TANGERANG, http://postjktc.co –  Jalan Raya Tigaraksa – Cisoka  yang merupakan  jalan provinsi  hingga kini  tidak ramah untuk pejalan kaki.  Kondisi ini sangat membahayakan, terutama bagi . anak sekolah yang setiap hari berjalan kaki ke sekolah. Sepanjang ruas jalan tersebut  tidak tersedia trotoar atau bahu jalan khusus pejalan kaki.  Akibatnya, para pelajar terpaksa berjalan di tepi badan jalan, berdesakan dengan kendaraan bermotor yang melintas dengan kecepatan tinggi.   RAWAN KECELAKAAN SETIAP HARI Pagi dan sore hari, ratusan anak sekolah terlihat berjalan kaki di bahu jalan. Truk, bus, dan kendaraan pribadi berlalu lalang tanpa memedulikan keselamatan pejalan kaki.   _”Tiap hari deg-degan nganter anak sekolah. Mobil pada ngebut. Kalau ada trotoar pasti lebih aman,”_ ujar salah satu orang tua siswa di wilayah Tigaraksa.   Minimnya penerangan jalan…

SERANG, http://postjktc.co – Pemerintah Provinsi Banten menyiapkan angin segar bagi pemilik kendaraan. Program insentif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berupa diskon pokok pajak, pembebasan denda keterlambatan, dan pembebasan denda mutasi masuk ditargetkan mulai berlaku Agustus 2026.   Program ini masih menunggu persetujuan akhir dari Gubernur Banten.   BESARAN MASIH DIFINALISASI   Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Banten saat ini masih memfinalisasi besaran diskon dan durasi program.   Tujuannya jelas: mendorong kepatuhan masyarakat membayar pajak sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).   “Insentif ini diharapkan bisa menjadi solusi di tengah kondisi ekonomi dan untuk mengejar target penerimaan daerah,” ujar sumber di Bapenda Banten.   REALISASI PAD TW II NAIK   Hingga Triwulan II 2026, realisasi PAD dan penerimaan pajak daerah menunjukkan peningkatan dibanding Triwulan I.   Meski demikian,…

SERANG, http://postjktc.co – Temuan baru kembali mengguncang pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Banten. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya penyaluran dana hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk 11 sekolah swasta di Provinsi Banten senilai Rp861,27 juta. Masalahnya: Dana tersebut tidak tercantum dalam penjabaran APBD maupun APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025. Temuan itu tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK  atas pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025.   KATA ATURAN……!!!!! Setiap penyaluran dana APBD, termasuk dana hibah, wajib tercantum dalam APBD/APBD-P. Tujuannya: transparansi, akuntabilitas, dan bisa diawasi DPRD dan  publik. Jika tidak tercantum, maka penyaluran itu `ilegal secara administrasi`. Rawan disalahgunakan dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. PERTANYAAN KRITIS PASCA TEMUAN BPK   DANA DARI MANA…? Kalau tidak ada di APBD, lalu Rp861,27 juta itu diambil dari…