KABUPATEN TANGERANG, POSTJKT.CO – Program TPS3R di wilayah Kabupaten Tangerang kembali jadi sorotan setelah mangkrak. Penyebabnya masih jadi perdebatan antara pihak dinas dan tokoh masyarakat.
Budi, Sekretaris Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup, mengakui TPS3R tidak berjalan optimal. Menurutnya ada dua faktor utama: kekurangan sumber daya manusia dan biaya operasional yang dianggap tinggi.“SDM kita kurang, operasionalnya juga mahal. Itu yang bikin program jalan di tempat,” ujar Budi.TPS3R atau Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle seharusnya jadi solusi pengurangan sampah di tingkat kelurahan/desa. Tapi tanpa operator dan dana operasional yang pasti, fasilitas banyak yang terbengkalai.
Program Yang Pernah Lewat Konsultasi Kini Mangkrak, Siapa Bertanggung Jawa?
Masalahnya di Tata Kelola AnggaranPendapat berbeda disampaikan tokoh masyarakat Janter Tambunan SH. Ia menilai kemangkrakan TPS3R bukan soal SDM dan biaya, tapi soal tata kelola anggaran yang tidak tepat.“Sebelum program ini dibuat, sudah ada konsultasi. Jadi alasan SDM kurang dan biaya tinggi itu kurang masuk akal. Ini lebih ke salah kelola anggaran,” kata Janter.Menurutnya, jika sejak awal perencanaan sudah melibatkan masyarakat dan penghitungan kebutuhan riil, maka fasilitas tidak akan mangkrak setelah dibangun.3. Program Lewat Konsultasi, Tapi Hasil NolFakta bahwa program ini pernah melalui tahap konsultasi membuat persoalan jadi serius. Artinya, kebutuhan dan kapasitas di lapangan sudah dipetakan sebelum proyek berjalan.Jika tetap mangkrak, maka ada dua kemungkinan: perencanaan tidak sesuai kondisi lapangan, atau pelaksanaan dan pengawasan anggaran lemah.
TPS3R dibangun pakai uang publik untuk mengurangi beban TPA. Jika mangkrak karena alasan administratif, maka yang dirugikan adalah warga yang tiap hari bergelut dengan sampah.Publik berhak tahu rincian anggaran pembangunan, pelatihan SDM, dan biaya operasional TPS3R di setiap lokasi. Tanpa itu, tudingan salah kelola akan terus muncul.
Red.Mara
