posjkt.com Pada Rabu, bertempat di Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang, dilaksanakan pertemuan antara Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang dan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Pertemuan ini dipimpin oleh Bapak Ahmad Suheri, S.Pd., M.Si., selaku penanggung jawab SMAN/SMK Negeri dan Swasta di Kabupaten Tangerang.
Pertemuan ini disambut langsung oleh Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang, Bapak Rudi Hartono, M.T., didampingi oleh:
Hj. Andriyani, S.P., M.M. – Kepala Bidang Peengelolaan Perikanan Budidaya
Lili Ariyanti, S.Pi., M.E. – Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap
Syahrir Rohman – Staf Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya
Agenda utama pertemuan ini adalah membahas rencana pelaksanaan Program “Go To School”, sebuah inisiatif Dinas Perikanan yang bertujuan menghadirkan edukasi dan pembinaan langsung ke sekolah-sekolah. Melalui program ini, siswa akan mendapatkan pembinaan dan pendampingan ekstrakurikuler (ekskul) budidaya ikan, sehingga mereka dapat belajar sekaligus praktik secara langsung.
Tujuan Program Go To School:
1. Memberikan wawasan dan pengetahuan seputar budidaya ikan
2. Melatih keterampilan praktis yang dapat menjadi bekal masa depan
3. Menumbuhkan minat siswa terhadap sektor perikanan
4. Mendukung ketahanan pangan melalui generasi muda yang peduli perikanan
Dengan adanya program ini, Dinas Perikanan berharap siswa tidak hanya mendapatkan pengetahuan teori di kelas, tetapi juga keterampilan nyata yang bermanfaat untuk pengembangan diri, kewirausahaan, serta mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Tangerang.
Mari bersama kita dukung Program Go To School, wujudkan Generasi Tangerang yang Sehat, Cerdas, dan Berdaya Saing!
Red Dikutip web DinasPerikananKabTangerang
JAKARTA posjkt.com, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak pemerintah untuk segera menghentikan pendekatan militer yang selama ini diterapkan di Papua. Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, menegaskan bahwa kekerasan bukanlah solusi dalam mengatasi konflik bersenjata yang terus terjadi di wilayah tersebut. Peningkatan intensitas kekerasan itu justru memperparah kondisi warga sipil yang menjadi korban dalam bentrokan bersenjata yang terjadi sepanjang Oktober 2025.
Anis menyatakan bahwa Komnas HAM telah melakukan komunikasi dan koordinasi intensif dengan berbagai pihak, termasuk Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Kapolda Papua Tengah, Gubernur Papua Tengah, dan Bupati Intan Jaya, untuk menyatukan pemahaman mengenai pendekatan hak asasi manusia dalam pengamanan Papua. Komnas HAM juga mengecam keras penggunakan kekerasan yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan luka-luka, termasuk intimidasi terhadap relawan kemanusiaan yang sedang membantu pengungsi di wilayah itu.
Kasus terbaru mencatat adanya kontak tembak antara TNI dan Kelompok Sipil Bersenjata (KSB) di Intan Jaya yang menewaskan 14 orang, baik dari KSB maupun masyarakat sipil. Selain itu, bentrokan juga terjadi di Distrik Nabire Barat yang menelan korban jiwa dan luka dari warga sipil maupun aparat keamanan. Komnas HAM mengingatkan agar semua pihak menahan diri untuk mencegah eskalasi konflik yang berujung pada penderitaan masyarakat.
Komnas HAM meminta pemerintah untuk meninjau ulang strategi keamanan dengan pendekatan yang lebih humanis, mengedepankan dialog dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, serta menghindari kekerasan berulang. Langkah ini menjadi penting agar Papua kembali kondusif dan warga sipil dapat hidup dengan aman tanpa merasa terancam akibat konflik bersenjata. Komnas HAM juga menegaskan perlunya aparat penegak hukum bertindak transparan dan akuntabel untuk memastikan keadilan bagi korban kekerasan di Papua.
Red.M SITUMEANG
Pelaksanaan proyek pembangunan Tambahan Ruang Kelas (TRK) di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 3 Sukamulya, Kabupaten Tangerang, menjadi sorotan menyusul dugaan adanya pelanggaran serius terhadap standar keselamatan kerja dan penggunaan tenaga kerja anak.
Proyek yang diketahui didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Tangerang, diduga kuat mengabaikan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), khususnya terkait penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi para pekerja konstruksi.
Dugaan pelanggaran ini teramati sejak proyek dilaporkan mulai berjalan, yang saat ini telah berlangsung kurang lebih selama satu bulan. Baca selengkapnya
posjkt.com
Dalam upaya memperkuat pengawasan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tangerang tengah mengembangkan Sistem Informasi Pengawasan Pajak Daerah (Siwasjada) 2.0. Pengembangan ini merupakan langkah strategis dalam mendukung penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) yang menekankan pentingnya penguatan local taxing power.
Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Bapenda Kabupaten Tangerang menjelaskan bahwa sistem Siwasjada yang telah digunakan sejak tahun 2021 memiliki peran penting dalam mendukung fungsi pengawasan pajak daerah. Namun, hasil evaluasi menunjukkan masih adanya sejumlah kendala, seperti keamanan aplikasi yang belum optimal, beberapa fitur yang belum berjalan maksimal, serta proses administrasi yang masih dilakukan secara manual.
Menjawab tantangan tersebut, Siwasjada 2.0 hadir dengan konsep dan rancangan yang lebih modern, adaptif, dan terintegrasi. Beberapa pembaruan utama dalam sistem ini meliputi:
- Integrasi Data Otomatis dengan sistem pajak daerah lain seperti SIMPAD dan dashboard alat perekam transaksi usaha.
- Dashboard Interaktif yang menampilkan data kepatuhan wajib pajak, status alat perekam, hingga laporan penerimaan pajak secara real time.
- Fitur Otomatisasi Dokumen, seperti pembuatan surat imbauan, teguran, berita acara, dan laporan pemeriksaan yang dapat dihasilkan langsung dari sistem.
- Aplikasi Mobile Berbasis Android untuk memudahkan petugas lapangan dalam melakukan monitoring, pemeriksaan, dan penagihan pajak di lokasi.
- Peningkatan Keamanan Sistem dengan autentikasi ganda dan pembaruan framework teknologi terbaru.
Melalui pengembangan ini, Bapenda Kabupaten Tangerang berharap Siwasjada 2.0 dapat menjadi instrumen digital yang mendorong transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak daerah. Sistem ini juga diharapkan dapat membantu meningkatkan penerimaan pajak serta memperkuat kepercayaan publik terhadap layanan Bapenda.
“Dengan hadirnya Siwasjada 2.0, kami ingin memastikan bahwa setiap proses pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pajak dilakukan secara cepat, akurat, dan terintegrasi,” ujar Kepala Bidang Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penagihan Bapenda Kabupaten Tangerang.
Pengembangan Siwasjada 2.0 menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam menghadirkan inovasi digital untuk tata kelola pajak yang lebih profesional, transparan, dan berorientasi pelayanan publik.
Dikutip dari web bapenda
Red
posjkt.com | Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang menggelar rapat dengar pendapat (RDP) / hearing terkait masalah sengketa lahan proyek pembangunan pusat niaga di Desa Cikupa.
posjkt.com Belasan warga Desa Cikupa Kabupaten Tangerang, mendatangi gedung DPRD Kabupaten Tangerang untuk mencari perlindungan hukum terkait laporan polisi yang dilakukan oleh kepala desa mereka ke Polresta Tangerang. Laporan tersebut terkait sengketa lahan proyek pembangunan pusat niaga di Desa Cikupa yang tela berlangsung sejak 2021.
Sebanyak 12 warga kini berstatus tersangka atas dugaan penyerobotan lahan. Kedatangan mereka ke DPRD adalah untuk mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPRD dan anggota dewan dari Daerah Pemilihan (Dapil) 5. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Kepala Desa Cikupa, Ali Makbud, beserta jajarannya, serta perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Tangerang.
Temukan lebih banyak
Ilmu Pengetahuan
Science
Ilmu
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tangerang, Mahfudz Fudianto mengatakan, bahwa RDP ini diadakan sebagai respons terhadap aduan masyarakat yang meminta perlindungan hukum.
“Kami mengundang pihak-pihak terkait untuk membahas aduan masyarakat yang merasa menjadi korban pelaporan oleh kepala desa. Kami meminta agar laporan polisi ini bisa dicabut, ditinjau kembali,” ujarnya, Senin 20 Oktober 2025.
Ia menambahkan bahwa DPRD akan mengawal kasus ini dan memberikan dukungan administratif yang dibutuhkan oleh warga. Ia juga menekankan pentingnya pendekatan restorative justice dalam penyelesaian sengketa ini.
“Kami akan mendampingi warga melalui Pemdes dan Camat. RDP ini juga dapat menjadi rekomendasi untuk penyelesaian yang adil,” tambahnya.
Mengenai akar masalah sengketa lahan, ia mengakui bahwa kedua belah pihak memiliki dasar argumentasi masing-masing. Namun, ia menyerahkan pembuktian kebenaran kepada pengadilan.
“Jika kita membahas detail masalah ini, rasanya tidak akan ada kepuasan. Secara kasat mata, kedua belah pihak memiliki bukti alas hak. Namun, kebenaran hanya satu, dan pengadilan yang akan membuktikannya,” pungkasnya.
Sementara, dari hasil pertemuan tersebut Kepala Desa Cikupa, Ali Makbud, menyatakan kesediaannya untuk mempertimbangkan pencabutan laporan polisi terhadap 12 warganya yang menjadi tersangka.
Ali Makbud mengungkapkan bahwa keinginan untuk mencabut laporan sebenarnya sudah ada sejak awal. Hal ini dibuktikan dengan tidak ditahannya para tersangka meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak lama.
Temukan lebih banyak
Ilmu
Ilmu Pengetahuan
Science
“Kalau saya tidak punya niat cabut laporan, mungkin sudah dari dulu mereka yang jadi tersangka ini ditahan. Tapi sampai sekarang kan tidak, karena biar bagaimanapun mereka adalah warga saya,” ujarnya.
Meskipun demikian, Ali Makbud menegaskan bahwa ia akan memikirkan terlebih dahulu dasar pertimbangan pencabutan laporan tersebut kepada pihak kepolisian. Ia berjanji akan mempertimbangkan segala aspek sebelum mengambil keputusan final.
“Kami akan pikirkan dulu dasar yang menjadi pertimbangan pencabutan laporan ini apa, tapi memang kita semua ingin persoalan ini bisa diselesaikan secara baik-baik karena mereka itu warga saya juga,” tandasnya.
Warga Desa Cikupa dan pihak pemerintah Desa Cikupa, menunjukan bukti alas hak masing-masing terkait sengketa lahan yang menjadi proyek pembangunan Pusat Niaga Cikupa, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi I DPRD Kabupaten Tangerang.
(Red)
Tangerang, posjkt.com.
Dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten tangerang mengucapkan selamat hari jadi ke 393, semoga makin gemilang.
posjkt.com/Purba
posjkt.com / Jakarta – Sebanyak 23.929 rekening yang digunakan untuk aktivasi transaksi judi online (Judol) telah diblokir Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi).
Pemblokiran tersebut dilakukan Kemkomdigi yang bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Puluhan rekening tersebut merupakan hasil dari patroli siber dan laporan masyarakat yang diterima oleh Kemkomdigi.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memberantas judi online yang sangat merugikan masyarakat.
“Kami ingin memastikan aliran dana dari aktivitas ilegal seperti judi online ini benar-benar terputus,” ujar Meutya di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Selasa (14/10/2025).
Upaya ini merupakan bentuk langkah konkret dan kolaboratif lintas kementerian/lembaga dalam memberantas judi online dengan memutus jalur transaksi keuangan antara masyarakat dengan pengelola situs judi online.
Meutya juga meminta masyarakat turut berpartisipasi aktif melaporkan situs dan akun judi online serta rekening yang terindikasi digunakan untuk judi online melalui kanal-kanal pengaduan yang tersedia.
“Kami mengajak masyarakat untuk terus berpartisipasi melaporkan situs, akun, atau aktivitas yang mencurigakan,” tambah Meutya.
Kemkomdigi menyediakan berbagai layanan pengaduan yang dapat digunakan masyarakat, di antaranya aduankonten.id untuk mengadukan konten terindikasi judi online dan cekrekening.id untuk melaporkan rekening yang digunakan untuk transaksi judi online.
Switno Purba mengunkapkan Indonesia menghadapi masalah serius terkait judi online yang semakin marak. Banyak masyarakat yang menjadi korban penipuan dan kehilangan uang. Kasus rekening yang diblokir bandar dan beking yang sulit ditangkap menjadi salah satu contoh bagaimana judi online dapat merugikan banyak orang. Pemerintah dan lembaga terkait perlu mengambil tindakan tegas untuk mengatasi masalah ini dan melindungi masyarakat dari praktik judi online yang ilegal.
Situmeang SH.
BANTEN POSTJK.COM, Gubernur Banten Andra Soni memutuskan untuk mengaktifkan kembali Dini Pitria sebagai Kepala SMAN 1 Cimarga, Kabupaten Lebak, setelah sebelumnya dinonaktifkan sementara karena insiden penamparan siswa yang kedapatan merokok. Andra menyatakan bahwa penonaktifan sementara itu bertujuan untuk menormalkan situasi di sekolah yang tidak kondusif. Ia juga menekankan bahwa tindakan Dini merupakan bentuk kepedulian seorang guru terhadap muridnya, dan tidak ingin para guru merasa takut menegur murid yang berbuat salah.
(SITUMEANG)
posjkt.com / TANGERANG – Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) ke-80, Pemerintah Kabupaten Tangerang telah melaksanakan serangkaian kegiatan dimulai dari tasyakuran bersama masyarakat hingga Upacara Penurunan Sang Merah Putih (Gelar Senja).
Acara HUT ke-80 RI di Kabupaten Tangerang terdiri dari 4 rangkaian kegiatan. Mulai dari tasyakuran yang berlangsung pada pukul 20.00 WIB hingga penurunan bendera pukul 17.00 WIB.
Sebagai bagian dari ungkapan rasa syukur dan penghormatan atas perjuangan para pahlawan kemerdekaan, Pemerintah Kabupaten Tangerang menggelar tasyakuran bersama masyarakat yang berlangsung di Masjid Agung Al-Amjad, pada Jum’at (16/08/2025) malam.
Kegiatan ini dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, sebagai bentuk doa dan harapan agar Kabupaten Tangerang senantiasa diberkahi dan mendapatkan rahmat dari Allah SWT.
Tasyakuran tersebut dibuka langsung oleh Bupati Tangerang, Moch Maesyal Rasyid dan dihadiri Wakil Bupati Tangerang Intan Nurul Hikmah, Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang, Soma Atmja, unsur Forkopimda Kabupaten Tangerang, Para kepala Perangkat Daerah serta para tokoh Agama.
Dalam sambutan Bupati Tangerang Moch Maesyal Rasyid menyampaikan tasyakuran sebagai wujud rasa syukur kepada Allah SWT, atas nikmat kemerdekaan yang telah diberikan kepada bangsa Indonesia melalui perjuangan dan pengorbanan para pahlawan dan ulama.
“Mari kita berdoa sejenak, untuk mendoakan para pahlawan yang telah gugur membela Kemerdekaan Indonesia dan sudah sepatutnya kita bersyukur diberi kesempatan untuk tinggal di wilayah yang indah ini,” ujar Bupati Maesyal
Bupati Tangerang juga mengajak masyarakat di malam tasyakuran untuk bersama sama melanjutkan perjuangan para pahlawan dengan melakukan hal-hal kecil yang bermanfaat. Seperti menebarkan kebaikan, menjaga keukunan, meningkatkan kepedulian sosial serta mendukung pembangunan daerah demi kesejahteraan bersama.
Dilanjutkan dengan upacara renungan suci yang digelar tepat pukul 00.00 WIB, 17 Agustus 2024. Acara ini berlangsung khidmat dengan menggunakan pencahayaan dari nyala api obor di Taman Makam Pahlawan (TMP) Raden Arya Wangsakara, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang.
Pada upacara renungan suci tersebut, Bupati Tangerang, Moch Maesyal Rasyid, bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menghadiri apel renungan suci dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80.
Bertindak sebagai inspektur upacara adalah Dandim 0510/Tigaraksa, Letkol Inf Yudho Setyono. Dalam naskah renungan suci yang dibacakannya, Letkol Inf Yudho Setyono menegaskan bahwa jasa dan perjuangan para pahlawan tidak akan pernah dilupakan. “Kami yang hadir pada apel renungan suci ini untuk mengenang arwah dan jasa-jasa pahlawan nusa dan bangsa,” ujarnya.
Ia juga menyebutkan bahwa di TMP Raden Arya Wangsakara, terbaring 17 pahlawan yang terdiri dari 4 pahlawan angkatan bersenjata dan 13 pahlawan dari badan perjuangan. Peringatan ini menjadi momen refleksi untuk menghargai pengorbanan mereka demi kemerdekaan bangsa.
Usai pembacaan naskah tersebut, dilakukan prosesi mengheningkan cipta dilanjutkan menabur bunga ke makam-makam para pahlawan dan pembacaan doa oleh Ketua MUI Kecamatan Pagedangan serta dilakukan penghormatan terakhir kepada arwah para pahlawan yang dipimpin komandan upacara.
Selanjutnya, Upacara pengibaran bendera merah putih pada Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia di Lapangan Upacara Raden Aria Yudhanegara, Sabtu (17/8/2024) pagi, berlangsung khidmat.
Peringatan detik-detik Proklamasi Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia tersebut ditandai dengan sirine dan tembakan kehormatan sebanyak 17 kali. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan naskah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid bertindak sebagai inspektur upacara pengibaran Bendera Merah Putih dengan Komandan Upacara, Kapten Infanteri Amin.
Sejumlah penampilan hiburan turut mewarnai Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih pada HUT ke-80 RI di Kabupaten Tangerang. Mulai dari paduan suara Gita Swara Tangerang Gemilang, Tari Wasangkara dan juga Penyanyi Solo Gidion Bastian.
Selain itu, Sebanyak 153 ASN Kabupaten Tangerang menerima penghargaan Satya Lencana Karya Satya pada upacara peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI. Penghargaan ini diberikan berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 18/TK/Tahun 2025, sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian ASN selama 10, 20, hingga 30 tahun dalam memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.
Penghargaan diserahkan secara simbolis oleh Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid, di Lapangan Maulana Yudha Negara, Tigaraksa. Mereka yang menerima antara lain Ani Mulyani Mahbub (30 tahun), Jainudin selaku Kepala Dinas Perhubungan (20 tahun), serta Nur Jihan, Perancang Peraturan Perundang-undangan (10 tahun). Tanda kehormatan ini juga menegaskan bahwa dedikasi ASN adalah fondasi utama pelayanan publik.
Pemkab Tangerang dan Baznas juga Serahkan 80 gerobak usaha beserta modal Rp1 juta kepada masyarakat, program ini menjadi bentuk rasa syukur atas peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI sekaligus upaya nyata dalam menumbuhkan semangat UMKM di Kabupaten Tangerang.
Kegiatan ini terselenggara berkat kolaborasi antara Pemkab Tangerang dan Baznas, melalui zakat profesi para pegawai yang disisihkan sebesar 2,5 persen dari TPP, serta infak dan sedekah. Bantuan gerobak usaha ini diharapkan mampu menjadi daya ungkit perekonomian kecil dan mendorong kemandirian masyarakat, sejalan dengan arahan Presiden untuk terus memperkuat sektor UMKM.
Upacara penurunan bendera digelar sebagai penutupan rangkaian acara peringatan HUT ke-80 RI di Kabupaten Tangerang. Upacara ini dilakukan pada hari yang sama 17 Agustus 2025 dengan penaikan bendera Merah Putih. Bertindak sebagai inspektur upacara, …
Sebelum upacara penurunan bendera, ada berbagai penampilan kesenian daerah dan pagelaran lainnya, mulai dari penampilan pencak silat IPSI sampai Ibu-ibu PKK Kabupaten Tangerang yang menampikan senam Tangerang Gemilang yang dimeriahkan oleh perwakilan 29 kecamatan. (ADV)
Pos : by purba
