Postjktco.co Tangerang, 22 September 2026 HAK JAWAB KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TANGERANG TERKAIT PEMBERITAAN DUGAAN PELECEHAN SEKSUAL Assalamualaikum Wr. Wb. Sehubungan dengan adanya pemberitaan di sejumlah media massa, mengenai dugaan pelecehan seksual yang dikaitkan dengan diri saya selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang, dengan ini saya menyampaikan hak jawab, sebagai bentuk penghormatan terhadap prinsip pemberitaan yang berimbang, serta hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang utuh sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Saya menghormati kerja jurnalistik, dan memahami bahwa media memiliki fungsi penting dalam menyampaikan informasi kepada publik. Namun demikian, saya juga memiliki hak untuk memberikan penjelasan atas pemberitaan yang telah berkembang, agar masyarakat memperoleh informasi dari berbagai sisi secara objektif. *1. Mengenai Sikap Saya terhadap Pemberitaan* Bahwa terkait…

    POSTJKTC.COM | TANGERANG, 4 MEI 2026– Kementerian Pertanian mendadak gaspol. Senin (4/5/2026), 10.000 hektare sawah di 19 provinsi ditanam serentak atas perintah Kementan. Alasan resmi: antisipasi El Nino, jaga stok pangan nasional.   Kenapa baru sekarang? El Nino udah diprediksi BMKG sejak Februari.   INDAH DI KERTAS, GELAP DI LAPANGAN Klaim Kementan Fakta Lapangan yang Ditutupin “10.000 Ha di 19 Provinsi” Berdasarkan data Rata-rata cuma 526 Ha/provinsi. DKI Jakarta dapat jatah? Papua berapa? Data by provinsi nggak dibuka  sama dengan rawan fiktif”. 526 Ha itu cuma 5 km x 1 km. Program Cetak sawah baru atau tanam di sawah eksisting?Kalau sawah eksisting, berarti petani yang nanam, Kementan cuma nebeng klaim. Anggaran cetak sawah baru Rp20 juta/Ha. 10.000 Ha = Rp200 M. Milenial mana?…

POSTJKT.COM | Tangerang, Radio Suara Tangerang Gemilang (RSTG) diduga melakukan penyimpangan keuangan dengan menyedot miliaran rupiah dari APBD tanpa izin yang sah.Berdasarkan temuan  menunjukkan bahwa radio suara gemilang,  diduga tidak memiliki landasan hukum yang jelas untuk beroperasi, sehingga seluruh aktivitasnya, termasuk penyerapan APBD dan penerimaan iklan, dianggap ilegal. Beberapa ormas  menuding adanya praktik “perampokan” keuangan daerah secara sistematis dilingkungan opd ( diskominfo ) Ormas juga menyoroti bahwa ada pemasukan iklan seharusnya masuk ke kas daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun diduga ada praktik penguapan dana ke kantong pribadi oknum tertentu. Informasi kurang sedap RSTG ini memang sangat mencurigakan. Dugaan penyimpangan keuangan dan tidak adanya landasan hukum yang jelas membuat banyak pihak mempertanyakan transparansi pengelolaan keuangan daerah? Jawaban singkat kabid diskominfo Feby, melalui aplikasi pesan…

posjkt.com / Tangerang, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmizi, menuai sorotan tajam setelah menunjukkan sikap antikritik dan tidak transparan terkait penggunaan anggaran publik. Menurut informasi yang beredar di sejumlah Media Online_”, Ia menolak ditemui awak media yang mencoba mengonfirmasi transparansi anggaran pengadaan 4 (empat) unit mobil Puskesmas Keliling (Pusling) senilai Rp1,7 miliar, bahkan memblokade akses informasi dengan meminta klarifikasi dilakukan secara tertulis. Sikap ini memicu kekecewaan dan pertanyaan tentang transparansi penggunaan anggaran publik di Dinkes Kabupaten Tangerang. Apakah ini akan berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah? Sikap “buang badan” Hendra Tarmizi sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang memang mencederai prinsip keterbukaan informasi publik. Sebagai pejabat publik, ia seharusnya menjunjung tinggi kode etik dan disiplin, termasuk bersikap kooperatif terhadap fungsi kontrol sosial, seperti…