Postjktco.co | Jakarta, Tradisi Idul Adha identik dengan penyembelihan hewan kurban. Tapi seringnya, daging yang didapat cukup banyak sehingga tidak bisa langsung diolah sekaligus. Kalau penanganan dan penyimpanannya salah, kualitas daging bisa menurun bahkan berisiko tidak aman dikonsumsi. Untuk itu, penanganan awal setelah menerima daging kurban jadi kunci penting. Dosen Divisi Teknologi Hasil Ternak, Departemen Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan, Fakultas Peternakan IPB University, Dr Tuti Suryati, membagikan panduan praktisnya: 1. Pisahkan daging dan jeroan sejak awal Jangan campur keduanya. Daging dan jeroan punya karakteristik berbeda, jadi butuh penanganan yang berbeda juga. 2. Cuci dengan air bersih Cuci daging dan jeroan terutama jika masih ada kotoran seperti tanah, pasir, kerikil, atau rumput yang menempel. Pastikan air yang dipakai bersih dan mengalir. 3. Tiriskan sampai benar-benar…

Terapan UU KIP (Keterbukaan Informasi Publik) terkait kantor pejabat negara yang sulit ditemui di ruang kantor, tertutup rapat dengan penjagaan ketat oleh sekuriti, dapat dilihat dari beberapa aspek: 1. Keterbukaan Informasi Publik: UU KIP mewajibkan badan publik, termasuk kantor pejabat negara, untuk menyediakan informasi publik yang akurat dan tepat waktu kepada masyarakat. Jika kantor pejabat negara sulit ditemui dan tertutup rapat, maka dapat dianggap tidak memenuhi asas keterbukaan informasi publik. 2. Hak Masyarakat: UU KIP menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan informasi publik. Jika masyarakat tidak dapat menemui pejabat negara karena penjagaan ketat, maka hak masyarakat tersebut dapat dianggap dilanggar. 3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID): Setiap badan publik, termasuk kantor pejabat negara, harus menunjuk PPID yang bertanggung jawab untuk menyediakan informasi publik. Jika PPID…

posjkt.com | Tangerang, Pemerintah mengatur ijin mengemudi kendaraan milik pribadi berdasarkan beberapa dasar hukum dan regulasi, antara lain: 1. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ): UU ini mengatur tentang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, termasuk persyaratan untuk mengemudi kendaraan. 2. Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Lalu Lintas: Peraturan ini mengatur tentang persyaratan untuk mengemudi kendaraan, termasuk ijin mengemudi. 3. Peraturan Menteri Perhubungan No. 111 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lalu Lintas*: Peraturan ini mengatur tentang penyelenggaraan sistem elektronik lalu lintas, termasuk ijin mengemudi online. Dasar pertukaran ijin mengemudi kendaraan milik pribadi adalah untuk memastikan bahwa pengemudi memiliki kemampuan dan pengetahuan yang cukup untuk mengoperasikan kendaraan dengan aman, serta untuk meningkatkan keselamatan lalu…

Posjkt.com Jakarta Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers memiliki beberapa isi penting, antara lain: Bab I: Ketentuan Umum – Pasal 1: Definisi pers, wartawan, dan media massa – Pasal 2: Kebebasan pers dijamin oleh Undang-Undang Bab II: Kebebasan Pers – Pasal 3: Pers memiliki kebebasan untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi – Pasal 4: Pers tidak dapat disensor oleh pemerintah atau pihak lain Bab III: Hak dan Kewajiban Wartawan* – Pasal 5: Wartawan memiliki hak untuk mencari dan memperoleh informasi – Pasal 6: Wartawan memiliki kewajiban untuk mematuhi kode etik jurnalistik Bab IV: Perlindungan Kebebasan Pers – Pasal 7: Pemerintah dan masyarakat harus melindungi kebebasan pers – Pasal 8: Tidak ada tindakan yang dapat menghambat kebebasan pers Bab V: Dewan Pers –…