Arsip Kategori: Kriminal

Tangerang, posjkt.com

Dalam persidangan pemeriksaan saksi korban Muhamad sopa,” Majelis hakim Rahman Rajaguguk SH MH perintahkan, Saksi laporkan Kepala Desa, H Tajudin dan Istri terdakwa ke polisi biar mereka ikut masuk seperti terdakwa Miftahudin.

Ini sudah permainan kotor ujar majelis hakim di hadapan Jaksa penuntut umum Agus Suhartono kuasa hukum terdakwa Wiryawan SH dan terdakwa di balik layar monitor TV dalam ruang sidang.

Laporkan saja lewat pengacaranya, kamu beli yang sah sudah ada AJB dan kuwitansi pembayaran.

Kalau H Tajudin merasa tertipu oleh terdakwa Miftahudin itu urusan dia. Tidak bisa H Tajudin memerintahkan saudara supaya keluar dari tanah yang sudah kamu beli dari terdakwa.

Kalau H Tajudin melarang kau keluar dari tanah sawah yang kau beli dan kau garap di tanami padi itu sudah melakukan pelanggaran hukum kamu laporkan saja ke polis lewat pengacaramu.

Tak ada hak dia di tanah yang sudah kau beli dan kau miliki ujar majelis hakim menasehati saksi Karna ketakutan di ancam oleh H Tajudin yang merasa membeli tanah tersebut lebih dahulu.

H Tajudin membeli tanah dengan cara di cicil dari tahun 2020 sampai 2023 belum lunas.

Tiba tiba tanh sudah di kuasai oleh Muhamad sopa yang membeli tanah milik Miftahudin pada 2023 dengan bukti kuwitansi pembayaran tanah dan AJB.

Dalam kesaksian Muhamad Sopa semua ini dalangnya Kepala Desa. Kepala Desanya kau laporkan ke polisi ujar majelis hakim. Ga beres ini,permainan kotor.

Tanah sudah di jual ke H Tajudin di jual lagi di keluarkan surat tanah tidak bermasalah.

Saya bayar lewat istri Miftahudin dengan bukti kuwitansi. Laporkan istri terdakwa biar ikut masuk tegas Hakim ketua.

Yang harus di bayar 300 jutaan.tetapi sudah bayar 600 jutaan. Yang tanah milik Terdakwa sudah kamu kuasai tanya majelis hakim. Sudah yang mulia. Tetapi saya di suruh keluar dari tengah sawah yang saya beli oleh H Tajudin.

Alasanya itu tanahnya yang sudah di beli ke terdakwa Miftahudin. Apa hak H Tajudin mengusir kau dari lokasi tanah sawah yang kau beli.

Laporkan dia ke polisi lagi lgi majelis hakim merasa ada yang janggal dalam jual beli tanah milik Miftahudin.

Kamu bayar lewat istri terdakwa Siti Muniroh.” Iya yang mulia.” Kena apa istri terdakwa tidak ikut masuk. Yang memalsukan Tanda tangan siti muniroh kan suaminya Miftahudin, jadi kau tidak perlu takut. Biarlah Siti muniroh laporkan lagi suami nya pemalsuan tanda tangan.biar ramai pada masuk semua Ini sudah tidak beres.

AJB sudah benar, tapi kana apa bisa jadi penipuan ujar majelis hakim Rahman Rajaguguk. Yang main kades sama H Tajudin pak Hakim. Yang ngenalkan saya besan ujar saksi Muhamad sopa polos.

Pembayaran tanah cas dengan istrinya. di Ruman makan. Kades di mana tanya majelis hakim. PakKades ke rumah makan ujarnya di hadapan majelis hakim.

Untuk makan makan yang bayar yang jual tanah ujar saksi Sopa, Tetapi unganya dari saksi hasil pembayaran tanah lanjut majelis hakim sambil menggelengkan kepala.

Saya sudah bayar ke terdakwa juga ke istri terdakwa,” Itu sawah milik saya. Tetapi H Tajudin merebut dari saya ujarnya. Majelis hakim perintahkan.

Pertahankan melalui jalur hukum. Pengacaranya lapor ke polisi perinta majelis hakim. Laporkan kades,H Tajudin dan istri terdakwa.

Jaga tanahmu pakai pagar biar orang tidak bisa masuk. Jangan alasan jauh klau kau masih mau pertahankan tanah mu perintah majelis hakim Karna melihat saksi Muhamad sopa terlihat lugu Karna pendidikan ya hanya sekolah Dasar.

Miftahudin. Telah menjual ke saksi dan lengkap dengan surat2nya di dpan PPAT.ada AJB. Sampai saat ini Siti Muniroh belum tertangkap tanya majelis hakim.

Blum di tangkap istrimu tanya majelis hakim ke terdakwa lewat layaronitor,” blum yang mulia. Ujar Miftahudin lewatlayar monitor dalam ruang sidang pengadilan Negeri Tangerang.

Wiryawan SH kuasa hukum terdakwa Miftahudin kepada Matapost.com. Luas tanah 5240m.

Tercantum dalam AJB total keseluruh bayar 336juta. Tetapi saksi sudah bayar dengan Total bayar 681juta 200ribu.

Terdakwa mengaku hanya dapat duit 160
Dari hasil penjualan tanah ke saksi Muham sopa. Desa mekar Kondang.

Surat sudah proses balik nama Ats nama saksi muhamad sopa
Surat AJB notaris. Tanah di kuasai saksi dan sudah di garap di tanami padi ujar Wiryawan.

Muhamad Abidin SH mengatakan. Yang melaporkan Miftahudin Klayen saya pak H Tajudin. Dia membeli dari tahun 2020. Sedangkan saksi Muhamad sopa membeli 2023.

Pembayaran belum lunas semua Karna ketika di tanya surat suratnya terdakwa selalu mengelak. Betul saksi Muhamad sopa sudah memiliki surat AJB.

Dan sudah menguasai tanah nya. H Tajudin sampai saat ini belum pernah menguasai tanahnya. Tidak benar kalau pak haji memgancam dan merebut tanah yang sudah di kuasai oleh Muhamad Sopa.

Tidak benar pak haji mengusir sopa dari tanah sawah yang sedang di tanami padi. Tidak benar itu semua bantah Abidin SH.

H Tajudin melaporkan Miftahudin Karna merasa di tipu. Tanah yang sudah di jual dan di beli oleh H Tajudin di jual lagi oleh terdakwa Miftahudin. Bahkan tanah istrinya juga di jual tanda tangan istrinya di palsukan.

PengakuanMiftabudin dari hasil jual beli tanhnya hanya mwndaoatnuang 160.juta. sedangkan H Tajudin sudah mengeluarkan uang pembayaran tanah sebesar 366 juta.

Dari harga yang di sepakati 466 juta.Sedangkan Muhamad sopa sudah membayar 600 juta lebih.

play / postjkt

Tangsel, posjkt.com

PT Hana Kreasi Persada menunjuk LQ Indonesia Law Firm untuk beraudiensi dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan guna membicarakan permasalahan peruntukan tanah SHGB No 0340 milik PT HKP, senin (30/10).

Kasus bermula ketika Pemerintah Kota Tangerang Selatan menerbitkan Perda Tangerang Selatan No 15 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan tahun 2011-2031 yang mengubah peruntukan lahan SHGB milik PT HKP yang semula permukiman menjadi Situ.

Kuasa Hukum PT HKP, La Ode Surya Alirman SH dari LQ Indonesia Law Firm merasa janggal dengan adanya Perda tersebut.

“Tahun 2008 ketika PT HKP membeli tanah tersebut dari Ny. Darnelis saat itu peruntukannya adalah untuk permukiman sesuai RT RW Kabupaten Tangerang tahun 2008-2010.

Namun setelah ada pemekaran wilayah menjadi Tangerang Selatan Pemkot Tangsel justru mengubahnya menjadi Situ (telaga/danau) akibatnya klien kami tidak dapat melaksanakan pembangunan perumahan di tanah miliknya. “ujar Surya.

Surya menambahkan bahwa pada tahun 2010 PT HKP pernah menggugat Pemprov Banten di PN Serang soal peruntukan tanah SHGB 0340/rempoa dan putusannya sudah Inkracht yang menyatakan bahwa perubahan peruntukan tanah SHGB 0340.

Menjadi Situ Antap adalah perbuatan melawan hukum dan tahun 2016 sudah ada SK Gubernur Banten yang mengapus peruntukan tanah SHGB 0340 dari daftar Situ Antap.

“artinya Pemkot Tangsel tidak bisa sewenang wenang mengubah peruntukan tanah PT HKP menjadi Situ, kan SHGB produk hukum buatan negara (BPN) masa peruntukannya bisa diubah dengan Perda, ini termasuk pelanggaran hukum oleh penguasa. ” tambah Surya.

PT HKP sebelumnya sudah beraudiensi dengan Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN Pusat dan ketika itu Dirjen Tata Ruang mengatakan bahwa perubahan RT RW oleh Pemkot Tangsel

Dilokasi tanah HGB milik PT HKP telah mendapat persetujuan substansi dari Dirjen Tata Ruang sehingga atas pengakuan tersebut PT HKP merasa dizalimi karena tidak pernah dilibatkan dalam Pembahasan Perda RT RW Kota Tangsel dan sampai saat ini PT HKP tidak dapat melaksanakan pembangunan perumahan di Kel. Rempoa, Kec Ciputat Timur, Tangerang Selatan.

“bukan tidak mungkin kami akan membawa kasus ini ke Bareskrim Polri apabila ada unsur pidana sesuai UU pertanahan dan UU Penataan Ruang,” tutup Surya.

LQ Indonesia Law Firm sebagai firma hukum yang terkenal vokal dan berintegritas telah berkomitmen untuk senantiasa mengawal perkara ini.

Kepada masyarakat yang memiliki informasi yang berguna terkait perkara ini dapat menghubungi ke Hotline 0817-489-0999.

arfaiz / postjkt