Arsip Kategori: Kriminal

Jakarta, posjkt.com

Warga Grab meminta pada Polda Metro Jaya agar aparat dan warga sipil di tangkap yang punya pistol, agar tidak ugal-ugal di jalan.

Dikabarkan korban bersama rekan-rekan Grab itu, kini jadi bahan gunjingan antara teman-teman se-grab, yang tempat berkumpul.

Bahkan yang di ucungkan pistol di depan korban, kini mereka ada merasa ketakutan dan terbayang bahwa ia di dor oleh David.

Ia berharap lagi para warga sipil yang punya senjata agar di bersihkan, karena negara kita ini adalah negara hukum.

“Kenapa toh, bawa senjata, yang di tembak siapa? kalau mau menembak masuk saja ke Papua, Bantu TNI yang sekarang lagi bantuan menertibkan KKB di Papua”, katanya Hasda Prayoga, SH, MH Aktivis kemanusiaan

Menurut Prayoga, jika mereka aparat agar di hukum seberat-beratnya.

“Jika mereka warga sipil tangkap, dan dari mana ia mendapatkan pistol, usut dan tuntaskan”, katanya.

Polda Metro Jaya tangkap Koboy jalanan David Yulianto (33) pengemudi mobil Mazda berplat dinas polri palsu yang menganiaya sopir taksi online di Toll Dalam Kota sebagai tersangka.

David Yulianto yang terlihat garang danenenteng pistol jenis senpi memakai maki Hendra sopir taksi onlaen dalam Vidio yang beredar di kalangan jurnalis.

Selain memakai dengan bahasa kaaar David melayangkan pistol ke dada korbanya. Bahkan kepal. Tanganya berkali kali menghantam korbanya.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, dari hasil pemeriksaan dan penyidikan pihaknya menetapkan David sebagai tersangka dalam kasus penganiyaan dan kepemilikan senjata api (airsoft gun).

“Dari hasil pemeriksaan, penyidik menetapkan pelaku DY sebagai tersangka tindak pidana penganiayaan dan atau perbuatan yang disertai kekerasan.

Atau ancaman kekerasan dan atau membawa, menguasai, memilik senjata api tanpa ijin ,” kata Trunoyudo di Mapolda Metro Jaya, Jumat (5/5/2023).

Trunoyudo menjelaskan kasus penganiayaan yang terjadi di Toll Tomang, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Kamis (4/5) sekitar pukul 23.26 WIB.

“Kejadian bermula pada korban HH yang berprofesi sebagai taksi online hendak keluar pintu toll Tomang. tiba-tiba korban di klakson oleh 1 unit mobil Mazda 6 Nopol 10011-VII warna abu-abu yang dikemudikan pelaku DY ,” ujarnya.

“Pelaku merasa kendaraannya disalip oleh korban dan pelaku membuka jendela mobil sebelah kiri dengan berkata-kata kasar ke arah korban ketika posisi mobil korban berhenti,” kata Trunoyudo.

Tak cukup sampai disitu, pelaku kemudian berkata kasar dan tidak pantas hingga memaksa korban keluar dari mobil dengan cara menarik kaos korban menggunakan tangan kanannya.

“Pelaku juga memegang senjata jenis pistol warna hitam dan menampar pipi sebelah kanan korban sebanyak 2 kali,” katanya

Memukul pipi kiri korban dengan kepalan tangan kanan dan melakukan pemukulan menggunakan pistol mengenai dada korban sebelah kanan,” bebernya.

Akibat peristiwa tersebut, korban kemudian melaporkan kejadian yang dialami ke pihak kepolisian dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/2391/V/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA, tanggal 5 Mei 2023.

Kurang dari 24 Jam, tim gabungan Ditreskrimum dan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya berhasil menangkap pelaku di Apartemen M Town Residence, Serpong Tangerang, Jumat (5/5).

Kepada penyidik David mengaku bahwa ia tinggal dengan orang tuanya di Jalan Arco Raya Nomor 6 RT 002 RW 07, Duren Seribu, Bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat.

Dari hasil pemeriksaan, David juga mengaku sudah menggunakan pelat dinas Polri 10011-VII palsu untuk mobilnya sejak Agustus 2022.

Ia mendapatkan pelat nomor dinas Polri palsu dan pistol airsoft gun seharga Rp3,5 juta tersebut itu dari seseorang berinisial E.

“Yang bersangkutan sampaikan sekira bulan 4 atau 5, tahun 2022, membeli (airsoft gun) beserta card dengan harga Rp 3,5 juta, dari seseorang berinisial E,” kata Trunoyudo.

Kepada penyidik, David mengaku sudah memasang pelat nomor 10011-VII itu di mobil sedan Mazda miliknya selama dua bulan terakhir.

“Sebelumnya digunakan di Innova hitam dan pelat nomor ini sejak Agustus 2022,” ujarnya.

David juga mengaku memakai pelat polisi imitasi untuk menghindari aturan ganjil genap. Ia juga mendapatkan pelat dinas polisi palsu secara cuma-cuma dari seorang berinisial E.

“Tidak diperjual belikan, tetapi dibuatkan, kemudian diberikan, dan digunakan oleh pelaku,” ucap Trunoyudo.

Menurut Trunoyudo, David dan E sudah saling mengenal sejak lama. David mendapatkan airsoft gun secara langsung dari E, bukan
lewat media sosial.

Saat ini penyidik akan menyelidiki siapa sosok E yang mensuplai airsoft gun dan plat dinas palsu kepada David.

play / postsl

Jakarta, posjkt.com

Diduga pengacara bodong tak, selesai-selesai dan para PJU juga belum menentuhkan kapan di putuskan sidang, jumat (05/05).

LQ Indonesia Lawfirm memantau jalannya persidangan Terdakwa Natalia Rusli di PN Jakarta Barat.

Terdakwa Natalia Rusli adalah kuasa hukum Raja Sapta Oktohari yang disidangkan atas dugaan penipuan dan penggelapan terhadap Korban Verawati Sanjaya yang adalah korban Investasi Bodong.

LQ Indonesia Lawfirm menangapi persidangan Natalia Rusli, “Walau dirugikan hanya 45 juta rupiah, namun korban terlanjur sakit hati.

Karena modus operandi Natalia Rusli yang menipu korban yang sudah sebelumnya tertipu investasi Bodong bisa di bilang kejam. Mengaku pengacara ternyata belum di sumpah sebagai Advokat.” Ujar Kadiv Humas LQ Indonesia Lawfirm.

Jadwal persidangan hari Kamis, 4 Mei 2023 di PN Jakarta Barat hari ini adalah pembacaan putusan Sela.

Majelis Hakim dengan tegas menyatakan bahwa eksepsi yang diajukan oleh kuasa hukum Terdakwa, Deolipa Yumara dinyatakan tidak dapat diterima.

Sebelumnya, JPU menyatakan bahwa Eksepsi Terdakwa sudah menyentuh pokok perkara persidangan dan wajib di tolak.

LQ Indonesia Lawfirm yang mengamati persidangan Terdakwa Natalia Rusli sangat setuju dengan putusan Majelis Hakim PN Jakarta Barat.

“Inilah orang yang tidak kuliah hukum, tidak akan mengerti bagaimana membuat eksepsi yang baik. Jelas di KUHAP eksepsi hanya dapat dibatalkan apabila melanggar pasal 143 KUHAP dakwaan yang tidak cermat, jelas dan lengkap.

Namun dalam eksepsinya kuasa hukum Natalia Rusli berkutit dan berfokus di tidak adanya kerugian karena sudah dikembalikan.” Ucap Advokat Bambang Hartono, SH, MH

Pembayaran ganti rugi bukan penghapus pidana. Di KUHAP penghapus pidana hanya ada 3, bukan pidana, tidak cukup bukti dan demi hukum.

“Jadi penggantian kerugian tidak akan menghilangkan atau menghapus pidana. Makanya, tolong laen kali itu kuasa hukum dan pengacara, kuliah yang benar.

Kasihan jika buru-buru jadi pengacara tapi karbitan, alias ga matang. Akhirnya tangani kasus apapun kalah dan ditolak oleh hakim karena tidak sesuai KUHAP.” Ucap Kadiv Humas LQ Indonesia Lawfirm.

play / postjkt

Jakarta, posjkt.com

Oknum Pengacara berbohong, agar di tangkap dan pembuktiannya adalah pihak polisi, Selasa (02/05).

Bahkan Saddan Sitorus tak pantas berbohong, karena pengacara itu ngomongnya harus ada barang bukti.

Dalam keterangan persnya menyampaikan bagaimana seolah-olah dirinya menjadi korban dari LQ Indonesia Lawfirm dan tidak diberikan haknya seperti kesehatan dan pensiun dan kompensasi 1.6 Milyar Rupiah.

Serta Saddan membantah bahwa dirinya telah menggelapkan kendaraan operasional milik LQ Indonesia Lawfirm. Bahkan lebih lanjut Saddan menuduh Alvin Lim membuat toko dalam toko dan bertindak semena-mena terhadap rekanan Lawfirm LQ Indonesia Lawfirm.

Kadiv Humas LQ Indonesia Lawfirm, Advokat Bambang Hartono, SH, MH menanggapi enteng pernyataan tersebut.

“Pertanyaan saya kalo bener, kenapa ga dari dulu teriak? Ketika di terminasi oleh LQ Indonesia Lawfirm baru teriak? Saddan Sitorus diterminasi karena melakukan pelanggaran berat aturan perusahaan dan diduga melakukan pidana penggelapan aset milik perusahaan.

Hal inipun sudah kami laporkan ke kepolisian. Jika mau klarifikasi berikan keterangan langsung ke kepolisian, tidak perlu debat kusir di media.”

LQ Indonesia Lawfirm menjelaskan bahwa sistem rekanan Lawyer di LQ adalah sistem “freelance” atau kerjasama, bukan sebagai karyawan sehingga memang sistemnya bagi hasil.

Tidak ada gaji dan tidak ada asuransi kesehatan karena bukan sebagai karyawan. “Saddan Sitorus ngakunya orang hukum, tapi masa baca kontrak aja tidak bisa? Jika dia merasa ada tagihan 1.6 Milyar,

Ajukan saja ke pengadilan bawa bukti-bukti valid tagihan. Kan dia pengacara, ngapain koar-koar di media tanpa bukti jelas? Lucunya, dia merasa berhak mengelapkan mobil operasional milik LQ dengan alasan LQ berhutang.

Hal seperti ini sudah melanggar hukum hingga segera LQ terminasi. LQ tidak pernah mentoleransi tindakan immoral, intimidasi dan melanggar hukum di dalam institusinya.” Ujar Bambang dalam keterangan nya.

LQ Indonesia Lawfirm juga menyampaikan bahwa Saddan Sitorus telah mengunakan Lawfirm EDSA untuk mengambil kuasa dari klien LQ, Winardi untuk mensomasi klien LQ lainnya Erry yang mana melanggar aturan Firma LQ yang tertera jelas.

LQ melarang untuk rekanan LQ mengugat satu klien dengan klien LQ lainnya. “Oleh karena itu Saddan mengunakan Lawfirm EDSA miliknya dan mengambil kuasa secara melanggar aturan LQ.

Hal unethical seperti ini lah yang dilarang dan di hindari oleh LQ. Masih banyak klien lainnya yang secara diam-diam di ambil oleh Saddan Sitorus dan ketika diketahui oleh Manajemen Firma LQ, maka tanpa toleransi diterminasi. LQ sangat ketat dalam penyeleksian sumber daya manusia.”

Bambang melanjutkan bahwa LQ memperingatkan agar seluruh klien LQ dan masyarakat Indonesia waspada atas kiprah dan tindakan Saddan.

“LQ telah menjadi korban tindakan pidana penggelapan yang dilakukan oleh Saddan dan telah melapor ke kepolisian, kini sebagai orang yang dipecat Saddan sakit hati dan berusaha memfitnah LQ atas perbuatannya”, katanya Bambang.

Hati-hati dan waspada, intinya LQ telah menyampaikan peringatan.

LQ Indonesia Lawfirm tidak merasa kawatir atas fitnahan “bekas pecatan”, sistem kerja rekanan LQ adalah Freelance, jika tertarik dan setuju dengan syarat dan kondisi kontrak.

Silahkan terima dan jalankan Tugas sesuai perjanjian, jika tidak setuju, jangan terima. Tidak ada paksaan sama sekali. Sisteem kerjaan, per kasus, ada kasus ada kerjaan tidak ada kasus maka tidak ada kerjaan.

Jadi ketika dapat profit sharing, rekanan yang butuh asuransi beli sendiri dari perusahaan asuransi. Firma hukum hanya sebagai wadah, semua profesional juga seperti itu. Itu beda antara profesional dan Karyawan.

Tidak mau terima kontrak, yah jangan tandatangan dan silahkan gabung firma lain. “Justru orang yang sudah tandatangan perjanjian dan terima kemudian merasa tidak cukup, adalah orang tamak dan tidak merasa puas.

“Rekanan yang diterminasi berarti tidak memenuhi kualitas dan integritas LQ, jika ada yang termakan fitnahan mereka jangan salahkan LQ yang sudah pernah peringatkan.” katanya Bambang.

Play / postjkt

Jakarta, posjkt.com

Masyarakat dan korban ingin minta keadilan pada Polda Metro Jaya yang baru, agar Natali Rusli agar di proses hukum yang berlaku.

Bahwa kata korban, mudah-mudahan Kapolda Yang Baru bisa menahan dan tangkap sesuai hukum yang di tuntutnya.

Serah terima jabatan Kapolda Metro Jaya sudah selesai dilakukan, Irjen Karyoto sefara resmi telah menjadi Kapolda Metro Jaya baru mengantikan Irjen Fadil Imran.

Pergantian ini memberikan angin segar dan sudah ditunggu oleh LQ Indonesia Lawfirm dan para korban Investasi Bodong yang kasusnya mandek di Polda Metro Jaya.

LQ Indonesia Lawfirm dalam keterangan tertulisnya menyampaikan bahwa di jaman Kapolda Lama, kasus Investasi Bodong mandek total. Hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas.

Kasus Investasi bodong dan kejahatan kerah putih mandek semua dan jalan ditempat.

“Pergantian Kapolda Metro Jaya yang baru memberikan kami secercah harapan, bahwa masyarakat bisa mengantungkan keinginannya agar perkara Laporan Polisi mereka yang sudah 3 tahun mandek dapat di jalankan di jaman Irjen Karyoto.

Sebagai mantan Direktur Penindakan KPK, Irjen Karyoto, kami percayakan bisa lurus, berintegritas dan berani memproses penjahat kelas kakap yang merugikan banyak masyarakat demi menegakkan dan memperbaiki Citra Kepolisian.”

Kadiv Humas LQ Indonesia Lawfirm, Advokat Bambang Hartono, SH, MH dalam keterangan tertulisnya menyampaikan bahwa berbanding terbalik dengan penanganan kasus Investasi Bodong di Mabes Tipideksus yang berjalan dengan lancar, kasus Investasi Bodong di Polda Metro Jaya semua mandek.

“Semua kasus dan Laporan polisi di Polda Metro Jaya mandek, bukan hanya laporan dari LQ Indonesia Lawfirm tapi juga LP dari lawyer lain dan masyarakat.

Sebut saja, Investasi bodong PT MPIP dengan Terlapor Raja Sapta Oktohari, OSO sekuritas dengan terlapor Hasanudin Tisi dan Hamdriyanto, Narada, Minnapadi, UOB Kayhian, dan masih banyak kasus kerah putih lainnya berjalan di tempat.

Hanya berputar-putar periksa saksi-saksi selama 3 tahun terakhir, tidak ada kepastian hukum. Kami menaruh harapan Irjen Karyoto, bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap Polri dengan memerintahkan penyidik dan atasan penyidik untuk segera menuntaskan kasus ersebut, tanpa pandang bulu siapa terlapornya.”

LQ Indonesia Lawfirm mengingaykan terutama terhadap Terlapor Raja Sapta Oktohari (RSO) yang adalah Mantan Dirut PT MPIP yang merugikan total 7 Triliun dengan korban 7000 orang kurang lebih.

Sosok RSO anak Oesman Sapta Odang sangat kejam karena selain merugikan korbannya, seperti kasus Meikarta malah Raja Sapta Oktohari mengugat korbannya 450 Milyar, padahal korban tersebut hilang uangnya 2 Milyar oleh rayuan gombal RSO yang diketahui adalah ketua Komite Olimpiade Indonesia.

“Masyarakat akan mendukung Irjen Karyoto untuk berprestasi dan lurus sebagai jenderal polri agar di sayang dan dicintai masyarakat.

LQ percaya sebagai Mantan Direktur Penindakan KPK, Irjen Karyoto berani dan punya nyali untuk menindak penjahat kelas kakap sebagaimana di KPK beliau sering menindak pejabat Korup.

LQ akan menyupport dan mendukung sepenuhnya agar Kapolda Metro Jaya yang baru bisa berhasil mengungkap kejahatan kerah putih terutama skema ponzi sebagaimana arahan Presiden Jokowi.

LQ percaya sebagai Mantan pejabat KPK Irjen Karyoto bisa bersih, tolak suap dari penjahat kelas kakap dan tindak tegas para terlapor penjahat keuangan yang merugikan masyarakat.

Selamat bertugas Irjen Karyoto. Tuhan memberkati anda dan Polda Metro Jaya.” Ucap Advokat Bambang Hartono, SH, MH.

Arfaiz / postjkt

Tangerang, posjkt.com

Perang replik duplik di pertontonkan jaksa Syahanara SH dan Tomson Situmeang SH MH CLA. CTLC pengacara terdakwa joko sukamtono. Yang minta di bebaskan.

Sertipikat milik Djoko Sukamtono di gelapkan. Selam persidangan tidak pernah di jadikan barang bukti.

Penuntut umum tidak bisa membuktikan atau menunjukkan Bukti atau Surat Autentik, barang bukti yang di sita tidak pernah di perlihatkan dalam persidangan.

Surat Pernyataan Kesaksian tertanggal 17 November 2009 diduga palsu, seharusnya JPU buktikan melalui hasil laboratorium forensik,

Pelapor IDRIS tidak memiliki alas hak yang SAH menurut hukum untuk mengklaim tanah dimaksud, nama Idris tidak ada dalam riwayat buku Desa sebagai ahli waris, kamis (06/04).

Penyidik dan penuntut umum dalam perkara a quo sama-sama menggelapkan fakta-fakta atau bukti sertipikat milik terdakwa Djoko Sukamtono.

Sidang kasus pidana terkesan di paksakan. Terdakwa Joko Sukamtono 71 tahun pemilik tanah dan sudah bersertifikat di jebloskan ke bui oleh Jaksa penuntut umum Syahanara SH. Joko Sukamtono di tuntut 4 tahun penjara oleh JPU Kejaksaan Negeri Kota Tangerang.

Joko Sukamtono di Dakwa telah memalsukan surat untuk pembuatan sertipikat. Selama persidangan JPU tidak bisa membuktikan Dakwaanya tenta g surat palsu atau di palsukan.

Dakwaan dan tuntutan JPU hanya bukti Poto kopy sedangkan 3 sertipikat milik terdakwa di sita polisi dan jaksa.

Tetapi selama sidang barang bukti tersebut tidak pernah muncul dalam persidangan.

Majelis hakim Arif Budi Cahyono pun membantah tidak pernah menyimpan barang bukti sertipikat. Karna majelis hakim tidak ada sangkut pautnya dengan barang bukti.

Barang bukti ada sama jaksa Karna jaksa yang menyeret terdakwa ke pengadilan.

Selama sidang JPU tidak pernah memperlihatkan barang bukti dalam Dakwaanya ujar majelis hakim. Silahkan tanyakan ke jaksa mengenai barang bukti ujar majelis hakim.

Jawaban (replik) Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kota Tangerang atas Nota Pembelaan (pledoi) yang diajukan terdakwa Djoko Sukamtono melalui penasehat hukumnya.

Tomson Situmeang, SH., MH., CLA., CLCT, ditanggapi kembali dengan duplik oleh Tomson, dkk dari S2S Law Office. Duplik dibacakan di persidangan di PN Tangerang, Kamis (6/4/2023).

Di awal dupliknya pada poin kedua, Tomson Situmeang dkk mengatakan bahwa hingga pengajuan replik, penuntut umum tidak bisa membuktikan atau menunjukkan Bukti atau Surat Autentik, akan tetapi menyatakan Surat Pernyataan Kesaksian tanggal 17 November 2009 sebagai Akta atau Surat Autentik.

Padahal, Surat Pernyataan Kesaksian tersebut tidak dibuat oleh Pejabat sebagaimana dijelaskan penuntut umum dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perk.: PDM-07/TNG/012023, tanggal 29 Maret 2023.

“Artinya, Surat Pernyataan Kesaksian tertanggal 17 November 2009 tersebut tidak termasuk PRODUK atau HASIL dari salah satu Pejabat Pembuat Akte Autentik melainkan hanya Akta dibawah tangan atau surat biasa.

Oleh karenanya dakwaan kesatu dan kedua penuntut umum TIDAK TERBUKTI secara sah dan menyakinkan,” paparnya.

Di poin ketiga, Tomson Situmeang menyampaikan Apabila Surat Pernyataan Kesaksian tertanggal 17 November 2009 diduga palsu,

Maka seharusnya dibuktikan melalui hasil pengecekan laboratorium forensik, tetapi nyatanya hingga pengajuan replik penuntut umum sama sekali tidak dapat membuktikannya dengan Hasil Laboratorium Forensik.

Sehingga dakwaan ketiga dan keempat penuntut umum TIDAK TERBUKTI secara sah dan menyakinkan.

“Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penuntut umum TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN seluruh dakwaan yang didakwakan terhadap terdakwa,” katanya.

Selanjutnya terhadap replik penuntut umum, Tomson Situmeang menanggapi, Bahwa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Kota Tangerang tidak berwenang menangani perkara a quo karena locus delicti berada di Kabupaten Tangerang yang juga ada Kejaksaan Negeri.

“Maka dakwaan maupun tuntutan Penuntut Umum BATAL DEMI HUKUM karena diajukan oleh Pejabat Yang Tidak Berhak dan Tidak Berwenang,” kata Tomson dalam duplik tertulisnya.

Tanggapan penuntut umum mengenai “penyidik dan penuntut umum dalam perkara a quo sama-sama menggelapkan fakta-fakta atau bukti” yang disampaikan oleh Tomson dalam pledoinya.

Ditanggapi penuntut umum dalam repliknya “bahwa terhadap saksi Memet dan Anwar, penuntut umum telah melakukan panggilan secara patut sebanyak 3 kali.

Namun, Tomson menganggap bahwa Penuntut Umum mengada-ada dan merupakan Kebohongan Publik, karena fakta persidangan.

Keterangan Lurah atas ketidakberadaan kedua saksi di alamatnya sudah disampaikan dan diajukan oleh penuntut umum sebelum melakukan panggilan secara sah dan patut menurut hukum.

“Artinya Penuntut Umum sudah menyiapkan Surat Keterangan Lurah, baru melakukan pemanggilan lewat Kelurahan,” ungkapnya.

Selanjutnya, Tomson Situmeang berkesimpulan bahwa saksi Idris bukanlah pemilik tanah sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum.

“Bahwa Penuntut Umum sama sekali tidak dapat membantah dan membuktikan sebaliknya, bahwa IDRIS tidak memiliki alas hak yang SAH menurut hukum untuk mengklaim tanah dimaksud, dengan alasan sebagai berikut :

Saksi menyatakan memperoleh tanah tersebut sebagai warisan pada tahun 1982 dan kemudian diterbitkan giriknya.

Faktanya, menurut keterangan saksi Fauzi (mantan Lurah Dadap) di muka persidangan, menyatakan sesuai dengan Buku Arsip Kelurahan Girik 727 adalah atas nama Lajung.

Tidak ada riwayat Peralihan Girik 727 atas nama Lajung kepada IDRIS,” papar Tomson dalam dupliknya.

Di akhir dupliknya, Tomson dan rekannya sangat menyayangkan karena jaksa penuntut umum ternyata hanya memahami dan berkutat pada pidana saja, tetapi tidak memahami hukum agraria atau Hukum Pertanahan Indonesia yang merupakan pokok perkara timbulnya permasalahan ini.

“Sehingga orang dengan dasar kepemilikan yang tidak jelas bahkan terindikasi palsu berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang pokok agraria dan peraturan pemeintah . Demiakia di Tegaskan Tomson Situmeang,

red matapost.com

Jakarta, posjkt.com

LQ Indonesia LawFirm menduga ada kejanggalan setelah vonis Bebas Henry Surya pengemplang dana nasabah 106 triliyun sang Raja Cuci Uang hasil meres para nasabahnya

Hakim yang memeriksa perkara Hendri Surya akan di laporkan. menurut Sepviant hal Tersebut terlihat Sangat Konyol dan seolah-olah tidak mengerti mekanisme hukum,

LQ Indonesia Lawfirm dicegah agar tidak bisa memantau perkembangan daripada Perkara TPPU yang dilakukan Oleh Henry Surya.

LQ Indonesia Law Firm Menduga sangat banyak sekali Kejanggalan-Kejanggalan Dalam Perkara Indosurya, Hal ini Terungkap dari beberapa LP,” Tidak mau kecolongan untuk kedua kalinya LQ Indonesia lawfirm menghimbau masyarakat lebih peka terhadap praktek industri hukum mafia kerah putih di Indonesia yang sudah mengakar rumput.

Dalam Persidangan tersangkakannya kembali Henry Surya dalam Perkara Pemalsuan Dokumen yang berujung ditahnnya Henry Surya yang ke 3 kalinya

Menurut Sepviant Yana Putra Advokat bertampang garang yang tergabung dalam LQ Indonesia LawFirm menduga ada beberapa kejanggalan setelah vonis Bebas Henry Surya sang Raja Cuci Uang hasil meres para nasabahnya

Yang pertama, setelah Vonis Bebas Henry Surya beberapa pihak Seperti syahnan tanjung mengungkapkan dalam rilisnya kecewa dengan putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tentang Vonis bebas Henry Surya.

Kemudian akan melaporkan Hakim yang memeriksa perkara tersebut, menurut Sepviant hal Tersebut terlihat Sangat Konyol dan seolah-olah tidak mengerti mekanisme hukum,

Beliau adalah seorang Jaksa yang dalam hal ini beliau sebagai Jaksa Penuntut umum pangkat sangat tinggi, sebagai JPU yang menuntut Henry Surya dalam Kasus TPPU.

Terlebih lagi Sepviant menuturkan sampai saat ini belum ada upaya apapun dari JPU tentang vonis bebas Henry Surya kecuali kasasi,” hal tersebut terungkap Syahnan Tanjung diam-diam saja sampai sekarang dan tidak ada pergerakan sama sekali.

Sepviant Menduga bahwa Syahnan Tanjung hanya Pencitraan saja dalam Rilisnya setelah vonis Bebas Henry Surya untuk menjaga kredibilitasnya sebagai seorang jaksa penuntut umum (JPU)

Kita mendengarkan dan melihat bahwa Henry Surya telah ditetapkan Tersangka lagi Oleh Dirtipideksus Bareskrim Polri dalam Rilis resminya dengan dugaan Henry Surya dijerat dengan Pasal 263 ayat (1) dan (2) dan/atau Pasal 266 ayat (1) dan (2) KUHP dan Pasal 3 dan/atau Pasal 4 dan/atau Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8.

Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam hal ini Sepviant Yana Putra sangat mengapresiasi kepada Dirtipideksus Bareskrim Polri,

Sepviant menuturkan ada beberapa kejanggalan dalam penetapan tersangka dengan dugaan pasal 263 KUHP, 266 KUHP dan TPPU, padahal ada LP 204 yang saat ini.

Sudah naik SIDIK dan sudah sangat terang benderang tindak Pidana yang dilakukan Oleh Henry Surya CS, kenapa Dirtipideksus tidak menggunakan LP 204 tersebut untuk menetapkan dan menahan Henry Surya.

LP type A yang mendugaakan dengan pasal 263 KUHP dan 266 KUHP, dalam LP type A tersebut Sepviant menduga agar para korban dan Khususnya LQ Indonesia Lawfirm dicegah agar tidak bisa memantau perkembangan daripada Perkara TPPU yang dilakukan Oleh Henry Surya.

Terlebih lagi LQ Indonesia Lawfirm tidak memiliki legal standing untuk menyuarakan perihal perkembangan perkara, padahal kita sama-sama tahu tindak Pidana Henry Surya tidak akan muncul ke permukaan.

Publik atau biasa disebut VIRAL tanpa LQ Indonesia LawFirm Memviralkan Tindakan Henry Surya dan sampai didengar dan menjadi atensi Menkopolhukam bapak MAHFUD MD,

Pasca Alvin Lim ditahan dan telah divonis 4,5 tahun Penjara, Perkara KSP INDOSURYA dan PT INDOSURYA FINANCE dan Investasi Bodong lainnya mandek, hal ini menurut Sepviant adalah suksesnya pergerakan MAFIA DUIT untuk membungkam seorang yang vocal secara hukum untuk.

Mengungkap Kejahatan Kerah Putih yang sangat merugikan Masyarakat, dari hal itu pula sewaktu-waktu akan ada beberapa Pihak yang akan memainkan Perkara ini untuk menguntungkan dirinya sendiri entah itu kehormatan, nama baik dan uang yang akan didapatkannya,

Kasus Natalia Rusli yang saat ini telah ditahan di Polres Jakarta Selatan, Natalia Rrusli ini adalah contoh oknum Pengacara yang memainkan sebuah perkara demi keuntungan Pribadi, mengingat tokoh Dari LQ Indonesia LawFirm yang tidak lain adalah Alvin Lim.

Telah dibungkam suaranya secara habis-habisan, hal itu pula disampaikan oleh keluarga Alvin Lim yakni Isti dan anak dari Alvin Lim dalam Podcast UYA KUYA sebagai narasumber

Sebagai salah satu Advokat daripada Korban Investasi Bodong Sepviant mengingatkan, untuk para korban Investasi Bodong Khususnya Korban KSP Indosurya agar terus menyuarakan.

Hak-Haknya agar tidak sampai kasusnya tenggelam dan tergerus oleh isu isu lainya dan tetap terus pantau kejanggalan-Kejanggalan dalam Kasus Investasi bodong.

Hal senada disampaikan salah satu pimpinan LQ Indonesia lawfirm advokat Rizki Indra Permana S.H, M.H. menurutnya kejadian miris yang sangat merugikan masyarakat.

Tidak boleh terulang kembali seperti lepasnya penjahat pengemplang dana masyarakat senilai 106 Triliun, selanjutnya Rizki berharap para Aparat penegak hukum betul- betul serius menangani perkara jelas kakap.

Memperjuangkan hak para korban lewat LP Indosurya intifinace yang telah berhasil menahan Henry Surya kembali. “ jangan sampai bukti- bukti lemah dan tuntutan yang terkesan ragu- ragu nantinya disampaikan dipersidangan! “ ini merupakan jelas murni tindak pidana.

Jika diperlukan LQ siap membantu JPU untuk membuat sistematika dakwaan dan tuntutan dipersidangan. Biar kita kasih terang Majelis. Pungkasnya

LQ Indonesia Lawfirm memiliki 4 cabang di Indonesia antara lain di kota Jakarta Pusat, Tangerang, Jakarta Barat dan Surabaya dengan jumlah rekanan kurang lebih 50 lawyer berkualitas. LQ Indonesia Lawfirm memiliki expertise di bidang pidana, ekonomi, keuangan, perbankan dan korporasi.

Arfaiz / postjkt

Tangerang, posjkt.com

Kami dari majelis hakim tidak pernah menahan barang bukti maupun menggelapkan barang bukti apapun. Selama dalam persidangan JPU tidak pernah memperlihatkan barang bukti di persidangan ujar majelis hakim membantah

Kuasa hukum terdakwa Djoko Sukamtono Dalam pembelaannya meminta supaya majelis hakim yang menyidangkan kasus ini membebaskan terdakwa dari dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum Syahanara SH. Terdakwa sudah berusia la jut 71 tahun.

Terdakwa tidak terbukti bersalah seperti dakwaan JPU ujar Tomson Situmeang SH MH CLA. CTLC dalam pembelaannya.

Terdakwa Djoko Sukamtono di dakwa JPU telah memalsukan surat data ontentik yang di palsukan.

Terdakwa Djoko Sukamtono awalnya membeli tanah dari Tanu Wijaya, dalam riwayat tanah Tanu membeli dari Lajung. Setelah di tingkatkan suratnya dari girik PPAT kecamatan lalu di sertipikatkan.

Dari 5 sertipikat hanya 2 yang jadi. Karna sebagian tanah terkena abrasi air laut dan tidak bisa di ukur oleh BPN. Selesai di urung selama 1 tahun Djoko Sukamtono meneruskan pembuatan sertipikat ke BPN Kabupaten Tangerang.

Menggunakan Poto kopy surat pengantar dari Desa yang di Tanda Tangani kades Dames Taufik di legalisir oleh Kades Subur. Surat ini lah yang di anggap palsu oleh pelapor Idris.

JPU tidak mampu menghadirkan bukti surat yang di anggap palsu atau di palsukan. Barang bukti hanya Poto kopy dal. Persidangan yang sudah di ligalisir oleh kades Subur tahun 2015,2016.

Sedangkan surat tanah milik terdakwa Djoko Sukamtono yang di sita penyidik polisi dalam berkas BAP tidak pernah di perlihatkan dalam persidangan.

Alasan JPU barang bukti untuk perkara yang lain. Sedangkan perkara ini hanya tunggal tidak menyertakan pasal 55 turut serta pelaku yang lainya.

Pelapor Idris yang mengakui memiliki girik dari ahli waris orang tuanya dalam buku Desa tidak terdaftar riwayat nama Pelapor Idris.

Yang ada di lokasi tanah tersebut di riwayat buku Desa pemiliknya Lajung yang di jual ke Tanya Wijaya lalu di jual lagi ke Djoko Sukamtono yang sudah di sertipikat ke badan pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tangerang Banten.

Majelis hakim Arif Budi Cahyono SH MH Membantah dalam persidangan dan klarifikasi masalah barang bukti sertipikat yang di sita polisi dan di jadikan barang bukti tetapi tidak pernah di perlihatkan dalam persidangan.

“Kami dari majelis hakim tidak pernah menahan barang bukti maupun menggelapkan barang bukti apapun”, katanya.

Selama dalam persidangan JPU tidak pernah memperlihatkan barang bukti di persidangan yang saudara pengacara tuduhkan ke pada kami majelis hakim.

Silahkan tanyakan ke JPU yang mengetahui barang bukti tersebut. JPU lah yang mengetahui barang bukti tersebut ada diana ujar Arif Budi cahyono SH MH membantah barang bukti sertipikat milik terdakwa Djoko Sukamtono sampai sekarang tidak pernah di perlihatkan dalam persidangan.

Terdakwa Djoko Sukamtono dituntut 4 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum Syahanara SH Jaksa Kejaksaan Negeri Kota Tangerang. pada sidang di Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Tangerang, Rabu (29/03/2023).

Lalu, hari ini Senin 3 April kuasa hukum terdakwa Tomson Situmeang, SH., MH., CLA., CTLC. pada sidang, Senin (03/04/2023) dalam pembelaannya meminta majelis hakim membebaskan terdakwa dari segala tuntutan dan dakwaan JPU Syahanara SH.

Nota Pembelaan tertulis yang di bacakan dalam persidangan terbuka Tomson Situmeang yang dibacakan oleh rekannya Daniel Heri Pasaribu,SH., berkesimpulan bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang.

Tidak Berhak dan Tidak Berwenang untuk mengajukan Dakwaan dan Tuntutan dalam perkara ini dengan alasan, Locus Delicti atau Tempat Kejadian Perkara berada di wilayah Kabupaten Tangerang yang bukan wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Tangerang.

Tomson Situmeang juga berpendapat bahwa Penyidik dan Penuntut Umum dalam perkara ini sama-sama menggelapkan fakta-fakta atau bukti. Sebab, terdapat saksi bernama Kadin bin Acim yang hadir.

Diperiksa dan di BAP oleh penyidik Polres Metro Tangerang tetapi Keterangan Saksi tidak dimasukkan dalam berkas perkara karena keterangan saksi tersebut tidak mendukung tuduhan penyidik yang dialamatkan kepada terdakwa.

Penuntut Umum yang tidak dapat menghadirkan dua saksi yang ada dalam berkas perkara yaitu saksi Memet HD Bin Alm H. Dali dan saksi Anwar Sadat bin Alm H. Idat Hidayat, menurut Tomson Situmeang, diduga karena kesaksian dari dua saksi ini bertentangan (tidak bersesuaian) dengan keterangan saksi Idris selaku pelapor.

Tomson Situmeang penasehat hukum terdakwa dalam nota pembelaannya juga mengatakan bahwa Penuntut Umum dan Ketua Majelis Hakim sama-sama melakukan pelanggaran atas ketentuan KUHAP karena sejak sidang pertama (sebelum pembacaan dakwaan), pihaknya telah memohon melalui Majelis Hakim agar dapat diberikan Berkas Perkara Lengkap. Namun, hingga persidangan pembacaan Nota Pembelaan, hanya diberikan BAP saksi, Terdakwa dan BAP Ahli.

“Bahwa tindakan Penuntut Umum tersebut telah melanggar dan bertentangan dengan ketentuan dalam KUHAP Pasal 143 ayat (4) yang menyatakan: Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka.

Kuasanya atau penasehat hukumnya dan penyidik pada saat bersamaan dengan menyampaikan surat pelimpahan Perkara tersebut ke Pengadilan Negeri,” kata Tomson dalam Nota Pembelaan yang fotocopinya diterima media ini dari tim penasehat hukum terdakwa.

Terkait barang bukti yang oleh Penuntut Umum disebut dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perk. : PDM-07/TNG/012023, 1 (satu) berkas warkah SHM No. 05944 an. Djoko Sukamtono yang dinyatakan telah disita secara sah menurut hukum, ternyata, kata Tomson, dibantah sendiri oleh Penuntut Umum yang menyatakan

“Sertifikat Hak Milik Nomor : 05977/Dadap an. Djoko Sukamtono yang akan dilakukan penyitaan tersebut diduga berada di tempat yang diketahui atau dalam penguasaan H. Sutrisno Lukito Disastro.

“Artinya, Sertifikat Hak Milik Nomor : 05977/Dadap seluas 6.544 m² an. Djoko Sukamtono, belum disita,” tulis Tomson dalam Nota Pembelaan itu.

Selain itu, menurut Tomson, Penuntut Umum telah gelap mata hatinya dalam mengajukan tuntutan, dan menyatakan terdakwa berbelit-belit. Padahal, terdakwa telah menyampaikan keterangan sebagaimana adanya.

“Terdakwa mengakui semua hal yang dilakukan, hanya saja memang pengakuan terdakwa tidak ada yang masuk kategori perbuatan pidana, sebagaimana mungkin diharapkan oleh Penuntut Umum,” tulis Tomson.

Di akhir nota pembelaannya, Tomson Situmeang dan rekannya memohon agar Majelis Hakim berkenan memberikan putusan berdasarkan hati nurani yang paling dalam dengan menerapkan dan berpedoman pada Azas Hukum.

“In Dubio Pro Reo” dengan adagium “lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah, daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah” sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 33 K/MIL/2009.Pungkas Kuasa Hukum Terdakwa .

Dari awal persidangan kasus Djoko Sukamtono 71 tahun ini hampir mirip perkara Jimy Lie yang di tuntut JPU Syahanara selama 5 tahun dan di vonis bebas oleh majelis hakim pengadilan Negeri Tangerang yang menyidangkan.

Jimy Lie di dakwa telah menggunakan surat palsu atau yang di palsukan KTP no nik ganda. Tahun 2000an perogram pemerintah Kabupaten Tangerang, siapapun yang mau menanam kan modalnya membeli tanah lebih dari 3 hektar wajib memiliki KTP Tangerang. Karna persaratanta harus punya KTP.

Calo penjual obelu tanah seorang PNS yang bertugas di PDAM membuatkan KTP Jimy denga modal Poto kopy ktp lama beralamat di Jakarta Utara denga pas Poto. Setelah KTP jadi di kembalikan ke Jimy dan di tanda tangani.

Setelah itu KTP di pergunakan untuk kepengurusan surat surat jual beli tanah dan mengurus IMB berdiriny perusahaan milik Jimy. KTP sempat di perpanjang oleh pegawai Jimy, saksi mantan camat Pakuhaji Nurhadi yang menandatangani KTP membenarkan.

Pelapor calo (mavia) tanah tidak ada hubungannya dengan dan tidak di rugikan oleh Jimy dan perkara sudah melebihi 12 tahun alias kadaluwarsa. Itulah hakim akirnya menuntut bebas osnlag.

Terbukti perbuatanya tidak terbukti pidananya. Imy lie, Anton Wijaya Salim, nenek Nio semua korban mavia tanah. Termasuk perkara Djoko Sukamtono yang di kriminalisasi Mavia tanah. Klau pejabat sudah bersatu dengan mavia tanah orang lemah yang jadi korbanya

Arfiaz / postjkt