posjkt.com | Lebak – Menoreh prestasi di tingkat Provinsi Banten, Desa Sumurbandung, Kabupaten Lebak meraih peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) 2025. Senin (15/12/2025).
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Banten, Andra Soni, sebagai bentuk apresiasi atas komitmen pemerintah desa dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Desa Sumurbandung tercatat sebagai salah satu dari tiga desa yang ditetapkan sebagai Desa Anti Korupsi di Provinsi Banten tahun 2025.
Dari total 1.238 desa di Banten, hanya tiga desa yang menerima penghargaan tersebut, yakni Desa Sumurbandung yang mewakili Kabupaten Lebak, Desa Cikande Permai mewakili Kabupaten Serang, dan Desa Legok mewakili Kabupaten Tangerang.
Kepala Desa Sumurbandung, Budi Setiawan, mengatakan bahwa penghargaan tersebut merupakan hasil kerja kolektif antara pemerintah desa dan masyarakat dalam membangun budaya antikorupsi di tingkat desa.
“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan desa. Capaian ini tidak terlepas dari partisipasi aktif masyarakat,” ujar Budi Setiawan.
Selain penghargaan Desa Anti Korupsi, Desa Sumurbandung juga mencatatkan prestasi di bidang pelayanan kesehatan masyarakat. Posyandu Koncang I berhasil meraih Juara II Lomba Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) tingkat Provinsi Banten Tahun 2025.
Posyandu Koncang I dinilai berhasil mengimplementasikan kebijakan 6 SPM, yang meliputi pelayanan kesehatan ibu dan anak, gizi, imunisasi, keluarga berencana, pencegahan penyakit, serta pelayanan kesehatan dasar lainnya.
Seiring dengan pengembangan konsep New Posyandu, layanan posyandu di Desa Sumurbandung kini tidak hanya terbatas pada bidang kesehatan. Posyandu juga melayani enam bidang pelayanan dasar, yakni pendidikan, kesehatan, perumahan rakyat, pekerjaan umum, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas), dan sosial.
Selain pelayanan, posyandu juga menerima aduan masyarakat terkait lima bidang di luar kesehatan.
Melalui layanan 6 SPM tersebut, diharapkan posyandu dapat membantu pemerintah daerah, baik kabupaten maupun provinsi, dalam penyelesaian permasalahan pelayanan dasar masyarakat secara lebih tepat sasaran dan sesuai kondisi aktual.
Salah seorang warga Desa Sumurbandung, Ahmad Borju, mengapresiasi capaian yang diraih oleh desanya.
“Kami sebagai warga merasa bangga. Semoga prestasi ini dapat terus dipertahankan dan pelayanan kepada masyarakat semakin baik,” katanya.
Pemerintah Desa Sumurbandung menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik demi mewujudkan desa yang bersih, sehat, dan berdaya saing, sejalan dengan tagline desa, “Berdaya, Unggul, Sejahtera,” sebagai cita-cita dan tujuan pembangunan Desa Sumurbandung.
(PIMPINAN REDAKSI)
posjkt.com / Kamis 12/2025, Tigaraksa, Pembangunan Embung Perum Sudirman di Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, telah dimulai dengan peletakan batu pertama oleh Penjabat (Pj) Bupati Tangerang, pada masa itu. Embung ini bertujuan untuk mengurangi dampak banjir di tiga lokasi perumahan dan sekitarnya, yaitu Perumahan Sudirman Indah, Perumahan Puri, dan Perumahan Triraksa.
Warga sekitar mengungkapkan bahwa pembangunan ini sangat membantu mengurangi banjir dan sebagai daerah resapan air tanah, penggunaan air tanah oleh masyarakat selama ini sangat minim karna air dalam tanah kosong.
Namun dengan adanya pembangunan embung ini debit air tanah selalu ada,ini solusi bagi warga sekitar yang menggunakan sumur bor.
Embung ini memiliki luas 7.500 M2 dan dapat menampung sekitar 28.526 M3 air. Pembangunan embung ini diharapkan dapat selesai pada tanggal 17 Desember 2024, dengan waktu pelaksanaan 180 hari kalender.
Kepala Dinas Bina Marga SDA Kabupaten Tangerang, Rijal, mengungkapkan bahwa ada sekitar 92 titik lokasi rawan banjir di Kabupaten Tangerang, dan embung ini diharapkan dapat membantu mengurangi genangan air saat curah hujan tinggi.
Selain itu, Jika embung ini rampung pada tahap berikutnya dapat dijadikan sebagai lokasi wisata dan ruang terbuka hijau, serta kegiatan masyarakat lainnya di sekitar lokasi embung. Warga berharap pembangunan embung ini dapat dilaksanakan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat biaya, serta dapat memberikan manfaat maksimal bagi warga. Pembangunan Embung Perum Sudirman di Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, telah dimulai dengan peletakan batu pertama oleh Penjabat (Pj) Bupati Tangerang, Andi Ony dan diteruskn tahap kedua oleh Bupati saat ini Rudi M . Embung selain bertujuan untuk mengurangi dampak banjir di tiga lokasi perumahan dan sekitarnya, yaitu Perumahan Sudirman Indah, Perumahan Puri, dan Perumahan Triraksa. Embung ini juga solusi penyimpanan air, untuk menghadapi becana jika terjadi kekeringan berkepanjangan.
Embung ini memiliki luas 7.500 M2 dan dapat menampung sekitar 28.526 M3 air. Pembangunan embung ini diharapkan dapat selesai pada tanggal 17 Desember 2024, dengan waktu pelaksanaan 180 hari kalender.
Kepala Dinas Bina Marga SDA Kabupaten Tangerang, Rijal, mengungkapkan bahwa ada sekitar 92 titik lokasi rawan banjir di Kabupaten Tangerang, dan embung ini diharapkan dapat membantu mengurangi genangan air saat curah hujan tinggi.
Kabid SDA KABUPATEN TANGERANG, mengakui pembangunan tersebut belum rampung masih ada tahap ketiga di tahun 2026, sehingga belum sesuai seperti yang direncanakan di awal.
Selain itu, embung ini juga dapat dijadikan sebagai lokasi wisata dan ruang terbuka hijau, serta kegiatan masyarakat lainnya di sekitar lokasi embung.
Sangat disayang, disisi lain pembangunan tersebut tercium aroma markup anggaran, menurut salah satu aktivitas Banten.
Menurut keterangan aktivis yang beredar luas dimedia online Pembangunan Embung Perumahan Sudirman Indah di Kabupaten Tangerang terindikasi markup, dengan dugaan penyelewengan anggaran dan kongkalikong dalam penggunaan dana proyek. Berdasarkan hasil investigasi, pembangunan embung yang dikerjakan oleh CV Kirana Bangun Konstruksi dan CV Three Langgeng ini memiliki total anggaran Rp 10,717 miliar, diduga tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Benarkah?
Beberapa kejanggalan yang ditemukan antara lain, apa itu?
– Pekerjaan yang tidak sesuai standar: Pekerja tidak menggunakan keamanan, keselamatan, dan kerja (K3) yang memadai.
– Standar ukuran tanggul tidak sesuai: Posisi tanggul lebih rendah dari tanah daratnya, sehingga berpotensi menyebabkan kegagalan struktur.
Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kabupaten Tangerang, Rijal menanggapi hal tersebut ke awak media posjkt.com memberikan tanggapan terkait tudingan tersebut. “Bahwa itu tidak benar, boleh-boleh saja pengamat berpendapat demikian, namun saya sebagai pejabat pelaksana pembuat komitmen, sudah bekerja sesuai standar dan RAB, sudah melakukan pengawasan secara maksimal , laporan juga jelas dan rapih bahkan proyek tersebut sudah dibayar“. (Ungkapnya) Jadi silahkan awasi dan kami/ saya sangat senang jika ada masukan dan koreksi. Tambahnya lagi.
Red/posjkt.com/Max
posjkt.com
TANGERANG –Wakil Bupati (Wabup) Tangerang Intan Nurul Hikmah membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Perkoperasian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Tahap 3 di Fame Hotel Gading Serpong, Selasa (18/11/25).
Wabup Intan menegaskan bahwa Bimtek ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan koperasi. Dengan peningkatan kapasitas tersebut, diharapkan mampu mendorong Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) lebih siap dan menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat desa dan kelurahan.
“KDKMP ini harus menjadi pusat aktivitas ekonomi lokal yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Wabup Intan.
Dia menambahkan kegiatan Bimtek tersebut juga merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 telah mengamanatkan percepatan pembentukan dan penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas.
Menurutnya, koperasi di tingkat desa dan kelurahan memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak ekonomi desa/kelurahan dalam mewujudkan ketahanan pangan, membuka lapangan kerja, memperkuat UMKM, serta memperluas akses layanan ekonomi bagi masyarakat.
“Koperasi harus mampu hadir sebagai pendorong tumbuhnya usaha masyarakat dan memperkuat ekonomi berbasis komunitas. Peran koperasi sangat penting untuk menciptakan ketahanan ekonomi di tingkat lokal dan mendukung kesejahteraan masyarakat,” tandasnya
Selain sebagai upaya peningkatan kapasitas pengurus, kegiatan tersebut juga memfasilitasi pembukaan rekening koperasi secara kolektif di Bank Mandiri.
“Langkah ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk memastikan seluruh pendanaan KDKMP berjalan lancar, transparan, dan sesuai prinsip tata kelola keuangan yang baik,” pungkasnya
Sementara itu, salah satu peserta yang merupakan pengurus Koperasi Merah Putih Desa Sumur Bandung Jayanti, Bukhori, menuturkan bahwa program Bimtek ini sangat bermanfaat.
“Bimtek yang kami jalani dari pertama sampai tahap tiga ini pastinya sangat membantu sekali, karena di program ini, kami mendapatkan materi terkait perkoperasian, seperti birokrasi dan juga teknisnya seperti apa,” ujarnya.
Ia menyampaikan, setelah kegiatan ini pihaknya juga berencana memberikan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga seluruh materi dan hasil yang diperoleh selama Bimtek dapat disampaikan langsung dan dimanfaatkan oleh masyarakat.
Kegiatan ini diikuti 270 pengurus KDKMP dari berbagai wilayah di Kabupaten Tangerang.
Dikutip dari web (Diskominfo Kabupaten Tangerang/Fn/nD)
Nomor : PR/474 -DISKOMINFO/XI/2025
posjkt.com/ P
posjkt.com / Tangerang, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang, Soma Atmaja, meminta semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan terobosan dan penyesuaian dalam menghadapi perubahan kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) yang berdampak pada APBD 2026. Menurut Soma, perubahan ini menuntut pengetatan anggaran dan peningkatan efisiensi tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Dalam upaya memperkuat kemampuan fiskal daerah, Soma menekankan pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan potensi sumber pendapatan lainnya. Bapenda, DTRB, dan DBMPTSP diminta memperkuat integrasi data dan menindaklanjuti rekomendasi BPK untuk meningkatkan akurasi pendataan objek pajak.
“Data yang terintegrasi antara Bapenda, DTRB, dan DBMPTSP menjadi kunci. Begitu datanya lengkap, tindak lanjut pajaknya bisa dieksekusi lebih cepat,” tegas Soma.
Selain itu, Soma juga mengingatkan tentang kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di penghujung tahun, seperti banjir dan angin puting beliung, serta pentingnya soliditas ASN dalam menjalankan tugas.
“Data yang terintegrasi antara Bapenda, DTRB, dan DBMPTSP menjadi kunci. Begitu datanya lengkap, tindak lanjut pajaknya bisa dieksekusi lebih cepat,” tegas Soma.
Selain itu, Soma juga mengingatkan tentang kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di penghujung tahun, seperti banjir dan angin puting beliung, serta pentingnya soliditas ASN dalam menjalankan tugas.
posjkt.com / Tangerang – Bupati Tangerang Moch Maesyal Rasyid menyampaikan apresiasinya kepada PT Adis Dimension Footwear yang dinilai konsisten menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas tenaga kerja serta memperluas kesejahteraan karyawan melalui pengembangan koperasi.
Hal ini disampaikan Bupati Maesyal, saat bersama Gubernur Banten, Andra Soni meresmikan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan Adis Mart, Koperasi Pegawai PT Adis Dimension Footwear di Kecamatan Balaraja, Senin (17/11/2025).
“Peresmian LPK dan Koperasi Adis Mart ini menandai komitmen kuat pemerintah daerah dan PT Adis dalam meningkatkan keterampilan tenaga kerja serta memperluas kesejahteraan karyawan melalui pengembangan koperasi,” ujar Bupati Maesyal.
Dia menambahkan bahwa pemerintah daerah sebelumnya telah membuka pelatihan keterampilan di BLK Jayanti untuk 400 peserta.
Pelatihan tersebut hasil kerja sama dengan berbagai perusahaan di Kabupaten Tangerang, termasuk PT Adis.
“Dari 400 peserta pelatihan, luar biasa PT Adis saat itu langsung menerima 250 orang. Ini bentuk kolaborasi nyata antara pemerintah daerah dan dunia usaha,” imbuhnya.
Ia juga menegaskan bahwa PT Adis merupakan salah satu perusahaan mitra pemerintah daerah yang telah bersinergi dan berkolaborasi dalam pembangunan daerah.
Untuk itu, pihaknya juga berharap PT. Adis terus menguatkan komitmennya, salah satunya dalam menjaga stabilitas hubungan ketenagakerjaan dan menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Dalam kondisi apa pun, kami atas nama pemerintah daerah memohon jangan sampai ada PHK. Karena jika satu perusahaan besar melakukan PHK, saya khawatir perusahaan lain akan ikut,” serunya.
Dia juga berharap Koperasi Adis Mart dapat terus berkembang dan bisa memberikan manfaat, baik untuk para pekerja PT. Adis maupun masyarakat sekitar.
“Ini koperasi yang luar biasa. Selain untuk anggota dan karyawan, kini sayapnya dikembangkan untuk masyarakat. Semoga terus memberi manfaat,” pungkasnya.
Hal yang sama juga diutarakan Gubernur Banten Andra Soni. Dalam sambutannya, dia sangat mengapresiasi upaya-upaya PT Adis Dimension Footwear yang sangat peduli terhadap pengembangan dan peningkatan kapasitas SDM serta kesejahteraan melalui koperasi.
Menurut Gubernur, PT Adis menjadi salah satu pabrik sepatu dengan penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang dikelola oleh putra daerah, dan memiliki karakter kepemimpinan yang kuat serta visioner.
“Saya paling senang bergaul dengan orang-orang yang optimis. Dan saya melihat PT Adis, khususnya Pak Haryanto, adalah sosok yang memiliki optimisme tinggi dan mampu menular ke lingkungan perusahaan,” ujar Andra Soni.
Selain itu, dia juga berharap Lembaga Pelatihan Kerja yang diresmikan tersebut juga bisa menjadi pusat pembelajaran bagi pengembangan koperasi dan pelatihan tenaga kerja di Banten.
“Kami ingin belajar dari PT Adis. Mesin-mesin pelatihan yang ada bisa dimanfaatkan untuk melatih masyarakat secara rutin. Pemerintah provinsi siap berkolaborasi,” ujarnya.
Gubernur juga menegaskan bahwa optimisme dan kerja sama antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci kemajuan Provinsi Banten.
“Melalui moment ini diharapkan menjadi model kerja sama yang efektif dalam peningkatan SDM, pemberdayaan koperasi, dan penciptaan lapangan kerja di Kabupaten Tangerang dan Banten pada umumnya,” pungkasnya.
posjkt.com SERANG– Gubernur Banten Andra Soni menegaskan bahwa program pemutihan pajak kendaraan tidak akan digelar lagi di masa mendatang. Ia berterima kemasyarakat yang sudah memanfaatkan kesempatan ini . Baca selengkapnya
posjkt.com Tangerang,-Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid, mengunjungi dan berdialog langsung dengan warga Perumahan Cisoka Indah Regency, Desa Sukatani, RW 06 dan 07, Kecamatan Cisoka, Sabtu (25/10/25).
Dalam kunjungan tersebut, Bupati Maesyal Rasyid didampingi oleh Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Iwan Firmansyah, Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan Hendri Hermawan, serta Camat Cisoka.
Kunjungan ini merupakan salah satu bentuk respon cepat dan kepedulian Pemerintah Kabupaten Tangerang terhadap aduan masyarakat terkait genangan air yang kerap terjadi saat hujan deras.
“Kami hadir ke sini untuk menindaklanjuti laporan dan permohonan dari warga. Saya ingin melihat langsung kondisi di lapangan, karena genangan air yang terjadi ini perlu segera kita tangani. Oleh karena itu, saya bawa kepala dinas teknis untuk mencari solusi terbaik,” ujar Bupati Maesyal Rasyid
Dia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan serta bersama-sama bergotong royong memperlancar aliran air agar tidak terjadi penyumbatan yang berujung banjir.
“Saya minta kepada Pak RW dan RT untuk menggerakkan warga melakukan kerja bakti. Saluran air di jalan-jalan jangan ditutup atau diubah fungsi, karena itu bisa menyebabkan penyempitan dan banjir. Nanti yang besar-besarnya biar kami tangani melalui dinas teknis,” serunya.
Dari hasil tinjauan langsung di beberapa titik rawan genangan, termasuk area yang membutuhkan perbaikan saluran air dan pembuatan tandon air, pihaknya melalui dinas teknis terkait berencana akan membangunan tandon melalui anggaran APBD tahun 2026, guna mengurangi debit air di kawasan tersebut.
“Kita akan lihat lebih lanjut lahan yang bisa digunakan untuk pembangunan tandon. Kalau memang memungkinkan dan lahannya jelas, kita anggarkan di APBD 2026. Tujuannya untuk mengurangi potensi genangan dan banjir di kawasan ini,” ungkapnya
Di akhir kunjungan, dia juga menyampaikan apresiasinya kepada warga yang senantiasa kompak dan tanggap terhadap kondisi lingkungannya.
“Saya senang melihat warga Perumahan Cisoka Indah Regency ini kompak dan guyub. Pemerintah akan terus hadir untuk membantu, tapi partisipasi masyarakat juga penting agar penanganan bisa berjalan efektif,” pungkasnya.
Sementara itu, salah satu warga setempat, Sugiono, mengaku senang dan bangga atas kehadiran langsung Bupati Tangerang di dampingi dinas terkait di lingkungan mereka. Menurutnya, kehadiran Bupati Tangerang memberikan semangat baru bagi warga karena aspirasi dan keluhan mereka bisa disampaikan langsung dan mendapatkan gambaran solusi atas permasalahan yang dihadapi masyarakat.
“Kami merasa bangga dan senang sekali bisa bertemu langsung dengan Pak Bupati. Beliau mendengarkan keluhan kami dengan sabar dan meninjau langsung lokasi yang sering tergenang. Ini bukti nyata bahwa pemerintah hadir dan peduli terhadap warganya,” ujar Sugiono.
DIKUTIP RED
(Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kab. Tangerang)
NO: 400.14.4.3/40-Prokopim/X/2025
posjkt.com–Banten Bupati Lebak, Moch. Hasbi Jayabaya, menyoroti meningkatnya intensitas kendaraan angkutan tambang galian C di sejumlah titik jalan di wilayah Kabupaten Lebak yang kini menjadi jalur alternatif setelah penutupan kawasan tambang di Parung Panjang, Bogor.
Kondisi ini dinilai telah menimbulkan kemacetan dan kerusakan jalan di berbagai lokasi.
Menurut Bupati Hasbi, setidaknya terdapat tujuh titik jalan utama yang terdampak aktivitas kendaraan tambang, yaitu Jalan Raya Koreang–Maja, Jalan Raya Curugbitung, Jalan Raya Rangkasbitung–Citeras, Jalan Raya Cimarga, Jalan Raya Kaduagung–Cileles, Jalan Raya Gunungkencana–Banjarsari, serta Jalan Raya Malingping–Bayah–Cikotok.
“Bahkan setelah kami cek, mobil-mobil angkutan tambang ini banyak yang tidak memiliki berkas administrasi lengkap, seperti STNK dan SIM.
Artinya, pengawasan di lapangan belum efektif,” ujar Hasbi Jayabaya, Selasa (21/10/2025) Ia menjelaskan, meningkatnya arus kendaraan tambang tersebut merupakan dampak dari penutupan jalur tambang di Parung Panjang yang membuat sebagian besar truk beralih melintasi wilayah Lebak dan sekitarnya.
“Memang langkah awal yang kami lakukan adalah berkoordinasi dengan Polres Lebak. Melalui Satlantas, telah dilakukan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan, khususnya di wilayah Maja. Alhamdulillah, hasilnya cukup baik,” ucapnya.
Namun demikian, Bupati Hasbi menilai perlu adanya tindakan tegas dan terukur dari Pemerintah Provinsi Banten untuk menertibkan aktivitas kendaraan tambang tersebut.
“Kami berharap ada sanksi tegas dari pemerintah provinsi terhadap kendaraan-kendaraan tambang yang melanggar aturan. Selain itu, perlu sinkronisasi peraturan provinsi dengan pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan,” unkapnyan.
(MAXI)
BANTEN POSTJK.COM, Gubernur Banten Andra Soni memutuskan untuk mengaktifkan kembali Dini Pitria sebagai Kepala SMAN 1 Cimarga, Kabupaten Lebak, setelah sebelumnya dinonaktifkan sementara karena insiden penamparan siswa yang kedapatan merokok. Andra menyatakan bahwa penonaktifan sementara itu bertujuan untuk menormalkan situasi di sekolah yang tidak kondusif. Ia juga menekankan bahwa tindakan Dini merupakan bentuk kepedulian seorang guru terhadap muridnya, dan tidak ingin para guru merasa takut menegur murid yang berbuat salah.
(SITUMEANG)
BANTEN| posjkt.com- Pekerjaan infrastruktur jalan desa di Kabupaten Lebak terus ditingkatkan melalui Program Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra) tahun 2025. Ada 17 paket pekerjaan yang dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Lebak. Program ini bertujuan meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar desa, mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Warga setempat menyambut baik program ini karena memperbaiki akses jalan yang sebelumnya kurang baik. Menurut warga Meang (40 )pembangunan jalan desa yang dibiayai propinsi Banten ini sangat membantu kelancaran lalulintas dan mengurangi dampak kerusakan kendaraan bermotor, karna selama ini banyak jalan berlobang.
(MARASIDON)
Jakarta posjkt.com -Kasus korupsi pembangunan pagar laut di Desa Kohod, Kabupaten Tangerang, Banten, yang melibatkan Kepala Desa Kohod Arsin dan tiga lainnya, akan segera disidangkan di Pengadilan Tipikor Serang. Berikut beberapa detail tentang kasus ini,
Nomor Perkara yang disangkakan, 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Serang Banten.
Terdakwa yang akan disidangkan antara lain Arsin, Kepala Desa Kohod.
Ujang Karta, Sekretaris Desa Kohod. Septian Prasetyo.Chandra Eka Agung Wahyudi. Sidang Perdana akan dilaksanakan Selasa, 30 September 2025. Majelis Hakim
– Hasanuddin (Ketua)
– Arwin Kusmanta (Anggota)
– Ewirta Lista (Anggota)
Kasus ini bermula dari dugaan pemalsuan dokumen tanah untuk menguasai lahan pesisir yang dipagari. Dokumen-dokumen yang digunakan termasuk girik, surat pernyataan penguasaan fisik tanah, dan surat kesaksian. Berdasarkan dokumen tersebut, mereka diduga mengurus penerbitan 263 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang sepanjang Desember 2023 hingga November 2024. Dari jumlah itu, 234 bidang terdaftar atas nama beberapa PT , Dan 20 bidang atas nama PT yang berbeda…., dan 9 bidang atas nama perseorangan.
Menurut keterangan LSM penggiat lingkungan, dan mereka akan terus mengawal kasus tersebut sampai dengan Tuntas.
Timbul pertanyaan…???
Jika penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) bermasalah karena lahan yang disertifikatkan adalah laut, maka sah tidaknya sertifikat tersebut perlu diperiksa berdasarkan hukum yang berlaku. Berikut beberapa hal yang perlu dipertimbangkan:
– Hukum Pertanahan: Menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960, tanah adalah permukaan bumi yang meliputi wilayah tertentu di atas dan di bawahnya. Laut tidak termasuk dalam definisi tanah yang dapat dimiliki secara privat.
– Penguasaan Lahan: Jika sertifikat HGB diterbitkan untuk lahan yang sebenarnya adalah laut, maka ada kemungkinan bahwa penerbitan sertifikat tersebut tidak sah karena tidak sesuai dengan hukum pertanahan yang berlaku.
-Jika proses penerbitan sertifikat HGB tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, maka sertifikat tersebut dapat dibatalkan.
Dalam kasus ini, perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk menentukan apakah sertifikat HGB yang diterbitkan untuk lahan laut tersebut sah secara hukum atau tidak. Jika ditemukan bahwa penerbitan sertifikat tersebut tidak sah, maka sertifikat tersebut dapat dibatalkan.
Red.Postjktm.com
Postjktc.com Tangerang Berdasarkan hasil data sensus yang dilakukan pemerintah, Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia masih menjadi masalah serius. Berdasarkan data Sensus Penduduk tahun 2020, AKI di Indonesia mencapai 189 per 100.000 kelahiran hidup. Dinas kesehatan kabupaten Tangerang terus berupaya untuk menekan dan menurunkan aki akb di Kabupaten Tangerang melalui program penurunan aki akb, dengan menyelenggarakan workshop supervisi PENYELIAAN FASILITATIF bagi BIKOR / Bidan Koordinator Puskesmas di Kabupaten Tangerang.
Bidan koordinator merupakan tenaga kesehatan atau garda terdepan di puskesmas memiliki peran yang sangat penting dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak, terutama dalam pencegahan kematian ibu hamil. Bidan koordinator yang ada di kabupaten Tangerang harus melakukan bimbingan dan arahan serta melaporkan ke pihak pihak terkait hususnya dinas kesehatan keadaan yang sebenarnya di lapangan. Ungkap Ibu Nuriya Gustina Timkes Propinsi Banten, keawak media postjakarta.com. Aspek penting terkait peran bidan koordinator seperti bekerja dalam segala Kondisi.
Bidan koordinator diharapkan mampu bekerja dalam berbagai kondisi dan siap mengambil keputusan cepat dan tepat dalam situasi kritis. Dapat bekerja Sama dengan pihak pihak lain seperti berkordinasi dengan pihak kecamatan maupun desa.
Bidan koordinator harus bisa bekerja sama dengan pihak-pihak lain seperti kecamatan dan masyarakat umum untuk meningkatkan pelayanan kesehatan.
Dalam pencegahan kematian ibu hamil, bidan diharapkan menjadi garda terdepan dalam penyelamatan ibu dan bayi.
Dalam penyuluhan yang diberikan Nuriya Gustina narasumber dari dinas kesehatan provinsi Banten menegaskan
profesionalisme dalam menjalankan tugas, menjadi tolak ukur keberhasilan program.
Bidan juga harus profesional dalam menjalankan tugas-tugasnya untuk memastikan pelayanan kesehatan yang optimal.
Program yang Mendukung Peran Bidan Koordinator
Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K). Program ini bertujuan meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan bayi baru lahir melalui peningkatan peran aktif keluarga dan masyarakat dalam merencanakan persalinan yang aman dan persiapan menghadapi komplikasi.
Dengan peran yang strategis dan profesionalisme dalam menjalankan tugas, bidan koordinator dapat memberikan kontribusi signifikan dalam menurunkan angka kematian ibu hamil dan meningkatkan kesehatan ibu dan anak.
Dr. Tri Wulandari Ketua Tim Kerja kesehatan keluarga dinas kesehatan kabupaten Tangerang kegiatan ini merupakan kegiatan untuk meningkatkan kapasitas bidan koordinator di puskesmas sehingga para bikor memiliki kompetensi dan pengetahuan yg sama dalam rangka memberikan pelayanan kebidanan di pusat kesehatan masyarakat tingkat kecamatan maupun desa.
Red. Postjktc/ purba
posjkt.com Tangerang Kepala Desa Sukamanah, Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, biasa sapa Darul, menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap warganya dengan memberikan bantuan dan santunan kepada korban kebakaran rumah. Meskipun kronologi kebakaran belum diketahui secara pasti, tindakan Darul ini menunjukkan keseriusannya dalam membantu warga yang terkena musibah.
Bantuan dan santunan yang diberikan oleh Kepala Desa Darul ini diharapkan dapat meringankan beban korban dan membantu mereka dalam proses pemulihan. Semoga tindakan Darul ini dapat menjadi contoh bagi pemimpin lainnya dalam menunjukkan kepedulian terhadap warga dan membantu mereka dalam situasi sulit.
Red. B. Manulang