Jakarta, posjkt.com Putusan DNA PRO nomor: 732/Pid.Sus/2022/PN.Bdg, yang menyatakan aset sitaan dilelang dan dikembalikan kepada korban melalui Asosiasi dan uang sitaan dikembalikan kepada korban. Namun hingga putusan sudah berkekuatan hukum tetap selama 1 tahun 11 bulan, Kejaksaan Negeri Kota Bandung, masih saja bersikeras. Untuk menahan uang tunai yang disita, dengan alasan tidak mau dua kali kerja dan Kejaksaan Negeri Kota Bandung takut digugat oleh pihak pihak yang lain. Alasan ini sangat tidak berdasarkan hukum, tidak ada hukum acara pidana yang mengatur seperti pernyataan Irfan Wibowo selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandung, dan Mumuh Ardisyansyah selaku Kasipidum Kejari Kota Bandung. Sementara terpidana kasus DNA PRO sudah bebas dan beberapa terpidana juga sudah mendapatkan bebas bersyarat, namun hak-hak korban investasi bodong DNA PRO, masih ditahan oleh Kejaksaan…

Jakarta, posjkt.com Ada Dugaan kasus Tom Lembong sangkaan korupsi pengadaan inpor/ekspor beras dan Gula, kini di jadikan tersangka oleh kejagung. Kasus ini masih dalam pertayaan tentang saksi ahli dalam sidang Prapradilan di Jakarta, diduga Fiktif. Saksi Ahli juga tak perna menjadi saksi untuk Tom Lembong, karena kasus ini masih dalam penyelidikan. Kasus ini Tom Lembong dalam penyelidikan, sebenarnya tak boleh di pradilankan. Setelah kasus Tom lembong sudah di putuskan oleh pihak Pengadilan tipikor, bahwa Tom Lembong bersalah dan terbukti baru ajukan pradilankan. “Sebenarnya ini ada apa, sehingga tim Tom Lembong bisa prapadilankan kejagung?”, katanya Hadiansah, SH pengujung sidang. Menurut Hadiansah, dalam sidang untuk Tom Lembong masih tanda tanya. Saksi ahli pidana yang dihadirkan Kejaksaan Agung (Kejagung), Hibnu Nugroho, tak mengetahui siapa yang membuat affidavit yang…

Tangerang, posjkt.com Adanya beberapa Desa diwilayah Kabupaten Tangerang yang abai dan menganggap sepele pemasangan Biografi Anggaran Desa tentunya menjadi sebuah tindak pelanggaran dari amanah undang-undang informasi keterbukaan publik dan undang undang tentang yang mengatur tentang Desa. Baleho informasi ADD desa Mekar Jaya, tidak di pasang atas informasi pimpinan kecamatan Sepatan. Seharusnya penyampaikan dana pembangunan di Desa Mekar Jaya Kec. Sepatan tidak transparan tentang Undang-undang KIP tentang Publik. Diduga Pula BPD Desa juga tidak melibatkan tentang kontroling penguna dana desa oleh Kades Mekar Jaya. Hal ini ada rencana untuk melakukan mark-up anggaran yang akan di gunakan oleh Desa bersama Camat Sepatan. Kedua Pemdes Mekar Jaya dan Camat ada unsur akan melakukan korupsi dana Proyek Kegiatan Dana Desa. “Cendrung dana desa akan di mamfaatkan oleh Kades dan…

Medan, posjkt.com Bahkan ada warga yang punya surat tanah, tapi tanahnya sudah habis,” imbuh Camat Ibnu Hajar yang tak lupa mengucapkan terimakasih atas kepedulian Perusahaan BUMN tersebut dengan penanaman pohon. “Meskipun mungkin kita tidak dapat menikmatinya, tapi anak cucu kita yang akan mendapat manfaatnya kelak. Luar biasa ini nilai ibadahnya,” tandas camat. Kasubbag Humas PTPN I Regional 1, Rahmat Kurniawan kepada wartawan mengatakan, transformasi penggabungan PTPN I dimana PTPN 2. Menjadi PTPN I Regional 1 yang diperingati setiap 1 Desember, untuk kali pertama ini dirayakan dalam berbagai kegiatan yang positif. Sebagai bentuk wujud nyata kepedulian Perusahaan kepada masyarakat dan akan terus berlanjut. (Rizky Zulianda)

Tangerang, posjkt.com Maraknya perusahaan provider internet wifi yang di duga belum memenuhui standar operasional kewajiban Pemerintah Kab. Tangerang, minggu (17/11). Kurangnya edukasi pihak Pemkab. Tangerang tentang Peningkatan PAD. Kominfo Kab. Tangerang, belum ada rencana pemanggilan pihak usaha Internet lokal. Bahkan para LSM dan aktivis meminta pada pihak Pemkab Tangerang agar pendataan dan sehingga ia bisa melakukan perizinan agar masuk bayar pajak ke negara. Jika ini biarkan hal ini bisa menjamur di Kab. Tangerang tidak bayar pajak. Bisa saja ia menyalahkan Prefenkunsi jaringan stelit palapa punya negara. Bisa saja ia melanggar undang-undang 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi, di antaranya provider internet wifi yang berada di wilayah Rt 03 Rw 02 kampung teureup desa sukaharja kecamatan Sindang jaya kabupaten Tangerang-banten. Hasil investigasi awak media di lapangan betul…

Jakarta, posjkt.com Sebagai upaya melakukan deteksi dini untuk memitigasi timbulnya kejahatan pertanahan dan konflik di lapangan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperluas kerja sama dengan Kementerian Pertahanan dan Badan Intelijen Negara (BIN). “Kita buat early warning system, deteksi dini jangan sampai konflik pertanahan ini mengganggu stabilitas ketahanan dan pertahanan nasional,” kata Menteri Nusron dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan yang digelar di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, (15/11/2024). Jalinan kerja sama tersebut diresmikan dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid dengan Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin dan Kepala BIN, Muhammad Herindra. Penguatan kerja sama antara ketiga kementerian dan lembaga ini diharapkan dapat memberikan penguatan dalam upaya memberantas kejahatan pertanahan dan menyelesaikan permasalahan pertanahan yang…

Jakarta, posjkt.com Menteri Nusron dan Menteri Transmigrasi Sepakat Manfaatkan Tanah Telantar Seluas 564.957 Hektare untuk Menyukseskan Program Transmigrasi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertnahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menerima kunjungan Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, (13/11/2024). Usai pertemuan ini, kedua belah pihak bersepakat untuk memanfaatkan tanah telantar dalam rangka menyukseskan program transmigrasi. “Kami butuh kerja sama dengan lembaga apa pun yang bisa memanfaatkan tanah-tanah telantar supaya tanah tersebut mempunyai nilai ekonomi. Kebetulan hari ini datang pemanfaatannya dari transmigrasi. Jadi gayung bersambut, beliau punya program dan akan mendatangkan orang untuk memanfaatkan tanah tersebut,” ujar Menteri Nusron. Nusron Wahid memaparkan, tanah terindikasi telantar yang berpotensi dimanfaatkan untuk program nasional, khususnya transmigrasi ada seluas 564.957 hektare. Ia juga menjelaskan bahwa tanah…