjen Partai Garuda bahwa ambang batas PT empat persen itu bukan berapa banyak kursi didapatkan tapi seberapa banyak suara sah dihimpun.

https://youtu.be/POhOmQnJqcc


Ada pun harapannya DPR RI mendapatkan 17 – 20 kursi, dan kalau untuk amannya ya lebih dari 20 kursi. Untuk itu kami terus bekerja sama bersama seluruh stakeholder di tingkat DPD, DPC dan PAC dengan menggerakkan mesin partai yang ada. Seperti diketahui Partai Garuda menjadi bagian dari Partai peserta Pemilihan Umum tahun 2024, Ungkap,” Yohana Sekjen Partai Garuda.

Forum Kapasitas Nasional II 2022 pada 27-28 Juli 2022 di Jakarta.

Jakarta, posjkt.com —- Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengadakan acara Forum Kapasitas Nasional II 2022 pada 27-28 Juli 2022 di Jakarta. Forum itu memfasilitasi kerja sama semua pemangku kepentingan industri hulu migas nasional, untuk memperkuat kapasitas nasional.
Forum Kapasitas Nasional II 2022 dibuka oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin. Selain itu, acara diikuti oleh sejumlah menteri dan pejabat di antaranya Menko Maritim & Investasi Luhut B. Panjaitan. Menko Perekonomian Airlangga Hartato, dan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.
Hadir pula Menteri Perindustrian Agus G. Kartasasmita, Menteri Pariwisana dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri BUMN Erik Thohir, Kepala Investasi dan BKPM Bahlil Lahadalia, Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, dan Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto.
Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto mengatakan bahwa Forum Kapasitas Nasional II 2022 bakal memfasilitasi kerja sama yang lebih luas antara semua pemangku kepentingan industri hulu migas nasional. Kehadiran Wapres Ma’ruf Amin dan beberapa menteri menunjukkan besarnya dukungan dan komitmen pemerintah dalam memperkuat kapasitas nasional di sektor hulu migas.

Red supriyadi posjkt.com

Mengawali agenda kunjungan kerjanya di Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Guesthouse, Beijing

Jakarta, posjkt.com —- Mengawali agenda kunjungan kerjanya di Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri RRT (Premier) Li Keqiang di Villa 5, Diaoyutai State Guesthouse, Beijing, Selasa sore, 26 Juli 2022.

Saat tiba, Presiden Jokowi disambut oleh Premier Li dan langsung melaksanakan foto bersama. Setelahnya, Presiden Jokowi dan Premier Li beserta masing-masing delegasi bersama-sama menuju ruang pertemuan.

Dalam sambutan pengantarnya, Presiden Jokowi menyampaikan RRT adalah mitra strategis Indonesia dan kedua negara telah berhasil mengisi kemitraan tersebut dengan kerja sama yang saling menguntungkan.

“Dalam pertemuan dengan Premier Li saya berharap kita dapat membahas berbagai kerja kerja sama khususnya di bidang perdagangan, investasi, infrastruktur, keuangan, pendanaan, serta maritim,” ucap Presiden Jokowi.

Presiden menambahkan, nilai perdagangan antara Indonesia dan RRT terus meningkat dan sudah melampaui USD100 miliar. Presiden Jokowi berharap kerja sama tersebut dapat terus ditingkatkan.

“Peluang untuk meningkatkan angka perdagangan sangat besar,” ujar Presiden Jokowi.

Dalam pertemuan tersebut pihak RRT menyampaikan komitmen untuk menambah impor CPO 1 juta ton dari Indonesia. Selain itu, RRT prioritaskan impor produk pertanian dari Indonesia. Kedua pemimpin juga bahas kerja sama pembangunan Green Industrial Park di Kalimantan Utara.

Sementara itu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, kunjungan Presiden Jokowi ke Beijing merupakan kunjungan pertama pemimpin dunia yang dilakukan setelah Olimpiade Musim Dingin di Beijing pada awal 2022. “Fokus utama pertemuan kedua pemimpin adalah meningkatkan kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan,” jelas Menlu.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Li yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, dan Duta Besar RI Beijing Djauhari Oratmangun.

Red posjkt.com

Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat menghadiri acara peringatan Milad Ke-47 MUI di Hotel Sultan Jakarta,

Jakarta, posjkt.com – Dewasa ini dunia menghadapi berbagai tantangan global yang cukup berat, salah satunya perang Rusia – Ukraina yang diperkirakan akan menyebabkan krisis geopolitik, energi, pangan, dan keuangan. Untuk itu, sebagai penjaga umat, Majelis Ulama Indonesia (MUI) diharapkan dapat meningkatkan peran dalam upaya menghadapi berbagai tantangan global tersebut.
“Salah satu bahaya yang diperkirakan datang adalah krisis pangan, krisis energi, dan krisis keuangan. Ini hal yang menjadi kewajiban kita (selaku) MUI untuk bersama-sama menghadapi keadaan ini. Tidak panik, tidak risau, tapi (harus) mempersiapkan diri untuk mempersiapkan pangan di berbagai daerah supaya kita tidak kekurangan pangan,” pinta Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat menghadiri acara peringatan Milad Ke-47 MUI di Hotel Sultan Jakarta, Selasa (26/07/2022).
Tidak hanya itu, lanjut Wapres, MUI juga diharapkan terus meningkatkan peran dalam mendampingi dan memotivasi masyarakat agar selalu siap menghadapi berbagai tantangan yang ada.
“Partisipasi MUI juga tentu diharapkan untuk (mengimbau) masyarakat supaya bersabar, berhati-hati, kemudian (agar) masyarakat juga melakukan upaya-upaya persiapan dalam menghadapi ini,” ungkapnya.
Karena memang, kata Wapres, mempersiapkan diri untuk menghadapi segala bahaya dan ancaman yang diperkirakan akan datang merupakan perintah agama.
“Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan, ketika menafsirkan ayat khudzu hidzrakum, bersiaplah kamu menghadapi segala kemungkinan serangan musuh. Menurut beliau ayat ini juga memberikan dalil wajibnya kita bersiap diri menghadapi segala bahaya yang diduga akan datang,” terangnya.
Lebih jauh, pada kesempatan ini Wapres juga mengharapkan MUI terus meningkatkan peran dalam menjaga umat dari berbagai akidah dan pemikiran yang menyimpang.
“Menjaga umat dari apa? Dari akidah-akidah yang menyimpang, dari pikiran-pikiran yang menyimpang, dan dari cara berpikir yang tidak moderat melalui penguatan Islam wasathiyah, Islam moderat. Ini harus terus digalakkan, agar umat jangan sampai terbawa oleh pikiran-pikiran yang (terlalu) ke kanan (atau) ke kiri,” terangnya.
Terakhir, sebagai mitra pemerintah, Wapres meminta MUI terus berperan dalam menjaga keutuhan bangsa, salah satunya dengan membantu mencegah terjadinya konflik di masyarakat termasuk menjelang Pemilu yang akan datang.
“Jangan sampai terjadi, (karena) pilihan yang berbeda, menimbulkan konflik di kalangan bangsa, juga di kalangan umat Islam. Tidak perlu terjadi benturan-benturan. MUI dan ormas-ormas (Islam) tidak terlibat dalam menentukan calon presiden dan wakil presiden,” tegasnya.
Adapun peran MUI dan ormas-ormas Islam lainnya dalam Pemilu, tutur Wapres, adalah mengimbau masyarakat agar memilih calon-calon pemimpin bangsa yang terbaik.
“Kita mengharapkan semua supaya memilih yang layak, ya tentu yang mempunyai kapasitas, kapabilitas, intergritas, akhlak yang mulia, supaya yang dipilih yang terbaik daripada calon yang ada. Itu saya kira, MUI mengarahkan kepada umat, bukan (memilih karena) suka tidak suka, tetapi memilih yang terbaik,” pesannya

Red  posjkt.com

MEMBACA PETA PILPRES 2024 (dalam prespektif regulasi pemilu)

Jakarta, posjkt.com – Dimedia masa cetak maupun online kita ikuti berbagai macam analisa dari pengamat, praktisi, elit partai dan peniliti soal elektabilitas dan kofigurasi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, dari sekian analisa yang berseliwerang itu, saya tertarik dengan beberapa diantaranya?
Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) membuat survei elektabilitas 3 (tiga) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden di Pemilu 2024, survei ini dilaksanakan dari tanggal 13 – 20 Maret 2022 dengan responden sebanyak 1.027 orang, margin of error sebesar 3,12%, serta tingkat kepercayaan sebesar 95%. Hasil survei dimuat pada media online kompas.com, edisi tanggal 7 April 2022, hasilnya menempatkan ANIS – AHY memperoleh 29,8% suara, GANJAR – AIRLANGGA memperoleh 28,5% suara dan PRABOWO – PUAN memperoleh 27,5% suara, sementara belum menentukan pilihan sebanyak 14,3% sauara.
Survei lebih lengkap lagi yang dilakukan oleh Lembaga survei Indopol, dengan simulasi 4 (empat) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden di Pilpres 2024, dilakukan dalam 3 (tiga) tahap simulasi, survei dilaksanakan dari tanggal 24 Juni – 1 Juli 2022 dengan total responden 1.230 orang, survei ini dilakukan dengan metode multistage random sampling, margin of error 2,8% serta tingkat kepercayaan sebesar 95%. Hasil survei ini dirilis di media online Detiknews, tanggal 15 Juli 2022.
Simulasi pertama, hasilnya, ANIS – AHY memperoleh 34,72% suara, PRABOWO – CAK IMIN memperoleh 20,08% suara, PUAN ERICK – TOHIR memperoleh 4,88% suara dan AIRLANGGA – KHOFIFAH memeroleh 3,82 %, tidak tahu sebanyak 36,50% suara.
Simulasi kedua, hasilnya, ANIS – AHY memperoleh 30,8% suara, GANJAR – AIRLANGGA memperoleh 22,03% suara, PRABOWO – CAK IMIN memperoleh 17,40% suara dan PUAN – ERICK TOHIR memeroleh 2,93% suara, tidak tahu sebanyak 27,56% suara.
Simulasi ketiga, hasilnya, ANIS – AHY memperoleh 30,00% suara, GANJAR – KHOFIFAH memperoleh 24,55% suara, PRABOWO – CAK IMIN memperoleh 16,50% suara dan PUAN – ERICK TOHIR memeroleh 2,52%, tidak tahu sebanyak 26,42% suara.
Simulasi survei Pilpres 2024 antara 3 (tigas) atau 4 (empat) pasangan calon ini lah yang mendekati realitas atau setidak-tidaknya berpotensi mendekati. Saya juga sepakat pilpres 2024 akan di ikuti lebih dari 2 (dua) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, setidaknya kecendrungan ini didasarkan pada alasan?
Pertama, komposisi kekuatan fraksi DPR RI saat ini, dalam konstitusi, Pasal 6A ayat 2 UUD menyebutkan ; “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”, kemudian Pasal 221 dalam UU yang sama, yaitu ; “Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik”
Pemilu terakhir yang dilaksanakan pada Tahun 2019, dan hasilnya menetapakan PDI-Perjuangan memperoleh 128 kursi atau 22,26%, Golkar 85 kursi atau 14,78%, Gerindra 78 kursi atau 13,57%, Nasdem 59 kursi atau 10,26%, PKB 58 kursi atau 10,09%, Demokrat 54 kursi atau 9,39%, PKS 50 kursi atau 8,70%, PAN 44 kursi atau 7,65%, dan terakhir PPP memperoleh 19 kursi 3,30%.
Selanjutnya masih dalam UU yang sama, Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 mensyaratkan ambang batas minimal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden atau Presidential Threshold, yaitu ; “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% suara (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya”, sesuai dengan beleid ini, hanya PDI-Perjuangan satu-satunya Parpol yang dapat mencalonkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sendiri, selebihnya diharuskan melakukan koalisi.
Sementara perkembangan realitas konfigurasi politik hari ini masih sangat relatif cair, masuk – keluar dan bongkar – pasang parpol membentuk koalisi juga masih sangat dimungkinkan, meskipun demikian secara empirik konfigurasi koalisi parpol sudah menuju kearah itu, dalam catatan saya dan saya yakin publik juga mengikuti melalui pemberitaan media elektronik dan online, setidaknya sudah ada gerbong koalisi antara lain ; Pertama, gerbong PDI-Perjuangan dengan jumlah 128 kursi (baik koalisi maupun tidak koalisi) PDI-Perjuangan sudah dipastikan dapat mengusung sendiri pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Kedua, gerbong koalisi Golkar, PPP dan PAN dengan jumlah 148 kursi. Ketiga, gerbong koalisi Gerindara dan PKB dengan jumlah 136 kursi dan terakhir yang Keempat, gerbong koalisi Demokrat, Nasdem dan PKS dengan jumlah 163 kursi.
Jika konfigurasi gerbong koalisi seperti digambarkan di atas benar – benar terjadi atau setidak – tidaknya terdapat 3 (tiga) gerbong koalisi saja, maka saya berkeyakinan tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang dapat memenangi pemilihan dalam 1 (satu) putaran atau pilpres akan dilakukan dalam 2 (dua) tahap, mengapa demikian? Jawabannya adalah :
Pertama, dalam konstitusi, Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 mensyaratkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden, kemudian dalam Pasal 416 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 menjelaskan lebih rinci lagi, yaitu ; “Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari ½ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia” selanjutnya ayat ke-2 dalam pasal yang sama menyebutkan ; “Dalam hal tidak ada Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 2 (dua) Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”
Berdasarkan berbagai hasil survei elektabilitas 3 (tiga) dan/atau 4 (empat) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tingkat keterpilihan tidak mencapai angka 50%, semuanya di bawah itu.
Kedua, selama pelaksanaan pilpres dilaksanakan dengan pasangan calon lebih dari 2 (dua) pasangan belum ada pasangan calon yang memenangi pemilihan pada putaran pertama pilpres dilaksanakan.
Pertanyaan kemudian adalah yang dapat memenangi pilpres kedepan paslon siapa atau dari gerbong koalisi yang mana? Untuk menjawab pertanya tersebut baiknya beberapa hal yang menjadi catatan kita dibawah ini.

Gerbong Koalisi PDI-Perjuangan
Sebenarnya peta politik Nasional hari ini, “bolanya” ada “ditangan” PDI-Perjuangan, lembaga politik dalam hal ini DPR RI mayoritas fraksi dikuasai oleh PDI-Perjuangan dengan jumlah 128 kursi, begitu pula lembaga eksekutif dalam hal ini Presiden adalah kader PDI-Perjuangan, jika kedua kekuatan ini tidak “bermain” dengan singkron dan “permainananya tidak cantik”, maka dipastikan sulit memenangi pertarungan pilpres 2024, dan menurut hemat saya kemungkinan itu ada.
Untuk itu, saran saya sebaiknya PDI-Perjuangan atau gerbong koalisi yang akan dipimpin PDI-Perjuangan hati – hati dalam mengusung pasangan calon, catatan hasil pilpres Tahun 2004 gerbong koalisi PDI-Perjuangan pernah mencalonkan pasangan calon dari unsur Nasionalis – Religius, Ibu Megawati – K.H. Hasyim Muzadi dan hasilnya kalah dari pasangan calon SBY – JK, kemudian PDI-Perjuangan kembali mencalonkan Ibu Megawati – Prabowo Subianto dari unsur Nasionalis – Militer, hasilnya juga kalah jauh dari pasangan calon SBY – Budiono, baru kemudian berturut – turut PDI-Perjuangan berhasil dalam mengusung Jokowi – JK pada Tahun 2014 dan Jokowi – Ma’ruf Amin pada Tahun 2019.
Berkaca dari data empiris hasil pilpres sebelumnya, sebaiknya PDI-Perjuangan dalam mengusung pasangan calon jangan bertarung tunggal (single fighter) atau bermain solo, artinya sebaiknya PDI-Perjuangan membentuk gerbong koalisi dengan parpol lain, jangan karena alasan PDI-Perjuangan satu-satunya parpol yang memenuhi abang batas presidential trashold lalu merasa jumawa, kemudian tidak mau membentuk koalisi dengan parpol lain, jika hal ini yang terjadi saya pesimif pilpres kali ini akan dimenangkan oleh PDI-Perjuangan.
Selain itu apabila PDI-Perjuangan bertarung tunggal (single fighter) mengusung paslon sendiri, saya kuatir PDI-Perjuangan akan dijadikan musuh bersama (common enemy) pada pilpres putaran kedua. Misalkan pilpres 2024 diikuti 3 (tiga) atau 4 (empat) paslon dan tidak ada yang mencapai hasil lima puluh persen, maka paslon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua ikut kembali dipilih pada putaran kedua, dan misalkan saja paslon yang diusung PDI-Perjuangan lolos pada puturan kedua, maka pada putaran kedua ini lah PDI-Perjuangan sulit membentuk koalisi dan akan dijadikan musuh bersama, pada titik ini PDI-Perjuangan mungkin saja dikeroyok semua parpol secara habis – habisan, karena dianggap “arogan” karena tidak mau berkoalisi dengan parpol lain pada putaran pertama, dan akhirnya mungkin saja kalah.
Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusung PDI-Perjuangan sebaiknya mempertimbangkan dari berbagai unsur baik kewilayahan, partai politik dan atau non partai dll, kemudian pasangan calon paling kuat yang menjadi lawan tanding siapa saja.

Anis – AHY, hati-hati dengan Paslon ini?
Meskipun pilpres 2024 masih 1 (satu) kalender lagi, tetapi saat ini sudah mulai terlihat pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang dibicarakan publik, hal ini dianggap wajar, karena secara normative tahap awal kontestasi politik yang pertama dipikirkan adalah perahunya apa (baca parpol pengusung) dan figurnya siapa? Karena sebesar apa pun tingkat elektabilitas figur tetapi tidak memiliki perahu, itu sia-sia dan tidak ada artinya.
Agar lebih muda kita dapat membagi parpol dalam beberapa katagori yaitu ; Pertama, parpol Islam antara lain PKS, PPP dan PAN. Kedua, parpol nasionalis – religius yaitu Demokrat, Nasdem dan PKB dan Ketiga, parpol nasionalis yaitu PDI-Perjuangan, Golkar dan Gerindra.
Fakta peta politik hari ini, pada tingkat nasional yang terjadi PDI-Perjuangan sulit berkoalisi dengan Demokrat dan PKS, PKB sulit berkoalisi dengan PKS dan Nasdem juga sulit berkoalisi dengan PDI-Perjuangan.
Selanjutnya, parpol yang berkeinginan mengusung sendiri Ketua Umum nya atau mengusung kader pada pilpres 2024 antara lain ; PDI-Perjuangan, Demokrat, Gerindara, Golkar dan PKB, selebihnya flaksibel saja.
Kemudian figur calon Presiden dan Wakil Presiden dengan gerbong koalisi parpol pengusung yang sudah menjadi konsumsi publik antara lain ; Puan – Ganjar atau Puan Anis diusung PDI-Perjuangan, Airlangga – Erick Tohir atau Erick Tohir – Ganjar diusung Golkar, PAN dan PPP, Prabowo – Muhaimin diusung Gerindra dan PKB dan terakhir Anis – AHY diusung Nasdem, Demokrat dan PKS.
Dari survei berbagai lembaga yang telah dirilis hasilnya mengokohkan pasangan calon ANIS – AHY menempati urutan pertama mengalahkan pasangan calon lainnya, diprediksi kantong suara ANIS – AHY sapu bersih di wilayah Sumatera dan DKI Jakarta, kemudian menang tipis di Jawa Timur dan Jawa Barat, Kalimantan, NTB, Maluku dan Sulawesi, tetapi kalah di Jateng, Bali, NTT, dan Papua.
Dengan demikian, menurut hemat saya hati-hati dengan pasangan calon ANIS – AHY!
Terakhir, sebagai kesimpulan bacaan saya mengenai peta politik pilpres 2024, yaitu : Pertama, pilpers 2024 diikuti lebih dari 2 (dua) pasangan calon, antara 3 (tiga) atau 4 (empat) pasangan. Kedua, pilpres 2024 dilaksanakan lebih dari 1 (satu) putaran. Ketiga, pilpres 2024 tidak ada incumbent. Keempat, hanya PDI-Perjuangan satu-satunya parpol yang dapat mengusung paslon sendiri. Keelima, simulasi paslon lebih dari 2 (dua) pasangan calon, ANIS – AHY selalu unggul dari pasangan calon lain. Keenam, tidak ada paslon yang dapat memperoleh suara di atas lima puluh persen suara. Dan terakhir yang Ketujuh, jika PDI-Perjuangan bertarung tunggal pada pilpres 2024, sangat mungkin akan dijadikan musuh bersama dan keroroyok habis-habisan pada putaran kedua. Terima kasih.

Red posjkt.com

Tim Advokat Penegakan Hukum dan Keadilan (Tampak), mendatangi Kompleks Parlemen Senayan,

JAKARTA,posjkt.com — Sejumlah advokat yang tergabung dalam Tim Advokat Penegakan Hukum dan Keadilan (Tampak), mendatangi Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (22/7/2022) siang. Para Advokat meminta Komisi III mengawal dan mengawasi penuntasan tragedi penembakan yang menewaskan Brigadir Yosua Hutabarat.
“Kami meminta DPR khususnya di Komisi III, Pak Bambang (Wuryanto) untuk mendesak Kapolri dan jajarannya untuk mengungkap siapa sebenarnya pelaku peristiwa ini,” kata koordinator Tampak, Roberth Keytimu, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat.Selain itu Tampak juga mendesak Komisi III memanggil dan meminta keterangan dari Kapolri tentang latar belakang terjadinya tragedi kematian Brigadir Yosua Hutabarat. Mereka juga mendesak Komisi III memberikan rekomendasi kepada pihak kepolisian agar segera menuntaskan kasus tragedi kematian Brigadir Yosua Hutabarat.”(Desak Komisi III) mengawasi dan mengawal penanganan kasus ini di Mabes Polri,” ujar dia.Roberth mengatakan kematian Brigadir J mendapat sorotan dari masyarakat dan pemerintah. Sebab menurutnya ada banyak kejanggalan dalam kasus tersebut.
“Pembunuhan yang dilakukan belum ditentukan oleh siapanya akan tetapi yang jelas terjadi di rumah dinas. Hal itu membawa banyak kejanggalan. Hal itu menjadi pertanyaan publik. Oleh sebab itu, kami meminta Kapolri mengusut tuntas kasus ini,” ujarnya.
Tidak hanya ke DPR, mereka mengaku juga sudah menyambangi Komnas HAM. Para advokat melihat adanya pembunuhan sadis didahului satu pelanggaran berupa penganiayaan terhadap Brigadir J. “Hal itu merupakan pelanggaran HAM,” ujarnya.
Sementara itu advokat yang juga ikut hadir dalam rencana pertemuan tersebut  mengatakan, Saor Siagian, mengomentari soal adanya temuan CCTV di sekitar lokasi kejadian. Hal ini menunjukan ada kemajuan bagi Polri dalam menuntaskan kasus tersebut.
“Artinya petunjuk, tim yang selama ini dibentuk itu kan berarti banyak hal di sana ditutup-tutupi. Oleh karena itu sekarang ini sudah soal dulu katanya CCTV itu tidak ada, sekarang sudah ditemukan. Nah ini adalah awal untuk mengungkap,” tuturnya.
“Jadi kami dorong temen-temen di DPR kami tahu mereka sedang reses, tetapi soal pengawasan ini tidak bisa reses, penegakkan hukum tidak reses segera melakukan pengawasan,” imbuhnya.
Para perwakilan Tampak hadir sekitar pukul 14.00 WIB. Kedati demikian, agenda yang sedianya menemui Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto hari ini batal digelar.

Red posjkt.com

Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI pak Dudung Abdurachman  mengajak anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) tetap menjalankan fungsi profesinya sebagai wartawan dengan mematuhi kode etik jurnalistik

Jakarta, posjkt.com 21/07/2022 – Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI pak Dudung Abdurachman  mengajak anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) tetap menjalankan fungsi profesinya sebagai wartawan dengan mematuhi kode etik jurnalistik  yang selama ini berlaku dan dipedomani.
Kode etik yang dimaksud antara lain memproritaskan jurnalisme jujur, tujuannya adalah menyajikan berita yang layak untuk masyarakat. Pesan tersebut merupakan  salah satu dari  dari pesan yang  disampaikan Dudung saat memberi kata sambutan dalam acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) tahun 2021 di Markas Besar Angkatan Darat, Jalan Veteran Jakarta, Kamis (21/7/2021) pagi.
Sementara itu di tempat yang sama Ketua Dewan Pers Prof Dr Azyumardi Azra mengatakan, kita perlu mengembangkan jurnalisme berbasis Pancasila (Pancasila Based Journalism).
“Jurnalisme yg berketuhanan Yang Maha Esa. Tuhan menciptakan kita semua. Tuhan Maha Benar. Berita-berita yang kita turunkan berita yang berpihak pada kebenaran.
Kita menyampaikan yang benar,kredibel, tidak menyebarkan berita bohong,” kata pak Azyumardi Azra.
“Saya berpesan agar organisasi yang menaungi lebih dari 2000 orang anggota perusahaan media digital di seluruh Indonesia  ini terus mengembangkan jurnalisme damai, jujur serta jernih dalam menyampaikan berita yang layak diterima di masyarakat,”kata Dudung saat berbicara  di depan ratusan peserta rapat pimpinan SMSI yang datang dari seluruh Indonesia serta tamu undangan lain.
Mantan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) ini juga juga mengharapkan agar kode etik jurnalistik  tetap menjadi asas utama anggota SMSI sehingga aktivitas pemberitaan yang dilakukan tidak semata mencari popularitas, namun lebih memilih untuk  hanya menyampaikan berita dan informasi yang layak untuk diterima masyarakat.
Dengan adanya kesadaran tersebut, kata Dudung, jurnalisme yang baik dalam prakteknya tidak akan bekerja  keluar dari aturan, atau menghindari penyalahgunaan informasi yang tujuan utamanya hanya kepada peningkatkan penjualan maupun untuk mencari keuntungan yang lain.
“Sehingga pada tahap lainnya, jika kesadaran itu timbul, maka anggota SMSI secara langsung mempunyai tanggungjawab untuk menulis berita yang benar sekaligus menangkal hoax atau kabar bohong,” kata Dudung.
Dudung juga berpesan agar melalui forum Rapimnas ini, SMSI terus membangun sinergitas  antar perusahaan media, dewan pers, PWI, maupun dengan Komisi Penyiaran Indonesia yang tetap dalam pondasi negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan beratap kebhinekaan.
Terakhir,  SMSI  diminta mengembalikan esensi jurnalisme dalam kerangka menjaga persatuan dan kesatuan serta  menjaga dan merawat sacara sungguh-sungguh  nilai-nilai Pancasila.
Dukungan Dudung kepada SMSI sendiri tidak bisa diragukan lagi, karena dirinya telah hadir dan menjadi pembina SMSI. Dan atas dukungan tanpa henti itu pula yang menjadi alasan mengapa SMSI saat Rakernas menyematkan pin emas kepada mantan loper koran saat kecil ini.
Sebelumya, Ketua Umum SMSI Firdaus dalam kata sambutannya mengatakan, SMSI pada mulanya hadir sebagai jawaban atas keprihatinan fungsionaris Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat terhadap perubahan  drastis  dunia jurnalistik yang tadinya dari media cetak lalu berpindah ke media siber.
Keprihatinan yang dalam perjalanannya menjadi kenyataan yang tak bisa dibantah lagi pada saat ini, dimana aktivitas  jurnalistik mayoritas sudah dalam bentuk media digital.
“Maka menjadi wajar jika masa depan media masa ada di media siber,”kata Firdaus. Sebagai antisipasi terhadap perubahan yang akan terus berlangsung di masa depan tersebut, pihakya telah menyusun sejumlah langkah dan strategi serta program. Salah  satunnya adalah dengan masuk ke Metaverse serta membuat kripto atau NFT.
Pembukaan Rapimnas ini turut dihadiri sejumlah tokoh dan pejabat antara lain Ketua Dewan Pertimbangan SMSI Budiman Sudjatmiko dan dua anggota dewan pertimbangan SMSI Bona Ventura Sulistiana dan Drs KH M Ma’shum Hidayatullah, MM, dewan penasehat Ervik Ary Susanto,  Ketua Umum PWI Pusat, Atal S Depari,  Danjen Kopassus Mayjen TNI H. Iwan Setiawan, S.E., M.M, serta Ketua  Dewan Pers Prof. Dr. H. Azyumardi Azra, M.Phil., M.A., CBE yang berbicara sebagai pembicara kunci rakernas tersebut.
Red posjkt.com

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo genap berusia 61 tahun.

Jakarta, posjkt.com —–  Hari ini, Rabu (21/6/2022), Presiden Republik Indonesia Joko Widodo genap berusia 61 tahun.
Jokowi dikenal sebagai sosok yang sederhana. Ia mengaku tidak terbiasa merayakan hari kelahirannya dengan menyelenggarakan acara spesial.

Hal itu disampaikannya saat momen hari kelahirannya ke-60 setahun lalu, melalui akun Instagram pribadinya @jokowi.
“Seperti tahun-tahun yang silam, saya tak terbiasa merayakan hari ulang tahun sendiri. Apalagi sekarang, di tengah negeri ini sedang membutuhkan kerja keras kita semua untuk bersama-sama keluar dari pandemi,” demikian kata Jokowi.
Namun, banyak yang memberikannya ucapan selamat, dari pemimpin negara-negara sahabat hingga rakyat.
Jokowi juga beberapa kali menerima kejutan. Pada 21 Juni 2019 silam, ia mendapat 3 kejutan ulang tahun yang berbeda, dikutip dari Sekretariat Negara,
Pertama dari petugas Bandara Soekarno-Hatta yang menyanyikan lagu “Selamat Ulang Tahun”.
Kejutan kedua berupa oleh warga di sela kunjungan kerjanya. Terakhir oleh rekan-rekan wartawan istana yang menyanyi dan memberi kue ulang tahun.
Selain tersenyum dan mengucapkan terima kasih, Jokowi menekankan bahwa ia tidak terbiasa merayakan ulang tahun.Profil Presiden Joko Widodo

Jokowi merupakan putra sulung dari pasangan Notomihardjo dan Sudjiatmi.

Joko Widodo lahir pada tanggal 21 Juni 1961 di Rumah Sakit Brayat Minulyo, Kota Surakarta, Jawa Tengah.
Dikutip dari Kepustakaan Presiden Perpustakaan Nasional, Jokowi merupakan sosok sederhana.
Dia hidup berpindah-pindah dari satu rumah sewa ke rumah sewa lain, mengikuti ayahnya yang bekerja sebagai tukang kayu.
Bahkan kediaman Jokowi dan orang tuanya sempat digusur oleh Pemerintah Kota Solo, karena didirikan di bantaran Kali Pepe.Dia berkuliah di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) dan sempat bekerja di salah satu BUMN di Aceh.

Dari tukang mebel hingga jadi presiden

Namun, Jokowi memutuskan kembali ke Solo dan bekerja sementara di perusahaan milik pamannya sebelum akhirnya membuka usaha mebel pribadi.
Usaha mebel miliknya itu terus berkembang, dari ranah lokal, nasional, hingga pasar internasional.
Sukses di dunia bisnis, ia dicalonkan dan terpilih menjadi Wali Kota Solo dua periode, yakni 2005-2010 dan 2010-2015.
Kinerjanya yang dinilai baik membawanya memenangkan Pilkada DKI Jakarta pada 2012.
Bersama Basuki Tjahaja Purnama, ia menjabat Gubernur DKI Jakarta dan memimpin Ibu Kota selama kurang lebih 2 tahun.

Sampai pada akhirnya, ia dicalonkan dan terpilih sebagai presiden dalam Pemilu 2014 bersama Jusuf Kalla.
Dia kembali terpilih menjadi presiden untuk periode kedua bersama Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin.
Kehidupan pribadi dan keluarga

Jokowi menikah dengan Iriana pada Desember 1986 yang kemudian dikaruniai 2 orang putra dan 1 orang putri.
Putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka kini menjabat sebagai Wali Kota Solo.
Anak kedua adalah Kahiyang Ayu yang menikah dengan Mohammad Bobby Afif Nasution yang kini menjabat Wali Kota Medan.
Putra bungsunya Kaesang Pangarep menggeluti beragam usaha, salah satunya di bidang industri makanan.
Jokowi memiliki tiga adik perempuan dan satu adik laki-laki tetapi meninggal saat proses persalinan.
Salah satu adik perempuannya Ida Yati diperistri oleh Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman.

Red posjkt.com